Batam(selanjutnya disebut "SK Walikotamadya Batam No. 6/1990") dimana Tergugat I bukanmerupakan anggota dari Panitia dimaksud dalam SK Walikotamadya Batam tetapipelaksanaan ganti rugi tersebut adalah untuk kepentingan Daerah Otorita Batam dimanadana ganti rugi tersebut adalah berasal dari Otorita Batam.Panitia dalam proses ganti rugi kepada Penggugat telah sesuai dengan ketentuanyang berlaku, hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya juga oleh Penggugatdokumen sebagai berikut:e Daftar Inventarisasi

(SK Terlampir Bukti T1)= Bahwa musyawarah juga dilaksanakan oleh telah dicapai kesepakatan hargaantara penggugat dan otorita Batam bahwa untuk pembayaran ganti rugi atastanah seluas 662.942 M?

Oleh karena Penggugat tidak memiliki hakapapun setelah menandatangani Surat Pernyataan melepaskan hak atas tanahdan menerima jumlah ganti rugi yang telah diberikan, maka adalah KELIRUdan tidak berdasar tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada Tergugat IV(Kepala Bagian Hukum Satuan Kerja Otorita Batam), sehingga sudah cukupalasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatanPenggugat.4.

Foto copy Lampiran Surat Nomor : 63/580.1/1995 tanggal 31 Juli 1995, yangdikeluarkan oleh Kantor Otorita Batam, diberi tanda bukti P2 ;3.

Foto copy surat Keputusan Walikotamadya Batam Nomor : 6.KPTS.1990 tanggal20 Maret 1990 tentang Panitia Penetapan harga dasar Ganti Rugi Tanah,Tanaman, biaya pemindahan kuburan untuk Pembebasan Tanah Khususkepentingan Daerah Otorita Batam, diberi tanda bukti T.III,V,VI, VII, VIU1 ;2.

Bahwa pada tahun 1974 ketika pertama kali Otorita memermntah Batam,beberapa warga setempat sudah mengupayakan menuntut ganti kerugian kebunyang dikelola dan dikuasai oleh masyarakat setempat, mnamun usaha untukmendapatkan ganti kerugian dari Otorita Batam tidak berhasil. Oleh sebab itu,Penggugat yang ketika itu) mengetahui usaha masyarakat untuk mendapatkanganti kerugian dari Otorita Batam tidak berhasil, maka penggugat tetapbertahan di lokasi tanah milik penggu gat;4.

Rekomendasi dari Otorita Batam Nomor : B/O1/KOPS/L/II/2004 tanggal 9 Februari2004 dari Otorita Batam; ane nSebagai dasar terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 931 tanggal 7 September2004, dengan Surat Ukur Nomor 00560/2004, luas tanah 34.663 M? (tiga puluh empat ribu enamratus enam puluh tiga meter persegi) terletak di Jalan Hang Lekmu Kecamatan Nongsa KotaBatam Propinsi Kepulauan Riau atas nama PT.

OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRIPULAU BATAM (OTORITA BATAM), beralamat diBatam Centre, Pulau Batam. Selanjutnya disebut sebagaiete TERGUGAT IV ;5. PT. PULAU JAYA LESTARI, beralamat di Wisma ArgoManunggal, lantai 3 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.22, Jakarta.

Menteng Griya Lestari dan adapenambahan satu pihak, yaitu Otorita Batam (Tergugat IV).Hal. 13 dari 70. Perk. No. 1463/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.14Oleh karena itu hendaklah perkara ini dinyatakan Ne bis ini idem atausetidaktidaknya Tergugat I, Il, dan V dikeluarkan sebagai pihak dalamsengketa ini ;3.

Menteng GriyaLestari sudah diselesaikan secara musyawarah dan dikemudian hari kamitidak akan melakukan tuntutan berkenaan dengan permohonan ijin PT.Menteng Griya Lestari kepada Otorita Batam ; untuk itu kami persilahkan PT.Menteng Griya Lestari untuk memproses perijinan lebih lanjut danmelaksanakan pembangunan di wilayah Batam Center & Kabil ;Selanjutnya kami menarik semua somasi yang telah kami tujukan kepadaPihak Otorita Batam, Pemegang Saham dan pengurus PT.

Tergugat IV pernah menerbitkan Surat Ketua Otorita Batam Nomor : 25/IP/KA/II/2006 tanggal 24 Februari 2006, perihal Izin Prinsip atas namaTergugat V atas lahah seluas + 3.500.000M?

Salinan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 11 tanggal 19 Desember 2006,yang dibuat dihadapan Martin Roestamy, SH, MH, Notaris di Jakarta,diberi tanda P9 ;10.Surat Keputusan Ketua Otorita Batam Nomor 25/IP/KA/II/2006 tanggal 24Februari 2006, perihal : Ijin Prinsip atas nama PT. Pulau Jaya Lestari,diberi tanda P10 ;11.Foto copy Surat Keputusan Ketua Otorita Batam No. 199/IP/KA/L/X/2007tanggal 5 Oktober 2007, perihal : Ijin Prinsip atas nama PT.

Batam (2) Pengadaan Mobil Pemadam alaBatam, (3) Mubaligh Ismeth menilap uang kas (selanjutnya disebutPemberitaan) (bukti P1);Bahwa Pemberitaan dimaksud yang pada pokoknya memberitakantuduhan yang tidak benar atas diri Penggugat adalah sebagai berikut:a.

Pada cover Tabloid Investigasi tersebut termuat berita Warisan KorupsiIsmeth di Otorita Batam";b. Halaman 4 Tabloid Investigasi pada bagian Editorial dengan judul "FigihKorupsi" dengan komentar dari Tergugat yang dikutip sebagai berikut "...Ismeth Abdullah belakangan terungkap mengobral dana ratusan jutamilyar selama menjabat Ketua Otorita Batam dari Tahun 1998 sampaiawal 2005.

Halaman 5 Tabloid Investigasi "Jejak Korupsi Otorita Batam" dan jugamemuat itulisan "benarkah laju korupsi paling tinggi terjadi di eraKepemimpinan Ismeth Abdullah?";d. Halaman 7 Tabloid Investigasi berjudul "Temuan Audit BPK atas OtoritaBatam" pada alinea terakhir yang bunyinya "dalam pemeriksaannya, BPKmenemukan ketidaktertiban pengelolaan penerimaan dana MIWO yangjelasjelas mempengaruhi Cash Flow Keuangan DB. Bukan mustahilpiutang itupun bakal lenyap ditelan bumi.

Moestofa boleh jadi tak kuasa menolak, Ilha wong Ismeth Abdullahmasih duduk sebagai Staf Ahli di Otorita Batam";Halaman 10 Tabloid Investigasi, berjudul "Mubaligh Ismeth Menilap UangKas" yang berisi tulisan "Sejumlah LSM di Batam melaporkan adanyadugaan penyimpangan penggunaan uang kas Otorita Batam semasaKepemimpinan Ismeth Abdullah. Uang kas ratusan milyar rupiah.

Aksimembabat hutan lindung demi bisnis kian semarak menyusul notakesepahaman antara Ketua Otorita Batam dan Walikota Batam upayamenjual hutan ke pengusahapun kian sempuma selepas keluarnya SuratMenhut MS.

Kemudian dijawab oleh dokter Rumah Sakit CamathaSahidya di Rumah Sakit Otorita Batam.

Kemudian pada hari Senintanggal 13 September 2021 sekira pukul 07.00 Wib saksi bersama istrisaksi dan didampingi oleh Urkes Batalyon Raider Khusus 136 Tuah Saktidibawa ke Rumah Sakit Otorita Batam dan langsung dibawa ke UGD(Unit Gawat Darurat).Bahwa di UGD (Unit Gawat Darurat) Rumah Sakit Otorita Batam saksidilakukan Observasi selama lima hari untuk mengetahui gejala yangsaksi alami, kemudian pada hari Jumat tanggal 16 September 2021sekira pukul 12.00 Wib perut saksi mengalami pembengkakan dan keras

, lalu dijawab oleh Terdakwa Ady Cahaya Ramadhan di batam, lalumengatakan: bang Suhendrik Pardiansyah di operasi, uSusnya bocordan saat ini berada di ruang ICU Rumah sakit Otorita Batam, lalu diHalaman 13 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 707/Pid.B/2021/PN Btmjawab oleh Terdakwa Ady Cahaya Ramadhan oke bang, nanti Terdakwaakan menghubungi istri saksi Suhendrik Pardiansyah untuk mengetahulkeadaannya.Bahwa Terdakwa Ady Cahaya Ramadhan ketika melakukan pemukulanterhadap saksi korban Suhendrik Pardiansyah

Dan setibanya diUGD (Unit Gawat Darurat) Rumah Sakit Otorita Batam saksi tidakdiperkenankan masuk karena saksi membawa bayi dan saksi hanyamenunggu di depan UGD (Unit Gawat Darurat) Rumah Sakit OtoritaBatam, dan pada saat itu suami saksi didampingi oleh PetugasKesehatan Batalyon Raider Khusus 136 Tuah Sakti, Kemudian saksimenitipkan anak saksi ke saudara saksi dan selanjutnya saksi langsungmasuk ke ruang UGD Rumah Sakit Otorita Batam dan dari keteranganPihak Rumah Sakit bahwa suami saksi Suhendrik

Bahwa Saudara Sanders Rizki Sianturi, Saudara Feri Susanto danTerdakwa Ady Cahaya Ramadhan ada datang untuk menjenguk suamisaksi di Rumah Sakit Otorita Batam pada hari Selasa tanggal 14September 2021, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Septembr 2021Saudara Feri Susanto dan Terdakwa Ady Cahaya Ramadhan kemballidatang ke rumah sakit Otorita Batam; Bahwa penyebab dilakukan operasi LAPARATOMI terhadap suami saksidikarenakan adanya benturan keras dibagian perut yang menyebabkankelebihan cairan pada perut

PRIN.34/FPY2/4/1989 tanggal 29 April 1989 di hentikanpenyidikan dengan surat perintah Jampidsus No.PRIN.44/F/F.2.1/07/2003 tanggal 23 Juli 2003.Bahwa dalam proses penyidikan tersebut barang bukti/sitaan banyakyang hilang dan tidak dikuasai lagi oleh pihak Tergugat antara lain :1) Sebidang tanah yang berlokasi di Kavling Otorita Batam seluas 17.870m2 terletak di Tanjung Uncang Pulau Batam.2) Tongkang milik Penggugat merek AHA No. 1 ukuran 180 feetsebanyak 1 unit3) 2 (dua) unit mobil crane No.

Put.No.82/PDT/2017/PT.DKI15.16.17.Otorita Batam, karena sesuai ketentuan yang berlaku apabila tanah diterlantarkan 6 bulan berturutturut pihak Otorita berhak mengambila alihlagi penguasaan tanah tersebut.

KTBI Batam)dan bahkan uang wajib tahunan Otorita yang sudahdibayarkan kepada Otorita Batam telah diterima kembalioleh PT. KTBI.Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diatas, apa yangdisampaikan oleh Penggugat dalam dalil gugatannyaadalah terlalu mengadangada dan tidak berdasar hukumoleh karena itu sudah semestinya harus ditolak.Bahwa Perbuatan melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365KitabUndangundang Hukum Perdata (KUHPerdata)menyebutkan:Hal 15 dari 31 Hal.

Batam sebagai pihak dalamperkara perdata No.741/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Otorita Batam telahbertindak sesuai Undangundang atau peraturan yang berlaku;Hal 27 dari 31 Hal.

Demi hukum Otorita Batamwajid melakukan pendaftaran ke Kantor Pertanahan Kota Batam supayaHak Pengelolaannya berlaku dan memenuhi syarat hukum.Bahwa Hak Pengelolaan yang belum didaftarkan sampai Otorita Batambubar nantinya, secara yuridis belum berlaku dan karena itu belum dapatdikatakan sebagai Hak Pengelolaan Otorita Batam.

Maka untuk memenuhiketentuan PP 46/2007 mengenai pengalihan Hak Pengelolaan OtoritaBatam, supaya dapat dialinkan, hendaknya Otorita Batam terlebih dahulumelakukan pendaftarannya.Bahwa sesuai dengan Keputusan Mendagri 43/1977, butir 3, sebelummelakukan pendaftaran Otorita Batam diwajibkan terlebih dahulumenyelesaikan pembayaran ganti rugi serta melakukan pemindahanpenduduk ketempat pemukiman baru, apabila diatas areal tanah yangdiberikan dengan hak pengelolaan masih terdapat tanah, bangunan dantanaman

Batam) kepada orang lain dan atau badan hukumlainnya,Bahwa Akta Erfpacht Nomor: 171, tanggal 18 Desember 1951 adalahbagian dari Bukti Sejarah berdasarkan Traktat London tahun 1824, tentangidentitas Batam yang sudah lama terbangun lebih dari 190 tahun.Bahwa bukti kepemilikan tanah oleh Raden Sumardi alias R.

1992;4) Surat Undangan Nomor: UDN/08/PL/I/2001, Tanggal 16 Januari 20015) Surat Nomor: B/406/DEOPSLA/IX/2008, tanggal 2 September 2008:;6) Surat pernyataan tanggal 21 Oktober 2013;7) Surat pernyataan tanggal 17 April 2014;8) Surat No. 02IV/2014 tanggal 21 April 2014;9) Disposisi kepala Kantor Pertahanan Kota Batam dan Kepala Seksi HakTanah dan Pendaftaran Tanah tanggal 23 April 2014;Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri No.43 tahun 1977,butir 3 menyatakan sebelum melakukan pendaftaran Otorita

Batam / BP.Batam ( Tergugat ), diwajibkan terlebih dahulu menyelesaikanpembayaran ganti rugi serta melakukan pemindahan penduduk ketempatpemukiman baru, apabila diatas areal tanah yang diberikan dengan hakpengelolaan masih terdapat tanah, bangunan dan tanaman milik rakyat.Bahwa kewajiban seperti tercantum di dalam Keputusan Mendagri No 43tahun 1977, butir 3 belum dilakukan Otorita Batam/BP.

tanggal 08November 2014 yang disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGATadalah hal hal sebagai berikut : Pihak Pertama (PENGGUGAT) memberikan perintah kepadaPihak Kedua (TERGUGAT) untuk melakukan Gugatan di PengadilanTata Usaha Negara Tanjung Pinang, kota Batam, GugatanPembatalan Sertifikat Tanah Pasar Melayu, sejak awal semua SuratHalaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Padt.G/2018/PN Btmsurat mulai dari Izin Prinsip, Peta Lokasi (PL) dan Pembayaran UangWajib Tahunan Otorita / UWTO (Dahulu Otorita

Bahwa tertanggal 20 Desember 2016 Pihak Otorita Batam / BP Batammenyampaikan Surat Undangan Rapat nomor : UND / 154 / A3.4 / 12 /2016 kepada PENGGUGAT melalui Kuasa Hukum PENGGUGAT untukhadir tanggal 23 Desember 2016 dan undangan tersebut telah dihadiriPENGGUGAT bersama sama dengan Kuasa Hukumnya sebagaimanatelah mengisi Pormulir Bertamu tertanggal 23 Desember 2016 yangHalaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2018/PN Btmmana pada Pertemuan tersebut PENGGUGAT telah menjabarkan semuaDokumen

(dikembalikan ke HPKPsebagaimana semulanya diserahkan secara Tulis Tangan tertanggal 28Oktober 1999 di kantor Otorita Batam di Ruangan Marketing Centre yangdi tanda Tangani oleh saudara Aswan Jaya Ginting mewakili HPKP danPihak Otorita Batam diwakili oleh Asroni Harahap dan Joki Mochtar)9. Bahwa apabila Pihak Otorita Batam / BP Batam tidak melaksanakansecara Patut Amar Putusan nomor 15 / G/ 2014 / PTUNTPI, Jo nomor137 /B/2015/PT.TUNMDN, Jo nomor 27 K/ TUN, / 2015.

Maka TimbulUang Paksa / Dwangsom sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah Persatu Hari) adalah Perbuatan Melawan Hukum, Bahwa selanjutnyaPENGGUGAT telah melayangkan surat kepada Pihak Otorita Batam / BPBatam tertanggal 10 Januari 2017 agar melaksanakan Amar Putusannomor 15 / G/ 2014 / PTUNTPI, Jo nomor 137 / B / 2015 / PT.TUNMDN, Jo nomor 27 K/ TUN / 2015.10.

Bahwa Fakta Hukum TERGUGAT dan Pihak Otorita Batam / BPBatam telah di Gugat oleh seorang Anggota dari HPKP dalam halGugatan perbuatan melawan hukum, Pada Perkara Gugatan nomor 151 /PDT.G / 2017 / PN.BTM tertanggal 03 Juli 2017. Yang mana inti dariGugatan tersebut adalah mempersoalkan agar Pihak Otorita Batam / BPBatam TIDAK MENYIMPANG DALAM MELAKSANAKAN / MEMATUHIAmar Putusan nomor 15 / G / 2014 / PTUNTPI, Jo nomor 137/B/2015 / PT.TUNMDN, Jo nomor 27 K/ TUN / 2015.11.

Pasal 21 berisiketentuan sebagaiberikut : 22222222 2 2 nnn n nn en nnn nnn ene nn ene en nee ne een neene eeeI Dengan terbentuknya Kota Batam sebagai Daerah Otonomi, Pemerintah KotaBatam dalam penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan di Daerahnyamengikutsertakan Badan Otorita Batam; 2 Hubungan Kerja antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Otorita Batam diaturlebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;5 Bahwa Tergugat Intervensi adalah Badan Otorita Batam yang beralih menjadiBadan Pengusahaan Kawasan

Batam instansi lain seperti Tergugat II harusmempertimbangkan juga penetapan Pulau Batam sebagai daerah industri, karenaMaster Plan pembangunan pulau batam sejak awal telah menjadi otoritas daribadan Otorita Batam.

B/158/KA/X/2007dan No. 935/522/X/2007 tanggal 8Oktober 2007 Ketua Otorita Batam(Bpk. Mustofa Widjaya) danWalikota Batam (Bpk.

S.375/MenhutII/2013 tanggal 27Juni 2013;BuktiTH12 : Surat Ketua Otorita Batam No.

benar saksi Mengetahui Ketua Otorita Batam pada saat itu Pak B.

YONDRI DARTO, SH, bertempat tinggal di Jalan SultanAbdul Rahman, Komplek Sulaiman Blok A Nomor 10 dan11 NagoyaBatam, Kepulauan Riau;Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, Il/ Para Terbanding;DanBADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGANBEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM)dahulu OTORITA BATAM, beralamat di Jalan Engku Putri,Batam Centre, Kota Batam,Turut Termohon Kasasi dahulu TurutTergugat/Turut Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Halaman 1 dari 18 hal.Put.

Batam) 30 (tiga puluh tahun) yang akan dibayaroleh Penggugat sebesar Rp1.763.350.675,00 (satu milyar Tujuh ratus enamHalaman 2 dari 18 hal.Put.

BATAM) dahulu Otorita Batam, karena lahan yang menjadi Objek JualBeli yang seharusnya dijual kepada Penggugat adalah milik saudara AwangHerman guod non padahal faktanya tidak seperti yang dinyatakan olehTergugat ;Bahwa Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan PelabuhanBebas Batam (BP BATAM) dahulu Otorita Batam kami tarik menjadi pihakTurut Tergugat adalah untuk mengamankan hak hak hukum Penggugat agarterlindungi sebagaimana surat pemberitahuan hukum yang telah kamisampaikan pada tanggal 26

yang terletaksetempat dikenal dengan dapur 12 Wilayah pengembangan Sekupang, KotaBatam, Kecamatan Sagulung Kota, Kelurahan Sagulung, sesuai DraftGambar Penetapan Lokasi (PL) dan Form Hasil Ukur yang dikeluarkan olehBadan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan BebasBatam (Bp Batam) Dahulu Otorita Batam tertanggal sepuluh Maret dua ribuempat belas (10 032014);Bahwa karena gugatan ini berdasarkan bukti yang kuat dan tidak dapatdibantah oleh Tergugat rnaka Penggugat mohon agar putusan atas

BATAM) dahulu Otorita Batam tertanggalsepuluh Maret dua ribu empat belas (10032014) yang dibuat antaraPenggugat dan Tergugat , adalah sah dan mengikat secara hukum;Menyatakan perbuatan Tergugat I, yang tidak melaksanakan perjanjian jualbeli merupakan perbuatan Wanprestasi;Memerintahkan kepada Tergugat I, untuk tetap melanjutkan danmelaksankan perjanjian jual beli dinadapan Tergugat Il, dengan segeramenandatangani akta pengikatan jual beli yang dibuat di hadapan YondriDarto, S.H.

/PS/L/VII/2004 tertanggal 14 Juli2004 dari Tergugat dahulu bernama Otorita Batam, Surat Pernyataan Tan ASeng tertanggal 17 Maret 2007 dan Surat Kesepakatan Pelimpahan Kuasa danHak Kepemilikan Lahan dari PT Perambah Batam Ekspresco kepada PTMahkota Bumi Abadi tertanggal 17 Januari 2014;Bahwa Alokasi Lahan yang diberikan kepada PT Kaliban Bangun PrakarsaPenggugat baru mengetahuinya pada tanggal 28 Maret 2016 ketika Penggugatmelihat Lokasi Lahan tersebut yang akan diganti rugi oleh PT Kaliban BangunPrakarsa

Dan di dalam rapat tersebut telah diuraikan antara lain: Bahwa sebagai tindak lanjut atas tuntutan Tan A Seng untukmendapatkan lahan pengganti ex. lahan/kebun yang terletak diDuriangkang Sei Beduk, oleh Pihak Otorita Batam telah setujumencadangkan lahan seluas 7 (tujun) Ha sesuai dengan peraturanyang berlaku; Bahwa mengenai lahan yang akan dialokasikan kepada Tan A Sengtersebut akan ditetapkan lokasinya oleh bagian pertanahan otorita; Bapak Tan Aseng meminta agar Lahan Pengganti letaknya agarsesuai

Akan tetapi masihberstatus hutan lindung yang mana status tersebut belum diubahmenjadi perumahan oleh Menteri kehutanan; Bahwa apabila Tan A seng tetap menginginkan lokasi tersebut,maka Otorita Batam dapat mengabulkan dengan syarat DepartemenKehutanan menetapkan peralihan fungsi hutan lindung menjadiHalaman 6 dari 18 halaman. Putusan Nomor 309 K/TUN/2017perumahan.

Maka Otorita Batam hanya bisa mengeluarkanpencadangan Lokasi; Tan A Seng melalui juru bicaranya, sepakat menerima pencadanganLokasi tersebut sambil menunggu surat persetujuan dari MenteriKehutanan mengenai peralihan fungsinya; Otorita Batam akan secepatnya mengeluarkan pencadangan lokasitersebut, sesuai dengan Permohonan Tan A Seng;Bahwa kemudian pada tanggal 14 Juli 2004 Tergugat mengeluarkan Suratyang ditujukan kepada Bapak Tan A Seng yang berbunyi: Sehubungan dengan Surat Saudara tanggal 20 April

/PS/L/VII/2004 tertanggal14 Juli 2004 dari Tergugat dahulu bernama Otorita Batam, SuratPernyataan Tan A Seng tertanggal 17 Maret 2007;Bahwa tindakan Tergugat mengalokasikan lahan sebagaimana SuratKeputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebasdan Pelabuhan Bebas Nomor 136 Tahun 2015 tertanggal 1 Desember2015 tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah atas bagianbagianTertentu dari pada Tanah Hak Pengelolaan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang diberikan

Kecamatan NAMA KECAMATAN,Kabupaten Batang Hari dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXX , tertanggal 15 Juli 2000;2 Bahwa dari pernikahan PEMOHON dengan SUAMI telah dikaruniai 1 orang anakbernama ANAK PEMOHON masih dibawah umur/belum cakap bertindak hukum,maka Penerima kuasa sebagai ibu kandungnya mewakilinya melakukan perbuatanhukum;3 Bahwa SUAMI PEMOHONsemasa hidupnya sebagai pekerja swasta;4 Bahwa pada tanggal 06 Pebruari 2005 SUAMI PEMOHON meninggal duniakarena sakit di Rumah Sakit Otorita

Batam beragama Islam dengan meninggalkanahli waris :4.1 PEMOHON (Isteri);4.2 AYAH (ayah)4.3 IBU(ibu)4.4 ANAK (anak perempuan);5 Bahwa almarhum semasa hidupnya hanya mempunyai seorang isteri yaitu NAMAISTERI;6 Bahwa penetapan ahli waris ini diajukan untuk persyaratan pengurusan penjualanrumah dan lainlainnya;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agarPengadilan Agama Jambi menetapkan ahli waris dari almarhum yang amarnyaberbunyi sebagai berikut:Primer:1.

Kewarisan telahdiajukan sesuai dengan pasal 49 ayat huruf (b) dan ayat 3 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang dirobah pertama dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 serta peraturan laintentang syarat formil berperkara, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapatditerima untuk dipertimbangkan;Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwaSUAMI telah meninggal dunia pada tanggal 06 Pebruari 2005 disebabkan sakit dirumah sakit Otorita

Batam meninggalkan ahli waris yang masih hidup yaitu Pemohon Isebagai ayah kandung, Pemohon II sebagai ibu kandung, PEMOHON sebagai isterisedangkan NAMA ANAK sebagai anak perempuan kandung, Oleh karena itu paraPemohon memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum SUAMI;Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan telah menggajukan alat buktisurat, setelah majelis meneliti alat bukti tersebut maka dapat dipertimbangkan sebagaialat bukti;Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan juga

telah menghadirkan duaorang saksi yang mana dari keterangan kedua saksi tersebut majelis dapat menemukanfakta sebagai barikut:e Bahwa PEMOHON adalah isteri dari almarhum SUAMI menikah pada tanggal08 Juli 2000 diwilayah KUA Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Batang Hari;e Bahwa suami dari PEMOHON yang bernama NAMA SUAMLI telah meninggaldunia pada tanggal 06 Pebruari 2005 karena sakit di rumah sakit Otorita Batam;e Bahwa bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari Almarhum SUAMI saatini masih hidup;e Bahwa

.; Surat Keputusan Ketua Otorita Batam Nomor 55/TKPTS/IV/1992; Revisi Tagihan Pembayaran UWTO Nomor 80/Invku/1992;e Fatwa Planologi Nomor 355/FPDitrem/X/1992; Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor SPK01/IHP/II/2004; Surat Keputusan Nomor SKEP01/DUIHP/II/2004; Tanda terima dari Morisca Harapan selaku Direktur PT IgataHarapan; Bahwa dengan telah adanya putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap yang membatalkan pemberian kepada PTHalaman 9 dari 21 hal. Put.

,maupun dalam perkara Nomor 70/Pdt.G/2012/PN.Btm.) antara lain:Ijin prinsip nomor 080/IPAP/V/91;Penetapan Lokasi (PL) Nomor 90030538;Revisi Tagihan Pembayaran OWTO Nomor 80/INVKU/1992;Surat Keputusan Ketua Otorita Batam Nomor 55/T.KPTS/IV/1992;Fatwa Planologi Nomor Otorita Batam Nomor 355/FPDITREM/ X/1992;Nomor Alokasi tanah : 9003053Buktibukti kwitansi Pembayaran OWTO sejumlah US 1.700.000,00dollar Amerika;Surat Perintah Izin Pekerja tanah Nomor B/611/Ditbang/X/1992;Surat Perintah Pembebasan Tanah

Pengalokasian lahan yang dilakukan oleh badan pengusahaan KawasanBatam/Otorita Batam kepada PT Kencana Raya Maju Jaya berdasarkanprosedur dan ketentuan pengalokasian yang berlaku di Otorita Batam.Bahwa dengan telah dibatalkannya pengalokasian lahan kepada PT lIgataHarapan, maka secara hukum lahan tersebut kembali berada dalamkewenangan hak pengelola Badan Pengusahaan Kawasan Batam/OtoritaBatam;Bahwa sebagai Badan yang ditunjuk Presiden untuk melaksanakankebijakan pengembangan dan pengendalian pembangunan

Pulau Batam,termasuk didalamnya kewenangan untuk merencanakan dan mengaturperuntukan dan penggunaan tanah didaerah Industri Pulau Batam untukkeperluan bangunanbangunan, usahausaha dan fasilitasfasilitas lainnyayang bersangkutan dengan pelaksanaan pembangunan di Pulau Batam,Badan Pengusahaan Kawasan Batam/Otorita Batam berwenangmenjalankan kewenangannya lebih lanjut dengan mengalokasikan tanahserta pembangunan tanah atas bagianbagian hak pengelolaan OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam

kepada pihak ketiga(termasuk PT Kencana Raya Maju Jaya);Bahwa pembatalan alokasi lahan kepada PT Ilgata Harapan dan kemudiandilakukan pengalokasian kepada PT Dharma Kemas Berganda selanjutnyadialokasikan kepada PT Kencana Raya Maju Jaya oleh BadanPengusahaan Kawasan Batam/Otorita Batam, setelah sebelumnyamembatalkan alokasi lahan PT Igata Harapan dan setelah seluruh hakhakPT Igata Harapan dikembalikan.

Batam dahulu Otorita Batam;Bahwa dengan demikian secara yuridis Tergugat adalah perusahaan beritikatbaik dan tidak terdapat perbuatan melawan hukum, karena perbuatanperbuatan hukum yang dilakukan Tergugat berdasarkan alasanalasan yangsah menurut hukum;Bahwa Penggugat telah salah menarik PT.

Batam dahulu Otorita Batam;2. Posita gugatan Penggugat saling bertentangan satu sama lain:Dalam posita gugatan Penggugat lembar pertama didalilkan bahwa batassebelah Timur objek perkara berbatasan dengan tanah eks PT. Igata Harapanyang sementara ini bersengketa dengan PT.

B.J.Habibie (Ketua Otorita Batam) pada masa itu;3. Bahwa tanah 5 (lima) Ha. yang dikerjasamakan dengan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang luasnya 1 (satu) Ha dibangun oleh Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi adalah milik Pemohon Kasasi yang dibangunoleh Pembanding/Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;Sedangkan alas hak Pembanding/Tergugat/Termohon Kasasi menerangkanasalusul lahan yang diperoleh dari PT.

Kencan Raya Maju Jaya adalah Perusahaan misterius yangmendapatkan pengalokasian lahan dari Otorita Batam secara melawan hukum/illegal, mana mungkin PT. Kencana Raya Maju Jaya dapat dikatakan sebagaipemilik lahan sedangkan lokasi/tanah tersebut di Klaim oleh PT. Dharma KemasBerganda berdasarkan Ijin Prinsip Nomor 32/IP/KA/I/I/2009 tanggal 12 Januari2009 dengan luas 110.000 M? dan Gambar PL (Penetapan Lokasi) atas namaPT.

Dharma KemasBerganda sejak tanggal 25 April 2012 dengan Perkara Nomor70/PDT.G/PN.BTM;Bahwa pada tahun 2009 tanggal 21 Januari Otorita Batam memberikan jinPrinsip juga kepada PT.

Batam)kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam Nomor : B/322/KAAng.I/PL/BP BTM/1/2011, tanggal 21 Januari 2011 perihalPermohonan Hak Atas Bagian Bagian Tanah Hak PengelolaanBadan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas DanPelabuhan Bebas Batam (dahulu Otorita Batam) untuk Hak GunaBangunan;Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam Nomor 178/HGB/BPN.21.71.2011, tanggal 09 Maret 2011 tentang PemberianHak Guna Bangunan Atas Nama PT.

NUTRANSMARITIME SERVICE) sebagai penerima alokasi lahan dari Turut Tergugat / Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan PelabuhanBebas Batam (dahulu Badan Otorita Batam).

Sedangkan Penggugat / PT.SETYADAYA BILCON tidak pernah mendapat alokasi lahan dari TurutTergugat / Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas DanPelabuhan Bebas Batam (dahulu Badan Otorita Batam) selaku PemegangHak Pengelolaan di Pulau Batam;Sesuai ketentuan yang berlaku, maka setiap peralihan hak atas tanah diPulau Batam harus mendapat Ijin Peralinan dari Turut Tergugat / BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam(dahulu Badan Otorita Batam) selaku Pemegang Hak Pengelolaan

/L2.Mengambil langkahlangkah yang konkrit untuk memulaipelaksanaan pembangunan phisik di lapangan serta menyampaikan rencana danjadwal pembangunan kepada Otorita Batam Cq. Direktorat Pengelolaan Lahan diGedung BIDA Lt. Il Batam Centre."

B/25/KOPS/L/II/2008 tentang Pembatalan AlokasiLahan.a Terhitung sejak diterbitkannya surat pembatalan tersebut, yangbersangkutan sudak tidak memiliki hak lagi atas Tanah, dan Tanah tersebutkembali menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemegang Hak Pengelolaan,dalam hal ini Otorita Batam."

Badan Otorita Batam (BOB), cq. Ketua Badan OtoritaBatam, cq. Kepala Direktorat Pengamanan oOtorita Batam(DITPAM OB) Kota Batam, selaku Tim Penertiban Usaha TernakBabi Kota Batam di Batam, untuk selanjutnya disebut selaku:TE RGUGAT, Lp i i I. Presiden Republik Indonesia, cq. Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia, cq. Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia, cq. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tj.Pinang,cq. Wali Kota Batam, cq. Ketua Operasional Tim Terpadu KotaBatam, cq.

Batam Nomor 57/KPTS/KA/VIII/2006tentang Pedoman Pembebasan Lahan dan Pemberian Saguhati AtasTanah dan Ganti Rugi Atas Tanaman dan Bangunan di WilayahKerja Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (SKGanti Rugi) sebagai satusatunya Pedoman Pembebasan Lahandan Pemberian Saguhati Atas Tanah dan Ganti Rugi Atas Tanamandan Bangunan di Wilayah Kerja Otorita Batam ; ~Bahwa oleh karena PenguggatPenggugat bukanlah pemilikdan/atau yang menguasai tanah secara sah menurut aturan yangberlaku, sehingga

Kalaupun ada pemberianbiaya pindah, hal itu bukanlah kewajiban melainkankebijaksanaan semata dari dari Otorita Batam sebagaipemegang Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di Pulau Batam dalampenyelesaian kasusnya,. 77377 77355 oo cna.

batam yang intinya wargameminta adanya pertemuan antara Walikota dan Otorita Batamdengan warga ,namun pertemuan itu tidak pernah terlaksana ;Bahwa kemudian saksi mengirim surat kepada Walikota batamdan Otorita Batam, yaitu pada Tanggal 11 Nopember dantanggal 3 Desember namun juga tidak ditanggapi sampaiterjadi eksekusi tersebut ; ~777777777777777Bahwa saksi ada mendata warga kampung Nias yang beradadibelakang bandara dan menfoto rumah mereka satu persatutermasuk ternak dan kandangnya ; Bahwa menurut

mengetahui masalah penggusuran di KampungNias pernah di Hiring ke DPRD ;serta tidak mengetahuiadanya tanggapan surat dari otorita Batam dan Pemko Batam ; Bahwa warga warga yang berdomisili di Kampung Nias hanyasebahgian memiliki KTP Kampung Nias sedangkan sebahagianlagi bukan KTP kampung nias, namun mereka tinggal danbeternak di Kampung Nias ; 33333 55555Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya makapara Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :BUKTI TERGUGAT I1.

Penuin denganketerangan untuk Pembayaran UWTO untuk masa 30 tahun sesuai fakturtagihan UWTO No.300/F/BU/KEU/XII/1992 tertanggal 24 Desember 1992u/k Otorita Batam 07401400855 dan telah dilegalisir sesuai aslinya olehUSMAN KOLOAY, S.H. Notaris berkedudukan di Kota Batam tertanggal21 Juni 2002 yang mana legalisir tersebut adalah asili ;. Faktur tagihan Uang Wajid Tahunan Otorita (UWTO) dari OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam dengan PT.

Fotocopy Formulir Setoran Bank Mandiri tertanggal 17 Juli 2002 kepadaSatlak Otorita Batam untuk Pembayaran Faktur Tagihan BiayaAdministrasi Peralihan No.1319/FBAP/PL/VII/2002 ;Hal. 5 dari 17 hal. Put.

No. 690 K/Pid/201310.Fotocopy Faktur tagihan biaya administrasi peralihan No.1319/FBAP/PL/VII/2002 tertanggal 17 Juli 2002 beserta 2 (dua) lembar lampirannya ;11.Fotocopy Surat Permohonan Izin Peralihan Hak Atas Tanah kepadaDirektur Pengelolaan Lahan Otorita Batam tertanggal 12 Juli 2002beserta 3 (tiga) lembar fotocopy lampirannya ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000.

Notaris yangberkedudukan di Kota Batam tertanggal 21 Juni 2002 yang manalegalisir tersebut adalah asili ;Nota Jual Valuta Asing (N.J.V.A) No.74/DV/236 tertanggal 28Desember 1992 yang dikeluarkan oleh Bank Bumi Daya kepada PT.Penuin dengan keterangan untuk Pembayaran UWTO untuk masa 30tahun sesuai faktur tagihan UWTO No.300/F/BU/KEU/XII/1992tertanggal 24 Desember 1992 u/k Otorita Batam 07401400855 dantelah dilegalisir sesuai aslinya oleh USMAN KOLOAY, S.H.

No. 690 K/Pid/2013e Fotocopy Formulir Setoran Bank Mandiri tertanggal 17 Juli 2002kepada Satlak Otorita Batam untuk Pembayaran Faktur TagihanBiaya Administrasi Peralihan No.1319/FBAP/PL/VII/2002 ;e Fotocopy Faktur tagihan biaya administrasi peralihan No.1319/FBAP/PL/ VII/2002 tertanggal 17 Juli 2002 beserta 2 (dua) lembarlampirannya ;e Fotocopy Surat Permohonan Izin Peralihan Hak Atas Tanah kepadaDirektur Pengelolaan Lahan Otorita Batam tertanggal 12 Juli 2002beserta 3 (tiga) lembar fotocopy lampirannya

Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan oleh Tergugat, makaPenggugat mengajukan Perubahan Fatwa Planologi kepada Tergugatmelalui kepala bagian Perencanaan Tergugat (Otorita Batam) pada saatitu dijabat oleh Ir.Emmy Aviastuti, namun sampai saat ini Tergugatternyata belum menerbitkan fatwa planologi kepada Penggugat walaupunPersyaratan untuk itu telah dilengkapi;5.

Bahwa akibat Tergugat melalui Deputi Operasi Otorita Batam yangsaat itu dijabat oleh Benyamin Balukh mengedarkan Surat PembatalanAlokasi Lahan PT.

Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TergugatIl yang melakukan Pembangunan Ruko di atas lokasi yang telahdialokasikan kepada Penggugat yang diperoleh berdasarkan SuratHalaman 9 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 386/Padt.G/2020/PN BtmKeputusan Ketua Otorita Batam No. 2588/KPTS/KAAT/L/VIII/2005tanggal 15 Agustus 2005.. Positai.

Surat Keputusan (SKEP) Ketua Otorita Batam No. 767/KPTS/KDAT/L/II1/2005 tanggal 30 Maret 2005;f.

Batam yang saat itudijabat oleh Benyamin Balukh mengedarkan Surat Pembatalan Alokasi LahanPT.

: Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ; Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Perum TibanMas Residence Blok E No.54 RT/RW 002/011 Kel.Tiban LamaKc.Sekupang Kota Batam ; Bahwa Pemohon adalah isteri yang sah dari EDWIN CHARLESHUTAPEA; Bahwa Suami Pemohon bernama EDWIN CHARLES HUTAPEA, jeniskelamin lakilaki, tempat lahir di SINTONG MARNIPI, pada tanggal 14OKTOBER 1971 ; Bahwa Suami Pemohon yang bernama EDWIN CHARLES HUTAPEAtersebut telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2007 di RumahSakit Otorita

Batam karena sakit yang dideritanya ; Bahwa karena kelalaian Pemohon, pengurusan Dokumen AktaKematian Almarhum suami Pemohon tersebut belum pemohon lakukan;SaksiIl.

Batam karena sakit yang dideritanya ; Bahwa karena kelalaian Pemohon, pengurusan Dokumen AktaKematian Almarhum suami Pemohon tersebut belum pemohon lakukan;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohonmenyatakan tidak keberatan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan lagimengajukan bukti melainkan hanya mohon penetapan ;Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segalasesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini haruspula dianggap

yang dialami oleh pendudukIndonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia ;Menimbang, bahwa petitum ke2 dari permohonan pemohan adalahuntuk menetapkan identitas yang bernama EDWIN CHARLES HUTAPEA, jeniskelamin lakilaki, tempat lahir di SINTONG MARNIPI, pada tanggal 14OKTOBER 1971 adalah benar suami Pemohon berdasarkan Surat KeteranganNikah No.13/SKN/RLH/II/99 (bukti P2) dan saat ini telah meninggal dunia padatanggal 12 Maret 2007 di Rumah Sakit Otorita

Batam karena sakit, berdasarkanSurat Keterangan Kematian No.132 R/32/RS/II/2007 (bukti 6), (bukti P7) dan(bukti P8) serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada DinasKependudukan Kota Batam agar bisa diterbitkan Akta Kematian Atas namasuami Pemohon EDWIN CHARLES HUTAPEA ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dikaitkandengan bukti surat bahwa benar orang yang bernama EDWIN CHARLESHUTAPEA, jenis kelamin lakilaki, tempat lahir di SINTONG MARNIPI, padatanggal 14 OKTOBER 1971 adalah

Remote Oilfild Service dan setelah dicoba berulang kali menghubungiTerdakwa, Terdakwa tetap saja tidak bisa ditemui dengan berbagai alasan akhirnyaSaksi Gusni Dewi Zalina mencoba mencari tahu tentang urusan UWTO yangdijanjikan Terdakwa ke Kantor Otorita Batam ternyata dijawab bahwa Terdakwatidak pernah mengajukan permohonan UWTO PT.

Remote Oilfild Service;Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karenaJudex Facti telah salah menerapkan hukum berdasarkan faktafakta yangterungkap di persidangan, Terdakwa terbukti telah melakukan penipuandengan mengaku dapat mengurus perpanjangan UWTO PT.Remote OilfildService ke Kantor Otorita Batam dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dengan biayaRp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) akan tetapi yang ternyata setelahdibayar sejumlah uang yang diminta Terdakwa dan dalam waktu yang

dijanjikanTerdakwa tidak pernah melaporkan perkembangan urusan yang dimaksud dansetelah dicek ke Kantor Otorita Batam bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukanpermohonan untuk urusan UWTO PT.