Jadi pada saat terjadinya pelaksanaan Pilkades Tutulterdapat penggelembungan suara pemilih sebanyak 114 suara. Berdasarkankesepakatan Panitia Pilkades dan para saksi pada saat itu adalah kertas suara yangdigelembungkan tersebut harus, dibakar dan kertas suaranya dihitung lagi.Selanjutnya dilakukan pembakaran surat suara yang digelembungkan tersebut.Setelah ketebihannya dibakar, selanjutnya surat suaranya dihitung Ulang.

JULIANA, yang mana dalam pemilihan tersebut dimenangkan olehJUANA, dan terdakwa sendiri adalah pendukung calon yang kalah yaitu ANSORI,namun pada saat penghitungan suara diduga panitia melakukan kecurangan dengancara penggelembungan suara, dengan adanya hal tersebut sebagian wargapendukung calon yang kalah termasuk terdakwa merasa tidak puas selanjutnyamelakukan protes kepada Panitia dan BPD Desa Tutul namun tidak ditanggapi,selan7jutnya warga pendukung calon yang kalah melakukan unjuk rasa di KantorKecamatan

sebagaimana telah dipertimbangkan olehJudex Juris tersebut dengan tepat ;Bahwa Novum yang dimaksud berupa putusan Pengadilan TataUsaha Negara substansinya tidak sama dengan putusan perkara perdata aquo karena dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang diperiksakeabsahan prosedur penerbitan Surat Keputusan Bupati, sedangkanputusan Judex Facti dan Judex Juris memeriksa mengenai perbuatanmaterial yang dilakukan Tergugat selaku pelaksanaan tugas pemilhanKepala Desa tersebut ;Bahwa terbukti telah terjadi penggelembungan

suara yaitu dari 2.869surat yang sah, telah menghasilkan suara 2.884.

Bahwa = objek gugatan a quo yang dikeluarkanTERGUGAT telah menimbulkan akibat berupa kerugianbagi PENGGUGAT selaku calon Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Musi Banyuasin, dimana berbagai persoalamDPT yang bermasalah seperti penggelembungan suara,terdapat kurang lebih 21.000 suara tanpa NIK,pendobelan nama pemilih, pembuatan surat keterangandomisili secara masal, dan lain lain, sangatmerugikan PENGGUGAT dan berpotensi menguntungkancalon lain karena tidak fair;4.

Peningkatan jumlah warga Negara yang berhakmemilih dalam Pemilukada Kabupaten Musi Banyuasin Tahun2011 sebanyak itu menimbulkan pertanyaan bahkan dugaankuat telah terjadinya penggelembungan suara yang sangatbesar. Untuk itulah PENGGUGAT sejak awal memintaTERGUGAT untuk melakukan verifikasi faktual secarateliti agar dapat menetapkan jumlah mata pilih yangakurat. Namun sampai hari ini, TERGUGAT tidak pernahmemperlihatkan kesungguhannya untuk menyelesaikanmasalah DPT tersebut;14.

dari kepentingan umum yang terlanggar ;Sifat hakhak yang terlanggar oleh keputusan KPU Provinsi tersebut tidaksecara substansi mempengaruhi hasil dari proses Pemilukada itu sendiri ;Artinya meskipun Pemohon beranggapan tahapan Pemilukada tersebutmelanggar Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tetapi tidakmempengaruhi hasil Pemilukada, karena hasilPemilukada tetap sah, yang dapat mempengaruhi hasil Pemilukadaapabila, terjadi kecurangan dalam penghitungan suara sepertipenghitungan hasil suara, penggelembungan

suara misalnya, dantentunya sengketa mengenai hasil Pemilukada ini sudah pasti menjadiranah dari Mahkamah Konstitusi nantinya ;UNDANGUNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHANKEDUA ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANGPEMERINTAHAN DAERAH ;Bahwa ketentuan Pasal 235 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah adalah akar masalah polemik terkaitPemilukada serentak di Provinsi Bengkulu, disatu sisi Termohon tetapingin

Tergugat Il adalahsebanyak 2.979 orang, perhitungan sudah mencapai 2.872 orang,Penggugat mendapat suara 1.460 suara, Tergugat Il Intervensi1.361 suara, tidak sah 51 suara, dan kemudian menjadi tidakmasuk akal dan mengadaada apabila sisa 107 suara yangkesemuanya menumpuk jadi satu suara dan semuanya jatuhkepada Tergugat II Intervensi tanpoa ada satupun suara yang jatuhkepada Penggugat dan/atau suara tidak sah, dan faktanya tidakada perhitungan suara dimaksud, sehingga Majelis Hakimberkeyakinan ada penggelembungan

suara dalam Pilkadesa quo;Berdasar Bukti: Pbd1 Pertimbangan Majelis Hakim tentangadanya penggelembungan suara dalam Pilkades a quo tidakberdasar sama sekali, karena pada kenyataannya ketikapenghitungan diselesaikan sampai dengan jumlah suara sebanyak2.979 suara, suara tidak sah 51 suara, sampai dengan 5 suaraterakhir sebelum mencapai angka 2.979, suara untuk Sdr.

suara1.460 suara, Tergugat II Intervensi 1.361 suara, tidak sah 51 suara, dankemudian menjadi tidak masuk akal dan mengadaada apabila sisa 107suara yang kesemuanya menumpuk jadi satu Suara dan semuanya jatuhkepada Tergugat Il Intervensi tanpa ada satupun suara yang jatuhkepada Penggugat dan/atau suara tidak sah, dan faktanya tidak adaperhitungan suara dimaksud, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan adapenggelembungan suara dalam Pilkades a quo,Berdasar Bukti: Pbd1 Pertimbangan Majelis Hakim tentangadanya penggelembungan

suara dalam Pilkades a quo tidakberdasar sama sekali, karena pada kenyataannya ketikapenghitungan diselesaikan sampai dengan jumlah suara sebanyak2.979 suara, suara tidak sah 51 suara, sampai dengan 5 suaraterakhir sebelum mencapai angka 2.979, suara untuk Sdr Jejenmasih ada dan penghitungan suara memang ada dandilaksanakan, sehingga pertimbangan bahwa 107 suara yangkesemuanya menumpuk jadi satu suara dan semuanya jatuhkepada Tergugat II Intervensi tanpa ada satupun suara yang jatuhkepada Penggugat

dari kepentingan umum yang terlanggar ;Sifat hakhak yang terlanggar oleh keputusan KPU Provinsi tersebut tidaksecara substansi mempengaruhi hasil dari proses Pemilukada itu sendiri ;Artinya meskipun Pemohon beranggapan tahapan Pemilukada tersebutmelanggar Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tetapi tidakmempengaruhi hasil Pemilukada, karena hasilPemilukada tetap sah, yang dapat mempengaruhi hasil Pemilukadaapabila, terjadi kecurangan dalam penghitungan suara sepertipenghitungan hasil suara, penggelembungan

suara misalnya, dantentunya sengketa mengenai hasil Pemilukada ini sudah pasti menjadiranah dari Mahkamah Konstitusi nantinya ;UNDANGUNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHANKEDUA ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANGPEMERINTAHAN DAERAH ;Bahwa ketentuan Pasal 235 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah adalah akar masalah polemik terkaitPemilukada serentak di Provinsi Bengkulu, disatu sisi Termohon tetapingin

semestinya (63+3+322=388) ;Sehingga pada TPS 4 terdapat selisih suara sebanyak 3 suaraJrnceeceensees Bahwa berdasarkan faktafakta kesalahan rekapitulasi yangdilakukan oleh panitia sebagaimana pada TPS 2 dan TPS 4 diatas, makaperbuatan panitia tersebut dilihat dari sudut pandang ketentuan pasal 29ayat 2 jo ayat 3 PERDA Nomor 5 tahun 2010 merupakan nyatanyataperbuatan atau pelanggaran pada proses penghitungan suara danpenetapan hasil perolehan suara yaitu telah dengan sengaja melakukanperbuatan berupa penggelembungan

suara atau pembatalan suara ataupenyalan gunaan wewenang yang dapat mengakibatkan kerugian baiklangsung ataupun tidak langsung bagi pihak atau calon yang lain ;Oleh karenanya beralasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakanbahwa perbuatan panitia sebagaimana fakta diatas, telah terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan pelanggaran ketentuan pasal 30 ayat 3PERDA 5 tahun 2010, sehingga beralasan hukum penetapan perolehansuara oleh panitia pemilihan Kepala Desa Bara haruslah dinyatakan bataldemi NUKUM

Pelaksanaan Pemilihan KepalaD@SA, YAltU : 2222 nn neon nnn nn nnn nn nen nnn en nnn nnn nen nnnnenennneneePasal 49;(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan: c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan/perlengkapan; karenain untuk menghindari halhal yang melanggar Tata TertibPencoblosan misalnya pemilih yang belum usia 17 Tahun danpenduduk/Pemilih yang berada di luar Desa Girimukti, sehinggadengan tidak diperiksanya identitas tersebut jelas ada indikasikesengajaan penggelembungan

suara dan pembiaran pemilihanyang dilakukan oleh penduduk desa lain (pemilih siluman) untukmelakukan pencoblosan yang menguntungkan salah satu peserta calon Kepala Desa.

;Bahwa ketika itu ada orang yang melihat dan bersedia menjadi Saksi,adanya penggelembungan suara di TPS 2 (dua) dan TPS 3 (tiga),terlihat dari jumlah surat suara lebih banyak dari Surat Undangan (C6) yang hadir.; 2222 nn nnn n nnn ne eneHal ini bertentangan dengan Pasal 50 ayat (2) Peraturan BupatiBandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk PelaksanaanPemilihan Kepala Desa, yaitu : Pasal 50:2.

Anggaran Dasar PPP yang menentukan bahwa salahsatu kewajiban anggota menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik PPP,dan mekanisme awal pemberhentian itu telah memenuhi syarat, prosedur /mekanisme dan tahapan sebagaimana amanat pasal 4 ayat (5) Anggaran RumahTangga PPP;Bahwa hal hal mendasar yang menjadikan alasan pemberhentian penggugatbaik sebagai Wakil Sekretaris DPC PPP Kebupaten bima maupun sebagaianggota Partai Persatuan Pembangunan yang diduga dilakukan oleh Penggugatyaitu sebagai berikut ;a Penggelembungan

suara di Desa Wadukopa KecamatanSoromandi ;b Melakukan penghinaan terhadap Pimpinan Partai dengan sms yangmengatakan bodoh kepada Ketua DPC, Wakil Ketua DPC, danSekretaris DPC ;c Diduga melakukan tidak pidana penipuan terhadap H.

Tindakan yang dilakukan Tergugat I, TergugatII dan Tergugat HI terhadap Penggugat tidaklah dilakukan secara diam diamdan tidaklah bersifat sepihak tetapi telah melalui mekanisme / prosedur tahapandan syarat syarat yang telah diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan sebagaimanadijelaskan pada dalil jawaban angka 4 (empat) diatas;Bahwa alasan pemberhentian Penggugat tersebut tidak hanya terletak padapersoalan penggelembungan suara Penggugat di Desa

Bahwa Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama keliru, kurang cermatdalam menilai pembuktian Penggugat baik terhadap bukti surat dan saksisaksi, serta alat bukti pemohon banding banyak yang tidak dipertimbangkankaitannya dengan subtansi pengaduan; Bahwa Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakimyang kurang Cermat dan Teliti menilai alat Bukti Penggugat terkaitdengan penggelembungan suara sebagaimana dalil Penggugat Poin5.1.1, 5.1.2 dan 5.6: pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama

semestinya (63+3+322=388) ;Sehingga pada TPS 4 terdapat selisih suara sebanyak 3 suaraJrnceeceensees Bahwa berdasarkan faktafakta kesalahan rekapitulasi yangdilakukan oleh panitia sebagaimana pada TPS 2 dan TPS 4 diatas, makaperbuatan panitia tersebut dilihat dari sudut pandang ketentuan pasal 29ayat 2 jo ayat 3 PERDA Nomor 5 tahun 2010 merupakan nyatanyataperbuatan atau pelanggaran pada proses penghitungan suara danpenetapan hasil perolehan suara yaitu telah dengan sengaja melakukanperbuatan berupa penggelembungan

suara atau pembatalan suara ataupenyalan gunaan wewenang yang dapat mengakibatkan kerugian baiklangsung ataupun tidak langsung bagi pihak atau calon yang lain ;Oleh karenanya beralasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakanbahwa perbuatan panitia sebagaimana fakta diatas, telah terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan pelanggaran ketentuan pasal 30 ayat 3PERDA 5 tahun 2010, sehingga beralasan hukum penetapan perolehansuara oleh panitia pemilihan Kepala Desa Bara haruslah dinyatakan bataldemi NUKUM

Teradu V sebagai Sekretaris KPU Kabupaten EmpatLawang yang mengatahui perbuatan yang dimaksud juga tidak mengingatkanPara Komisioner untuk tidak melakukan Penggelembungan suara tersebut.Berdasarkan hal tersebut diatas, DKPP berpendapat Para Teradu tebuktimelanggar Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 huruf a, b, c, d, i, j, k dan 1, Pasal 9 huruf b, c,Hal. 25 dari 63 halaman, Putusan Perkara No.06/G/2015/PTUNPLG.d, e, f, Pasal 10 huruf a, b, c, Pasal 11, Pasal 12 a, f, g, Pasal 15 d, PeraturanBersama Komisi

Bahwa DKPP dalam salah satu pertimbangannya halaman 17Putusan Nomor : 263/DKPPPKEIII/2014 tanggal 12 Desember2014 menyebutkan bahwa *Para Teradu (Para Penggugat)memiliki niat bersekongkol melakukan penggelembungan suara dengan imingiming uang Rp. 150.000.000,00 tanpa ada satu pundiantara Para Teradu yang menolak perbuatan dimaksud, bahkan cenderungmembiarkan dan mendukung penggelembungan suara tersebut ... dst.Berdasarkan hal tersebut diatas,s DKPP berpendapat para teradu terbuktimelanggar Pasal

suara pada calon Nomor Urut 5 atas nama Drs.Esweli, dan setelah dilakukan penghitungan ulang oleh KPU KotaPekanbaru ternyata suara terbanyak diperoleh oleh Nomor Urut atasnama Dasrianto;Bahwa berdasarkan penghitungan ulang oleh KPU Kota Pekanbaru yangmenyatakan Penggugat pemilik suara terbanyak di Dapil II KotaPekanbaru, maka saudara Isweli tetap tidak merasa puas dan akhirnyadiselesaikan di Majelis Etik dan Kehormatan Partai Gerindra, padatanggal 23 Juli 2009;10Bahwa pada saat penyelesaian masalah penggelembungan

suara olehMajelis Etik dan Kehormatan Partai Gerindra dimana pada saat itu Sdr.Esweli tidak bisa menunjukkan rekapitulasi surat suara (C1) di daerahpemilihannya dan tidak bisa membuktikan tentang kesalahanpenghitungan ulang Tim Pencari Fakta KPU Kota Pekanbaru, sehinggaMajelis Etik dan Kehormatan Partai Gerindra sependapat dan setujudengan keputusan KPU Kota Pekanbaru tersebut setelah sebelumnyamelihat dan mempelajari buktibukti yang diajukan oleh Penggugat;Bahwa namun untuk menjaga stabilitas roda

Dhodi Thahir yang telahdiambil sumpahnya di depan Pengadilan, mengatakanbahwa selisin perolehan suara antara Helmiati dengan H.Dhodi Thahir adalah sebanyak 74 suara dan mengklaimbahwa telah terjadi penggelembungan suara di PPSKelurahan Limapuluh Kota bahkan di TPSTPSpada 2(dua) Kabupaten yaitu. Kabupaten Batubara danKabupaten Asahan adalah merupakan opini dan bukanfakta di lapangan bukan juga merupakan pembuktianadministrasi.

Dhody Thahir, kKemudian saksi H.Dhody Thahir melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu KabupatenBatubara ;e Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan penambahan perolehansuara atau penggelembungan suara tersebut, akan tetapi dikertasFormulir C.1 yang dibuat olen Kelompok Penyelenggara PemungutanSuara (KPPS) TPS xX, Kelurahan Limapuluh Kota, kecamatanLimapuluh, Kabupaten Batubara perolehan suara Calon AnggotaLegislatif lainnya dari Partai Golkar yaitu Helmiati sebanyak 1 (satu)suara, sedangkan pada

:Saksi Tergugat ASRAR, SH.MSi, dibawah sumpah menerangkan yang padapokoknya sebagai berikut ;e Bahwa benar saksi bekerja disekretariat KPU Provinsi Sulawesi Selatan 1tahun bulan sebagai Kasubbag Hukum;e Bahwa benar Dewan Kehormatan dibentuk setelah ada masalah;e Bahwa benar saksi tahu Dewan kehormatan dibentuk karena adanyamasalah penggelembungan suara yang dilakukan oleh anggota KPU yangbernama Intan Basti;e Bahwa... ke halaman 30e Bahwa benar saksi hadir pada saat sidang Dewan Kehormatan karenadipanggil

saksi tidak ingat apakah salah seorang dari masyarakat yangmengadu bernama Andi Asrizal;Bahwa yang menjadi dasar pembentukan Dewan Kehormatan yakni adanyapengaduan dari masyarakat, kemudian KPU menindak lanjuti denganmembentuk TPF;Bahwa benar saksi selaku anggota TPF pernah ke Kabupaten Sidrapsebanyak 1 (satu) kali dan bertemu dengan anggota Panwas Kabupatenuntuk memverifikasi data dari masyarakat dengan data Panwas;Bahwa saksi tahu Intan Basri diperiksa oleh Dewan Kehormatan karenaadanya dugaan penggelembungan

suara yang dilakukan oleh Sdri.

NGELLA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dihadapkan di persidangan karenadiduga melakukan pelanggaran pemilu/penggelembungan suara; Hal. 21 dari 44 hal.Put. Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.SUNGG.Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 di sekitar pukul16.00 wita bertempat di Kantor KPU Kab. Gowa Jalan Andi MallombassangKec. Somba Opu Kab. Gowa; Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bertugas sebagai anggota PPK Kec.Somba Opu Kab.

IRFAN ARIFIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: e Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dihadapkan ke persidangan karenadiduga melakukan pelanggaran Pemilu berupa penggelembungan suara; Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 di sekitar pukul16.00 wita bertempat di Kantor KPU Kab. Gowa Jalan Andi MallombassangKec. Somba Opu Kab. Gowa; Bahwa pada saat itu Terdakwa bertugas sebagai anggota PPK Kec. Somba OpuKab.

Membebankan Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Bahwa dalam gugatan Penggugat telah nyatanyata mendalilkan bahwasengketa yang terjadi adalah antara Penggugat dengan P2K yang menyatakankalau P2K Desa Paluh Kurau telah melakukan pelanggaranpelanggaran dankecurangankecurangan, seperti penggelembungan suara, menggunakanpenduduk dari luar Desa Paluh Kurau

Bahwa setelah diperhatikan dan dicermati antara kedua sumber tersebutdiatas hasilnya sangat tidak Sinkron, yakni: Jumlah total perolehan suara : 4.366 suarat Jumlah Penerima Undangan dan Hadir : A343 SUA Hee Jadi kelebihan suara : 23 suala;(maka disini sudah terjadi penggelembungan suara);9.a.

Zulfan Efendi A. dari Partai kebangkitan Bangsa di Daerah Pemilihan IIIKarimun dengan alasan melakukan penggelembungan suara danpengurangan suara yang diperoleh Dr.

Penggugat menyatakan bahwa di TPS 03 Pemilih di DPT sebanyak281 Orang, namun suara yang masuk sebanyak 283 orang, sehinggadi duga oleh penggugat adanya penggelembungan suara sebanyak 2suara, SEBENARNYA jumlah DPT di TPS 03 sebanyak 281 orang dansuara yang masuk sebanyak 214 suara, bukan 283 suara seperti yangdi duga oleh penggugat. hingga kami dari panitia merasa tidak adapenggelembungan surat suara di TPS 03.Hal ini didasarkan padaBerita Acara Pemilihnan Kepala Desa Kalanis.d.

sebanyak 567 lembar, hingga di dugaoleh penggugat ada pengurangan jumlah DPT sebanyak 40 orang,SEBENARNYA Jumlah pemilih yang terdaftar di DPT pada TPS 02Sebanyak 567 orang dan surat suara sebanyak 567 lembar +2%,hingga kami dari panitia merasa tidak ada pengurangan suara di TPS02.Hal ini didasarkan pada Berita Acara Pemilihan Kepala DesaKalanis.Penggugat menyatakan bahwa di TPS 03 Pemilih di DPT sebanyak281 Orang, namun suara yang masuk sebanyak 283 orang, sehinggadi duga oleh penggugat adanya penggelembungan

suara sebanyak 2suara, SEBENARNYA jumlah DPT di TPS 03 sebanyak 281 orangdan suara yang masuk sebanyak 214 suara, bukan 283 suara sepertiyang di duga oleh penggugat. hingga kami dari panitia merasa tidakada penggelembungan surat suara di TPS 03.Hal ini didasarkan padaBerita Acara Pemilihan Kepala Desa Kalanis.Penggugat menyatakan bahwa di TPS 04 Jumlah pemilin sebanyak389, namun di DPT sebanyak 339 orang, hingga di duga olehpenggugat adanya pengurangan jumlah sebanyak 50 orang namundalam data yang

panitiapemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap padakolom keterangan meninggal dunia;Hal. 68 Dari 74 Perk No. 28/G/2019/PTUN.PLKMenimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkanterlebih dahulu dalil Penggugat yang menyatakan banyak masyarakat desa kalanistidak dimasukkan atau diabaikan dalam daftar pemilin baik DPS maupun DPTdengan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa sebanyak 50 hak pemilih dari warga RT VII dan VIIIhilang hak pilinnya serta telah terjadi penggelembungan

suara di TPS 01, 02, 03dan 04; Menimbang, bahwa jumlah pemilin dalam DPT di TPS 01 596 lembarorang ditambah 2%, TPS 02 567 ditambah 2%, TPS 03 sebanyak 281 dan suarayang masuk sebanyak 214, bukan 283 suara seperti yang diduga olen Penggugat,dan di TPS 04 jumlah pemilih 389 namun didalam DPT sebanyak 339 orang,sehingga diduga oleh Penggugat adanya pengurangan jumlah sebanyak 50 orangnamun dalam data yang penggugat lampirkan sebanyak 49 orang saja.