Ditemukan 672181 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : wasiat winata wahiba warsita wanti
Penelusuran terkait : Diska wanita Melarikan wanita Melarikan Menggugurkan kandungan wanita Telah melarikan wanita Diska pria dan wanita Bersetubuh dengan seorang wanita Membawa Tanpa izin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 30-12-2013 — Upload : 10-06-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 512 K/Pdt.Sus-Pailit/2013
Tanggal 30 Desember 2013 — PT PUTRA MANDIRI FINANCE VS STELLA MARISS THEN alias THEN STELLA MARIS alias WANITA STELLA MARIS
80 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT PUTRA MANDIRI FINANCE VS STELLA MARISS THEN alias THEN STELLA MARIS alias WANITA STELLA MARIS
    Sedangkan jaminan atas pinjaman tersebut adalah sebidang tanahberikut bangunan rumah tinggal diatasnya milik Termohon, yang terletaksetempat dikenal dengan Komplek Perumahan Prima Karya Kencana,Jalan Oswegia Blok E3, Nomor 23, RT.004/RW.014, Kelurahan TegalAlur, Kecamatan Kali Deres, Jakarta Barat, dengan Sertifikat Hak MilikNomor 6849, seluas: 261 M2 atas nama: Wanita Then Stella Mariss,bukti P11, namun terhadap Sertifikat tersebut belum diletakkan HakTanggungan, dimana asli dari Sertifikat tersebut
    atas nama: Wanita Then Stella Mariss;V. Penunjukan Dan Pengangkatan Hakim Pengawas Dan Pengurus (Kurator);16.Bahwa sehubungan dengan permohonan a quo, maka Pemohon bersamaini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan NiagaJakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa danmengadili perkara a quo kiranya berkenan menunjuk dan/atau mengangkat:a. Hakim Pengawas dari Hakimhakim Niaga pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;b.
Pengadilan PN KLATEN Perdata
Register : 25-10-2022 — Putus : 16-11-2022 — Upload : 24-01-2023
Putusan PN KLATEN Nomor 54/Pdt.G.S/2022/PN Kln
Tanggal 16 Nopember 2022 — Penggugat:
Bank Rakyat Indonesia Cabang Klaten
Tergugat:
1.Guntur Prabowo
2.Fera Dwi Wanita
25 — 14
  • Penggugat:
    Bank Rakyat Indonesia Cabang Klaten
    Tergugat:
    1.Guntur Prabowo
    2.Fera Dwi Wanita
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 28-10-2013 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 06-05-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 197/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 25 Maret 2014 — YAYASAN KESEJAHTERAAN WANITA;1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONALPROVINSI DKI JAKARTA,3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
48 — 20
  • YAYASAN KESEJAHTERAAN WANITA;1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONALPROVINSI DKI JAKARTA,3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
    PUTUSANNOMOR : 197/G/2013/PTUNJKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertamadengan Acara Biasa telah memutuskan dengan pertimbanganpertimbanganseperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : YAYASAN KESEJAHTERAAN WANITA, Badan Hukum Indonesia,berdasarkan Perubahan Yayasan Kesejahteraan WanitaAkta Nomor : 15, tanggal 17 Pebruari 2004, oleh Notaris &Pembuat Akta Tanah
    Robert Purba, diwakili oleh SriMariani Ojong, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanKetua Yayasan Kesejahteraan Wanita, berkedudukan diKomplek Perkantoran Dutamas Fatmawati, Blok C/19,Jalan RS Fatmawati, Jakarta 12150.
    Pulogadung Kota Administrasi JakartaTimur, sebagaimana yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal12101965, No. 422/1965, luas 18930 m2, atas nama YAYASANKESEJAHTERAAN WANITA, berkedudukan di Jakarta diterbitkantanggal 1551975 ; nnn 2m n nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nena2. Bahwa, Tanah Negara bekas Hak Guna Bangunan No. 264/Jatirawamangun, berdasarkan surat dari Toni Widiatmanto, SH.atas nama Yayasan kesejahteraan Wanita, berkedudukan diJakarta, tanggal 2742004, tanah ini diblokir ; .3.
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Perdata
Register : 02-11-2022 — Putus : 21-12-2022 — Upload : 18-01-2023
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Gst
Tanggal 21 Desember 2022 — Penggugat:
Koperasi Wanita Pesada Faolala Perempuan Nias
Tergugat:
1.Adinia Nazara
2.Suardin Zega
44 — 14
  • Penggugat:
    Koperasi Wanita Pesada Faolala Perempuan Nias
    Tergugat:
    1.Adinia Nazara
    2.Suardin Zega
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-06-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1338 K/Pdt/2019
Tanggal 18 Juni 2019 — PUSKOWANJATI (Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur) VS 1. SUETTY NINGSIH, 2. YOHAN SANTOSO dan Ny. JOOS SITI AISYAH alias JOOS LUTFI
30 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PUSKOWANJATI(Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur) tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    PUSKOWANJATI (Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur) VS 1. SUETTY NINGSIH, 2. YOHAN SANTOSO dan Ny. JOOS SITI AISYAH alias JOOS LUTFI
    PUTUSANNomor 1338 K/Pdt/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:PUSKOWANJATI (Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur),Badan Hukum Nomor 6068 C/BH/II/69/tanggal 8 Agustus1968, berkedudukan di Jalan Balearjosari, Nomor 38Malang, telepon 0341491488, faximili 0341481074, yangdiwakili oleh Isminarti Perwirani selaku Ketua Puskowanjati,dalam hal ini memberi kuasa kepada Z.F.
    mengenai sita jaminan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 921atas nama Yoos Lutfi (Tergugat II) secara sukarela Tergugat II menyerahkanjaminan yang merupakan asset pribadi yang digunakan untuk membantupenyelesaian kewajiban Tergugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan judex facti/Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dalam perkaraini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, makapermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PUSKOWANJATI(Pusat Koperasi Wanita
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PUSKOWANJATI(Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur) tersebut:2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Selasa tanggal 18 Juni 2019 oleh Sudrajad Dimyati, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 1338 K/Pdt/2019Dr. Drs.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 17-06-2014 — Putus : 28-08-2014 — Upload : 06-02-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 158/B/2014/PT.TUN.JKT
Tanggal 28 Agustus 2014 — YAYASAN KESEJAHTERAAN WANITA.; KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA.; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.;
27 — 24
  • YAYASAN KESEJAHTERAAN WANITA.;KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA.;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.;
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984
957 — 483
  • Tentang : PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKIRIMINASI TERHADAP WANITA (CONVENTION ON THE LIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMANATION AGAINST WOMEN)
  • PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKIRIMINASI TERHADAP WANITA (CONVENTION ON THE LIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMANATION AGAINST WOMEN)
    PRESIDENREPUBLIK INDONESIAUNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 7 TAHUN 1984TENTANGPENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUKDISKIRIMINASI TERHADAP WANITA (CONVENTION ON THE ELIMINATION OFMenimbang :=ALL FORMS OF DISCRIMANATION AGAINST WOMEN)DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalamhukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasiterhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai denganPancasila dan
    Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik IndonesiaNomor II/MPR/1983 tentang GarisGaris Besar Haluan Negara;Dengan persetujuanDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN :UNDANGUNDANG TENTANG PENGESAHAN KONVENSIMENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASITERHADAP WANITA (CONVENTION ON THE ELIMINATION OFALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN).Pasal 1Mengesahkan Konvensi mengenai Penghapusan Segala BentukDiskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of AllForms
    UMUMPada tahun 1967 Perserikatan BangsaBangsa telah mengeluarkan Deklarasi mengenaiPenghapusan Diskriminasi terhadap wanita.
    Deklarasi tersebut memuat hak dankewajiban wanita berdasarkan persamaan hak dengan pria dan menyatakan agar diambillangkahlangkah seperlunya untuk menjamin pelaksanaan Deklarasi tersebut.Oleh karena Deklarasi itu sifatnya tidak mengikat maka Komisi Perserikatan BangsaBangsa tentang Kedudukan Wanita berdasarkan Deklarasi tersebut menyusun rancanganKonvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.Pada tanggal 18 Desember Tahun 1979 Majelis Umum Perserikatan BangsaBangsa telahmenyetujui
    Karena ketentuan Konvensi pada dasarnya tidakbertentangan dengan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945, maka PemerintahRepublik Indonesia dalam Konperensi Sedunia Dasawarsa Perserikatan BangsaBangsabagi Wanita di Kopenhagen pada tanggal 29 Juli 1980 telah menandatangani Konvensitersebut.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 23-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2493 K/PDT/2008
,VS YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM (YRSI) BADAN KERJA SAMA WANITA ISLAM (BKSWI) JAWA BARAT,DK,
39 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,VS YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM (YRSI) BADAN KERJA SAMA WANITA ISLAM (BKSWI) JAWA BARAT,DK,
    YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM (YRSI)BADAN KERJA SAMA WANITA ISLAM (BKSWI)JAWA BARAT ;2. H. ACHMAD TIRTOSUDIRO, selaku Ketua BadanPengurus Yayasan Rumah Sakit Islam (YRSI)Badan Kerja Sama Wanita Islam (BKSWI) JawaBarat ;3. H. GARTINA DENDADIPURA, S.H., selakuPengurus Badan Pengurus Yayasan Rumah SakitIslam (YRSI) Badan Kerja Sama Wanita Islam(BKSWI) Jawa Barat, ketiganya beralamat di JalanSoekarnoHatta No.644 Bandung ;Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/paraTerbanding ;dan:1. Prof. Dr. H.
    No.2493 K/Pdt/2008Umum Badan Kerja Sama Wanita Islam (BKSWI)Jawa Barat, keduanya beralamat di JalanSoekarnoHatta No.644 Bandung ;Para Turut Termohon Kasasi dahulu para TurutTergugat/para Turut Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwasekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telahmenggugat sekarang para Termohon Kasasi dan para Turut TermohonKasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para Turut Tergugat
    No.2493 K/Pdt/2008pergantian pengurus dan penggantian kepemimpinan Rumah SakitAllslam Bandung sampai terhadap Akta Yayasan Rumah SakitBadan Kerja Sama Wanita Islam (YRSIBKSWI) No.60 tanggal 24September 2003 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. MartinahSumarno, S.H., mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum danHAM R.I. sebagaimana ketentuan Pasal 71 UndangUndang No.28Tahun 2004 atau sampai dengan gugatan ini mempunyai kekuatanhukum tetap dan pasti ;2.
    Dari faktafakta tersebut tidakdapat diragukan lagi bahwa yang menjadi pokok persoalan dalamperkara ini adalah Pemberhentian Penggugat sebagai Direktur RSAIBandung ;Sebagaimana diketahui bahwa jabatan Direktur adalah jabatan untuksuatu jenjang pekerjaan, dan oleh karenanya jabatan Direktur atauDirektur adalah suatu pekerjaan, dan untuk pekerjaan itu DirekturRSAI Bandung mendapat upah (gaji) dari RSAl Bandung yangpengaturannya merupakan kewenangan dari Yayasan Rumah SakitIslam Badan Kerja Sama Wanita
    No.2493 K/Pdt/2008Direktur adalah suatu pekerjaan, dan untuk pekerjaan itu DirekturRSAI Bandung mendapat upah (gaji) dari RSAl Bandung yangpengaturannya merupakan kewenangan dari Yayasan Rumah SakitIslam Badan Kerja Sama Wanita Islam (YRSIBKSWI) Jawa Baratsebagai pemilik RSAI Bandung (Tergugat I), dan dalam pengertiandemikian, maka keberatan Penggugat atas tindakan pemberhentiandirinya dari jabatan Direktur RSAI Bandung, berarti pula keberatanPenggugat atas tindakan pemberhentian dirinya sebagai
Pengadilan PN SRAGEN Pidana Khusus
Register : 28-03-2018 — Putus : 18-04-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan PN SRAGEN Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Sgn
Tanggal 18 April 2018 —
Termohon:
1.Kepala SATPOL PP
2.Kepala Panti Pelayanan Sosial Wanita Manodyatama Surakarta
50 — 17

  • Termohon:
    1.Kepala SATPOL PP
    2.Kepala Panti Pelayanan Sosial Wanita Manodyatama Surakarta
Pengadilan PN KEPAHIANG Perdata
Register : 27-01-2023 — Putus : 21-03-2023 — Upload : 27-03-2023
Putusan PN KEPAHIANG Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Kph
Tanggal 21 Maret 2023 — Penggugat:
Diarmansyah
Tergugat:
Yayaysan Dharma Wanita Pers. Dinas Dikbud Kabupaten Kepahiang
Turut Tergugat:
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang
56 — 15
  • Penggugat:
    Diarmansyah
    Tergugat:
    Yayaysan Dharma Wanita Pers. Dinas Dikbud Kabupaten Kepahiang
    Turut Tergugat:
    Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-05-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 82 K/TUN/2012
Tanggal 31 Mei 2012 — DEWAN PIMPINAN PUSAT IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA (DPP IWAPI), vs DIREKTUR JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, dk
20 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DEWAN PIMPINAN PUSAT IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA (DPP IWAPI), vs DIREKTUR JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, dk
    DEWAN PIMPINAN PUSAT IKATAN WANITA PENGUSAHAINDONESIA(DPP IWAPI) Periode 2007 2012 hasil Munas ke IIITahun 2007, beralamat di Kantor DPP IWAPI, Jalan Kali Pasir Nomor38 Cikini, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh : Rina Fahmi Idris, JabatanKetua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia dan Kartini Harris,Jabatan Sekretaris Jenderal Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia,beralamat diKantor DPP IWAPI, Jalan Kali Pasir Nomor 38 Cikini,Jakarta Pusat;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Dr. Hj.
    Bahwa pada tanggal 5 Mei 2010 Penggugat telah mengajukan berkaspermohonan pendaftaran organisasi Ikatan Wanita Pengusaha IndonesiaHal. 4 dari 21 hal. Put. Nomor 82 K/TUN/2012(IWAPI) kepada Tergugat, namun ternyata Tergugat telah membuatObyek Sengketa walaupun Obyek Sengketa belum ditandatanganiTergugat;6. Bahwa Obyek Sengketa dibuat berdasarkan Surat dari Sdri.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Terdaftar Nomor204a/D.III.2/V/2010, tertanggal 3 Mei 2010, tentang pernyataan bahwa :Nama Organisasi : Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia;Sifat Organisasi : Kesamaan Profesi;Hal. 7 dari 21 hal. Put.
    Nomor 82 K/TUN/2012Bahwa dalam RAPIMNAS IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) padatanggal 22 April 2010 telah diputuskan bahwa Penggugat dipecat darikeanggotaan IWAPI karena tindakannya telah membuat MUNASLUBillegal.
    Nomor 82 K/TUN/2012Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DEWANPIMPINAN PUSAT IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA (DPP IWAP)),Periode 2010 2015 Hasil MUNASLUB tanggal 8 April 2010, tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 16-01-2017 — Putus : 07-04-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 27/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 7 April 2017 — DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA (IWAPI) >< Ir.DYAH ANITA PRIHAPSARI ALS Ir.NITA YUDI, MBA DAN MOUDY LITU RAAN CS
64 — 38
  • DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA (IWAPI) >< Ir.DYAH ANITA PRIHAPSARI ALS Ir.NITA YUDI, MBA DAN MOUDY LITU RAAN CS
    Nita Yudhi, MBA) adalah Ketua UmumOrganisasi Profesi bernama lkatan Wanita Pengusaha Indonesia(selanjutnya disebut "IWAPI") sebuah organisasi yang didirikan menuruthukum yang berlaku di Indonesia yang didirikan oleh Prof. Dr. KemalaMotik Abd. Ghafur, Dr.
    Nita Yudhi, MBA.) sebagai KetuaUmum lIkatan Wanita Pengusaha indonesia (IWAPI) yang sah menurut hukumdan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);4. Bahwa sengketa mengenai kepengurusan DPP IWAPI a quo sebenarnyatelah dipersengketakan oleh TERLAWAN (ir.
    No.27/PDT/201 7/PT.DKINasional Luar Biasa ikatan Wanita Pengusaha Indonesia ataudisingkat MUNASLUB IWAPI yang diselenggarakan tanggal 8 Aprii2010. Itu)= artinya putusan ini mempertegas bahwa antaraTERGUGAT dan TERGUGAT Il bukan masalah pribadi denganpribadi melainkan terkait dengan organisasi DPP IWAPI.
    atau atribut lain organisaslIIWAPI terhitung sejakdiberhentikan pada forum Musyawarah Nasional Luar Biasakkatan Wanita Pengusaha Indonesia atau disingkatMUNASLUB IWAPI, yang di selenggarakan tanggal 8 April2010;Menyatakan TERGUGAT dan TERGUGAT II tidak berhakmengatasnamakan sebagaipengurus IWAPIdalam bentukdan / atau untuk kepentingan apapun terhitung sejakdiberhentikanpada forum musyawarah NasionalLuar Biasa Ilcatan Wanita Pengusaha Indonesia atau Hal 49 dari 71 hal.put.
    PengusahaIndonesia atau disingkat IWAPI, berikut segala buktidokumen atas hak tanah danbangunan tersebut termasuk tapi tidak terbatas padaSertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 863 atas namaPemegang Hak Perkumpulan Wanita Pengusaha Indonesiaatau disingkat WAPI(PENGGUGAT),Menghukum TERGUGAT I!
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 10-12-2010 — Putus : 01-12-2011 — Upload : 13-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 720/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
Tanggal 1 Desember 2011 —
45 — 27
  • - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; - Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;- Menyatakan sah dan mengikat, keputusan-keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau disingkat MUNASLUB IWAPI, yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 8 April 2010 sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IWAPI.
    - Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak berhak menggunakan dan/atau memanfaatkan logo, simbol-simbol dan/atau atribut lain organisasi IWAPI terhitung sejak diberhentikan pada forum Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau disingkat MUNASLUB IWAPI, yang di selenggarakan tanggal 8 April 2010;- Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak berhak mengatasnamakan sebagai pengurus IWAPI dalam bentuk dan/atau untuk kepentingan apapun terhitung sejak diberhentikan pada
    forum Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau disingkat MUNASLUB IWAPI yang di selenggarakan tanggal 8 April 2010;- Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanpa syarat, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara ini dijatuhkan, untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT tanah dan bangunan berikut segala isinya yang menjadi kantor tetap DPP IWAPI yang terletak di JI.
    Kali Pasir No. 38 (dahulu Jalan Pengarengan no. 38) Cikini-Jakarta-Indonesia yang terdaftar sebagai Hak Guna Bangunan (HGB) No. 863 atas nama Pemegang Hak Perkumpulan Wanita Pengusaha Indonesia atau disingkat IWAPI, berikut segala bukti dokumen asli alas hak tanah dan bangunan tersebut termasuk tapi tidak terbatas pada Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 863 atas nama Pemegang Hak Perkumpulan Wanita Pengusaha Indonesia atau disingkat IWAPI (PENGGUGAT).
    DEWAN PIMPINAN PUSAT IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA / Indonesia Business Womens Association (DPP IWAPI) MELAWANNy. RINA FAHMI IDRIS, Ny. KARTINI HARIS
    Bukti SOMASI ; P 8Bahwa perlu diketahui tanah dan bangunan yang menjadi kantortetap sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Wanita PengusahaIndonesia (DPP IWAPI) yang terletak di JI.
    Suryani Motik,Msc kepada Ibu Rina Fahmi Idris (TERGUGAT 1)tertanggal 10 Mei 2010Sertifikat HGB Nomor : 863 atas nama PERKUMPULANIKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA(a).
    Pengusaha Indonesia( RAKORNAS DPP IWAPI ) Tahun 2009, tertanggalCibodas 17 November 2009.Lampiran lampiran Keputusan Dewan PengurusPusat Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Nomor 01 /KEP .
    Kali PasirNo. 38 (dahulu Jalan Pengarengan no. 38) CikiniJakartaIndonesia yangterdaftar sebagai Hak Guna Bangunan (HGB) No. 863 atas nama PemegangHak Perkumpulan Wanita Pengusaha Indonesia atau disingkat IWAPI,berikut segala bukti dokumen asli alas hak tanah dan bangunan tersebuttermasuk tapi tidak terbatas pada Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.863 atas nama Pemegang Hak Perkumpulan Wanita Pengusaha Indonesiaatau disingkat IWAPI (PENGGUGAT) atau setidaknya memerintahkanTERGUGAT dan TERGUGAT
    AYUMULYADI sebagai Bendahara DPP IWAPI untuk periode 20102015 ;e Bahwa tanah dan bangunan yang menjadi kantor Sekretariat DewanPimpinan Pusat Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (DPPIWAPI) yangterletak di JI.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-08-2015 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 368/PDT.PLW/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Juni 2016 — DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA (IWAPI) >< lr. DYAH ANITA PRIHAPSARI alias lr. NITA YUDI, MBA, dan MOUDY LITURAAN,Cs
102 — 40
  • DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA (IWAPI) >< lr. DYAH ANITA PRIHAPSARI alias lr. NITA YUDI, MBA, dan MOUDY LITURAAN,Cs
    Bahwa PELAWAN adalah merupakan Organisasi Pengusaha Wanita Indonesia,yang merupakan wadah bagi Wanita Indonesia yang berprofesi sebagaiPengusaha yang menggerakan roda Perekonomian Indonesia, berkantorSekretariat tetap DPP IWAPI yang terletak di Jl. Kali Pasir No.Hal 6 dari 104 hal.Put.No.368/Pdt.P1w/2015/Pn.Jkt.Pst38 Cikini, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh DR. Hj. ELZASYARIEF, S.H., M.H. selaku Ketua Umum dan TITIK PRASETIO VERDI, S.E.selaku Sekretaris Jenderal;Bahwa Kepemimpinan DR.
    Nita Yudhi, MBA.) adalah Ketua UmumOrganisasi Profesi bernama lkatan Wanita Pengusaha indonesia(selanjutnya disebut "IWAPI") sebuah organisasi yang didirikan menuruthukum yang berlaku di Indonesia yang didirikan oleh Prof. Dr. KemalaMotik Abd. Ghafur, Dr.
    pada forum Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikatan Wanita Pengusaha Indonesiaatau disingkat MUNASLUB IWAPI, yang di selenggarakan tanggal 8 April 2010;Menyatakan TERGUGAT dan TERGUGAT 11 tidak berhak mengatasnamakan sebagai pengurus IWAPI dalam bentukdan/atau untuk kepentingan apapun terhitung sejakdiberhentikan pada forumMusyawarah Nasional Luar Biasa Ilcatan Wanita Pengusaha Indonesia atau disingkat MUNASLUB IWAPI yang diselenggarakan tanggal 8 Aprit 2010;Menghtikum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT secara
    Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan DEWAN PIMPINAN PUSATIKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA (DPP IWAPI)1.
    Bukti TIL1118Surat Keterangan Tim Formateur Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI)Nomor : 07/A/SK/TIMFORMATEUR/11/2007 tentang SusunanKepengurusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia(IWAPI) periode 20072012 tertanggal 28 Desember 2007;Surat Ketetapan Musyawarah Nasional (MUNAS) lIkatan Wanita PengusahaIndonesia keVIIl Nomor 06/A/SK/TIM FORMATEUR/11/2007 tentang AnggotaTim Formateur tertanggal 16 Nopember 2007;Akte Perubahan Nomor 53 tertanggal 18 Desember 1978 dari Abdul
Pengadilan PN GIANYAR Perdata
Register : 04-04-2024 — Putus : 21-05-2024 — Upload : 20-06-2024
Putusan PN GIANYAR Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Gin
Tanggal 21 Mei 2024 — Penggugat:
1.I KETUT BUDIASA
2.WAYAN GIAN ELYSIA MAHESWARI (GIAN)
Tergugat:
PENGURUS KOPERASI WANITA (KOPWAN) SEDANA AYU
18 — 0
  • Penggugat:
    1.I KETUT BUDIASA
    2.WAYAN GIAN ELYSIA MAHESWARI (GIAN)
    Tergugat:
    PENGURUS KOPERASI WANITA (KOPWAN) SEDANA AYU
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 21-04-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 K/TUN/2015
Tanggal 21 April 2015 — YAYASAN KESEJAHTERAAN WANITA VS I. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROV. DKI JAKARTA., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
24 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YAYASAN KESEJAHTERAAN WANITA VS I. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROV. DKI JAKARTA., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
    PUTUSANNomor 99 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:YAYASAN KESEJAHTERAAN WANITA, Badan Hukum Indonesia,berdasarkan Perubahan Yayasan Kesejahteraan Wanita Akta Nomor :15, tanggal 17 Pebruari 2004, oleh Notaris & Pembuat Akta TanahRobert Purba, diwakili oleh Sri Mariani Ojong, kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Ketua Yayasan Kesejahteraan Wanita,berkedudukan
    KepolisianNegara Republik Indonesia berasal dari sebagian tanah HakGuna Bangunan Nomor : 264/ Jatirawamangun, atas namaYayasan Kesejahteraan Wanita (Penggugat) sehinggaKeputusan TUN tersebut berdampak mengurangi luas tanah HakGuna Bangunan Nomor : 264/Jatirawamangun, atas namaYayasan Kesejahteraan Wanita semula 18930 m2 dikurangi6.610 m2 ; Sertipikat Hak Pakai No. 1150/Cipinang, seluas 6610 M2, atasnama Pemerintah Republik Indonesia Cq.
    /Pdt.G/2006/PN.Jkt.Tim, Pengadilan Negeri JakartaTimur, tanggal 29 September 2006, a quo dimana YayasanKesejahteraan Wanita (Penggugat), mempunyai hubungan hukumdengan Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor264/Jatirawamangun, karena Tanah Sertipikat Hak Guna BangunanNomor : 264/Jatirawamangun, tercatat atas nama Penggugat yakniYayasan Kesejahteraan Wanita bukan yang lain. sebaliknya pihakPemerintah Cq.
    Menyatakan Penggugat berhak atas ganti rugi tanah eks SertipikatHak guna Bangunan No. 264/Jatirawamangun, yang tercatat atasnama Yayasan Kesejahteraan Wanita ;4. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah eks Sertipikat HakGuna Bangunan : 264/Jatirawamangun, yang tercatat atas namaYayasan Kesejahteraan Wanita yang tanpa memberikan ganti rugikepada Penggugat adalah melawan hukum ;5.
    Putusan Nomor 99 K/TUN/2015tanpa memberikan ganti rugi, adalah terbukti melakukan perbuatanmelawan hukum, karena telah menguasai Tanah Hak Guna BangunanNomor: 264/Jatirawamangun, atas nama Penggugat YayasanKesejahteraan Wanita ;6) Bahwa, Objek Sengketa adalah Keputusan TUN dari Tergugat danTergugat Il yang merugikan Penggugat karena akan mengubah luasTanah Sertipikat HGB No. 264/Jatirawamangun, atas nama PenggugatYayasan Kesejahteraan Wanita sebagaimana yang diuraikan dalamGambar Situasi tanggal
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 29-06-2020 — Putus : 20-07-2020 — Upload : 10-08-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 20 Juli 2020 — Pemohon:
ESIH SUKAESIH BINTI YAYA SUKARA
Termohon:
1.DIREKTUR ENDRAL PEMASYARAKATAN KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM RI
2.KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK DAN WANITA TANGERANG
55 — 22
  • Pemohon:
    ESIH SUKAESIH BINTI YAYA SUKARA
    Termohon:
    1.DIREKTUR ENDRAL PEMASYARAKATAN KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM RI
    2.KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK DAN WANITA TANGERANG
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 09-05-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10/PK/TUN/2011
Tanggal 9 Mei 2011 —
62 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA, IKATAN WANITA KRISTEN INDONESIA (IWKI), ; PT. WIJAYA WISESA REALTY, NYONYA KARTIKA SUPRYANATA,
    IKATAN WANITA KRISTEN INDONESIA (IWKI) ,berkedudukan di Sekretariat JalanPegangsaan Barat No. 24, RI. 016 RW. 005,Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng,Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Lady W.I. Latuperissa Lokollo, Annestasia M.Patty, BBA dan Yvonne H. M. A Kolondam M,masing masing sebagai Ketua, Sekretarisdan Bendahara Ikatan Wanita KristenIndonesia (IWKI) ;Dalam hal ini memberi kuasa kepada :1.
    Ikatan Wanita Kristen Indonesia(IWKI)..........000000005 Terbantah ;2. Persekutuan Gereja Gereja di Indonesia(PGI)........ Terbantah II;3. Yayasan Ikatan Wanita Kristen Indonesia(YIWKI)...Terbantah III;4. Kantor Pertanahan Kotamadya JakartaPusat...Turut Terbantah;.
    Bahwa atas persil yang dibatalkan oleh BPN tersebutdi atas, Ikatan Wanita Kristen Indonesia (IWKI)telah mengadakan pengikatan jual beli denganPemohon' Intervensi dan Ny. Kartika Supryanata;sebagaimana dinyatakan dalam Akte tertanggal 24Maret 1994 No. 87 dibuat di hadapan Rizam FadilahTajudin, SH. Namun, ternyata atas tanah danbangunan yang diperjanjikan tersebut terdapatsengketa dengan pihak Persekutuan Gereja Gereja diIndonesia (PGI) dan Yayasan Ikatan Wanita KristenIndonesia (YIWKI) ;.
    Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.767/PDT/1996/PT.DKI tanggal 20 Januari 1997 telahdengan tuntas diselesaikan secara kekeluargaanantara Ikatan Wanita Kristen Indonesia (IWKI)dengan Persekutuan Gereja Gereja di Indonesia (PGI)dan Yayasan Ikatan Wanita Kristen Indonesia (YIWKI)Hal. 15 dari 68 hal. Put. No.10/PK/TUN/201 1a4.
    terkait dengan SuratKeputusan tersebut adalah Ikatan Wanita KristenIndonesia (IWKI) dan Persekutuan Gereja Gereja diIndonesia (PGI), yang tidak ada kaitannya denganPenggugat (PI.
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 14-04-2020 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 29-03-2021
Putusan PN MALANG Nomor 82/Pdt.Bth/2020/PN Mlg
Tanggal 25 Maret 2021 — Penggugat:
WARSONO
Tergugat:
1.SUETTY NINGSIH
2.YOHAN SANTOSO
3.PUSKOWANJATI PUSAT KOPERASI WANITA JAWA TIMUR
4.Ny. JOOS SITI AISYAH
62 — 10
  • Penggugat:
    WARSONO
    Tergugat:
    1.SUETTY NINGSIH
    2.YOHAN SANTOSO
    3.PUSKOWANJATI PUSAT KOPERASI WANITA JAWA TIMUR
    4.Ny. JOOS SITI AISYAH
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Pidana Umum
Register : 22-02-2018 — Putus : 22-02-2018 — Upload : 31-05-2018
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 59/Pid.C/2018/PN Rap
Tanggal 22 Februari 2018 — Penyidik Atas Kuasa PU:
M SIMAMORA, SPd
Terdakwa:
1.RONI Br SITANGGANG Alias MAK CELSI
2.INDAH SARI RINA WANITA Br SILALAHI Alias MAK KEMBAR
19 — 2
  • Indah Sari Rina Wanita Br Silalahi Alias Mamak Kembar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;
  • Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
  • Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana
    Penyidik Atas Kuasa PU:
    M SIMAMORA, SPd
    Terdakwa:
    1.RONI Br SITANGGANG Alias MAK CELSI
    2.INDAH SARI RINA WANITA Br SILALAHI Alias MAK KEMBAR