Tujuan diundangkannya UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik sebagai hukum materiil di antaranyaadalah untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi dan peran aktifmasyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik serta mewujudkanpenyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien,akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan tersebut tidak bolehdiabaikan karena keterbatasan hukum acara.

publik dari tindakpidana korupsi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang,67 Mei 2004, halaman 25); Untuk mengetahui apakah terdapat penyalahgunaan wewenangsebagai bestanddeel delict harus dipenuhi kriteria yang bersifatalternatif, yaitu bahwa unsur penyalahgunaan wewenang dinilai dariada tidaknya pelanggaran terhadap aturan hukum tertulis atau asaskepatutan yang hidup dalam masyarakat.

Apabila tidak ada aturan hukumnya, maka unsurpenyalahgunaan wewenang harus terikat pada Asas pemerintahanyang baik atau Algemene Bepalingen Van Behorlijk Bestuur;(Indriyanto Seno Adjie, paper, antara kebijakan publik dari tindakpidana korupsi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang,67 Mei 2004, halaman 35);Bahwa Terdakwa sebagai pejabat administrasi negara, maka asasasas terkait kewenangan publik dalam hukum administrasi berlakujuga pada Terdakwa, untuk itu selain dapat dikenakan Pasal 2

Makna penyalahgunaan wewenang tidak sama denganunsur melawan hukum dalam konsep tindak pidana korupsi;(Indriyanto Seno Adjie, paper, antara kebijakan publik dari tindakpidana korupsi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang,67 Mei 2004, halaman 35);Penyalahgunaan wewenang tersirat dari perobuatan melawan hukum,tetapi dalam sifat melawan hukum tidak berarti otomatis terdapatunsur penyalahgunaan wewenang kedua unsur ini jelas berbedabaik dari sisi materiele feit maupun stafoare feit karena

itupenempatan kedua ketentuan ini merupakan pasalpasal terpisahdalam UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;(Indriyanto Seno Adjie, paper, antara kebijakan publik dari tindakpidana korupsi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang,67 Mei 2004, halaman 35);Bahwa unsur melawan hukum belum tentu menyalahgunakankewenangan, tetapi menyalahgunakan kewenangan adalah perbuatanmelawan hukum (pokokpokok yang berkembang dalam seminarstrategi dan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melaluitindakan

Sebab hal ini adalah separation of power,khususnya dalam arti separation of function ataupun separation oforganism ;(Indriyanto Seno Adjie, paper, antara kebijakan publik dari tindak pidanakorupsi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 67 Mei2004, halaman 28);Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebebasan kebijakan ataubeleidsvrijsheid atau freies ermessen tidak dapat dinilai oleh HakimUmum in casu penandatangan kontrak oleh Terdakwa bersama DrsJHONNY LAING IMPANG (Ketua DPRD Kabupaten

., adalah Advokat dan /atau Pembela Umum padaHalaman 1 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN WatLembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum dan Studi Kebijakan Publik (LBHSIKAP) yang beralamat di Jalan Anggajaya Brojodento No.294, GejayanDesa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY.

Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakimuntuk menghukum terdakwa seringanringannya dengan alasanalasanbahwaTerdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidakmengulanginya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikapsopan dan mengakui terus terang selama dalam persidangan, Terdakwa adalahmasih berusia muda, Terdakwa merupakan golongan orang yang kurangmampu sehingga menggunakan jasa hukum prodeo atau cumacuma dariLembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum dan Studi Kebijakan

Publik (LBHSIKAP);Menimbang, bahwa oleh karena dalam pembelaannya, PenasihatHukum terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untukmenjatuhkan hukuman yang seringanringannya kepada terdakwa, makaterhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa a quo akan dipertimbangkanMajelis Hakim selanjutnya dalam putusan ini;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwaharusmempertanggungjawabkan

Hakim Pengadilan Tinggi, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejaktanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Resa Fersandy, S.H.Advokat/Konsultan Hukum/Pemberi Bantuan Hukum pada Kantor HukumPerkumpulan Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung(PDKP BABEL), beralamat di Jalan Stania Nomor 133 Pangkalpinang, BangkaHalaman 1 dari 10 hal Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2021/PT BBLBelitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

BBLsampai dengan tanggal 18 Agustus 2029 ;Pengadilan Tinggi Tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi BangkaBelitung tanggal 11 Juni 2019 Nomor 35/PID.SUS/2019/PT.BBL.serta berkas perkara Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Pgp dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi olen Penasihat Hukum,Advokad atau Pengacara dari Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik(PDKP) Bangka Belitung (PDKP Babel) yang beralamat di Jalan Stania No. 133Kelurahan

Hakim Pengadilan Tinggi, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejaktanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Resa Fersandy, S.H.Advokat/Konsultan Hukum/Pemberi Bantuan Hukum pada Kantor HukumPerkumpulan Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung(PDKP BABEL), beralamat di Jalan Stania Nomor 133 Pangkalpinang, BangkaHalaman 1 dari 10 hal Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2021/PT BBLBelitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

Hakim Pengadilan Tinggi, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejaktanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Resa Fersandy, S.H.Advokat/Konsultan Hukum/Pemberi Bantuan Hukum pada Kantor HukumPerkumpulan Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung(PDKP BABEL), beralamat di Jalan Stania Nomor 133 Pangkalpinang, BangkaHalaman 1 dari 10 hal Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2021/PT BBLBelitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

., dkk yang merupakanAdvokat atau Pembela Umum pada Kantor Lembaga BantuanHukum & Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP) yang beralamat dijalan Anggaya , Brojodento Nomor 294 Gejayan, DesaCondongcatur, Depok, Sleman, DIY., berdasarkan surat kuasatertanggal O2 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;melawanTERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanWiraswasta, tempat kediaman di Kota Yogyakarta, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca

Hakim Pengadilan Tinggi, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejaktanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Resa Fersandy, S.H.Advokat/Konsultan Hukum/Pemberi Bantuan Hukum pada Kantor HukumPerkumpulan Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung(PDKP BABEL), beralamat di Jalan Stania Nomor 133 Pangkalpinang, BangkaHalaman 1 dari 10 hal Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2021/PT BBLBelitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tertanggal 2 Oktober 2019Nomor 57/Pen.Pid/2019/PT BBL, sejak tanggal16 Oktober 2019 sampaldengan 14 Desember 2019;Pengadilan Tinggi Tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi BangkaBelitung tanggal 30 September 2019 Nomor 52/PID.SUS/2019/PT.BBL. serta berkas perkara Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN.Pgpdan suratsurat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dariLembaga Pusat Dukungan Kebijakan

Publik Bangka Belitung (PDKP) yangberalamat kantor di Jalan Stania No. 133, Kel.

,M.H, KHAIRUL.S.H, CHENDRA ADI SAPUTRA,S.H.LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN STUDI KEBIJAKAN PUBLIK SAMARINDAJI. Gunung Lingai, Gang Tauhid No.7,RT.0O2 Kel.Gunung Lingai, Kec. SungaiPinang Kota Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 10 Februari 2020;PENGADILAN TINGGI tersebut:Setelah membaca:1.

Puji Simatupang dalam bukunya HakikatKeuangan Negara Dalam Bank Indonesia dan Gagasan ArsitekturKeuangan Publik Sebagai Konsep Pengaturan Keuangan YangBerbasiskan Pada Prinsip Badan Hukum, bahwa dalam ilmu hukumada dua jenis badan hukum dipandang dari segi kewenangan yangdimiliki, yaitu. badan hukum publik (personne morale) yangmempunyai kewenangan mengeluarkan kebijakan publik, baik yangmengikat umum (misalnya UndangUndang Perpajakan) dan yangtidak mengikat umum (misalnya UndangUndang APBN); badanhukum

privat (personne juridque) yang tidak mempunyaikewenangan mengeluarkan kebijakan publik yang mengikat umum.Dengan perbedaan tersebut, negara dan daerah merupakan badanhukum publik karena memiliki wewenang mengeluarkan kebijakanpublik.

Sementara itu, badan usaha milik negara dan badan usahamilik daerah merupakan badan hukum privat karena tidak memilikikekuasaan untuk mengeluarkan kebijakan publik;Dalam perkembangan ilmu hukum, perbedaan antara badan hukumpublik dan badan hukum perdata dilihat dari, apakah badan hukumtersebut mempunyai kekuasaan sebagai penguasa? Dan badanhukum itu dianggap mempunyai kekuasaan sebagai penguasa,Halaman 30 dari 37 halaman.

Tergugat VI, VII dalam hal ini Walikota Kendari dan Kadis Tata Kotadan Perumahan Kota Kendari menolak secara tegas dalil dalil yang diajukan PihakPenggugat terkecuali terhadap hal hal yang diakui secara tegas dan jelas.e Bahwa Penggugat telah salah, sekurang kurangnya telah keliru dalam mengajukangugatan, di mana dalam surat gugatan Penggugat dalam perkara ini menempatkanTurut Tergugat VI, VI dalam perkara perdata, sedangkan dalam perkara ini TurutTergugat VI, VII hanyalah sebagai pengambil kebijakan kebijakan

publik yangseharusnya digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara .e Bahwa Turut Tergugat VI, VII dalam hal ini Walikota Kendari dan Kadis Tata Kotadan Perumahan Kota Kendari telah bertindak secara benar dimana setiap izin yangtelah dikeluarkan telah melalui prosedur yang berlaku.e DALAM POKOK PERKARA :;e Bahwa Turut Tergugat VI, VII dalam hal ini Walikota Kendari dan Kadis Tata Kotadan Perumahan Kota Kendari menolak secara tegas dalam gugatan yang diajukanpihak Penggugat.e Bahwa berdasarkan alasan

memeriksa perkara tersebut berdasarkan Undang undang yangberlaku adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari.Menimbang, bahwa atas jawaban Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VI dalameksepsinya menyatakan bahwa Penggugat telah salah, sekurang kurangnya telah kelirudalam mengajukan gugatan, di mana dalam surat gugatan Penggugat dalam perkara inimenempatkan Turut Tergugat VI, VII dalam perkara perdata, sedangkan dalam perkara iniTurut Tergugat VI, VII hanyalah sebagai pengambil kebijakan kebijakan

publik yangseharusnya digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara .Menimbang, bahwa atas jawaban Turut Tergugat VIII dalam eksepsinyamenyatakan bahwa perkara ini merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Tata UsahaNegara sebab sebahagian besar dari Tergugat adalah instansi pemerintah dan substansipokok perkaranya adalah kebijakan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga gugatan ini patutuntuk ditolak oleh Majelis Hakim.Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut TergugatI, Turut

Surabaya, yangtelah mengalami perubahan Pengurusnya dan terakhir berdasarkan Surat KeputusanLSM LPAB No. 14/LPAB/Kep/III/2014 Tentang Sususan Kepengurusan, yangdidirikan secara sah berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku daridan karena itu berhak melaksanakan kegiatankegiatan sesuai bidang kerjanya (VideBukti P1 );Bahwa, Penggugat adalah Kelompok LSM yang memiliki beberapa bidangKonsentrasi pendekatan antara lain dibidang Penegakkan Hukum dan HAM, selainitu. dibidang Pengawasan terhadap Kebijakan

Publik oleh Birokrasi/Kekuasaan;Bahwa, oleh karenanya kegiatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah merupakanRepresentasi Suara/Inspirasi Masyarakat, khususnya dalam melakukan kegiatanPengawasan terhadap berbagai Kebijakan Pemerintah / Birokrasi i.c perkara initerkait Pemberian Ijin Usaha yang dikeluarkan oleh Tergugat III dan /atau TergugatIV masingmasing dalam jabatannya sebagai Walikota Surabaya dan DinasKebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPARTA) Kota Surabaya, atas usaha yangdijalankan oleh TERGUGAT

publik oleh Birokrasi / Kekuasaan;Bahwa berdasarkan M.

Para Penggugat dalammenguraikan dalihdalih posita gugatan tidak jelas.Para Penggugat dalam dalil positanya angka 2 dan angka 3, menyatakan bahwakegiatan yang dilakukan oleh Para Penggugat antara lain Penegakan Hukum clanHAM serta Pengawasan terhadap Kebijakan Publik oleh Birokrasi/Kekuasaanmerupakan Representasi Suara/Inspirasi Masyarakat, namun Para Penggugat tidakmenjelaskan secara rinci/detail masyarakat yang mana yang direpresentasikan olehPara Penggugat, sehingga hal ini menyebabkan gugatan

Publik olehBirokrasi/Kekuasaan ;2 Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah merupakanRepresentasi Suara/Inspirasi Masyarakat melakukan kegiatan pengawasanterhadap berbagai kebijakan Pemerintah / Birokrasi i.c perkara ini terkaitPemberian Ijin Usaha yang dikeluarkan oleh Tergugat HI dan/atau Tergugat IVatas usaha yang dijalankan oleh Tergugat I sebagai pemilik, pemegang sahamdan atau sebagai pemegang ijin Usaha Perhotelan yang bernama HotelMAUMU dan Tergugat II sebagai pemilik, pemegang

Tergugat VI, VII dalam hal ini Walikota Kendari dan Kadis Tata Kotadan Perumahan Kota Kendari menolak secara tegas dalil dalil yang diajukan PihakPenggugat terkecuali terhadap hal hal yang diakui secara tegas dan jelas.e Bahwa Penggugat telah salah, sekurang kurangnya telah keliru dalam mengajukangugatan, di mana dalam surat gugatan Penggugat dalam perkara ini menempatkanTurut Tergugat VI, VI dalam perkara perdata, sedangkan dalam perkara ini TurutTergugat VI, VII hanyalah sebagai pengambil kebijakan kebijakan

publik yangseharusnya digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara .e Bahwa Turut Tergugat VI, VII dalam hal ini Walikota Kendari dan Kadis Tata Kotadan Perumahan Kota Kendari telah bertindak secara benar dimana setiap izin yangtelah dikeluarkan telah melalui prosedur yang berlaku.e DALAM POKOK PERKARA :;e Bahwa Turut Tergugat VI, VII dalam hal ini Walikota Kendari dan Kadis Tata Kotadan Perumahan Kota Kendari menolak secara tegas dalam gugatan yang diajukanpihak Penggugat.e Bahwa berdasarkan alasan

memeriksa perkara tersebut berdasarkan Undang undang yangberlaku adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari.Menimbang, bahwa atas jawaban Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VI dalameksepsinya menyatakan bahwa Penggugat telah salah, sekurang kurangnya telah kelirudalam mengajukan gugatan, di mana dalam surat gugatan Penggugat dalam perkara inimenempatkan Turut Tergugat VI, VII dalam perkara perdata, sedangkan dalam perkara iniTurut Tergugat VI, VII hanyalah sebagai pengambil kebijakan kebijakan

publik yangseharusnya digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara .Menimbang, bahwa atas jawaban Turut Tergugat VIII dalam eksepsinyamenyatakan bahwa perkara ini merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Tata UsahaNegara sebab sebahagian besar dari Tergugat adalah instansi pemerintah dan substansipokok perkaranya adalah kebijakan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga gugatan ini patutuntuk ditolak oleh Majelis Hakim.Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut TergugatI, Turut

Saksi:1.SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S2 Kebijakan Publik,pekerjaan Asisten Dosen, bertempat tinggal di xxxxx, Kota Jayapura, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaiberikut:Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;Bahwa saksi adalah kerabat jauh Penggugat;Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukancerai terhadap Tergugat;Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama diMadura kemudian pada awal tahun 2019 Penggugat pindah

Advokat pada Kantor HukumPerkumpulan Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung yangberalamat di JI. Stania Nomor 133 Kelurahan Taman Bunga, KecamatanGerunggang, Kota Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2020 yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor Register:012/SK/Pdt.P/2020/PA.MTK pada tanggal 21 April 2020.

(Ahli Kebijakan Publik);Tin Gustini, S.H. (Asisten Ahli Kebijakan Publik);Suarni Said I Abuzar, B.Sc. (Ahli Kesehatan Masyarakat);Neni Roemaeni, B.Sc. (Ahli Kesehatan Masyarakat);dr. Ponco Agus Prasojo (Asisten Ahli Kesehatan Masyarakat);Ir. Mohammad Nasir, M.Si. (Ahli Teknik Lingkungan);Erwin Tasrif Rachaman, S.T. (Asisten Ahli Teknik Lingkungan);Drs. Irawan Santoso, M.Sc. (Ahli Statistik);Drs. Tri Djoko Wahjono (Asisten Ahli Statistik);Margaretha Hanita, S.H., M.Si. (Ahli Hukum);Warseno, S.H.

(Ahli Kebijakan Publik);Tin Gustini, S.H. (Asisten Ahli Kebijakan Publik);Suarni Said I Abuzar, B.Sc. (Ahli Kesehatan Masyarakat);Neni Roemaeni, B.Sc. (Ahli Kesehatan Masyarakat);dr. Ponco Agus Prasojo (Asisten Ahli Kesehatan Masyarakat);Ir. Mohammad Nasir, M.Si. (Ahli Teknik Lingkungan);Erwin Tasrif Rachaman, S.T. (Asisten Ahli Teknik Lingkungan);Hal. 19 dari 55 hal. Put. No. 16 PK/Pid.Sus/201320131415161718192021Ze2224252627Drs. Irawan Santoso, M.Sc. (Ahli Statistik);Drs.

., UMur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaanKaryawan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxx, dalamhal ini memberikan kuasa kepada DETKRI BADIRON, SH,dkk semuanya Advokat dan atau Pembela Umum padaKantor Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik(LBH SIKAP), beralamat di Jl. Anggajaya ,Brojodento No. 294 Gejayan Desa/Kel. Condongcatur,Kec. Depok, Sleman D.I.

., Penasihat Hukum yang tergabung pada LembagaBantuan Hukum Studi Kebijakan Publik Banten (LBH Sikap Banten) berkantor diJalan Griya Gemilang Saksi Blok A2/20 RT. 03 RW. 13 Kelurahan Sumur PecungHalaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 130/PID.SUS/2021/PT.BTNKecamatan Serang Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor08/SK.Pid/LBH Sikap Banten/IX/2021 tanggal 8 September 2021PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;Telanh membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampirdidalamnya, serta turunan resmi