/2011 yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap oleh Tergugat , meskipun para Penggugat sebagai pihakyang menang telah mengajukan permohonan eksekusi kepada PengadilanNegeri Malang;Menimbang, bahwa oleh karena upaya para Penggugat untukmemperoleh haknya yang telah ditetapkan oleh Pengadilan tidak berhasil danmemang tidak ada upaya paksa bagi Tergugat agar melaksanakan putusanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, karena amarnya adalahuntuk melakukan suatu perbuatan yaitu menyerahkan Sertifikat

hak atas tanah,maka para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo agar TergugatIl dan Ill menerbitkan Sertifikat hak atas tanah sebagai pengganti Sertifikat hakatas tanah yang tidak diserahkan oleh Tergugat kepada para Penggugat;Menimbang, bahwa dari inti gugatan Para Penggugat tersebut makagugatan para Penggugat meminta penggantian sertifikat hak atas tanah, bukankarena ada kesalahan dari badan Pertanahan yang keliru atau salah dalampenerbitannya melainkan karena sertifikat dimaksud berada

ditangan orang lainyang tidak bisa diminta oleh yang berhak, oleh karena itu Pengadilan Negeri cqPengadilan Negeri Malang tetap berwenang untuk mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat yangmenyatakan gugatan Para Penggugat kabur, Majelis berpendapat bahwagugatan perkara a quo sudah jelas karena tuntutan para Penggugat agarditerbitkan Sertifikat hak atas tanah pengganti adalah merupakan rentetan darieksekusi yang belum selesai karena Tergugat tidak mau melaksanakanputusan

Permasalahan Tergugat I/PT.BNI Persero dengan Menik Rachmawatidan PT Karisma Agung Anugerah, yang menyangkut utang piutangantara mereka;Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat /PT.BNI Persero tidakdapat mencampur adukkan atau menyangkutkan antara kewajibannya untukmenyerahkan Sertifikat Hak atas tanah kepada para Penggugat dengankewajiban Menik Rachmawati dan PT.

Hak atas tanah yang ada di tangan Tergugat diserahkan kepada para Penggugat dan apabila tetap juga tidak dilaksanakanHalaman 35 dari 39Putusan perkara No. 215/Pdt.G/2015/PN Mlgoleh Tergugat maka Sertifikat Hak atas tanah tersebut harus dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum;Menimbang, bahwa apabila Sertifikat hak atas tanah dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum maka sudah seharusnya Tergugat II dan TergugatIll menerbitkan sertifikat Pengganti terhadap Sertifikat hak atas tanah tersebutsesuai

Bahwa pada saat pembelian hak atas tanah sebagaimana Sertifikat Hak GunaBangunan No. 95 Kelurahan Simomulyo sesuai Gambar Situasi tanggal 25Agustus 1988 No. 3683 dengan Nama Pemegang Hak: Nyonya MAIMUNAH,oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT , dan TERGUGAT telah berjanjikepada PENGGUGAT untuk menunjukkan di mana TERGUGAT II bertempattinggal dan menghadirkan Nyonya MAIMUNAH (TERGUGAT Il), sehinggadapat diurus balik nama sertifikat hak atas tanah tersebut, namun sampaidengan saat diajukannya gugatan ini,

Bahwa dengan adanya perbuatan wanprestasi TERGUGAT terhadapPENGGUGAT merupakan perbuatan yang merugikan PENGGUGAT, karenasampai saat diajukannya gugatan ini, PENGGUGAT tidak bisa melakukanPeralihan Hak Atas Tanah tersebut dan Sertifikat atas objek aquo tetapberatas nama TERGUGAT Il, padahal hak atas tanah tersebut telahPENGGUGAT peroleh dengan itikad baik yakni telah membayar lunasharganya kepada TERGUGAT dan Sertifikat Hak Atas Tanah tersebut sertaobjek hak atas tanah tersebut sampai saat ini dalam

disputes differences withanother party);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 UndangUndang No. 23 Tahun2016 mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkanPenetapan Pengadilan wajib dilaporkan kepada instansi yang menerbitkan aktapencatatan sipil;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2016 tersebut hanyawajib dilaporkan kepada instansi yang menerbitkan akta pencatatan sipil, jadi tidakdapat dijadikan dasar atau alas hak untuk merubah nama atau perbaikan namadalam sertifikat

hak atas tanah;Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk membetulkan namanya disertifikat hak atas tanah yang terletak di Surabaya dan di Malang yang tertulis atasnama Gatut Rudijanto menjadi Gatoet Roedijanto;Hal.4 dari 6 Hal.

Sby.Menimbang, bahwa sertifikat hak atas tanah adalah akta autentik yangmerupakan kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengeluarkannya;Menimbang, bahwa untuk perubahan nama atau perbaikan nama di sertifikathak atas tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak adakewenangan Pengadilan untuk mengabulkan atau memerintahkan Badan PertanahanNasional (BPN) untuk merubah nama yang ada disertifikat tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak berwenang makapermohonan

Bahwa, unsur penanggalan dalam prosedur penerbitan SertifikatHak Atas Tanah merupakan unsur yang sangat menentukan dalamproses penerbitan suatu Sertifikat Hak Atas Tanah apakah sudahsesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku atautidak, oleh karena melalui penanggalan dapat diketahui uruturutan prosedur sejak awal permohonan sampai kepada tahapanpenerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah ;4.

Bahwa, obyek gugatan Penggugat dengan menyebutkanpenangalan surat ukur yakni tanggal 17 11 2004, sementarapenerbitan Sertifikat tertanggal 24 03 2004, Penggugat telahmengemukakan suatu data yang sangat tidak benar dan telahmembuat suatu opini yang keliru yakni bahwa Tergugat seolaolah telah menerbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah dengan proseduryang salah yakni Sertifikat diterbitkan dahulu yakni tanggal 24 1003 2004, dan kemudian baru diterbitkan Surat Ukurnya yaknitertanggal 17 11 2004 ;.

Membatalkan sertifikat hak atas tanah atas nama Wa Latisebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPNNomor 9 Tahun 1999 pasal 106 ayat (1), jo pasal 119 karena cacathukum administratif.

mau tinggal di tanah sengketa karenamerupakan tanah rawa;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan inidianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan denganputusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang padapokoknya adalah mengenai pembatalan sertifikat

hak atas tanah atas nama WaLati;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara,Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebin dahulu tentang kewenanganmengadili;Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan Penggugat adalahmenuntut Pembatalan atas Sertifikat Hak Milik atas nama Wa Lati;Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pat.G/2019/PN RahMenimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, suatu Sertifikat HakMilik adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapantertulis

Tabalong sebanyak 1 (satu) kali dimana saatpenyerahan sertifikat PRONA (Program Nasional Agraria) terdapatBerita Acara Penyerahan Sertifikat hak Atas Tanah yang harusditandatangani oleh pemilik Sertifikat sebagai berikut:1) Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah dibuatpada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 dengan jumlahSertifikat sebanyak 43 (empat puluh tiga) bidang dan sebagaipetugas yang menyerahkan adalah Sdr.

AGUS SALIM;2) Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah dibuatpada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 dengan jumlahSertifikat sebanyak 60 (enam puluh) bidang dan sebagai petugasyang menyerahkan adalah Sdr. AGUS SALIM3) Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah dibuatpada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 dengan jumlahSertifikat sebanyak 66 (enam puluh enam) bidang dan sebagaipetugas yang menyerahkan adalah Sdr.

AGUS SALIM4) Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah dibuatpada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 dengan jumlahSertifikat sebanyak 21 (dua puluh satu) bidang dan sebagaipetugas yang menyerahkan adalah Sdr. H. HASBULLAH,S.AP5) Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah dibuatpada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 dengan jumlahSertifikat sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) bidang dansebagai petugas yang menyerahkan adalah Sdr.

hak atas tanah masih terdaftar atas nama PTLadang Rizki Jaya Sentosa (Dalam Pailit) selaku pengembang.Mekanisme ini untuk membantu penjualan rumah PT Ladang Rizki JayaSentosa (Dalam Pailit) dan mengakomodir kebutuhan konsumen tanpaharus menunggu pemecahan sertifikat;d.

Bahkan terhadap 4 orang yang sudahlunas, PT Ladang Rizky Jaya Sentosa (Termohon Pailit) belum dapatmenyerahkan seluruh sertifikat hak atas tanah kepada konsumen;3) Termohon Kasasi telah memenuhi kriteria sebagai Debitur (vide UUKepailitan dan PKPU) karena Termohon Pailit mempunyai kewajibanmembayar atau melunasi sisa kewajiban para Konsumen kepadaPemohon Kasasi apabila Termohon Kasasi tidak memenuhi kewajibanpenyelesaian dokumen berupa sertifikat dan akta jual beli dengan paraKonsumen, dan selanjutnya

hak atas tanah dimaksud masihterdaftar atas nama Pengembang (PT Ladang Rizky Jaya Sentosa) danbelum dilakukan pemecahan per kaveling sesuai dengan site plan yangmasih dalam tahap penyelesaian.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka telah secara nyatanyataterbukti ada hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan TermohonPailit yang menimbulkan kewajiban dari Termohon Pailit untukpenyelesaian suratsurat AJB dan sertifikat hak atas tanah sesuai denganjangka waktu PKS (bukti P1) namun Termohon Kasasi tidak dapatmenyelesaikannya tepat waktu dan mengalami keterlambatan.

hak atas tanah dan suratsurat lainnya, yang harus diserahkankepada Pemohon Kasasi;.

Lebihlanjut diuraikan dalam sertifikat hak atas tanah tersebut yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Tingkat Il KabupatenIndragiri Hulu tertanggal 14 (empat belas) Nopember 1988 (seribusembilan ratus delapan puluh delapan) terdaftar atas nama Rafiq.;b.

Sebidang tanah Hak Milik Nomor 204/Sidomulyo, seluas1365 M2 (seribu tiga ratus enam puluh lima meter perseg)),diuraikan dengan Surat Ukur tertanggal 8 (delapan) Oktober 1988(seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Nomor 7547/1988.Lebih lanjut diuraikan dalam sertifikat hak atas tanah tersebut yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Tingkat Il KabupatenIndragiri Hulu, tertanggal 8 (delapan) Oktober 1988 (seribu sembilanratus delapan puluh delapan) atas nama Rafiq;C.

Lebih lanjutdiuraikan dalam sertifikat hak atas tanah tersebut yang dikeluarkanHim. 4 dari 24 hlm. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2019/PA.Pbroleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal20 Oktober 1992, terdaftar atas nama Rapik;4 (empat) bidang tanah tersebut selanjutnya disebut Obyek Sengketa;6. Bahwa dari seluruh ahli waris ada yang tidak setuju untukmelakukan penjualan objek sengketa, yaitu Tergugat.

Lebihlanjut diuraikan dalam sertifikat hak atas tanah tersebut yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Tingkat Il Kabupaten IndragiriHulu tertanggal 14 (empat belas) Nopember 1988 (seribu sembilanratus delapan puluh delapan) terdaftar atas nama Rafiq.b. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 204/Sidomulyo, seluas1365 M2 (seribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi), diuraikandengan Surat Ukur tertanggal 8 (delapan) Oktober 1988 (seribusembilan ratus delapan puluh delapan), Nomor 7547/1988.

Lebihlanjut diuraikan dalam sertifikat hak atas tanah tersebut yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Tingkat Il Kabupaten IndragiriHulu, tertanggal 8 (delapan) Oktober 1988 (seribu sembilan ratusdelapan puluh delapan) atas nama Rafiq.Him. 6 dari 24 hlm. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2019/PA.Pbr5.C.

telah dibelioleh Pelawan dari pemiliknya yang sah (Cokro Wijoyo dan Tony Hartonosebagaimana tertuang dalam Akte Perjanjian No.15 tanggal 22 Februari1999 di hadapan Notaris Julia Seloadji, S.H"Catatan : penebalan huruf oleh Terlawanl.3.Bahwa tidak ada penjelasan lebih detail pada positaposita lainnya,sehingga tidak jelas apakah Cokro Wijoyo dan Tony Harsono tersebutyang disebut sebagai pemiliknya sesuai hukum positip yang berlaku yakniorangorang yang namanya tercantum sebagai pemegang hak padasuatu sertifikat

hak atas tanah ?

diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya.8.Bahwa sesuai bukti yang diajukan oleh Termohon kasasi terbukti bahwasertifikat tanah tersebut (bukti P3 s/d P5) tidak membuktikan letaknyaadanya kesamaan antara lokasi tanah yang dibebani sita jaminan dalamperkara No. 442/Pdt.G/2005/PN.Sby dengan tanah yang tertera dalamsertifikat bukti P3 s/d P5 tersebut.9.Bahwa dalam bukti P3 s/d P5 tidak satu bukti pun yang membuktikanbahwa Termohon kasasi sebagai pemilik hak atas tanah tersebut.Sekalipun dalam sertifikat

hak atas tanah (bukti P3 s/d P5) tidak tertulisatas nama Termohon kasasi akan tetapi Judex Facti telah memaksakanmempertimbangkan Termohon kasasi adalah pemilik tanah.Pada hal bukti P3 s/d P5 juga tidak membuktikan bahwa letak tanah yangtercantum dalam sertifikat hak atas tanah tersebut sama dengan tanahyang dibebani sita jaminan.Dengan demikian Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum ataumenerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.10.Bahwa mohon dicatat dalam perkara No. 442/Pdt.G/2005/PN.Sby

Hak atas tanah yang terletak di Desa Ngaru aru Kecamatan Banyudono KabupatenBoyolali Propinsi Jawa Tengah dengan sertifikat hak milik no 1669 AtasNama : Djoko Suharyono Seluas 1.845 M*dengan batas batas yakni :Sebelah Barat : Tanah milik SumediSebelah Timur : Tanah milik ImanSebelah Utara : JalanSebelah Selatan : JalanTanah terdebut di peroleh pada tahun 2015 berdasarkan Jjual belliBahwa harta Gono Gini Yang Ke 2 Berupa Sertifikat Hak atas tanah IIyang terletak di Desa Ngaru aru Kecamatan Banyudono

KabupatenBoyolali Propinsi Jawa Tengah dengan sertifikat hak milik no 1972 AtasNama : Djoko Suharyono Seluas 1.860 M*dengan batas batas yakni :Sebelah Barat : Tanah milik Herry BudimanSebelah Timur : Tanah milik S.90111Sebelah Utara : JalanSebelah Selatan : JalanHalaman 4 dari 61 halamanPutusan Nomor 659/Pdt.G/2020/PA Skh13.14.15.16.Tanah terdebut di peroleh pada tahun 2015 berdasarkan Jjual belliBahwa harta Gono Gini Yang Ke 3 Berupa Sertifikat Hak atas tanah IIIyang terletak di Desa Ngaru aru

jual belliBahwa harta Gono Gini Yang Ke 6 Berupa Sertifikat Hak atas tanah VIyang terletak di Desa Ngaru aru Kecamatan Banyudono KabupatenBoyolali Propinsi Jawa Tengah dengan sertifikat hak milik no 1419 AtasNama : Djoko Suharyono Seluas 825 M* dengan batas batas yakni :Halaman 5 dari 61 halamanPutusan Nomor 659/Pdt.G/2020/PA Skh17.18.19.Sebelah Barat : Tanah milik SelametSebelah Timur : Tanah milik Miko tyosoSebelah Utara : Tanah milik Sugeng Heru SantosoSebelah Selatan : JalanTanah terdebut di

peroleh pada tahun 2015 berdasarkan jual belliBahwa harta Gono Gini Yang Ke 7 Berupa Sertifikat Hak atas tanah VIIyang terletak di Desa Ngaru aru Kecamatan Banyudono KabupatenBoyolali Propinsi Jawa Tengah dengan sertifikat hak milik no 1753 AtasNama : Djoko Suharyono Seluas 887 M* dengan batas batas yakni :Sebelah Barat : Tanah S.38 95Sebelah Timur : Tanah S.38 97Sebelah Utara : Tanah m.138Sebelah Selatan : JalanTanah terdebut di peroleh pada tahun 2015 berdasarkan jual belliBahwa harta Gono Gini

Yang Ke 8 Berupa Sertifikat Hak atas tanah VIIIyang terletak di Desa Ngaru aru Kecamatan Banyudono KabupatenBoyolali Propinsi Jawa Tengah dengan sertifikat hak milik no 1762 AtasNama : Djoko Suharyono Seluas 893 M*dengan batas batas yakni :Sebelah Barat : Tanah S.38 95Sebelah Timur : Tanah S.38 97Sebelah Utara : JalanSebelah Selatan : Tanah m.137Tanah terdebut di peroleh pada tahun 2015 berdasarkan jual belliBahwa harta Gono Gini Yang Ke 9 Berupa Sertifikat Hak atas tanah IXyang terletak di Desa

. ------------------------------------------ Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan obyek sengketa, untuk selanjutnya dilakukan pengurusan secara bersama-sama oleh ahli waris Go Liong Gwan, guna diproses dan diterbitkan sertifikat hak atas tanah sengketa tersebut, yang kemudian dibagi waris menurut bagian masing-masing, dan bila tidak bisa dibagi secara in natura, supaya dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris ; -----------------------------------------------

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah danbangunan obyek sengketa, untuk selanjutnya dilakukanpengurusan secara bersamasama oleh ahli waris GoLiong Gwan, guna diprosesdan diterbitkan sertifikat hak atas tanah sengketa tersebut, yangkemudian dibagi waris menurut bagian masingmasing, dan bilatidak bisa dibagi secara in natura, maka agar dijual lelang danhasilnya dibagi kepada para ahli waris ; 6.

)/Turut Tergugat II atas adanya laporan/pengaduan dari Tergugatll.Bahwa berkaitan dengan adanya laporan/pengaduan dari TergugatIll kepada Turut Tergugat Il sehingga menjadikan permohonan pendaftaranbalik nama sertifikat hak atas tanah obyek sengketa yang Para Penggugatajukan kepada Turut Tergugat tidak dapat diproses karena ada blokir,sedangkan Para Penggugat sama sekali tidak terkait dan tidak tahumenahu tentang adanya permasalahan antara Tergugat dan Tergugat Illyang diadukan/dilaporkan pada pihak

hak atas tanah obyeksengketa yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat diproses olehTurut Tergugat I.Halaman 4 Putusan No. 342/ Pdt/2020/ PT SMG10.Bahwa setelan Para Penggugat mendapatkan informasi kalaupermohonan peralihan hak/balik nama sertifikat hak atas tanah yang dibeliPara Penggugat tidak dapat diproses atau tidak dapat dilakukan baliknamanya, karena adanya permintaan blokir dari Turut Tergugat II atasadanya laporan/pengaduan dari Tergugat Ill, Para Penggugat berusahamencari tahu alasan

Kerugian ImmateriilBerupa kerugian moril dimana Para Penggugat telah kehilangan haknikmat hasil karena tidak bisa memiliki secara penuh atas tanahobyek sengketa yang dibelinya tersebut, kerugian manadikonversikan dalam bentuk uang nilainya sebesarRp.2.000.000.000,Jumlah Rp. 4.206.510.000, Terbilang : Empat milyar dua ratusenam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah.Bahwa untuk menghindarkan kerugian lebih lanjut serta gunamenjamin proses peralihan hak/balik nama sertifikat hak atas tanah obyeksengketa

hak atas tanah obyek sengketa menjadi atas nama ParaPenggugat.Menyatakan Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkanoleh Pengadilan Negeri Semarang terhadap harta kekayaan milik Tergugat dan Tergugat II berupa tanah berikut bangunan rumah yang ada/berdiri diatasnya yang setempat dikenal dengan rumahtanah Jl.

hak atas tanah obyek sengketaHalaman 33 Putusan No. 342 / Pdt / 2020/ PT SMGadalah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan ParaPenggugat sebagai pembeli tanah obyek sengketa yang beritikad baik.5.

(enam puluhmeter persegi) dengan Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor XXX atas namaXXX yang terletak XXX, Kota Bekasi, dengan batasbatas sebagaiberikut: Sebelah Selatan berbatan dengan rumah bapakXXX; Sebelah Utara berbatan dengan rumah bapakXXX; Sebelah Timur berbatan dengan rumah bapak XXX dan ibuXXX; Sebelah Barat berbatan dengan rumah bapak XXX/lapangan;4.

(enam puluhmeter persegi) dengan Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor XXX atas namaXXX yang terletak XXX, Kota Bekasi, dengan batasbatas sebagai berikut Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah bapak XXX; Sebelah Utara berbatasan dengan rumah bapak XXX; Sebelah Timur berbatasan dengan rumah bapak XXX dan ibuXXX; Sebelah Barat berbatasan dengan XXX/lapangan;adalah sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat yangdiperoleh selama dalam perkawinan;3.

* (enam puluh meterpersegi) dengan Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor XXX atas nama XXXyang terletak XXX, Kota Bekasi, dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan rumah bapakXXX; Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dan rumah bapakXXX; Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dan rumah bapakXXX dan ibu XXX; Sebelah Barat berbatasan dengan XXX/lapangan; Bahwa uang pembelian dari seluruh luas tanah tersebut bersumberdari pesangon kerja Penggugat, uang jamsostek dan warisan

orangtuaPenggugat, sedangkan sisanya berasal dari hasil kerja/usaha Penggugatdan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, maka Majelisberpendapat Tergugat dapat dapat membuktikan dalil bantahannya,sehingga Majelis berpendapat: Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugatmembeli rumah dan bangunan dengan luas 60 m* (enam puluh meterpersegi) dengan Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor XXX atas nama XXXyang terletak XXX, Kota Bekasi, dengan batasbatas sebagai berikut:HIm

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, makaPENGGUGAT memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatanmelawan hukum terhadap para TERGUGAT karena telahmenerbitkan sertifikat hak atas tanah dengan luas 530.000 (limaratus lima puluh ribu) meter persegi dengan status hak pakai atasHalaman 3 dari 11 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Sonnama Pemerintah kabupaten Sorong, berlokasi di kelurahanKlablim, Distrik Klaurung, Kota Sorong, oleh karena itu sertifikattersebut tidak memiliki

Surat pemberitahuan tentang tumpagHalaman 6 dari 11 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Sontindin sertifikat hak atas tanah hak pakai (P8) atas nama asetpemerintah Kabupaten Sorong dengan bidang tanah millikPENGGUGAT.Namun PARA TERGUGAT tidak mempunyai niat baik untukmenyelesaikan persoalan tersebut diatas, PENGGUGAT sudah berkalikali mendatangi kantor TERGUGAT untuk mendapatkan keteranganmengenai hak perdata penggugat yang disampaikan melalui surattersebut, tetapi tidak pernah

Bahwa lahan pekarangan seluas 60.000 meter persegiadalah satu satunya sumber pendapatan penyambung hidup bagiPERNGGUGAT selama menjalani hari tuanya;3S: Bahwa akibat dari perouatan PARA TERGUGAT memberikandata dan memproses sertifikat hak atas tanah (P8) dengan luas530.000 meter persegi ternyata tidak memperhatikan data fisik dandata Yridis yang menjadi syarat dalam penerbitan sertifikat tanahsehingga menyebabkan PENGGUGAT saat ini hanya dapatmenguasai secara fisik dan tidak mempunyai hak hukum terhadaptanah

Hak Atas Tanah,yang digunakan dalam penerbitan SHM No. 177/Wt.

Soreang tersebut tidakberposisi hukum sebagai Sertifikat Hak atas Tanah.4.

Soreang, tidak berstatussebagai Sertifikat Hak atas Tanah karena kedua SHM tersebuttidak memiliki Surat Ukur, sedangkan berdasarkan Pasal 13 ayat(3) PP No.10 Tahun 1961 Sertifikat Hak atas Tanah terdiri dari :a. Buku Tanah.b. Surat Ukur.c. Kulit Sertifikat.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2), Gambar Situasi digunakanuntuk Sertifikat Hak atas Tanah Sementara.b). Berdasarkan Pasal 7 ayat (3), Surat Ukur digunakan untukuntuk Sertifikat Hak atas Tanah yang telah bersifat tetap.b.

Hak atas Tanah tersebut.Halaman 156 dari 183 Halaman Put No 367/PDT/2019/PT MKSPengumuman tersebut dilakukan selama 3(tiga) bulan.Bila tidak ada keberatan dari masyarakat, barulahditerbitkan Sertifikat Hak atas Tanah tersebut.

hak atas tanah, sehinggamenurut Hukum adalah cukup beralasankan Hukum bahwa PutusanHalaman 13 dari 30 hal.

Pertimbangan Hukum Judex Facti Pengadilan Banding ini seharusnyamempertimbangkan secara lengkap proses penerbitan bukti T.8 tersebut,karena menurut hukum, penerbitan suatu sertifikat hak atas tanah, yangstatus tanahnya yang berasal dari tanah Adat, maka harus ada SuratPelepasan Hak atas tanah adat serta diikuti dengan pembebasan tanahdan ganti rugi, untuk kemudian menjadi alas hak bagi Pihak BPN untukmenerbitkan sertifikat hak atas tanah, yang selanjutnya diserahkankepada pihak yang membebaskan tanah

Bahwa Judex Facti Pengandilan Banding tidak mempertimbangkan secaracukup bukti T.8;Bahwa data fisik dan data yuridis bukti T.8 memang tidak benar, ataupenerbitan sertifikat hak atas tanah bukti T.8 tidak ada hubungan hukumdengan obyek sengketa, karena halhal sebagai berikut :a.

Bahwa surat pelepasan hak atas tanah dan pembebasan tanah sertaganti rugi tidak terbukti dalam perkara ini, dengan demikian dengandasar apa diproses sertifikat hak atas tanah obyek sengketa Nomor670/1982 tanggal 23 September 1982 seluas 11.662 M? (T.8);13.

Bahwa proses sertifikat hak atas tanah yang berasal dari tanah adatharus diawali dengan surat pelepasan hak atas tanah adat dan diikutidengan proses pembebasan tanah adat dan ganti rugi.14.

Kinarso Tanuarto(dahulu suaminya) berdasarkan Akta Wasiat dan Akta Keterangan Waris videBukti: P3 dan Bukti: P3B, jualbeli mana yang dilakukan antara Penggugat 1dengan Penggugat 3, dan dengan Tergugat sebagai Notarisnya vide Bukti: P8;Akta No. 19 Pebruari tahun 2018 Notaris Andreas SH LLM tentang JualBeli HartaPeninggalan antara Penggugat 1 dengan Penggugat 3;Bahwa untuk pengurusan Sertifikat hak atas tanah, pihak yang berwenang adalahPPAT (Pejabat. pembuat.Akta Tanah) yangmenjabat di domisili lokasi

hak atas tanah tidak dapat langsung dipecahdan harus atas nama seluruh pemegang hak harta gonoginibersamasama dengan seluruh ahli waris?

Hak atas tanah dimaksud, ditarik menjadi pihak TurutTergugat dalam perkara perdata a quo, agar tidak menjadi polemik lanjutan;Bahwa dalam hal ini Hak Asasi Manusia khususnya dari Penggugat 1 yang palingdilanggar, mengingat Penggugat 1 telah berusia lanjut, Penggugat 1 jugamempunya hak yang terbesar yakni 5/6 bagian, atas hak harta gonogini dan haksebagai ahli waris alm.

Menyatakan bahwa Pemecahan Sertifikat hak atas tanah yakni: Bukti P1; sertifikat no. 27 atas nama: alm. Kinarso Tanuarto Bukti P2; Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 16 Meitahun 1985 atas nama: alm. Kinarso Tanuarto;dapat dilakukan pengurusan pemecahan sertifikatnya sesuai dengan hak yangdiperoleh dari Akta Wasiat No. 121 tahun 1996 Notaris Abdul Kadir Usman jo Suratdari Kementrian Hukum dan HAM RI No.

Akta Tanah dan atau Tergugatdiizinkan untuk dapat menunjuk Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah lainnya yangmemiliki kompetensi relatif, namun tetap dikoordinasikan oleh Tergugat, untukmelanjutkan pengurusan Sertifikat hak atas tanah yakni: Bukti P1; sertifikatnos 27 atas nama: alm=Kinarso Tanuarto Bukti P2; Surat. Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 16 Meitahun 1985 atas nama: alm. Kinarso Tanuarto;8.

Menyatakan sebagai hukum sertifikat hak atas tanah sawah sengketa denganNomor : 842/ tanggal 15 April 2013, dengan surat ukur No. 249/Kawo/2012tanggal 22 Nopember 2012, tercatat dan/atau tertulis atas nama : Iskandar H Jafar,adalah sertifikat tanah yang cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukumyang mengikat terhadap siapapun juga ; 9.

Bahwa terhadap eksepsi para Tergugat angka 1, tentang kewenangan mengadili(Exeptio van onbevoegheid), adalah eksepsi yang tidak benar dan tidakberdasarkan kepada hukum, dengan alasan bahwa para Penggugat di dalam positadan petitum gugatan tentang penerbitan sertifikat Hak atas Tanah No. 842/ tanggal15 April 2013, surat ukur No. 249/kawo 2012, tanggal 22 Nopember 2012, terbacapada posita angka 11 dan petitum angka 8, mendalilkan bahwa sertifikat dimaksudadalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan

Hak atas Tanah No. 842/ tanggal15 April 2013, Surat Ukur No. 249/Kawo 2012, tanggal 22 Nopember 2012adalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada siapapun9.

Bahwa dengan tegas para Penggugat menolak dalil dan dalil jawaban paraTergugat pada angka 10 adalah jawaban yang tidak benar, sebab meskipun telahsesuai proses dan prosedur di dalam penerbitan sertifikat Hak atas Tanah No. 842/tanggal 15 April 2013.

Surat Ukur No. 249/Kawo 2012, tanggal 22 Nopember2012, akan tetapi oleh karena tidak berdasarkan alas hak yang benar menurutHukum, yaitu mendasarkan kepada Surat Pernyataan bertanggal AA, 10September 1995, yang melawan hak dan hukum yang karenanya batal demihukum, maka sertifikat Hak atas Tanah No. 842/ tanggal 15 April 2013, SuratUkur No. 249/Kawo 2012, tanggal 22 Nopember 2012, adalah juga menjadisertifikat yang cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikatkepada para Penggugat

., yang pada saat itumenjabat sebagai Kepala Desa Selong Belanak sebagai salah satu syarat untuk2pengurusan penerbitan sertifikat hak atas tanah yang telah dibeli olehTerdakwa;Setelah sporadik ditandatangani oleh saksi Lalu Sudiartawan, S.H., laluTerdakwa mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tanah kepada KantorBadan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Tengah berdasarkansporadik tersebut, dan terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 99/2003/Ds.

Selain itu,juga tanpa diketahui oleh para pemilik sandingan atau para pemilik tanah yangberbatasan dengan tanah yang dibeli oleh Terdakwa, sehingga hasilpengukuran yang dilakukannya pun tidak akurat dan cermat;Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran tersebut di atas, Terdakwamengajukan sporadik kepada saksi Lalu Sudiartawan, S.H., yang pada saat itumenjabat sebagai Kepala Desa Selong Belanak sebagai salah satu syarat untukpengurusan penerbitan sertifikat hak atas tanah yang telah dibeli olehTerdakwa

Selain itu,juga tanpa diketahui oleh para pemilik sandingan atau para pemilik tanah yangberbatasan dengan tanah yang dibeli oleh Terdakwa sehingga hasil pengukuranyang dilakukannya pun tidak akurat dan cermat;Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran tersebut di atas, Terdakwamengajukan sporadik kepada saksi Lalu Sudiartawan, S.H., yang pada saat itumenjabat sebagai Kepala Desa Selong Belanak sebagai salah satu syarat untukpengurusan penerbitan sertifikat hak atas tanah yang telah dibeli olehTerdakwa

Selanjutnya berdasarkan hasilpengukuran tersebut di atas, Terdakwa Sugiharta alias Along mengajukanSporadik kepada saksi Lalu Sudiartawan, S.H. yang saat itu menjabat sebagaiKepala Desa Selong Belanak sebagai salah satu syarat untuk pengurusanpenerbitan sertifikat hak atas tanah;Menimbang, bahwa atas alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:16Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/PenuntutUmum tidak dapat dibenarkan.

No. 2136 K/Pid.Sus/201 1Rupiah) untuk penerbitan sertifikat hak atas tanah sebanyak 2.500 (dua ribulima ratus) bidang di Desa Madigondo Kecamatan Takeran, Desa NgentepKecamatan Kawedanan, Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo, DesaTemboro Kecamatan Karas, Desa Gepalk Kecamatan Karas, Desa JajarKecamatan Kartoharjo, dan Desa Ngelang Kecamatan Kartoharjo, selanjutnyakegiatan dilaksanakan pada bulan Februari 2009 s/d Desember 2009 ;Bahwa dasar ketentuan pelaksanaan kegiatan Prona KabupatenMagetan tahun

No. 2136 K/Pid.Sus/201 1Bahwa sebagai kelengkapan/persyaratan yang harus dipenuhi olehpemohon sertifikat hak atas tanah adalah :1.

Materi untuk leges atas hak.Biaya tersebut di atas dibebankan kepada peserta/pemohon SertifikatHak Atas Tanah Program Prona tahun 2008.Bahwa sebagai kelengkapan/persyaratan yang harus dipenuhi olehpemohon sertifikat hak atas tanah adalah :1.

Materi untuk leges atas hak.Biaya tersebut di atas dibebankan kepada peserta/pemohon SertifikatHak Atas Tanah Program Prona tahun 2008.Bahwa sebagai kelengkapan atau persyaratan yang harus dipenuhi olehpemohon sertifikat hak atas tanah adalah :1.

No. 2136 K/Pid.Sus/201 1tanggal 18 Maret 2009 No. 6103.352.2154, yang menentukan adanyabiayabiaya yang dibebankan kepada pemohon danbertentangandengan Petunjuk Teknis Prona mengacu pada Petunjuk Teknis kegiatanProna tahun 2008 sebagaimana surat Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia tanggal 28 Maret 2008 No. 963310D.ILdimana telah ditentukan biaya yang dibebankan kepada peserta/pemohon sertifikat hak atas tanah melalui program Prona yaitu BeaPerolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau