persidangan ini didampingi olen Penasehat Hukum yangtelah ditunjuk oleh Majelis Hakim dari POSBAKUM Pengadilan Negeri PasirPengaraian yaitu: FAJRUL ISLAMI DAMSIR,SH , Advokat/Pengacara sesuaidengan Penetapan No 2/Pen.Pid/2015/PN Prp tertanggal 10 April 2015 ;Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan diversi antara Terdakwa dankorban sebagaimana yang diatur di dalam UndangUndang No 11 tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PERMA No.4 tahun 2014 tentangPedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem

Peradilan Anak yang dihadiri olehTerdakwa , orang tua Terdakwa,Penasehat Hukum Terdakwa,BAPAS , korbandan orang tua korban akan tetapi diversi yang telah dilakukan sebanyak 2 ( dua) kali tersebut tidak tercapai kesepakatan damai sehingga dilanjutkan dalamproses persidangan;PENGADILAN NEGERI tersebut, Telalt W@MbaGa assq=ssecenmseeeesseeneienssesee enn emeee neem nnenesies1.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan :KesatuPasal 81 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahanatas Undangundang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak joUndangUndang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;AtauKeduaPasal 76 e jo pasal 82 ayat (1) UndangUdang RI nomor 35 tahun 2014 tentangperubahan atas Undangundang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang PerlindunganAnak jo UndangUndang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem PeradilanAnak

;AtauKetigaPasal 332 ayat (1) ke 1 KUHP jo UndangUndang RI Nomor 11 tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak;1819Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga akan dipertimbangkandakwaan yang paling mendekati unsurunsur pasal disesuaikan dengan faktafakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan pertama pasal 81 ayat (2)UndangUndang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undangundang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak jo UndangUndangRI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut : 1.

UURI No.11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak Dan Kedua Pasal 332 ayat (1) ke1 KUHPJo. UURI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang tertuangdalam dakwaan Penuntut Umum;2.

ini ;Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhipidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurutundangundang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dapatbertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadadirinya ;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum yaituKesatu melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2014 TentangPerubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU No11 tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak dan Kedua melanggar Pasal 332ayat (1) Ke1 KUHP Jo UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat(2) UU Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak Jo UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem PeradilanAnak, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

Peradilan Anak, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut:1.

Peradilan Anak Dan Pasal 332 ayat (1) Ke1 KUHP Jo UUNo 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak; maka untuk selanjutnya olehHakim berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti pulasecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGANSENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHANDENGANNYA DAN MEMBAWA PERGI SEORANG WANITA YANG BELUMHalaman 24 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.SusAnak/2016/PN BirDEWASA TANPA DIKEHENDAKI ORANG TUANYA TETAPI ATASPERSETUJUANNYA, DENGAN MAKSUD

Dina Anggraini, SIP.154/SIPD/DPMPTSP/XII/2017.wanes Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 11 Tahun2012 Tentang Sistem Peradilan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP AtauKedua :Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 7/Pid.SusAnak/2019/PN Dum.ann Bahwa ia anak M pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira Pukul23.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam

Dina Anggraini, SIP.154/SIPD/DPMPTSP/XII/2017.ae Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 11 Tahun2012 Tentang Sistem Peradilan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Atau,Ketigawanes Bahwa ia anak M pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira Pukul 23.00Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain yang

Dina Anggraini, SIP.154/SIPD/DPMPTSP/XII/2017.ae Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 82 UndangUndang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 11 Tahun2012 Tentang Sistem Peradilan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umumtersebut Anak menyatakan sudah mengerti dan Anak melalui PenasehatHukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;Menimbang, bahwa

Peradilan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Ketiga melanggarPasal 82 Undangundang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 TentangSistem Peradilan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaannyadengan dakwaan yang berbentuk alternatif atau bersifat pilihan, maka Hakim dapatlangsung memilin salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan berdasarkan padafakta fakta persidangan;Menimbang

Peradilan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sertaKetentuanketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

Menyatakan Anak TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan jarimah Pelecehan seksual terhadap Anaksebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 47 QanunNo. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo UU No. 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak.2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak TERDAKWA dengan uqubat penjaradi Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Banda Aceh (LPKA) selama12 (dua belas) bulan, dengan perintah supaya anak segera ditahan.3.

UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan jarimahpelecehan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Nomor 6 tahun2014 tentang Qanun Jinayat jo.

UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak, namun dalam tuntutannya Penuntut umummenuntut Anak telah melakukan jarimah Pelecehan seksual terhadap Anaksebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 47 Qanun No. 6Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Anak ;Berdasarkan faktafakta yang terungkap dalam persidangan baikketerangan saksisaksi, keterangan Anak dan barang bukti, maka sampailahkepada pembuktian mengenai unsurunsur tindak pidana

yang didakwakan,oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akanmembuktikan Dakwaan yang menurut Majelis terbukti di Persidangan, yakniDakwaan kedua Pasal 47 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat joUU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dengan unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1.

UndangUndang RI Nomor 11Tahun 2012,Tentang Sistem Peradilan Anak;ATAUKeduaBahwa ia Terdakwa anak Rahmad Hidayat Ajom Alias Dayat, pada hariKamis tanggal 30 April 2015 sekitar jam 17.30 WITA atau setidaktidaknya padasuatu waktu di Bulan April 2015, atau setidaktidaknya pada suatu waktu di tahun2015, bertempat di Desa Palam Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten BanggalKepulauan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerahhukum Pengadilan Negeri Luwuk, Barang siapa sengaja menyerang

UndangUndang RI Nomor 11 Tahun2012, Tentang Sistem Peradilan Anak;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya telahmenuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa danmengadili perkara terdakwa menjatuhkan putusan :1. Menyatakan Terdakwa anak, Rahmad Hidayat Ajom alias Dayat, secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengancaman denganMenggunakan Parang sebagaimana yang diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 335 Ayat (1) ke1 KUHPidana jo.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1)UU.RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU.RI No. 23 Tahun 2002 Tentangperlindungan Anak Jo UU.RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2)UU.RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU.RI No. 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak Jo UU.RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut:1.

Peradilan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakantelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakanpenangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan danpenahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadapAnak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan

meringankan:e Anak menyesali perbuatannya.e Anak tidak berbelitbelit dalam memberikan keterangan.e Anak mengaku terus terang.e Anak berstatus pelajar.Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

sebagaiberikut :a.Bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwaterdakwa dan menuntut melanggar Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidanapenjara paling singkat bagi orang dewasa selama 5 (lima) tahun dan palingIma 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,(lima milyar rupiah) sedangkan terhadap anak dalam perkara ini berlaku UUNo 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak Pasal 79 ayat (1), (2),(3), dan (4) mengenai pidana Pembatasan kebebasan karena dalam hal initerdakwa melakukan tindak pidana berat, dan berdasarkan Pasal 79 ayat (2)terdakwa dapat diancam dengan hukuman penjara yang diancamkanterhadap orang dewasa yaitu % (satu perdua) dari 15 tahun yaitu 7 (tujuh)tahun 6 (enam) bulan dan dalam Pasal 73 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang berbunyi Apabila dalam hukumHalaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 4/PID.SUSANAK

/2016/PT.BJMmateriil diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, makapidana denda diganti dengan pelatinan kerja.b.Bahwa Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa WAHYUNIEFENDI Bin MAHLIAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun danpelatinan kerja selama 03 (tiga) bulan telah sesuai dengan amanat UUNomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Anak, tujuan dari UndangUndang Perlindungan Anak yaitu untuk melindungi anak dari segala bentukperlakuan tidak manusiawi, dan sesuai dengan

Timur.Agama : Islam.Pekerjaan : Pelajar.2 Berita Acara Diversi Nomor 02/PID.SUSANAK/2014/PN.TGT Tanggal 9 September2014;3 Kesepakatan Diversi Tanggal 9 September 2014;4 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tanggal 12 September 2014;Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah dilaksanakan sepenuhnya sertatidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, sehingga beralasan untukdikabulkan;Memperhatikan ketentuan pasal 12, Pasal 52 ayat (5) UndangUndang Nomor 11Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981Tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana serta Perundangundangan lain yangbersangkutan;Hal. 1 dari 2 Hal.Penetapan Nomor. 02/PID.SUSANAK/2014/PN.TGTMENETAPKAN Menyatakan penghentian pemeriksaan Perkara Nomor 02/PID.SUSANAK/2014/PN.TGT pada tingkat pemeriksaan Pengadilan Karena telah terjadiKesepakatan Diversi;Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar barang bukti dikembalikan kepada yangberhak atau dari mana barang bukti tersebut disita;Memerintahkan

Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal2/ Agustus 2016;Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Simalungunkarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :Dakwaan Tunggal : diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke1KUHPidana juncto UndangUndang RI Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penunut Umum pada Kejaksaan NegeriSimalungun tanggal 19 Oktober 2016 sebagai berikut :Hal. 1 dari 7 hal. Put.

Menyatakan Anak Friza telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana Pencurian Dalam KeadaanMemberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363ayat (1) ke1 KUHPidana juncto UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak dalam surat dakwaan tunggal;. Menghukum anak Friza dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulandengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara denganperintah Anak tetap ditahan;.

Peradilan Anak, mengenai pidana pokok bagiAnak terdiri dari:a.

Peradilan Anak, dalam menjatuhkanputusan bersyarat ditentukan syarat umum dan syarat khusus, sehingga dalamperkara in casu terhadap Anak harus pula ditetapkan syarat umum terhadapAnak yaitu Anak tidak boleh melakukan tindak pidana selama menjalani pidanabersyarat dan terhadap syarat khusus yaitu Anak tidak lagi melakukanpemukulan terhadap orang lain;Menimbang, bahwa oleh karena di dalam pasal 73 ayat (7) undangundang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada pokoknyamenyatakan selama

menjalani masa pidana bersyarat, Penuntut Urflummelakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukanpembimbingan agar Anak menepati persyaratan yang telah dilakukan, makaberdasarkan hal tersebut di atas, Penuntut Umum dan PembimbingKemasyarakatan haruslah melakukan pengawasan dan pembimbingan terhadapAnak dalam menjalani masa hukum bersyaratnya;Menimbang, bahwa oleh karena antara pasal 73 ayat (7) undangundang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan pasal 73 ayat(8) undangundang

Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yangsaling berkaitan satu sama lainnya, pada pokoknya menyatakan selama Anakmenjalani pidana dengan syarat sebagaimana pada ayat (7), Anak harusmengikuti wajib belajar 9 (Sembilan) tahun, maka berdasarkan bukti surat yangdiajukan oleh Penuntut Umum, yaitu mengenai Surat Keterangan Aktif Sekolahyang pada pokoknya menerangkan Anak masih berstatus sebagai siswa aktif ditempat pendidikan tersebut, oleh karena berdasarkan bukti Surat tersebut anakadalah

benar merupakan siswa dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBMGENERASI MUDA kelas XI dan masih aktif belajar hingga dengan sekarang,maka Hakim berpendapat Anak tidak perlu lagi mengikuti wajib belajar 9(Sembilan) tahun sebagaimana diatur di dalam pasal 73 ayat (8) undangundangNomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak tersebut di atas;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganuntuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa barang bukti berupa

., telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan terangterangandan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana diataur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPjo UndangUndang NO.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak,sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Anak I.

pidana, kemudianberdasarkan Asas Proporsional adalah segala perlakuan Anak harusmemperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.Bahwa Jaksa Penuntut Umum Anak dalam tuntutannya kepada Para Anakdengan pidana berupa Pembinaan di Balai Rehabilitasi Sosial Anakmemerlukan Perlindungan khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar selama6 (enam) bulan dimana penuntut umum masih tetap mengacu pada UndangHalaman 8 dari 12 halaman putusan Nomor 32/PID.SUS.ANAK/2021/PT MKS Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak dan samasekali tidak melihat dari sisi pembalasan atau efek jera untuk Para Anak,sekalipun tidak ada perdamaian antara para pihak Anak dan korbannya,akan tetapi Jaksa Penuntut Umum Anak dalam tujuan mengembalikankeadaan semula sehingga tercipta keadaan semula baik dari pihak korbanmaupun Para Anak dengan tetap mengedepankan atas asas kepentinganterbaik bagi Anak yakni yang paling dibutuhkan oleh Anak dalam hal iniuntuk memperbaiki psikologis Para Anak yang menjadi pelaku tindakpidana

Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dansependapat oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat danmenguraikan dengan tepat dan benar faktafakta hukum sebagaimana yangterungkap dipersidangan dengan tepat dan benar' serta alasanalasan yangmenjadi dasar putusannya ;Menimbang, bahwa demikian pula terhadap penjatuhan tindakan kepadaPara Anak berupa tindakan pengembalian kepada orang tua sudah tepat karenademi kepentingan terbaik buat Para Anak sebagaimana diatur dalam pasal 2huruf d UndangUndang sistem

peradilan Anak ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya padaintinya keberatan atau tidak sependapat dengan Hakim Anak soal penjatuhantindakan kepada Para Anak untuk dikembalikan kepada orang tua, olen PenuntutUmum menghendaki Para Anak mendapatkan pembinaan di Balai RehabilitasiSosial Anak memerlukan perlindungan khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassaragar Para Anak mendapatkan bimbingan dari segi sosial, mental, fisik, agama danketerampilan agar anak dapat siap untuk kembali diterima

Jo Pasal 1 ke3 UndangUndang RI Nomor 11tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak .

Jo Pasal 1 ke3 UndangUndang Nomor 11 tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak ATAUKETIGABahwa ia AnakAnak Berhadapan dengan Hukum pada hari jumaat tanggal20Maret 2020 sekira jam20.30 WIB, atau padasuatu waktu dalam tahun2020,bertempat Jalan LIntas MinasPerawang Kabupaten Siak atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa danmengadili Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,7menguasai, atau menyediakan

Jo Pasal 1 ke3 UndangUndang R.I Nomor 11 tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak . Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Anak melalui PenasehatHukumnya menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah menghadapkan saksisaksi yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :1.

Jo Pasal 1 ke3 UndangUndang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dengan unsurunsur sebagai berikut:1. Setiap orang ;2. Tanoa hak atau Melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual belli menukar ataumenyerahkan Narkotika golongan satu bukan tanaman ;3. Percobaan atau permufakatan jahat ;.4.

Jo Pasal 1 ke3 UndangUndangNomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak serta peraturanperundangundang lain yang berkaitan ;MENGADILI1.

Peradilan Anak ;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atauPenasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

Peradilan Anak, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

Peradilan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwaharus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan oleh Penuntut Umum tersebut sehingga pada diri terdakwa tidakHalaman 22 dari 27 Nomor 7/Pid.SusAnak/2016/PN.Ttndijumpai halhal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskanatau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana baik alasan pembenarmaupun alasan pemaaf, maka pada diri terdakwa harus dijatuhi pidana yangsetimpal dengan kesalahannya tersebut;Menimbang,

UndangUndang RI Nomor 3 tahun 1997 tentang sistem peradilan anak;Menimbang, bahwa dari segi penilaian Hakim dalam mempertimbangkankemampuan akal dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana, Hakimdalam hal ini berpendapat bahwa Terdakwa Muhammad Zulfadli Bin ZainalAbidin telah mencapai umur di atas 14 (empat belas) tahun, yakni berumur 16tahun, sehingga menurut Hakim bahwa berpatokan dengan umur tersebuttentunya Terdakwa sudah dapat menyadari perbuatan yang dilakukannya dandapat mempertanggungjawabkan

No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak,adalah bersifat kumulatif, dimana penjatuhan pidana penjara haruslah disertaipula dengan penjatuhan pidana denda, akan tetapi sebagaimana disebutkandalam pasal 71 ayat (3) Undangundang RI Nomor 11 tahun 2012 tentangperubahan atas UURI Nomor 3 tahun 1997 tentang sistem peradilan anak,bahwa penjatuhan pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;Menimbang, bahwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum bahwaTerdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana pembinaan

Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalamtingkat banding;Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan HakimTingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusanPengadilan Negeri Sungailiat tanggal 4 Oktober 2016 Nomor: 36/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Sgl dengan perbaikan dalam pertimbangan hukumnyamengenai Diversi yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan MajelisTingkat pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem

Peradilan Anak Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwaDiversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilanpidanake proses di luar peradilan pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal7 UndangUndangNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak disebutkan bahwa:(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, danpemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajibdiupayakan Diversi.(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:a.

peradilan anak dalam rangkamenegakan hukum materil terhadap anak dan bukan merupakan hukummateril itu sendiri sehingga tidak dapat mengatur tentang tindak pidana danpemidanaan (Subtantive Criminal Law), kedua hal tersebut merupakanranah hukum materil bukan hukum formil, hal tersebut Sesuai dengan Pasal1 angka 1 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tetang Sistem PeradilanPidana Anak menyatakan : Sistem Peradilan Pidana Anak adalahkeseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan denganhukum

Peradilan Anak dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 mempunyai 6 (enam) unsur yaitu:1.

Peradilan Anak (SPPA);Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUSANAK/2018/PT.BJMMenimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana yang ditetapkan kepadapara Anak yang menurut Hakim Pengadilan Tinggi berdasarkan dengan alasansebagai berikut :Bahwa, para Anak adalah dari lingkungan yang cukup artinya mereka disekolahkan dan keluarganya memang memperhatikan para Anaktersebut;Bahwa, terhadap korban mengalami kerugian material selama barangnyadicuri oleh para Anak;Bahwa, perbuatan para Anak dikatagorikan

gagalkarena motor yang hendak dibawa ke Martapura terkena razia;Bahwa penjatuhan pidana dalam kasus yang pelakunya AnakAnakharuslah memperhatikan berat atau ringannya perbuatan yangdilakukannya;Bahwa dengan alasanalasan tersebut diatas Majelis Hakim PengadilanTinggi perlu mengadili sendiri dan memperbaiki putusan PengadilanNegeri Banjarbaru Nomor 1/Pid.SusAnak/2018/PN.Bjb mengenai pidanayang dijatunkan kepada para Anak.Mengingat, Pasal 82 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Banjarbaru.Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUSANAK/2018/PT.BJMMemperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 26 Pebruari2018 Nomor 1/Pid.SusAnak/2018/PN Bjb sekedar mengenai tindakankepada para Anak berupa : Pengembalian kepada orang tua, sehinggaberbunyi sebagai

Menyatakan Terdakwa PUTRA Als PUTRA S Als JAROT Bin MUHAMMADABDUL AZIZ, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanaDengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnyaatau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasannyabukan karena kejahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo UndangUndang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, sesuai Dakwaan kami;2.

dengan harga Rp.2.500.000, (duajuta lima ratus ribu rupiah);Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Indra Saputra mengalami kerugian kurang lebihsebesar Rp.8.000.000, (delapan juta rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis,apakah perbuatan Anak tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Anak kemukapersidangandengan dakwaan melanggar Pasal 372 KUHP Jo UndangUndang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1.2.3.4.Barang Siapa;Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannyabukan karena kejahatan;Yang dilakukan oleh anak ;Ad.1 Unsur Barang Siapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang disini adalah barang siapasebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;Menimbang, bahwa Anak PUTRA Als PUTRA S Als JAROT BinMUHAMMAD

maka harus dibebani membayar biayaperkara;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Hakim terlebih dahulu akanmempertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan;Halhal yang memberatkan: Perbuatan Anak meresahkan masyarakat sekitarnya;Halhal yang meringankan: Anak menyesali perbuatannya; Anak belum pernah dihukum; Anak masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang;Mengingat Pasal 372 KUHP jo UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak Jo Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang KUHAP serta ketentuan lain yang bersangkutan;MENGADILI1.

;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut selanjutnya olehHakim akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Anaktersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya ;Menimbang bahwa di persidangan penuntut umum telah mengajukandakwaan terhadap perbuatan Anak dalam bentuk dakwaan tunggal yaitusebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 362 KUHP Jo Pasal 1 angka 3Undang undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak denganunsurunsur adalah

Nomor Mesin E3R8E0008638 beserta 1 (satu) buah kunci kontak merek CHOCO milik saksiSUPRIONO;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidanganakibat perbuatan Anak, saksi SUPRIONO Als PRIYO mengalami kerugian sebesarRp. 8.000.000, (delapan juta rupiah)Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 05/Pid.SusAnak/2020/PNPrpMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Tunggal PenuntutUmum, yang melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 1 Angka 3 Undang Undang RINomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak, Pidana tersebut terpenuhimenurut hukum maka terhadap Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja danmelawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalahkepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karenakejahatan ;Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 05/Pid.SusAnak/2020/PNPrpAnak dalam persidangan tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Hakimkarena pada intinya Anak mengakui

Peradilan Anak, oleh karena itu proses diversi dilakukanpada tanggal 28 April 2020 terhadap Anak ;Menimbang, bahwa Anak dalam. perkara ini dianggap mampubertanggungjawab dan mempertanggung jawabkan perbuatannya ;Menimbang, bahwa terhadap tindakan yang akan dijalani oleh Anak,Hakim memperhatikan tentang pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mentalHalaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 05/Pid.SusAnak/2020/PNPrpAnak dan tidak dimaksudkan sebagai upaya pembalasan atas perbuatan pidanayang dilakukannya

Peradilan Anak danKitab Undangundang Hukum Pidana serta peraturanperaturan lain yangbersangkutan ;MENGADILI:1.

22September 2015;3 Kesepakatan Diversi Tanggal 22 September 2015;4 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tanggal 22 September 2015;Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah dilaksanakan sepenuhnya sertatidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, sehingga beralasan untukdikabulkan;Memperhatikan ketentuan Pasal 3 PERMA No. 4 Tahun = 2014TentangPedomanPelaksanaanDiversiDalamSistemPeradilanPidanaAnak, pasal 12, Pasal 52ayat (5) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana sertaPerundangundangan lain yang bersangkutan;MENETAPKANHal. 1 dari 2 Hal.Penetapan Nomor. 05/PID.SUSANAK/2015/PN.TGTMenyatakan penghentian pemeriksaan Perkara Nomor 05/PID.SUSANAK/2015/PN.TGT pada tingkat pemeriksaan Pengadilan karena telah terjadiKesepakatan Diversi;Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar barang bukti dalam perkara tersebutdipergunakan dalam berkas perkara lain An.

Nomor : 3/Pid.SusAnak/2016.PN.SIk tentang Diversi berhasil ;Menimbang, bahwa dengan telah dilaksanakannya KesepakatanDiversi seluruhnya/sepenuhnya sebagaimana termuat di dalam beritaacara pelaksanaan Diversi Nomor : 3 /Pid.SusAnak/2016.PN.SIk. tanggal29 Maret 2016 maka dengan demikian Majelis Hakim menghentikan prosespemeriksaan perkara Nomor : 3 /Pid.SusAnak/2016.PN.SIk atas namaterdakwa DIO AGUSPI PUTRA PglI DIO ;Memperhatikan ketentuan Pasal 25 ayat (5) UndangUndang Nomor11 Tahun 2012 tentang sistem

Peradilan Anak Juncto Pasal 6 ayat (5)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan PidanaAnak dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangan undangan lain yang bersangkutan;MENETAPKAN1.

UndangUndang RI Nomor 11Tahun 2012,Tentang Sistem Peradilan Anak;ATAUKeduaBahwa ia Terdakwa anak Rahmad Hidayat Ajom Alias Dayat, pada hariKamis tanggal 30 April 2015 sekitar jam 17.30 WITA atau setidaktidaknya pada2suatu waktu di Bulan April 2015, atau setidaktidaknya pada suatu waktu di tahun2015, bertempat di Desa Palam Kecamatan Tinangkung Utara KabupatenBanggai Kepulauan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, Barang siapa sengajamenyerang

UndangUndang RI Nomor 11 Tahun2012,Tentang Sistem Peradilan Anak;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya telahmenuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa danmengadili perkara terdakwa menjatuhkan putusan :Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 2/Pid.SusAnak/2016/PT PALMenyatakan Terdakwa anak, Rahmad Hidayat Ajom alias Dayat, secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengancamandengan Menggunakan Parang sebagaimana yang diatur dan diancampidana