M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Pra peradilan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Termohon yang melakukan penghentian penyidikan atas laporan atau pengaduan yang diajukan Pemohon sebagaimana laporan Nomor: LP/682/VI/2017/SPKT II tanggal 06 Juni 2107 adalah sah menurut hukum;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara kepada sejumlah NIHIL;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Keberatan dari Pemohon ;
2. Menyatakan BPSK Kota Medan tidak berwenang mengadili pengaduan yang terdaftar di BPSK Kota Medan No. 049/PEN/2018/BPSK.MDN ;
3. Membatalkan Putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Medan No. 049/PEN/2018/BPSK.MDN tanggal 19 Juli 2018 ;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya yang sampai hari ini sebesar Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Pengaduan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak oleh Perusahaan Koperasi Daya Listrik karena Pihak Pekerja Menuntut Upah Minimum Kota Cilegon Tahun 2013 dan Kasusnya Ditangani oleh Pegawai Mediator Pihak Tergugat;3. Mewajibkan Tergugat untuk Memproses dan Menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Anjuran Tertulis atas Surat Permohonan Penggugat Nomor: 2016/DPC FSPSI REF/CLG/VIII/2013, Tanggal 2 September 2013, Perihal: Kelanjutan Kasus Tindak Pidana dan PHI Perusahaan PT. KDL, Angka II.

Pengaduan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak oleh Perusahaan Koperasi Daya Listrik karena Pihak Pekerja Menuntut Upah Minimum Kota Cilegon Tahun 2013 dan Kasusnya Ditangani oleh Pegawai Mediator Pihak Tergugat, Khusus Atas Nama Penggugat;4. Menolak Gugatan Penggugat untuk Selebihnya;5. Menghukum Tergugat untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp.304.000,- ( Tiga Ratus Empat Ribu Rupiah);

Pengaduan Tindak Pidana kejahatan Ketenaga Kerjaan karenapelanggaran pasal 90 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Upah Minimum Kabupaten / Kota dan yang kasusnya telahditangani oleh Pihak Pengawas penyidik pegawai negeri sipil DinasPihak Tergugat; B.

Pengaduan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak oleh PerusahaanKoperasi Daya Listrik karena pihak pekerja menuntut upah minimumKota Cilegon tahun 2013 dan kasusnya ditangani oleh pegawaiMediator Pihak Tergugat; Bahwa dalam Gugatan Pihak Penggugat yang dijadikan sebagai Pihak Tergugatadalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dikarenakan dalam Struktur Organisasi diDinas Tenaga Kerja yang menjadi Penanggung Jawab tunggal adalah KepalaBahwa Surat Pihak Penggugat yang dikirimkan kepada Pihak Tergugat telahmencapai

dimaksud dalam pasal 4 ayat (4 ); e Bahwa dalam UndangUndang Nomor 02 Tahun 2004 pasal 116 ayat (1)tentang Penyelesaian Perselishan Hubungan Industrial (PPHI) menyatakan:Mediator yang tidak dapat menyelesaikan perselisihan hubungan industrialdalam waktu selambatlambatnya 30 ( tiga puluh ) hari kerja tanpa alasanyang syah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dapat dikenakan sanksiadministratif sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlakubagi pegawai negeri sipil; 3) Bahwa awal mula kasus pengaduan

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara pengaduan (gugatan) konsumen atas nama Erlina;3. Menyatakan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 970/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 22 Desember 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum;4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 861.000,- (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Dengandemikian TERMOHON KEBERATAN telah melakukan perbuatan CideraJanji (Wanprestasi) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1243 KUHPerdata;Bahwa TERMOHON KEBERATAN tetap tidak menunjukkan itikad baikmenyelesaikan kewajibannya terhadap PEMOHON KEBERATAN, bahkanTERMOHON KEBERATAN malah membuat pengaduan kepada BPSKPemerintah Kabupaten Batubara untuk berlindung dari tindakan CideraJanji (Wanprestasi) yang telah dilakukannya.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara pengaduan(gugatan) konsumen atas nama Erlina;3. Menyatakan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu) Bara Nomor970/Arbitrase/BPSKBB/IV/2016 tanggal 22 Desember 2016 tidak mempunyaikekuatan hukum;4.

M E N G A D I L I:- Menerima Permohonan Pemohon Keberatan;- Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pematangsiantar Nomor 503/09/BPSK-PS/2016 tertanggal 14 Januari 2016;MENGADILI SENDIRI :- Menolak Pengaduan Konsumen (Termohon Keberatan) Ida Rawati Harahap terhadap Pelaku Usaha (Pemohon Keberatan) PT.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Tasikmalaya Tidak berwenang menangani dan mengadili Perkara pengaduan Konsumen Nomor 097/PK-001/BPSK/X/2014 ;2. Menghukum Termohon Keberatan (Konsumen) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

KARUNIABAKTI sebagai Konsumen Antara;Bahwa Tergugat Dahulu Pengadu dalam Pengaduan Konsumen Nomor :097/PK001/BPSK/X/2014 mendudukan dirinya sebagai Pimpinan Perusahaan PO.KARUNIA BAKTI akan tetapi Pengadu tidak dapat membuktikan bahwa dirinyamerupakan wakil yang sah dari Perusahaan PO.

Karunia bakti;Bahwa oleh karena hal tersebut maka pengaduan Konsumen Nomor : 097/PK001/BPSK/X/2014 mengandung cacat formil error in persona dalam bentukdiskualifikasi in persona maka sepatutnya Pengaduan Pengadu Nomor097/PK001/BPSK/X/2014 dinyatakan tidak dapat diterima (neit ontvankelijkeverklaard).Ill. TENTANG MAJELIS ARBITRASE, PROSES PERSIDANGAN ARBITRASEDAN FAKTA PERSIDANGANA.

MAJELIS TIDAK MEMPERTIMBANGKAN EKSEPSI TERADUBahwa Teradu dalam eksepsi dan jawaban atas Pengaduan Pengadutertanggal 17 Nopember 2014 yang telah disampaikan dan dibacakan oleh Teradudalam persidangan aquo pada tanggal 18 Nopember 2014 yang mana dalamjawaban pengaduan dimaksud didalamnya memuat juga eksepsi Teradu, akan tetapidalam pertimbangan putusan Majelis tidak mempertimbangkan atas eksepsi Teraduoleh karenanya putusan harus dinyatakan tidak sempurna, sebagaimanaberdasarkan Yurisprudensi Mahkamah

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota TasikmalayaTidak berwenang menangani dan mengadili Perkara pengaduan KonsumenNomor 097/PK001/BPSK/X/2014 ;3. Menyatakan Pengaduan Konsumen Nomor : 097/PK001/BPSK/X/2014 ditolakatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (neit ontvankelijkeverklaard);4. Menyatakan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen KotaTasikmalaya Nomor 51/A/BPSKKota.Tsm/XII/2014, tanggal 10 Desember2014 adalah batal demi hukum ;5.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota TasikmalayaTidak berwenang menangani dan mengadili Perkara pengaduan KonsumenNomor 097/PK001/BPSK/X/2014 ;2.

Surat No.B/2703/D.III.PAN dan RB/12/2010 perihal : pengaduan tertanggal 8 Desember 2010 dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, diberi tanda Tdw- 8 ;------------------------------------------------------------9). Surat yang ditujukan kepada Bp. H.

Bibit Waluyo Gubernur Jawa Tengah ditanda tangani oleh Riana Anitasari tertanggal 5 Januari 2011, perihal : Pengaduan adanya Manipulasi Kesepakatan Damai Yang Dibuat sdr. Maryanto, diberi tanda Tdw 10 ;----------11). Surat yang ditujukan kepada Bp. H. Bibit Waluyo Gubernur Jawa Tengah ditanda tangani oleh Riana Anitasari tertanggal 18 Januari 2011, perihal : Pengaduan thdp Pembuatan Laporan Polisi di Polda Jateng yang dilakukan Drs.

Bibit Waluyo Gubernur Jawa Tengah ditanda tangani oleh Riana Anitasari tertanggal 24 OKtober 2011, perihal : Pengaduan thdp PNS Pemprov Jateng an. Drs. LNA Maryanto NIP : 500075248, diberi tanda Tdw 18 ;19). Foto surat No : 821/2665.Rhs tertanggal 27 Oktober 2011 perihal Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan an. Drs. LNA Maryanto, diberi tanda Tdw 19 ;------------------------------------20).

Surat No : F.III.26-30/A.19-182/50 tertanggal 18 Nopember 2011 Perihal Pengaduan a.n. Riana Anitasari dari Badan Kepegawaian Negara, diberi tanda Tdw 21 ;---------------------------------------------22). Surat No. 833.043/4012/SJ tertanggal 30-11-2011 perihal Pengaduan dari Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, diberi tanda Tdw 22 ;------------------------------23). Surat Panggilan Pengaduan No.

Surat Panggilan Pengaduan No. S.Pgl.082.2/KPAL-Pgdn/III/2012 tertanggal 28 Maret 2012 dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, diberi tanda Tdw-24 ;--------------------------------------------25). Surat No. 627/KPAI/VIII/2012 tertanggal 13 Agustus 2012 perihal dukungan penanganan Kasus dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, diberi tanda Tdw-25 ;--------------------------------------------26). Surat No.

Surat No : F.III.2630/V.45457/50 tertanggal 18Pebruari 2011 Perihal Pengaduan dari BadanKepegawaian Negara, diberi tanda Tdw 16). Surat Ketetapan No. No.Pol :S.Tap/024 B/III/2011/Dit.Reskrim tertanggal 7 Maret 2011 dari Polda Jateng,diberi tanda Tdw 17). Foto surat No : X.800/139/59 tertanggal 19 Oktober2011 perihal Permasalahan sdr. Drs. Ina. Maryanto KepalaBadan Penanaman Modal Propinsi Jawa Tengah , diberitanda Tdw 17 ;18). Surat yang ditujukan kepada Bp. H.

Surat No : F.III.2630/A.19182/50 tertanggal 18Nopember 2011 Perihal Pengaduan a.n. Riana Anitasaridari Badan Kepegawaian Negara, diberi tanda Tdw 22). Surat No. 833.043/4012/SJ tertanggal 30112011perinal Pengaduan dari Sekretariat Jenderal KementerianDalam Negeri Republik Indonesia, diberi tanda Tdw 23). Surat Panggilan Pengaduan No. S.Pgl.082.1/KPALPgdn/IIl/2012 tertanggal 9 Maret 2012 dari KomisiPerlindungan Anak Indonesia, diberi tanda24). Surat Panggilan Pengaduan No.

Bahwa atas pengaduan dari Terdakwa tersebut sdr. Drs.LNA Maryanto dan TerdakwaCiperikSa. ; nana nnn nn nnn nner nnn nnn nnn ccna3. Bahwa setelah pemeriksaan tersebut sdr. Drs. LNAMaryanto dipindahtugaskan menjadi staf ahli GubernurJawa Tengah, dari jabatan semula sebagai Kepala kantorDinas Kebudayaan dan Pariwisata JawaTSG A, jase eee oeressenieiee ene reeese nee rnemeeinneennetsenmonteenaiae4.

Surat No.B/2703/D.1II.PAN dan RB/12/2010 perihal :pengaduan tertanggal 8 Desember 2010 dariKementrian Pendayagunaan Aparatur Negara DanReformasi Birokrasi Republik Indonesia, diberi tanda. Surat yang ditujukan kepada Bp. H. Bibit WaluyoGubernur Jawa Tengah ditanda tangani oleh RianaAnitasari tertanggal 21 Desember 2010, perihal :Mohon ijin Untuk Menghadap, diberi tanda Tdw Surat yang ditujukan kepada Bp. H.

Surat No : F.III.2630/A.19182/50 tertanggal 18Nopember 2011 Perihal Pengaduan a.n. RianaAnitasari dari Badan Kepegawaian Negara, diberitanda, Tdw 24 3 nnn22). Surat No. 833.043/4012/SJ tertanggal30112011 perihal Pengaduan dari SekretariatJenderal Kementerian Dalam Negeri RepublikIndonesia, diberi tanda Tdw 23). Surat Panggilan Pengaduan No. S.Pgl.082.1/KPALPgdn/III/2012 tertanggal 9 Maret 2012 dariKomisi Perlindungan Anak Indonesia, diberi tanda24). Surat Panggilan Pengaduan No.

Dirampas untuk dimusnahkan - 1 (satu) lembar foto copy surat tanda penerimaan Pengaduan. - 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Penerimaan Kunci Kontak dan Surat Keterangan .- 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Bukti Laporan / Pengaduan dari Polsek Pademangan. - 1 (satu) lembar BA Penyitaan STNK asli sepeda motor No.Pol A-2954-FV atas nama Warsa.- 2 (dua) lembar copy KTP Kab. Serang atas nama Jamal Warsa.- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 360421102075400 atas nama Warsa.

Imam Bonjol No. 48 Sumurber panceng yang di beli oleh Bu MUSLIHATIN tanggal 20 Mei 2013;- 1 (Satu) Lembar Surat Hal pengaduan Masyarakat kepada Kepala Desa Sumurber yang di buat di Sumurber, tanggal 20 April 2015 tanda tangan pemilik Tanah Hj. MUNTAJIAH.- 9 (Sembilan) lembar Foto adanya kejadian pengerusakan.- 1 (Satu) lembar surat yang di buat oleh Hj. MUNTAJIAH alamat Ds. Sumurber Kec. Panceng Kab. Gresik tanggal 19 Maret 2015 Hal. Pengaduan masyarakat yang di tujukan kepada Yth.

Pengaduan masyarakat yang di tujukan kepada Yth. Kepala Desa Sumurber dengan tembusan Camat Panceng, Kapolsek Panceng, Danramil;- 1 (Satu) lembar surat yang di buat oleh Hj. MUNTAJIAH alamat Ds. Sumurber Kec. Panceng Kab. Gresik tanggal 21 April 2015 Hal. Pengaduan masyarakat yang di tujukan kepada Yth. Kepala Desa Sumurber dengan tembusan Camat Panceng, Kapolsek Panceng, Danramil.Tetap terlampir didalam berkas perkara.- 1 (satu) buah Tali tampar warna biru panjang 19,32 Meter.

Imam Bonjol No. 48 Sumurber panceng yang di beli oleh BuMUSLIHATIN tanggal 20 Mei 2013; 1 (Satu) Lembar Surat Hal pengaduan Masyarakat kepada Kepala DesaSumurber yang di buat di Sumurber, tanggal 20 April 2015 tanda tanganpemilik Tanah Hj. MUNTAJIAH. 9(Sembilan) lembar Foto adanya kejadian pengerusakan. 1 (Satu) lembar surat yang di buat oleh Hj. MUNTAJIAH alamat Ds.Sumurber Kec. Panceng Kab. Gresik tanggal 19 Maret 2015 Hal.Pengaduan masyarakat yang di tujukan kepada Yth.

tahun bangunan pasar berdiri, selanjutnya pada tanggal19 Maret 2015 tibatiba saksi MUNTAJIAH mengirimkan surat pengaduanmasyarakat kepada Kepala Desa Sumurber pada pokoknya berisi bahwaMUNTAJIAH adalah pemilik tanah dan MUNTAJIAH merasa keberatan denganadanya kegiatan dan berdirinya bangunan pasar tersebut, sehingga saksiMUNTAJIAH memohon kepada Kepala Desa untuk menggunakankewenangannya dalam menertibkan bangunan pasar.Bahwa karena tidak diindahkan, kemudian saksi MUNTAJIAH mengirim kembaliSurat Pengaduan

Imam Bonjol No. 48 Sumurber panceng yang di beli oleh BuMUSLIHATIN tanggal 20 Mei 2013;1 (Satu) Lembar Surat Hal pengaduan Masyarakat kepada Kepala DesaSumurber yang di buat di Sumurber, tanggal 20 April 2015 tanda tanganpemilik Tanah Hj. MUNTAJIAH.9 (Sembilan) lembar Foto adanya kejadian pengerusakan.1 (Satu) lembar surat yang di buat oleh Hj. MUNTAJIAH alamat Ds.Sumurber Kec. Panceng Kab. Gresik tanggal 19 Maret 2015 Hal.Pengaduan masyarakat yang di tujukan kepada Yth.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pematangsiantar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Pengaduan Termohon Keberatan terdaftar dengan Nomor 503/ 181/ BPSK/ XI/ 2016;3. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pematangsiantar Nomor 503/181/BPSK/ XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016;4.

Menyatakan pengaduan Tergugat/ termohon Keberatan dahulu Penggugat dalam perkara No. 001/ARA/BPSK-KAB-PWATO/V/2017, terselesaikan dengan Perdamaian;2. Menghukum Penggugat/ Pemohon Keberatan dan Tergugat/ Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa pengaduan Tergugat/Termohon Keberatan kepada BPSK Kab.Pohuwato yang telah diputus oleh BPSK Kab. Pohuwato dengan Putusan No.001/ARA/BPSKKABPWATO/V/2017 tanggal 17 Mei 2017, dengan amarnyamenyatakan sebagai berikut :1) Mengabulkan gugatan Penggugat.Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 13/Pdt.SusBPSK/2017/PN.

Menolak pengaduan Tergugat/Termohon Keberatan dahulu Penggugat dalamPerkara No. 001/ARA/BPSKKABPWATO/V/2017, karena pada hakikatnyapermasalahan yang diadukan a quo telah selesai.Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa Yang Terhormatberpendapat lain, Penggugat/Pemohon Keberatan mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,Penggugat/Pemohon Keberatan menghadap kuasanya VATRA PRATAMA KONIYOdan Tergugat/Termohon Keberatan menghadap sendiri;

Foto copy Aplikasi setoran kepada Bank Mandiri, (bukti T 1);NeFoto copy Pengaduan Konsumen, (bukti T 2);3. Foto copy Penetapan penerimaan pelaporan sengketa konsumenNo.006/PK/BPSK/KAB.PHWT.IV/2017, (bukti T 3);4. Foto copy Kronologi Kejadian, (bukti T( 4);5. Foto copy Addendum Ill (tiga) perjanjian Kreditdan Addendum IV (empat)perjanjian kredit, (bukti T( 5);6.

Konsumen Kabupaten Pohuwato No. 001/ARA/BPSKKABPWATO/V/2017 Tanggal 17 Mei 2017 tersebut, tidak dapat dipertahankandan harus dibatalkan;Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Arbitrase Badan PenyelesaianSengketa Konsumen Kabupaten Pohuwato No. 001/ARA/BPSKKABPWATO/V/2017 Tanggal 17 Mei 2017 tersebut, tidak dapat dipertahankan danharus dibatalkan, maka terhadap permohonan keberatan Penggugat/ PemohonKeberatan dapat diterima dan dikabulkan, maka Majelis Hakim dapat mengadilisendiri dan menyatakan bahwa pengaduan

Menyatakan pengaduan Tergugat/ termohon Keberatan dahulu Penggugatdalam perkara No. 001/ARA/BPSKKABPWATO/V/2017, terselesaikandengan Perdamaian;2.

MENGADILI:- Mengabulkan permohonan dari Pemohon Keberatan untuk sebahagian;- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Pengaduan Termohon Keberatan terdaftar dengan Nomor : 512/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2015 ; - Menyatakan Batal dan Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pemerintah Kabupaten Batubara Nomor : 512/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2015 tanggal

Bahwa oleh karena Termohon Keberatan tersebut tidak melaksanakankewajiban untuk membayar angsuran sesuai dengan yang diperjanjikantersebut diatas dan Pihak Pemohon Keberatan hendak melaksanakanPenarikan atas unit Kenderaan/Mobil tersebut, maka Termohon KeberatanHalaman 3 dari 24Putusan Nomor 53/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN Lbpmengajukan Pengaduan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Pemerintah Kabupaten Batubara ;3.

Bahwa atas Pengaduan Termohon Keberatan tersebut, kemudian BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara Nomor 512/Pts/Arbitrase/BPSKBB/XII/2015 pada tanggal 08 April 2016 telah menjatuhkanPutusan yang Amarnya sebagai berikut :MENGAODILI:1. Mengabulkan Permohonan Konsumen seluruhnya ;2. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen ;3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah hadir dipersidangan BPSKwalau telah dipanggil dengan patut ;4.

Surat Panggilan tidak disertai dengan formlir Pengaduan dari TermohonKeberatan ;7.2. Adanya Pilihan Hukum sukarela, antara Pemohon Keberatan danTermohon Keberatan melalui Pengadilan Negeri wilayah Hukum Kreditur berkantor ;. Bahwa sedangkan ketentuan Pasal 55 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 1999 tentang : PERLINDUNGAN KONSUMEN ,menyebutkan ; Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen wajib mengeluarkan putusanpaling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima .

Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 3 butir 4 dan butir 5 dariPerjanjian Pembiayaan dengan Nomor 0622.11.4201745 pada tanggal 24Oktober 2014 tersebut diatas, maka sejatinya yang berwenang memeriksa danmengadili Pengaduan Debitur adalah Peradilan Umum, yaitu Pengadilan Negeridi wilayah hukum Kreditor berkedudukan, bukan pada Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batubara ;13.

Maka demi hukum Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batubara Tidakberwenang Memeriksa dan Mengadili Pengaduan Termohon Keberatantersebut ;E.TERMOHON KEBERATAN TELAH LALAI MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA.14.Bahwa sedangkan latar belakang permasalahan a quo timbul disebabkan olehkarena Termohon Keberatan selaku Debitur Telah Lalai MelaksanakanKewajiban untuk melakukan Pembayaran angsuran Kenderaan/Mobil tersebutselama 7 (tujuh) bulan, yaitu :a.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara arbitrase perkara pengaduan (gugatan) Konsumen atas nama Yusrizal Rambe;3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);4. Menolak permohonan pemohon keberatan untuk selain dan selebihnya;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat, telah beritikad baik dan benar dalam membuat permohonan atau pengaduan kepada Tergugat;
3. Menyatakan Putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra Nomor : 08-017/Pts/MKP.GERINDRA/2021 tertanggal 20 Agustus 2021 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh, serta melaksanakan putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat

Bahwa pada tanggal 16 Mei 2021 Penggugat telah membuat laporandan pengaduan kepada Turut Tergugat (DPP Partai Gerindra),sehubungan dengan pelanggaran AD/ART Partai Gerindra yangdilakukan oleh Sdr. M.

(lima puluh jutarupiah) (transportasi, akomodasi, dan biayabiaya lainnya selamaproses)Bahwa Laporan dan pengaduan yang Penggugat sampaikan kepadaTurut Tergugat, serta Permohonan kepada Tergugat tersebut adalahmerupakan hak Penggugat sebagai Organ Partai Gerindra pada tingkatCabang, untuk menyampaikan laporan terkait adanya pelanggaranAD/ART yang dilakukan oleh kader Partai Gerindra, sehingga dengandemikian laporan dan Pengaduan, serta permohonan Penggugattersebut secara hukum sah dan mengikat serta

dilindungi oleh hukumdan AD/ART Partai Gerindra.Bahwa atas pengaduan dan permohonan dari Penggugat tersebut, padatanggal 18 Agustus 2021 Tergugat telah mengadakan persidanganuntuk memeriksa dan mendengarkan keterangan dari Penggugatsebagai Pengadu disertai dengan saksi dan buktibukti untukmenguatkan pengaduan serta mendengarkan keterangan dari Teradu(M.

(/ima puluh juta rupiah).Bahwa atas Laporan dan Pengaduan, serta Permohonan Penggugat atasdugaan pelanggaran AD/ART Partai GERINDRA yang dilakukan Sdr.

M.Apriyandi, S.lp.MM tersebut, maka sesuai AD/ART Partai GERINDRA,Tergugat sebagai Mahkamah Partai yang berwenang untuk menyelesaikanperselisinan internal Partai GERINDRA melakukan pemeriksaan atasLaporan dan Pengaduan, serta permohonan Penggugat tersebut danHalaman 12 dari 33 Putusan Nomor 749/Pdt.SusParpol/2021/PN JKT.SELselanjutnya memeriksa, menyelesaikan dan memutus sengketa internalPartai GERINDRA tersebut.Pemeriksaan terhadap Laporan dan Pengaduan Penggugat tersebutdilakukan oleh Tergugat

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara arbitrase perkara pengaduan (gugatan) Konsumen atas nama Iin Surahmah;3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.613.000,- (enam ratus tiga belas ribu rupiah);4. Menolak permohonan pemohon keberatan untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dengan diajukannya pengaduan oleh Tergugat (TermohonKeberatan) kepada BSPK Kabupaten Batu Bara, dan telah di putusoleh Majelis BPSK, maka hal ini merupakan pelanggaranHalaman 8 dari 35 Putusan Nomor 209/Pdt.SusBPSK/2016/PN.Rap10.11kewenangan ataupenyimpangan hukum dan bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan (yang juga bertentangandengan Pasal 118 ayat (3) atau ayat (4) HIR) sehingga sudahsepatutnya Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara a quo mohon untukdibatalkan ;Bahwa dasar pilihan

Pelaku Usaha tidak pernah menghadiripersidangan yang secara patut di panggil menurut Peraturan danPerundangundangan yang berlaku di Wilayah Negara RepublikIndonesia sebagaimana yang telah terwujud dan dikehendaki dalamPasal ...dst, adalah tidak beralasan hukum dan tidak berdasarkanhukum ;Bahwa ketidakhadiran Penggugat (Pemohon Keberatan) bukanmerupakan alasan atau dasar hukum untuk mengabulkan seluruhgugatan (pengaduan) Konsumen (ic.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara arbitraseperkara pengaduan (gugatan) Konsumen atas nama : lin Surahmah(Tergugat / Termohon Keberatan) tersebut ;3. Menghukum Tergugat (Termohon Keberatan) untuk membayar biayaperkara yang muncul dari gugatan keberatan ini ;MENGADILI SENDIRI1. Menolak pengaduan (gugatan) Tergugat (Termohon Keberatan/Konsumen)atas nama: lin Surahmah untuk seluruhnya ;2.

Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, darikonsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungankonsumen;Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungankonsumen;. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukanpelanggaran terhadap perlindungan konsumen;. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiaporang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undangundang ini;Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 209/Pdt.SusBPSK/2016/PN.Rapi.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili secaraarbitrase perkara pengaduan (gugatan) Konsumen atas nama linSurahmah;Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 209/Pdt.SusBPSK/2016/PN.Rap3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yangsampai hari ini ditetapbkan sejumlah Rp.613.000, (enam ratus tiga belasridbu rupiah);4.

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BPSK Kota Medan tidak berwenang umtuk memeriksa dan mengadili pengaduan Termohon keberatan terdaftar dengan Nomor 1032/Arbitrase/2018/BPSK.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili acara arbitrase perkara pengaduan (gugatan) konsumen atas nama Sumarni;3. Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No. 711/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 09 Maret 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum ;4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 731.000,- (Tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahkan Termohon Keberatan malah membuat pengaduan kepadaBPSK Pemerintah Kabupaten Batubara untuk berlindung dari tindakanCidera Janji (Wanprestasi) yang telah dilakukannya.

Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan :a) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumendengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi:b) Memberikan konsultasi perlindungan konsumen:c) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku:d) Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaranketentun dalam Undangundang ini;e) Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari kKonsumententang

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Kabupaten Batu Bara tidakberwenang memeriksa dan mengadili acara arbitrase perkara pengaduan(gugatan) konsumen atas nama Sumarni;3. Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No. 711/Arbitrase/BPSKBB/IV/2016 tanggal 09 Maret 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum ;4.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili acara arbitrase perkara pengaduan (gugatan) konsumen atas nama Suyatmi;3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);4. Menolak permohonan pemohon keberatan untuk selain dan selebihnya;

sebagaimanadisebutkan didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuanganmerupakan suatu pertimbangan yang tidak benar, plinplan, tidakkonsisten dan kembali hanya mencaricari legitimasi untuk kewenanganbertindak Majelis BPSK aquo, dimana hanya menunjuk pada Pasal 1Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 202/Pdt.SusBPSK/2016/PN.RAPangka (1) Peraturan OJK aquo, namun tidak menjalankan amanat Pasal40 ayat 1 (satu) Peraturan OJK aquo yaitu Konsumen dapatmenyampaikan pengaduan

Terlebih lagi, BPSK Batu Bara dalam menyampaikan SuratPanggilan Sidang kepada PEMOHON tidak melampirkan pengaduan dariTERMOHON sehingga PEMOHON tidak mengetahui permasalahan apayang diadukan oleh TERMOHON.

Hal ini menghilangkan kesempatanPEMOHON untuk menyiapkan jawaban dan dokumen dokumen terkaitdengan pengaduan debitur, padahal di dalam Keputusan MenteriPerindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/ KEP/Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 202/Pdt.SusBPSK/2016/PN.RAP12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK Pasal 26 ayat(1) secara tegas disebutkan bahwa Surat Panggilan yang disampaikanoleh Ketua BPSK kepada Pelaku Usaha (i.c PEMOHON) harus disertaidengan copy permohonan penyelesaian

Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, darikonsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungankonsumen;Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungankonsumen;. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukanpelanggaran terhadap perlindungan konsumen;.

WASITO, MBA Bin TJOKRO SOEWARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGADUAN SECARA FITNAH" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) Bulan ; 3. Menetapkan barang bukti, berupa : Fotocopi Surat Tanda Bukti Lapor No.TBL/901/VIII/ 2013/UM/JTM, tanggal 7 Agustus 2013,Tetap terlampir dalam berkas perkara ; 4.

WASITO, MBA BIN TJOKRO SOEWARNO, pada hari Kamistanggal 07 Agustus 2013, atau setidaktidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulanAgustus 2013 atau setidaktidaknya pada tahun 2013, bertempat di POLDA Jawa Timur Surabaya, atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSurabaya, dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baiksecara tertulis maupun dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau

Artinya pasal 317 KUHP adalah kesengajaan untuk menyerang kehormatanseseorang, sedangkan pasal 220 KUHP kesengajaan memberikan laporan atau pengaduanpalsu kepada aparat penegak hukum ;Bahwa tindakan melaporkan seseorang karena diduga telah melakukan tindak pidana adalahsahsah saja, namun manakala ternyata laporan atau pengaduan tersebut tidak benar maka yangmelaporkan harus siap menanggung resiko didepan hukum pidana yaitu dapat dijerat denganpasal 317 KUHP dan atau pasal 220 KUHP ; Bahwa perbuatan

Hal ini berbecla dengan tindak pidana aduan, untuk tindakpidana ini yang berhak mengadukan adalah pihak korban yang merasa dirugikan sedang selainkorban tidak bisa melapor meskipun ia mengetahui adanya tindak pidananya ;Bahwa Pasal 317 KUHP adalah kesengajaan atau niat atau kehendak pelaku adalah selainpalsu juga dalam rangka menyerang kehormatan atau nama balk seseorang, sedangkan pasalHal.11 dari 23 Putusan No.2497/Pid.B/2013/PN.Sby12220 KUHP adalah kesengajaan memberikan laporan atau pengaduan

Mengajukan Pengaduan atau Pemberitahuan / laporan palsu baik secara tertulismaupun dituliskan 5Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kepergianTerdakwa ke Polda Jatim untuk maksud mengajukan pengaduan atau melaporkan kepada Polisi adalahtentang adanya tindak pidana Memasukan Keterangan Palsu kedalam Akta Otentik yang terjadi dilingkungan pengurus Yayasan Perguruan ITATS, akan tetapi polisi petugas penerima pengaduan /laporan dari masyarakat, ternyata membuat

Unsurmemasukan pengaduan palsu / laporan palsu baik secara tertulis maupun dituliskan telah terpenuhi ;Unsur Ad. 4. kepada penguasa : Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan barangbukti Surat Tanda Bukti Lapor No.

Terdakwa.b. 1 ( satu ) lembar Surat Pengaduan a.n. Sdri. Mujiati.c. 4 ( empat ) lembar foto Tempat Kejadian Perkara.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan putusan ini kepada Oditurat Militer III-19 Jayapura.

Pengaduan tersebutmenurut ketentuan Pasal 74 ayat (1) KUHP menyatakan dapatHal 3 dari 3 hal Putusan Nomor : 36K/PM.III19/AU/II/2014