• Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 821.2/556/BKD-2015 Tentang Mutasi Jabatan Kepala SD, SMP, SMA/SMK, Pengawas dan Kepala UPTD di jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 06 Maret 2015 beserta Petikan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 821.2/656/BKD-2015 tanggal 06 Maret 2015 khususnya atas nama 1. Rasyidin, S.Pd. ( No.urut 14 ), 2. Yarni Yustina, S.Pd. ( No. urut 76 ), 3.

  Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 821.2/556/BKD-2015 Tentang Mutasi Jabatan Kepala SD, SMP, SMA/SMK, Pengawas dan Kepala UPTD di jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 06 Maret 2015 beserta Petikan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 821.2/656/BKD-2015 tanggal 06 Maret 2015 khususnya atas nama 1. Rasyidin, S.Pd. ( No.urut 14 ), 2. Yarni Yustina, S.Pd. ( No. urut 76 ), 3.

  Bahwa Tindakan Tergugat sebagai Penyelenggara Negara sudah melakukankesewenangwenangan dalam membuat sebuah Keputusan tidak berdasarkanPermen Diknas No.28 tahun 2010, sehingga sangat merugikan kami ParaPenggugat; = == 222 nn 22 n= = = Bahwa dalam Surat keputusan BUPATI PESISIR SELATAN Nomor821.2/556/BKD2015 TENTANG MUTASI JABATAN KEPALA SD,SMP SMA/SMK PENGAWAS DAN KEPALA UPTD di JAJARANHalaman 5 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor: 14/G/2015/PTUNPDGDINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIRSELATAN

  Bahwa Pemberhentian Secara mendadak ini sangat menimbulkan pertanyaanbesar bagi kami Para Penggugat Latar Belakang apa gerangan yangmenyebabkan terbitnya Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan ini secaraMendadak tersebut ?g.

  Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Pesisir SelatanNomor : 821.2 /556 / BKD 2015 TENTANG MUTASI JABATANKEPALA SD, SMP, SMA/SMK, PENGAWAS DAN KEPALA UPTD diJAJARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATENPESISIR SELATAN Tanggal 06 Maret 2015 beserta petikan SK Bupati PesisirSelatan Nomor : 821.2/656/BKD2015 tanggal 06 Maret 2015, khususnya atasNama : === === == === === == $= === === === == 1. RASYIDIN.S.Pd (No urut 14 ); eee e2.

  Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BUPATI PESISIRSELATAN Nomor : 821.2 / 556 / BKD 2015 TENTANG MUTASIJABATAN KEPALA SD, SMP, SMA/SMK, PENGAWAS DAN KEPALAUPTD di Jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PesisirSelatan tanggal 06 Maret 2015 beserta petikan SK Bupati Pesisir Selatan Nomor: 821.2/656/BKD2015 khususnya atas nama :

• melakukan tindak pidana Pemalsuan surat sebagaimana dalam dakwaan pertama;

• Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
• Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
• Menetapkan barang bukti berupa:
• 1 (satu) lembar disposisi bagian arsiparis SETDAKAB,tertanggal 25 Mei 2023;
• Surat

  Keputusan Bupati Batubara Nomor 229/KOMINFO/2023,tanggal 13 Februari 2023;

• Surat Keputusan Bupati Batubara Nomor 385/Kecamatan Limapuluh/2023 tanggal 29 Maret 2023;
• Surat Keputusan Bupati Batubara Nomor 418/Datuk Tanah Datar/2023 tanggal 10 April 2023;
• Surat Keputusan Bupati Batubara Nomor 525/Tanjung Tiram/2023 tanggal 31 Mei 2023;
• Surat Keputusan Bupati Batubara Nomor 555/BKPSDM/2023 tanggal 7 Juni 2023

Dikembalikan kepada Seketariat Daerah

• Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 450/KPTS/VIII/2017, tertanggal 23 Agustus 2017, Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis;----------------2.

  Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 452/KPTS/VIII/2017, tertanggal 31 Agustus 2017, Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis masa bakti 2017-2023, atas nama Ruslan J.;----------------------------------------------------------3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa berupa :----1.

  Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 450/KPTS/VIII/2017, tertanggal 23 Agustus 2017, Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis;------------------2.

  Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 452/KPTS/VIII/2017, tertanggal 31 Agustus 2017, Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis masa bakti 2017-2023, atas nama Ruslan J.;----------------------------------------------------------4.

• ----------------------------------------------- M E N G A D I L I : ------------------------------------DALAM PENUNDAAN : ------------------------------------------------------------------------------------ Mempertahankan Penundaan pelaksanaan Surat keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 399 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 62 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi

  Menyatakan batal Surat keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 399 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 62 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Silika Mallawa Tertanggal 25 November 2013;----------------------------------------3.

  Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 399 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 62 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Silika Mallawa Tertanggal 25 November 2013;---------------------------------------------------------------------------------------------------------4.

  Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/399 Tahun 2013tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha PertambanganEksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.Citra Silika Mallawa, tertanggal 25 November 2013.TENGGANG WAKTUBahwa surat keputusan yang menjadi OBJEK SENGKETA, diterbitkan olehTERGUGAT pada Tanggal 25 November 2013, dan di ketahui olehPENGGUGAT Tanggal9 Maret 2019 setelan memperoleh suratTanggapan

  Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor :540/399 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati KolakaUtara Nomor 540/62 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Kepada PT.

  Bahwa surat KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR: 540/399TAHUN 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kolaka Utara nomor540/62 tahun 2011 tentang Persetujuan peningkatan Izin Usaha PertambanganEksplorasi menjadi Izin Usaha Operasi Produksi kepada PT.

  Citra SilikaMallawa, Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor540/62 Tahun 2011 seluas 475 H ; Sesuai dengan aslinya Peta Lokasi Izin UsahaPertambangan PT. Citra Silika Mallawa dengan luas 475 HaGan KOGrGIn al Wi YALA 5 anekennnne ene nnnteinenianiennnnmnnicnmamnnnnesSesuai dengan aslinya Peta Lokasi Izin UsahaPertambangan PT. Citra Silika Mallawa dengan luas 126 Ha.Dan Koordinat Wilayah ; Sesuai dengan aslinya Peta Lokasi Izin UsahaPertambangan PT.

  Citra Silika Malawa terbit di tahun 2018 ; Bahwa Penciutan hanya terjadi sekali dari IUP yang luasnya 20 Hektar menjadi 17Hektar sedangkan IUP yang Luasnya 475 Hektar menjadi 126 Hektar itu istilannyabukan penciutan melainkan pengurangan Hektar ; Bahwa Surat Keputusan yang sebanyak 3 (tiga) surat dengan tahun dan tanggalyang sama berupa Surat Keputusan Bupati Kolaka utara Nomor 540 / 62 Tahun2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasimenjadi Izin usaha Pertambangan Operasi

• Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141-625 Tahun 2015, Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Ameth, Kecamatan Nusalaut, atas nama Wempy Dirk parinussa, tanggal 29 Mei 2015;-3.

  Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141-625 Tahun 2015, Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Ameth, Kecamatan Nusalaut, atas nama Wempy Dirk Parinussa, tanggal 29 Mei 2015;---------------------------------------------------------------------------------------------------4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 242.000,- (Dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);-------

  Bahwa tanpa memperhatikan keberatan dari PARA PENGGUGAT maupunREKOMENDASI DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Bupati Maluku Tengah(TERGUGAT) telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Maluku TengahNomor : 141625 Tahun 2015, tanggal 29 Mei 2015 Tentang PENGESAHANKEPALA PEMERINTAH NEGERI AMETH KECAMATAN NUSALAUT, dankemudian diikuti dengan Pelantikan Saudara WEMPY DIRK PARINUSSAsebagai Raja Negeri Ameth pada tanggal 30 Mei 2015 ;Hal. 11 dari 94 Hal.

  Putusan No. 12/G/2015/PTUN.ABN2.Menyatakan BATAL ATAU TIDAK SAH, Surat Keputusan Tata Usaha Negarayang dikeluarkan oleh TERGUGAT berupa Surat Keputusan Bupati MalukuTengah Nomor : 141625 Tahun 2015, tanggal 29 Mei 2015 TentangPENGESAHAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI AMETH KECAMATANBILISIA LALIT pa eae econ e ncn enc cence tere ee rece et eee ceeeeneueremeeneencennune.

• Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Solok Nomor: 100-800-2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Wali Nagari Cupak dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang;----------------3.

  Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Solok Nomor: 100-800-2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Wali Nagari Cupak dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang;-----------------------------------------------------------------------4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;----------------5.

  Keputusan Bupati Solok yang menjadi objekPerkara tersebut di keluarkan sudah berdasarkan Peraturan Hukum yang berlakuyaitu telah berdasarkan PERDA KAB.

  Bukti T.7 Fotocopy Surat Keputusan Bupati Solok Nomor : 100 605 2013tertanggal 15 Juli 2013 Tentang Pengukuhan dan Pemberhentian 30 Keanggotaan Badan Musyawarah Nagari Cupak Kecamatan GunungTalang (Fotocopy sesuai dengan Aslinya); .

  Bukti T.8Fotocopy Surat Keputusan Bupati Solok Nomor : 100 046 2014tertanggal 10 Januari 2014 tentang Pemberhentian Dengan HormatPenjabat Wali Nagari Cupak dan Pengesahan Pengangkatan CalonWali Nagari Cupak Terpilih Sebagai Wali Nagari Cupak KecamatanGunung Talang (Fotocopy sesuai dengan Aslinya); .

  Keputusan Bupati SolokNomor : 1008002013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Pejabat WaliNagari Cupak Dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Cupak Kecamatan GunungTalang (Vide bukti P1 = T.5);won Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknyamempermasalahkan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Solok Nomor1008002013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Wali NagariCupak Dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang(Vide bukti P1 = T.5

  Keputusan Bupati Solok(Tergugat) Nomor :1403822010 tertanggal 5 Agustus 2010 (Vide bukti P2) namunoleh Tergugat melalui keputusan objek sengketa a quo Penggugat diberhentikan dantidak dapat menjabat atau melaksanakan tugasnya lagi sebagai Wali Nagari Cupakberdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Nomor : 1008002013 tanggal 8 Oktober2013 (Vide bukti P1 = T.5);a annwanna nnn Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakimberpendapat bahwa Penggugat merupakan pihak yang merasa kepentingannya

• MENGADILI

  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Mewajibkan kepada Termohon untuk menyerahkan Surat Keputusan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Gubernur Sulawesi Tengah) dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, berupa:

  • Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-PW/003/Distamben/XI/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan

  SELARAS MAJU,tanggal 29 November 2008, dengan luas 625 Ha;

• Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.004/DESDM/XI/2009 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV.

  SELARAS MAJU,tanggal 24 November 2009, dengan luas 625 Ha;

• Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK 020/DESDM/VII/2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. SELARAS MAJU,tanggal 16 Juli 2014, dengan luas 572 Ha;

3Menghukum Termohonuntuk membayar biaya perkara sejumlahRp.276.000,-(Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).

Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.004/DESDM/XI/2009 tentang Persetujuan PenyesuaianKuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha PertambanganEksplorasi kepada CV. SELARAS MAJU tanggal 24 November 2009.Dengan luas + 625 Ha.3. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VII/2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha PertambanganEksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksikepada CV. SELARAS MAJU, tanggal 16 Juli 2014.

Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor:540/SKPW/003/Distamben/X1I/2008 tentang PersetujuanPencandangan wilayah untuk lokasi Kuasa Pertambangan CV.SELARAS MAJU tanggal 29 November 2008. Dengan luas + 625 Ha.(2). Surat Keputusan Bupati Morowalli Nomor:540.2/SK.004/DESDM/XI/2009 tentang Persetujuan PenyesuaianKuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha PertambanganEksplorasi kepada CV. SELARAS MAJU tanggal 24 November 2009.Dengan luas + 625 Ha. Dan (3).

Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.004/DESDM/X1/2009 tentang Persetujuan PenyesuaianKuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi iIzin UsahaPertambangan Eksplorasi kepada CV. SELARAS MAJU tanggal24 November 2009. Dengan luas + 625 Ha.c.

Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.3/SK.020/DESDM/VII/2014 tentang PersetujuanPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadiIzin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV.SELARAS MAJU, tanggal 16 Juli 2014. Dengan luas 572 Ha.2.

Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SKPW/003/Distamben/XI/2008 tentang Persetujuan Pencadangan WilayahUntuk Lokasi Kuasa Pertambangan CV. SELARAS MAJU, tanggal 29November 2008, dengan luas + 625 Ha;Halaman 36 dari 37 Halaman Putusan Perkara Nomor: 7/P/FP/2020/PTUN.PLb. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.004/DESDM/XI/2009 tentang Persetujuan Penyesuaian KuasaPertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan EksplorasiKepada CV.

• Menyatakan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Ende, Nomor : BKD.880/1747/MUT/2008, tanggal 22 Juli 2008, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Rofinus Noe, NIP. 010243147 sebagai Pegawai Negeri Sipil bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980, Pasal 9 ayat (1) dan asas Kecermatan ;3.

  Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Ende, Nomor : BKD.880/1747/MUT/2008, tanggal 22 Juli 2008, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Rofinus Noe, NIP. 010243147 sebagai Pegawai Negeri Sipil ;4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Ende, Nomor : BKD.880/1747/MUT/2008, tanggal 22 Juli 2008, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Rofinus Noe, NIP. 010243147 sebagai Pegawai Negeri Sipil ; 5.

  Keputusan Bupati Ende, Nomor : BKD.880/1747/MUT/2008, Tanggal 22 Jul2008, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Rofinus Noe, NIP.010243147 Sebagai Pegawai Negeri Sipil ; DASAR DASAR GUGATAN/POSITA. 5 2022 nnn nnn nnn nnn nnn nen nen nee ee1.

  keputusan Bupati Ende tersebut, tetapi Penggugat menyatakankeberatan dan tidak mau menerima keputusan Bupati Ende ; Penggugat secara lisan pada saat itu mohon untuk ditinjau kembali, karena Penggugatmerasa tidak bersalah, dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh Tergugat, sehinggapada saat itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ende membawa kembaliSK tersebut ke ruang Bupati untuk menyampaikan permintaan klarifikasi dan setelahkeluar dengan tanpa membawa Surat Keputusan Bupati Ende dari

  Makarius Seko (almarhum) danjawaban atau petunjuk dari Kepala Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Endeadalah, Kau tunggu Surat Keputusan Bupati yang berikutnya ; Bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2007 Penggugat dimutasikan dari Dinas PendapatanDaerah Kabupaten Ende ke Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ende, padatanggal 8 Pebruari 2007 Penggugat melapor diri dan mulai melaksanakan tugas diDinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ende ; Bahwa terhitung tanggal 8 Pebruari 2007 sejak Penggugat melaksanakan

  Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Ende, NomorBKD.880/1747/MUT/2008, Tanggal 22 Juli 2008, tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Saudara Rofinus Noe, NIP. 010243147 Sebagai Pegawai Negeri4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Ende,Nomor : BKD.880/1747/MUT/2008, Tanggal 22 Juli 2008, tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Saudara Rofinus Noe, NIP. 010243147 sebagai PegawaiNegeri Sipil ; 5.

  Keputusan Bupati Ende, NomorBKD.880/1747/MUT/2008, tanggal 22 Juli 2008, Saudara Rofinus Noe, NIP.010243147 telah diberhentikan Tidak Dengan Hormat (Vide Bukti P 1) dan BuktiTergugat yaitu Surat Keputusan Bupati Ende, Nomor : BKD.880/1431/MUT/2008,Tanggal.....17tanggal 25 Jul 2008, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SaudaraRofinus Noe, NIP. 010243147 sebagai Pegawai Negeri Sipil (Vide Bukti T 1) ; Menimbang, bahwa atas diterbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa a quo (VideBukti P 1) Penggugat

• DALAM PENUNDAAN :- Mengabulkan permohonan penundaan terhadap Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor :105 / ADMINSDA TAHUN 2014 tentang Pencabutan atas keputusan Bupati Kapuas Nomor 590/ADMINSDA TAHUN 2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Hamparan Mitra Abadi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Tahun 2014; II. DALAM POKOK PERKARA :1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2.

  Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor :105 / ADMINSDA TAHUN 2014 tentang Pencabutan atas keputusan Bupati Kapuas Nomor 590/ADMINSDA TAHUN 2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Hamparan Mitra Abadi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Tahun 2014; 3.

  Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor :105 / ADMINSDA TAHUN 2014 tentang Pencabutan atas keputusan Bupati Kapuas Nomor 590/ADMINSDA TAHUN 2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Hamparan Mitra Abadi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Tahun 2014; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.185.500,- (enam juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

  Hamparan Mitra Abadi Surat Keputusan Bupati Kapuas No.418/BPN/Tahun 2010 tanggal02 Nopember 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi PerkebunanKelapa Sawit kepada PT.

  Surat Keputusan Bupati Kapuas No.590/ADMINSDA.Tahun 2013,tangggal 08 Nopember 2013 tentang Perpanjangan Izin Lokasi atasNama PT. Hamparan Mitra Abadi Untuk Keperluan PerkebunanKelapa Sawit di Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas,Provinsi Kalimantan Tengah. k.

  Menyatakan Sah Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 105/ADMINSDATahun 2014 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Kapuas Nomor590/ADMINSDA Tahun 2013 Tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT.Hamparan Mitra Abadi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit DiKecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas; 4.

  Bukti T5 : Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 590/ADMINSDATahun 2013 tanggal 8 Nopember Tahun 2013 TentangPemberian Izin Lokasi Kepada PT. Hamparan Mitra AbadiUntuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di KecamatanKapuas Hulu Kabupaten Kapuas Fotocopy sesuai dengan aslinya ;: Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 105/ADMINSDATahun 2013 tanggal 21 Februari 2013 TentangPencabutan Atas Keputusan Bupati Kapuas Nomor590/ADMINSDA Tahun 2013 Tentang Pemberian IzinLokasi Kepada PT.

  Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor :105 /ADMINSDA TAHUN 2014 tentang Pencabutan atas keputusan BupatiKapuas Nomor 590/ADMINSDA TAHUN 2013 tentang Pemberian IzinLokasi Kepada PT. Hamparan Mitra Abadi Untuk KeperluanPerkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Tahun 2014;3.

• 1. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 821.2/Kep.17 BKD/2018 tanggal 01 Februari 2018 tentang Pengangkatan / Penunjukan Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang An.

  Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 421.2/Kep.181-Huk/2018 tanggal 05 April 2018 tentang Pembentukan Tim Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Pandeglang (copy);

• 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 421/Kep.82-Huk/2019 tanggal 08 Februari 2019 tentang Pembentukan Tim Bantuan Operasional Sekolah Reguler Kabupaten Pandeglang (copy);
• 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang Nomor : 990/0549.1 Dikbud

  YUDI SULASMINAR, S.Pd (copy);

• 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 821.2/Kep. 14 BKD/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Pengangkatan / Penunjukan Guru yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah Dasar (SD) dilingkungan Dinas Kabupaten Pandeglang An. JUNED ASDIANSAH, S.Pd.SD (copy);
• 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 821.2/Kep. 14 BKD/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Pengangkatan / Penunjukan Guru yang

  IDRUS ZAENUDIN, SS (copy);

• 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 821.2/Kep.05-BKD/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Pengangkatan / Penunjukan Pejabat Fungsional Kepala Sekolah Dasar (SD) dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang An.

  SOLIHIN, S.Pd (copy);

• 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 821.2/Kep. 1540 BKD/2018 tanggal 08 November 2018 tentang Pengangkatan / Penunjukan Pejabat Fungsional Kepala Sekolah Dasar (SD) dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang An. SUWARNO, SP.d (copy);
• 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 821.2/Kep. 72 BKD/2015 tanggal 03 Juni 2015 Tentang Pengangkatan / Penunjukan Guru Yang Diberi Tugas

• Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 539/785/HK/2011 tentang Pemberhentian dan Penunjukkan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Buleleng, tanggal 14 Desember 2011;
  3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 539/785/HK/2011 tentang Pemberhentian dan Penunjukkan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Buleleng, tanggal 14 Desember 2011 ;
  4.

  Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 820/449/HK/2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi PerusahaanDaerah Pasar Kabupaten Buleleng Periode Tahun 20102014, tanggal 22Juni 2010, Penggugat diangkat sebagai anggota Direksi dengan jabatanDirektur Utama pada Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Buleleng (vide bukti P.3) ;:46462.

  Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 539/785/HK/2011 tentang Pemberhentian dan Penunjukkan Pelaksana TugasDirektur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Buleleng, tanggal 14Desember 2011, Penggugat diberhentikan sebagai Direktur UtamaPerusahaan Daerah Pasar Kabupaten Buleleng (vide bukti P.1 = buktiT.1); .

  Apakah benar tindakan hukum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati BulelengNomor 539/785/HK/2011 tentang Pemberhentian dan Penunjukkan Pelaksana TugasDirektur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Buleleng, tanggal 14 Desember2011 bertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku ? ;2. Apakah benar tindakan hukum Tergugat bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik ?

  Substansi penerbitan keputusan tata usahanegara ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 539/785/HK/2011 tentang Pemberhentian dan Penunjukkan Pelaksana Tugas Direktur UtamaPerusahaan Daerah Pasar Kabupaten Buleleng, tanggal 14 Desember 2011, Penggugatdiberhentikan sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar KabupatenBuleleng ; Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa SuratKeputusan Bupati Buleleng Nomor 539/785/HK/2011 tentang Pemberhentian dan.

  Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 539/785/HK/2011tentang Pemberhentian dan Penunjukkan Pelaksana Tugas Direktur UtamaPerusahaan Daerah Pasar Kabupaten Buleleng, tanggal 14 Desember 2011;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor539/785/HK/2011 tentang Pemberhentian dan Penunjukkan Pelaksana TugasDirektur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Buleleng, tanggal 14Desember 2011 ;64654.

• Menyatakan batal Surat keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 196 Tahun 2014 Tentang Pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi P.T Putra Dermawan Pratama Tertanggal 12 Juni 2014; -----------3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 196 Tahun 2014 Tentang Pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi P.T Putra Dermawan Pratama Tertanggal 12 Juni 2014 ; ------------------------------------------------------------------4.

  Objek Gugatan.Bahwa adapun yang menjadi objek gugatan dalam Gugatan ini adalah :Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/196 Tahun 2014Tentang Pencabutan Izin Usaha Petambangan Operasi Produksi PT.Putra Dermawan Pratama Tertanggal 12 Juni 2014 ; Untuk selanjutnya disebut sebagai OBJEK GUGATAN?

  Bahwa Penggugat sebelumnya telah melakukan Upaya Keberatan atasKeputusan Buapati Kolaka Utara melalui surat tanggal 6 Mei 2019 yangdiantar langsung oleh Penggugat Melalui Kuasa Hukum Penggugat,Perihal Keberatan atas Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor:540/196 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi PT. Putra Dermawan Pratama Tertanggal 12 Juni2014. namun tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat ; e.

• Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor:61/DPMD/2021 Tanggal 25 Januari 2021Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Tanjung Leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir; 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor:61/DPMD/2021 Tanggal 25 Januari 2021Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Tanjung Leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir; 4.

• Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Bupati Enrekang), berupa Surat Keputusan Bupati Enrekang, Nomor : 466/KEP/XI/ 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Jenis Batuan kepada MUHAMMAD ALI GAZALI, tertanggal 24 Nopember 2011 melanggar Peraturan Bupati Enrekang Nomor 22 Tahun 2010 pasal 5 ayat 1 dan 4 serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral

  Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Bupati Enrekang), berupa Surat Keputusan Bupati Enrekang, Nomor: 466/KEP/XI/ 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Jenis Batuan kepada MUHAMMAD ALI GAZALI, tertanggal 24 Nopember 2011;--------------------------------------------------------------------------------------4.

  Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Bupati Enrekang), berupa Surat Keputusan Bupati Enrekang, Nomor: 466/KEP/XI/ 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Jenis Batuan kepada MUHAMMAD ALI GAZALI, tertanggal 24 Nopember 2011;-------------------------------------------------5.

  Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati Enrekang, tentang Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Jenis Batuan kepada H. Syukuruddin/CV. Usaha Maju di lokasi yang terletak di Sungai Saddang, Desa Pinang, Kecamatan Cendana kabupaten Enrekang setelah H. Syukuruddin/CV.

  Bahwa Penggugatmelakukan kegiatan usaha pertambangan tersebutdimulaipada tahun 2002, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor :05/DISTAMSIPD/VII/2002, tanggal 08 Juli 2002 Tentang Pemberian SuratIzin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Bahan Galian Golongan Ckepada CV.

  Dimana melalui surat tersebut,Penggugat mengetahui bahwa telah terbit Surat Keputusan Bupati Enrekang(Tergugat) Nomor : 466/KEP/XV/2011, tanggal 24 September 2011 TentangPemberian Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Jenis Batuan kepadaMUHAMMAD ALI GAZALI (UD. Mappeangka) di atas obyek lokasi yangselama ini dikelola olen Penggugatmelakukan kegiatan usaha pertambanganpasir batu (Sirtu); 5. Bahwa....5.

  Surat Keputusan yang pernahditerima Tergugat ll Intervensi adalah Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor: 466/KEP/X/2011 tanggal 24 Nopember 2011 tentang pemberian izin usahapertambangan (IUP) Operasi Produksi Jenis Batuan ; 2. Bahwa selaku Tergugat ll Intervensi menegaskan, mengakui telah memperolehIUP Produksi sebagai Perseorangan bukan sebagai Badan Usaha ;3.

  , tentang Pemberian Surat Izin PertambanganDaerah (SIPD) Eksploitasi Bahan Galian Golongan C kepada CV.USAHA MAJU, tertanggal 08 Juli 2002, (sesuai asili);: Foto copy Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 224/KEP/ViV2006, tentang Perpanjangan Pertama Surat izinPertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Bahan Galian GolonganC CV.

  BuktiT2 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Enrekang, Nomor: 466/KEP/XV/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) OperasiProduksi Jenis Batuan kepada MUHAMMAD ALI GAZALI,tertanggal 24 Nopember 2011, (sesuai asli);3. BukfiT3 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Enrekang, Nomor : 387/KEP/VIIV2008, tentang Perpanjangan Kedua Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi dan Pengolahan Bahan GalianGolongan C oleh CV. Usaha Maju, tertanggal 26 Agustus 2008 ,(sesuai asli); 4.

• Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 800/ 800/BKD/2016 Tentang Pembebasan Sementara Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat tanggal 18 Agustus 2016;-----------------------------------------------------------3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 800/800/BKD/2016 Tentang Pembebasan Sementara Drs. H.

  NOFDINAL YEFRI, M.Si adalah Pegawai Negeri Sipil denganJabatan sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat KabupatenPasaman Barat, dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman BaratNomor: 800/800/BKD/2016 tentang Pembebasan SementaraHalaman 3 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDGDRS.H.NOFDINAL YEFRI, M.Si sebagai Kepala Badan Kepegawaian danDiklat Kabupaten Pasaman Barat tanggal 18 Agustus 2016, dan SuratKeputusan tersebut adalah Objek Sengketa dalam Peradilan Tata UsahaNegara, maka

  NOFDINAL YEFRI, M.Si Penggugat adalah Kepala BadanKepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan suratKeputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 821/60/BUPPASBAR/2013 tanggal18 Juni 2013, dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman BaratNomor.800/800/BKD Tentang Pembebasan Sementara Drs. H.

  PETITUM:Berdasarkan dalil gugatan Penggugat diatas mohon kepada Ketua PengadilanTata Usaha Negara Padang melalui Majelis Hakim untuk memeriksa,menyidangkan, dan mengadili perkara ini dengan amar Putusan :DALAM POKOK PEKARA :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat keputusan Bupati Pasaman BaratNomor: 800/800/BKD/2016 Tentang Pembebasan sementara Drs.

  Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati PasamanBarat Nomor: 800/800/BKD/2016 Tentang Pembebasan sementara Drs.H. NOFDINAL YEFRI, M.Si Sebagai Kepala Badan Kepegawaian danDiklat Kabupaten Pasaman Barat tanggal 18 Agustus 2016;. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat pada jabatanposisi semula sebelum dikeluarkan objek sengketa, serta merehabilitasnama baik dan karir Penggugat selaku PNS:;.

  Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 800/800/BKD/2016 Tanggal 18 Agustus 2016 tentang Pembebasan Sementara Drs.H.

• Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Boalemo nomor :880/193/BKD-DIKLAT/SK/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009, tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Marlin S Lamato .3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Boalemo nomor :880/193/BKD-DIKLAT/SK/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009, tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Marlin S Lamato .4.

  Keputusan Bupati Boalemonomor :880/193/BKDDIKLAT/SK/VII/2009 tanggal 24 agustus 2009, tentang pemberhentiantidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Marlin S Lamato;Bahwa untuk selengkapnya gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:Adapun alasanalasan gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut :1 Bahwa Penggugat adalah sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 813.2/BKDDIKLAT/SK/73/V/2008 tentang Pengangkatan Calon Pegawai

  Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 880/193/BKDDIKLAT/SK/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009, tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat ( Marlin S.

  Lamato;3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Nomor:880/193/BKDDIKLAT/SK/VHI/2009 tanggal 24 Agustus 2009, tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Marlin S.

  Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 880/193/BKDDIKLAT/SK/VHI/2009 tanggal 24 Agustus 2009, Penggugat masih berstatussebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan bertugas di Badan Penyuluh Pertaniandan Ketahanan Pangan Kabupaten Boalemo bukan di Kantor Camat Dulupi;9 Bahwa sejak diberhentikan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, sampai dengan saat iniPenggugat tidak lagi melaksanakan tugas di Badan Penyuluh Pertanian dan KetahananPangan Kabupaten Boalemo;10 Bahwa Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor

  Keputusan Bupati Boalemo nomor :880/193/BKDDIKLAT/SK/VII/2009 tanggal 24 Agustus 2009, tentang pemberhentian tidakdengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Marlin S Lamato .Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Boalemonomor :880/193/BKDDIKLAT/SK/VIH/2009 tanggal 24 Agustus 2009, tentangpemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama MarlinS Lamato .Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaansengketa ini sebesar

• Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/351 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kebondalem Dan Tanjungsari Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2016-2022 beserta lampirannya atas nama Misrinah.;-------------------------------------3.

  Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/351 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kebondalem Dan Tanjungsari Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2016-2022 beserta lampirannya atas nama Misrinah.;---------4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 484.500,- (empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).;--

• MENGADILI

  Dalam Eksepsi;

  • Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

  Dalam Pokok Sengketa;

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
  2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/069/BKD/2016, tanggal 05 Oktober 2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/277/BKD/2015, tanggal 21 September 2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas

  nama Sri Budiarsih;

• Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/069/BKD/2016, tanggal 05 Oktober 2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/277/BKD/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Sri Budiarsih;
• Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 814.2/277/BKD/

  Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor810/151.a/BKD/2014 tanggal 10 April 2014 tentang Penetapan FormasiCalon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014 DariTenaga Honorer Kategori Il.

  P1 : Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor:. (Sesuail denganNoNh3. P3 : Surat Keputusan Bupati Dompu No. 187 Tahun 2012 TentangPembentukan Tim Seleksi Administrasi Tenaga HonorerKategori Il tanggal 28 April 2012 (beserta lampiran). (Sesuaidengan fotokopi);4. P4 : Surat Pengumuman No. 530 Tahun 2013 TentangPengumuman Daftar Tenaga Honorer Kategori Il PemerintahKabupaten Dompu tertanggal 9 Oktober 2013 (besertalampiran). (Sesuai dengan fotokopi);5. P5 : Surat No.

  (Sesuai dengan aslinya);Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor:800/INSPEKTORAT/2014 Tentang Pembentukan~ TimVerifikasi Dan Pemantau Data Base Pegawai HonorerDaerah Kategori Dua Kabupaten Dompu, tertanggal 03 Maret2014 (beserta lampiran).

  (Sesuai dengan fotokopinya);Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 810/76.B/BKD/2014tanggal 14 Pebruari 2014 perihal Penetapan namanamapeserta yang lulus seleksi CPNS Daerah dari Tenaga HonorerKategori Il Tahun 2013 (beserta lampiran). (Sesuai denganfotokopinya);Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor:800/INSPEKTORAT/2014 tanggal 3 Maret 2014 tentangPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau DatabasePegawai Honorer Daerah Kategori Il Kabupaten Dompu(beserta lampiran).

  (sesuai denganfotokopinya);Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 860/99/BKD/2014tanggal 27 Maret 2014 tentang Penetapan Standar Verifikasidan Validasi Data Tenaga Honorer Kategori Il KabupatenDompu beserta lampiran.

• 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor : 317 Tahun 2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama drh. Bahrawati;
  3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor : 317 Tahun 2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama drh.

  Bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Aceh TengahNomor 317 Tahun 2018 ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 16 Juli2018;Halaman 2 dari 43 halamanPutusan Nomor 47/G/2018/PTUN.BNA2. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 Kepala Dinas Pertanian bernama H.Juanda, S.P. menyerahkan objek sengketa kepada abang ipar Penggugatbernama Syarifuddin HR, S.P. untuk dititipbkan dan diserahkan kepadaPenggugat;3.

  TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT1.Bahwa Penggugat pertama kalinya diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipilberdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 821/117/2005tentang Penetapan Calon Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 26 Februari2005 dan mulai bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 01 Maret2005 dalam Pangkat Penata Muda Tk. Golongan/Ruang III/o pada DinasPerikanan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tengah;.

  Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Aceh TengahNomor 317 Tahun 2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama drh.Bahrawati;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati AcehTengah Nomor 317 Tahun 2018 tanggal 16 Juli 2018 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipilatas nama drh. Bahrawati;4.

  Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objeksengketa dalam perkara agquo yaitu Surat Keputusan Bupati Aceh TengahNomor 317 Tahun 2018 tertanggal 16 Juli 2018 tentang Pemberhentian Tidakdengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drh.

  Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 317 Tahun 2018tanggal 16 Juli 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagaiPegawai Negeri Sipil atas nama drh. Bahrawati;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Aceh TengahNomor 317 Tahun 2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama drh. Bahrawati;4.

• Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 147-370 Tahun 2016, Tentang Peresmian Saniri Negeri Nolloth, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah , tanggal 30 Juni 2016 ; -------------------------------------------------------------------------3.

  Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 147-370 Tahun 2016, Tentang Peresmian Saniri Negeri Nolloth, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 30 Juni 2016;---------------------------------------------------4. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 342.000 ,- ( tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah );-----------------------------

  Copy dari Copy Surat Keputusan Bupati Maluku tengah Nomor : 141 25 Tahun2007 tentang Pengresmian Saniri Negeri Nolloth Kecamatan Saparua KabupatenMaluku Tengah tanggal 14 Februari 2007 ;Bukti P4 Copy dari Aslinya Peraturan Negeri Nolloth Nomor : 01 Tahun 2012 tentang MataRumah / Keturunan yang berhak menjadi kepala Pemerintah Negeri Nolloth ;Bukti PS Copy dari Aslinya Surat Pernyataan atas nama Albertus Tousalwa tanggal 22November 2016 ; ~ 2727 =n nnn nnn nnn nnn nnn nn nnnBukti P6 Copy dari Aslinya

  keputusan bupati ; Bahwa seingat saksi saat pemilihan saniri negeri yang baru sebelum pelantikan hanya ada 1(satu) soa yang berkeberatan ; Bahwa setahu saksi syarat administrative yang harus dipenuhi saat pengusulan saniri negeri adalahada berita acara, daftar hadir, dan nama caloncalon yang dicalonkan ; Bahwa setahu saksi jangka waktunya Pemerintah negeri untuk mengajukan pemberkasanadalah 3 (tiga) hari ; += == 222 nnn non nnn nnn nnn nn on Bahwa seingat saksi tanggal 20 Mei 2016 saksi hadir untuk

  Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 25tahun 2007 tentang Pengresmian Saniri Negeri Nolloth Kecamatan SaparuaKabupaten Maluku tengah ;Copy dari Aslinya Surat Bupati Maluku tengah Perihal : Evaluasi MasaJabatan Kepala Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri / BPN tanggal 07 MaretDOG Gece sceniane nee neneancsnene atin aS RRR A2Copy dari Aslinya Risalah Pertemuan Koordinator dan Tim Soa Nyjialuni(Soa 1) tanggal 21 Mei 2016 ; Copy dari Asslinya Risalah Pertemuan Koordinator dan Tim Soa Lumahuo(Soa

  Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147 370 tahun 2016 tentang Peresmian Saniri Negeri Nolloth Kecamatan SaparuaTimur Kabupaten Maluku Tengah tanggal 30 Juni 2016 ;Copy dari Aslinya Peraturan Negeri Nolloth Nomor 01 tahun 2016 tentangPenetapan Matarumah Parentah / Keturunan Parentah yang berhak menjadiKepala Pemerintah Negeri Nolloth ;Copy dari Aslinya Berita Acara Musyawarah Soa Nyialuni tanggal 26 MeiSING seach RRERES3Putusan Perkara No. 17/G/2016/PTUN.ABN.

  Keputusan Bupati Maluku TengahNomor: 147370 Tahun 2016, tertanggal 30 Juni 2016, Tentang Peresmian Saniri NegeriNolloth, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah (Vide bukti T1=T.II Intv15) ;Menimbang, bahwa objek sengketa in litis diterbitkan pada tanggal 30 Juni 2016, danPenggugat mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 2 Juli 2016, sedangkan gugatanPenggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dan dicatat di KepaniteraanPengadilan pada tanggal 9 Agustus 2016 di bawah