., Staf Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Pusat.Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi DKIJakarta Bagian Hukum Setko Administrasi JakartaPusat, beralamat di Jalan Tanah Abang No. 1,Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 1628/1.711.2, tanggal 15 Oktober 2015, untukHim 2 dari8 hlm Put. No. 189/B/2016/PT.TUN.JKT.selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING ; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah membaca:1.

TASWIN NATADININGRATmengajukan permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan tersebut,selanjutnya berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional DKI Jakarta Tanggal 10101997 No.1.711.2/0997/0901/820/B/1997 diterbitkan Hak Guna Bangunan No.3982/Menteng diterbitkan tanggal 03111997 luas 731 M2sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 1350/1996 tanggal 09101996, terletak di Jalan Prof. Moh. Yamin No. 40, KelurahanHal. 4 dari 63 hal. Put. No. 0931/Pdt.G/2017/PA.

Menyatakan menurut Hukum bahwa Harta benda berupa 1 (satu)bidang Tanah seluas 731 M2 berikut bangunan yang berdiri diatasnyadengan bukti kepemilikan yaitu Hak Guna Bangunan No.3982/Menteng diterbitkan tanggal 03111997 berdasarkan KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI JakartaTanggal 10101997 No. 1.711.2/0997/0901/820/B/1997 luas 731 M2sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 1350/1996 tanggal 09Hal. 6 dari 63 hal. Put. No. 0931/Pdt.G/2017/PA.

Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagianPenggugat kepada Penggugat dari sebidang Tanah seluas 731 M2berikut Bangunan yang berdiri diatasnya, dengan bukti kepemilikanyaitu Hak Guna Bangunan No. 3982/Menteng diterbitkan tanggal 03111997 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional DKI Jakarta Tanggal 10101997 No.1.711.2/0997/0901/820/B/1997 luas 731 M2 sebagaimana diuraikandalam Surat Ukur No. 1350/1996 tanggal 09101996, terletak di JalnProf. Moh.

TASWIN NATADININGRATmengajukan permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunantersebut, selanjutnya berdasarkan Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta Tanggal 1010 1997 No. 1.711.2/0997/0901/820/B/1997 diterbitkan HakGuna Bangunan No. 3982/Menteng diterbitkan tanggal 03111997 luas 731 M2 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.1350/1996 tanggal 09101996, terletak di Jalan Prof.

DKI Jakarta setelah menerima surat saksi selaku KepalaKantor Pertanahan Jakarta Barat No. 68/1.711.2/03/HGB/B/2003 tanggal28 Agustus 2003 perihal permohonan HGB atas tanah seluas 4.877 M?@yang terletak di Jl. Kemukus No. 69 Kel. Pinangsia Kec. TamansariJakarta Barat An.

Jakarta No.1.711.2/ 274/274/50/HP/B/1 988tgl.2631988 tentang Pemberian Hak Pakaikepada Perusahaan Jawatan Kereta Api Daftar Indeks Walikota Jakarta Barat,KantorAgraria Seksi Pendaftaran Tanah. 301.

Kemukus No. 9Jakarta);Bahwa surat jawaban dari S.Atmoko tersebut adalah bukan merupakansurat pelepasan aset/ tanah kereta api karena S.Atmoko bukan pejabatyang berwenang untuk melakukan pelepasan aset berupa tanah milikPJKA;Bahwa tanggal 26 Maret 1988 terdapat Keputusan Gubernur Kepala DaerahKhusus lbukota Jakarta Nomor 1.711.2/274/50/HP/B/1988 (A.n.

DKI Jakarta setelah menerima suratKepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat No. 68/1.711.2/03/HGB/B/2003 tanggal 28 Agustus 2003 tidak membentuk PanitiaPemeriksaan Tanah sebagaimana pada Kantor PertanahanJakarta Barat.

No. 2707; Surat Tanda Setoran tgl.2604 1988; Surat Tanda Setoran No.0402/0072/DA/HP/88 tgl.26041988 Kutipan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus IBUKOTA JAKARTA Nomor : 1.711.2/271/47/HP/B/1988 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Dep.

Bahwa pada tanggal 11 April 1995, PENGGUGAT mengajukanPermohonan Pengukuran Tanah Sengketa ke Kantor PertanahanJakarta Selatan melalui Surat No. 1.711.2/1060/S/96 dan terbitGambar Situasi tanggal 6 Juli 1997 No. 4487/1997 hasil pengukuranPendaftaran Tanah Sie Pendaftaran Tanah Jakarta Selatan denganLuas Tanah : 6.305 M2.Sesuai dengan hasil pengukuran tanah dan Gambar Situasi tersebutdiatas maka pada tanggal 10 Juli 1996 PENGGUGAT mengajukanPermohonan Hak = atas Tanah Sengketa melalui Surat1003/AK

Bahwa berdasarkan Tembusan Surat Kepala Kantor PertanahanJakarta Selatan No. 1.711.2/3777/S/1996 tanggal 6 November 1996yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional DKI Jakarta (Surat Kepala Kantor Pertanahan ) diketahuiTERGUGAT telah mengajukan Permohonan Hak untuk tanah diJalan Hang Jebat Ill dan IV seluas 63.575 M2 termasuk TanahSengketa yang dikuasai oleh PENGGUGAT.Bahwa dengan mempertimbangkan Hak atas Tanah Sengketa yangdiperoleh berdasarkan SK Gubernur 1970, Kantor

SelSedangkan Permohonan Hak yang diajukan oleh PENGGUGATditunda dengan alasan terlebin dahulu diadakan penyelesaian secaramusyawarah.Bahwa dari Surat Kepala Kantor Pertanahan dapat DISIMPULKAN,Permohonan Hak atas Tanah yang diajukan oleh TERGUGAT hanyadikabulkan sepanjang tanah yang secara fisik nyatanyatadikuasainya, sehingga TIDAK TERMASUK TANAH SENGKETA milikPENGGUGAT.10.Bahwa berdasarkan Tembusan Surat Kepala Kantor Pertanahan11Jakarta Selatan No. 1.711.2/4753/S/1997 tanggal 27 November 1997yang

Selmengajukan permohonan hak atas Tanah Sengketa melalui surat1003/AK.4.01/96 kepada Kantor Pertanahan Jakarta Selatanhalaman 5 angka 9 pada pokoknya mendalilkan:Berdasarkan tembusan Surat Kepala Kantor Pertanahan JakartaSelatan No 1.711.2/3777/S/1996 tanggal 6 November 1996 yangditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional DKI Jakarta diketahui Tergugat telah mengajukanpermohonan Hak atas Tanah di Jalan Hang Jebat Ill dan IVseluas 63.575 m2 termasuk tanah sengketa yang dikuasai

Sel10.11.12.Tembusan surat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta SelatanNo.1.711.2/3777/S/1996 tanggal 6 Nopember 1996 kepada Kepala KantorWilayah BPN DKI.Jakarta perihal permohonan hak Pakai atas namaTergugat seluas 63.575 M2 (P4) (copy dari copy);Tembusan Surat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta SelatanNo.1.711.2/4753/S/1997 tanggal 27 Nopember 1997 kepada KepalaKantor Wilayah BPN DKI.Jakarta perihal permohonan Hak tanah atasnama Penggugat (P5) (copy dari copy);Tembusan Surat No.B.52/SESPP/04/2000 tanggal

Fotocopy Surat Pengantar Nomro : 338/1.711.2/IX/2020, diberitanda P4;5.

UndangUndang Nomor 5 tahun 1960 (UndangUndangPokok Agraria) beserta perangkat peraturan perundangundanganagraria lainnya, maka Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya JakartaSelatan dengan Surat Keputusan Nomor 1.711.2/220/S/2003 tanggal13 Februari 2003 jo. surat Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanWilayah Daerah DKI Jakarta Nomor 1.711.9/484/0904/PMP/2003tanggal 31 Maret 2003 maka setelah Pemohon Kasasi memenuhiHal 11 dari 15 hal.

UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 (UndangUndang Pokok Agraria) beserta perangkatperaturan perundangundangan agraria lainnya, maka Kepala KantorPertanahan Kotamadya Jakarta Selatan dengan Surat KeputusanNomor 1.711.2/220/S/2003 tanggal 13 Februari 2003 jo.

No. 837/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar.Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional DKI Jakarta tanggal 15 Juli 1991 No. 1.711.2/1.308/3103/F/B/91 usulan tersebut diteruskan kepada Kepala Badan PertanahanNasional dan kemudian Badan Pertanahan Nasional dengan suratkeputusan tanggal 3 Oktober 1991 No. 822/HGB/BPN/1991,mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan Hak GunaBangunan kepada PT.Jembomas Meganusa atas tanah seluas15.500M2 yang terletak di Kelurahan Tanjung Duren, KecamatanGrogol

No. 837/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar.7.5) Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalDKI Jakarta tanggal 15 Juli 1991 No. 1.711.2/1.308/3103/F/B/91 usulantersebut diteruskan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional dan kemudianBadan Pertanahan Nasional dengan surat keputusan tanggal 3 Oktober 1991No. 822/HGB/BPN/1991, mengabulkan permohonan tersebut denganmemberikan Hak Guna Bangunan kepada PT.Jembomas Meganusa atas tanahseluas 15.500 M2 yang terletak di Kelurahan Tanjung Duren

Jembomas Meganusa, Jakarta ;Bahwa Surat Keputusan tersebut diatas, berkenaan dengan Surat Kepala kantorPertanahan Jakarta Barat tanggal 6 Juni 1991 No. 537/1.711.2/03HGB/B/91 dan SuratHal 59 dari 71 hal Put.

No. 837/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta tanggal 15 Juli 1991No. 1.711.2/1.308/3103/F/B/91 ;Bahwa berdasarkan hal tersebut, Kepala Badan Pertanahan Nasional dan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta sepatutnya ditarik sebagaipihak agar pemeriksaan perkara aquo menjadi tuntas ;Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat angka 2 ini sama dengan eksepsitergugat pada huruf D5, oleh karenanya pertimbangan pada eksepsi tergugat pada hurufD5

Jembomas Meganusa atas tanah tersebut;Menimbang, bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKIJakarta meneruskan permohonan PT.Jembomas Meganusa tanggal 15 Juli 1991 No.1.711.2/1.308/3 103/F/B/91 usulan tersebut diteruskan kepada Kepala Badan PertanahanNasional dan kemudian Badan Pertanahan Nasional dengan surat keputusan tanggal 3Oktober 1991 No. 822/HGB/BPN/1991, mengabulkan permohonan tersebut denganmemberikan Hak Guna Bangunan kepada PT.Jembomas Meganusa atas tanah seluas15.500 M2

Bangun Marga Jaya diterbitkan berdasarkan Surat KeputusanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.138/HGB/ BPN/97 tanggal 24 Maret 1997 sebagai tindak lanjut atas suratKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta tanggal6 Juni 1996 No. 1.711.2/1.442/3103/F/B/1996 atas usulan permohonanHal. 7 dari 12 hal. Put. No. 727 K/Pdt/2012Hak Guna Bangunan PT.

Bangun Marga Jaya yang disampaikan olehKepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat sebagaimanasuratnya No.597/ 1.711.2/03/HGB/B/1994, tanggal 19 April 1996 ;Bahwa dari uraian di atas sepatutnya Kepala Badan Pertanahan Nasionaldan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakartaditarik sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara a quo, agar pemeriksaanobjek perkara menjadi runtut dan utuh ;Bahwa PT.

,terletak di Jalan Raya Menceng No. 10 RT. 004 RW. 011, Kelurahan TegalAlur, Kecamatan Kalideres, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DaerahKhusus lbukota Jakarta yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27092007;bahwa keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telahmemutuskan halhal sebagai berikut:PERTAMA :Mencabut surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya JakartaBarat tanggal 24 Maret 2000 No. 1.711.2/090303/06/50/AJD/2000 dan DaftarIsian 202 tanggal 18101999 No. 11C/BAP/PAP/X/1999 tentang

Bahwa pada halaman 57 alinea 2, Judex Factie kurang cermat karenayang mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik No.1.711.2/090303/06/50/AJD/2000 tanggal 2432000 dan menerbitkanSertifikat Hak Milik No. 6388/Tegal Alur adalah Tim Ajudikasi Tahun 2000di Kecamatan Kalideres, Kelurahan Tegal Alur, Kotamadya Jakarta BaratTahun 2000, bukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiDKI Jakarta;.

No. 89 K/TUN/2009tanggal 2432000 No. 1.711.2/090303/06/50/ADJ/2000dan Daftar Isian 202 tanggal 18101999 No.11C/BAP/PAP/X/1999, Biaya Perolehan Hak Atas Tanah& Bangunan (BPHTB) baru dibayarkan tanggal 1252000;Bahwa pembayaran BPHITB setelah diterbitkan sertifikattidak sesuai dengan ketentuan UndangUndang No. 21Tahun 1997 jo. UndangUndang No. 20 Tahun 2000 tentangBiaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;B.5.

yang kemudian ditingkatkan menjadi Akta Jual Beli tanggal24 Juli 1991 Nomor 142/Keb.Lama/1991;2) Surat Keterangan Lurah Grogol Selatan tanggal 21 Juli 2000 Nomor19/1.711.2 yang menerangkan bahwa tanah bekas milik adat GirikC Nomor 136 Persil Nomor 25 Blok D.IIl atas nama Sairi binHalaman 5 dari 84 halaman. Putusan Nomor 05 PK/TUN/2017Muhamad seluas 2.570 m?

:Surat Keterangan tanggal 21 Juli 2000 Nomor 19/1.711.2 yangmenerangkan bahwa terhadap tanah tersebut telah terjadiperubahanperubahan, terakhir telah dijual seluas 2.570 m?kepada Drs. Tjetjep Sudhira Latif berdasarkan Akta Jual Bellitanggal 24 Juli 1991 Nomor 142/KEB.LAMA/1991 yang dibuatdihadapan H.

Zawir Simon, NotarisPPAT di Jakarta;Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)tanggal 14 Agustus 2000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.Tjetjep Sudhira Latif diketahui Lurah Grogol Selatan dicatat diregister Nomor 11/1.711.2 tanggal 15 Agustus 2000, yang isinyamenyatakan bahwa berdasarkan hasil pengukuran terdapatkelebihan tanah seluas 260 m?

:Surat Keterangan tanggal 21 Juli 2000 Nomor 19/1.711.2 yangmenerangkan bahwa terhadap tanah tersebut telah terjadiperubahanperubahan, terakhir telah dijual seluas 2.570 m?kepada Drs. Tjetjep Sudhira Latif berdasarkan Akta Jual Belitanggal 24 Juli 1991 Nomor 142/KEB.LAMA/1991 yang dibuatdi hadapan H. Zawir Simon, NotarisPPAT di Jakarta;Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)tanggal 14 Agustus 2000 yang dibuat dan ditandatangani olehDrs.

Sinung Rahardjo berdasarkanSK Kakanwil BPN DKI Jakarta No. 1.711.2/407/0904/HP/1989 tanggal 651989 ;Bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 773 GS 2566 yang nota bene atas namaIr.

Gunung Sahari X No. 53E,RT.002/RW.003, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar,Jakarta Pusat, yang mana surat pernyataan tersebut telah tercatat dalamBuku Register Kecamatan Sawah Besar Nomor 79/1711. tertanggal 3 Juni2013 dan tercatat juga dalam Buku Register Kelurahan Gunung Sahari UtaraNomor 29/1.711.2 tertanggal 13 Mei 2013 yang diketahui juga oleh Ketua RT002 dan Ketua RW 003 Kelurahan Gunung Sahari Utara, Jakarta Pusat.Bahwa berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh Penggugat, Tergugat

No.281/ Pdt/2017/PT.DKIPusat, yang mana surat pernyataan tersebut telah tercatat dalam BukuRegister Kecamatan sawah Besar Nomor:79/1.711, tertanggal 3 Juni2013 dan tercatat juga dalam Buku Register Kelurahan Gunung Sahariutara Nomor 29 Nomor 29/1.711.2 tertanggal 13 Mei 2013 yang diketahuijuga oleh Ketua RT.002 dan Ketua RW.003 Kelurahan Gunung SahariUtara Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat atas objek sengketa tanpaizin dari Penggugat Rekonvensi adalah serangkaian perbuatan melawanhukum yang dilakukan

kepemilikan bangunanterlebin dahulu adalah Penggugat Rekonvensi tertanggal 3 Mei 1987bangunan objek sengketa yang diperoleh dari peninggalan almarhumOrang Tua (ayah) yang bernama SUGIONO SUDJA alias YONG WIESAK dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak/keturunan yaitu : SHANTYSARI SUDJA, ERNEST SORAYA SUDJA, HANDY PRANA SUDJA,FEBYANA SARI SUDJA, ERWIN PRANA SUDJA, SETASARI SUDJAdan MARTIN PRANA SUDJA yang dimana atas objek sengketa tersebuttelah dicatat dalam Buku Register Kecamatan Sawah Besar denganNomor; 32/1.711.2

. , Kelurahan Malaka (kini Kel Roa Malaka),Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.TERDAPAT CATATAN : Berdasarkan Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan KotaJakarta Barat tanggal 15042003 No. 1.711.2/555/0903/04/516/HGB/2003 hak atas tanah ini diperpanjang masaberlakunya selama 20 tahun, sehingga akan berakhir haknyapada tanggal 20 Juli 2024 Tidak berlaku lagi karena Penggantian Buku dan Sertipikatdengan Blanko Baru.. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1452/Roa Malaka (dahuluKel.

Beradasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor PertanahanKota jakarta Barat tanggal 15042003 No.1.711.2/554/093/04/515/HGB/2003 Hak Guna Bangunan ini diperpanjangmasa berlakunya selama 20 Tahun sehingga akan berakhirhaknya pada tanggal 25092023 dengan uang pesaukansebesar Rp. 102.000, Sertipikat/Buku Tanah tidak berlaku lagi karena penggantiansertipikat/Buku Tanah.3.1.6. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1347/Roa Malaka (dahuluKel.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KotaJakarta Barat No. 1.711.2/555/0903/04/516/HGB/2003 tentangPerpanjangan Hak guna Bangunan No. 1452/Malaka (SsekarangRoa Malaka) atas nama Achmad Affandi (Auw Ban Som) atastanah seluas 45 M2 terletak di Gang Tengkong No. 6, KelurahanMalaka (Sekarang Kelurahan Roa Malaka), Kecamatan Tamora,Kota Jakarta Barat.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KotaJakarta Barat No. 1.711.2/554/0903/04/515/HGB/2003 tentangHal.24 dari 37 Hal. Put.No.263/Pdt/2021/PT.DKI.Perpanjangan Hak guna Bangunan No. 1347/Roa Malaka atasnama Achmad Affandi (Auw Ban Som) atas tanah seluas 40 M2terletak di Gang Tengkong No. 7, Kelurahan Malaka (SekarangKelurahan Roa Malaka), Kecamatan Tamora, Kota Jakarta Barat..

., tanggal 5112003 No.42/Tanah Abang/2003 danSurat Kepala Kantor Wilayah BPN Jakarta Pusat Tanggal1612004 No. 1.711.2/12/ 09.01/P/2004; 2. Bahwa hak atas sertipikat Penggugat sebagai manatersebut dalam angka 1 diatas sampai saat ini Penggugattidak pernah menjual/mengalihkan atau semacam apapunnamanya.

Surat Keputusan dari Kepala Kantor Wilayah BadanPertahanan Nasional Propinsi DKI Jakarta tanggal16 Januari 2004 No. 1.711.2/12/09.01/P/2004;1.6. Peralihan Hak atas bidang tanah sertipikat hakpakai no.125/Kebon Kacang a/n MUHAMVAD AZzIS1.7. Tanda terima Surat surat asli yang tersebutdalam angka 1.11.6 diatas, berdasarkan tandapenerimaan dari Kantor Notaris/PPAT Drs.

No.125 / Kebon Kacang kepada keadaan semula yaituberupa Sertipikat Hak Pakai No.125 / Kebon Kacang atasbidang tanah terletak di Jalan Kebon Kacang Raya RIT.001/08, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang,Jakarta Pusat, Surat Ukur tanggal 13122001 No.56/2001 lIuas 465 M2 atas nama MUHAMMAD AZIZ WELLANG(Penggugat) berdasarkan Akta Jual Beli No. 42/TanahAbang/2003 dibuat oleh Surjadi, S.H., PPAT di JakartaPusat dan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi DKIJakarta tanggal 16 Januari 2004 No.1.711.2

Lukman HakimKartasasmita Nomor 1.711.2/3971/0903/02/2868/HGB/2004 tanggal 22November 2004 tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas nama SuzyNatarahardja atas tanah seluas 326 m2 yang terletak di jalan Tanjung DurenUtara IV A Blok N Persil No. 424 425 Phase VII Kelurahan Tanjung Duren UtaraKecamatan Grogol Petamburan Kotamadya Jakarta Barat :Dan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat Ir.Lukman Hakim Kartasasmita Nomor 1.711.2/3972/0903/02/3869/HGB/2004Hal. 4 dari 29 hal. Put.

Lukman HakimKartasasmita Nomor : 1.711.2/3971/0903/02/2868/HGB/2004 tanggal 22November 2004 tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas nama SuzyNatarahardja atas tanah seluas 326 m2 yang terletak di Jalan Tanjung DurenUtara IV A Blok N Persil No 424 425 Phase VII Kelurahan Tanjung Duren UtaraKecamatan Grogol Petamburan Kotamadya Jakarta Barat :Dan keputusan kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat Ir.Lukman Hakim Kartasasmita Nomor : 1.711.2/3972/0903/02/3869/HGB/2004tanggal 22 November 2004

/03 tertanggal 4 Juni2003 yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Tata Kota KotamadyaJakarta Barat, hasil pengukuran seluas 249 m2 (dua ratus empat puluhsembilan meter persegi) Kemudian direvisi dengan Surat KetetapanRencana Kota No. 213/GSB/JB/TS/XII/03 tertanggal 19 Desember 2003yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Tata Kota Kotamadya JakartaBarat, hasil pengukuran seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) ; f Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barattanggal 2572003 No.1.711.2

M2 (empat puluh sembilan meterpersegi) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakartan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 9236/IMB/2008 tanggal 15Agustus 2008 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Jalan Keadilan No.185 A, Rt. 011, Rw. 005, Kelurahan Glodok, Kecamatan Tamansari,Jakarta Barat yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Penataan danPengawasan Bangunan Kota Administrasi Jakarta Barat> 3 Bahwa dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barattanggal 2572003 No. 1.711.2

Dengan demikian KepalaKantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat telah mengingkari sendiri pernyataannya ;Bahwa dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya JakartaBarat tanggal 2572003 No. 1.711.2/1268/0903/1184/HGB/2003 TentangPemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama Doktorandus Podo Wibowo WisnuHandojo atas tanah seluas 128 M2 terletak Di Jalan Keadilan RT. 011, RW. 05 No.185A, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Kotamadya Jakarta Barat,telah secara jelas menyatakan bahwa bidang

No. 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1973 : Meskipun jual beli tanahsengketa dilakukan menurut prosedur perundang undangan Agraria, jual belitersebut harus dinyatakan batal karena didahului dan disertai halhal yang tidakwajar atau itikaditikad yang tidak jujur (pembeli mengetahui bahwa tanah sudahdijual kepada orang lain). ; c Azas Tertib Penyelenggaran Negara, karena dalam Surat KeputusanKepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal2572003 No. 1.711.2/1268/0903/1184/HGB/2003 Tentang

Gazali, SH, mengalihkan tanah dan rumah di Jalan Keadilan No.185Akepada Penggugat (bukti P4) ; e Bahwa, Penggugat mengajukan permohonan Hak Atas Tanah Negara di JalanKeadilan No. 185A, dengan menyertakan alat bukti Akta Jual Beli No.16 danSPPT PBB NOP.010.0181 serta Rekomendasi Permohonan dari LurahGlodok No.46/1.711, tanggal 6 Nopember 2002 yang diketahui Camat TamanSari, tanggal 8 Nopember 2002 No.194/1.711/XI/02 (bukti P5) ;e Bahwa, Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat mengeluarkan suratNo.1.711.2

Bahwa atas pengumuman pada huruf b diatas terdapat keberatan dariPenggugat dan atas keberatan a quo telah ada surat dari Tergugat V tanggal1041992 Nomor 1.711.2/2086/S/1992 yang isinya : Bahwaatas dasar surat sanggahan,dimana telah mengundang :Pertama :tanggal 5 September 1988 dengan Surat Undangan tanggal 3081988 No.1.711.2/1212/Agr/S/1988;Kedua : tanggal 10 Desember 1988, dengan Surat Undangan tanggal 8121988 No.1.711.2/1740/Agr/S/1 988;Ketiga : tanggal 28 Januari 1989, dengan Surat Undangan tanggal

Ny.Siti Aisyah ;Bukti Surat Sanggahan Penggugat ke BPN RI Jakarta Selatanyang ketiga kalinya setelah surat yang pertama dan yang keduatidak ditanggapi juga oleh pihak BPN RI Jakarta Selatan;Sanggahan Surat Pengumuman No.1.711.2/1086/s/1992tanggal 1 April 1992 dari Kantor Pertanahan Jakarta Selatan;Buku Tanah Hak Milik No.604 Propinsi Daerah Khusus IlbukotaJakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu,Kelurahan Pejaten Barat ;Bukti Warkah BPN Jak.Sel., yang telah dilegalisir BPN Jak.Sel.yang

KanwilBPN.DKI.Jakarta tgl. 681992 no. 1.711.2/1689/0904/360/B/1992.dan sertifkat HGB No.527/Setiabudi pada tanggal 23 October 1992berdasarkan Surat Keputusan KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL tgl. 2691992 No.902/HGB/BPN/92.Konform dengan pasal 32 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Dalam hal atas suatu bidangtanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukumyang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyatamenguasainya, maka pihak

AKAR RESTUINDONESIA, berkedudukan di Jakarta ;Sertipikat Hak Guna Bangunan No.524/Setiabudi semula tercatat atasnama GABUNGAN KOPERASI BATIK INDONESIA, disingkatGKBI, berkedudukan di Jakarta seluas 707 M2, sebagaimana diuraikandalam Gambar Situasi tanggal 15 Mei 1992 No.513/1992, terbitberdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKIJakarta tanggal 6 Agustus 1992 No.1.711.2/1689/0904/360/B/1992,terletak di Jalan Karet Karya Rt.007/07, Kelurahan Setiabudi,Ketjamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta

(suratsurat bukti perolehantanah) maupun data fisik (Surat Ukur : Letak, luas dan batasbatastanah) ;Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap data fisik ataupun datayuridis oleh TURUT TERGUGAT, berkas permohonanberkaitandengan tanah a quo diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.521/Setiabudi yang berasal dari pemisahan Hak Guna Bangunan No.484/Setiabudi, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.524/Setiabudiberdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakartatanggal 6 Agustus 1992 No.1.711.2

Menteri Dalam Negeri No.SK.658/HGB/DA/86tanggal 25 Nopember 1986 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas NamaGABUNGAN KOPERASI BATIK INDONESIA Disingkat G.K.B.I,Berkedudukan di Jakarta.6 Bukti TT6 : Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.902/HGB/BPN/92 tanggal 26 September 1992 tentang Pemberian Hak GunaBangunan Atas Nama GABUNGAN KOPERASI BATIK INDONESIADisingkat G.K.B.I, Jakarta.7 Bukti TT7 : Kutipan/Salinan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional DKI Jakarta No.1.711.2

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI JakartaNo.1.711.2/1689/0904/360/b/92 tanggal 19 Agustus 1992 tentang Pemberian Hak GunaHal 43 dari 49 Hal Putusan No. 238/Pdt.G/2013/PN.Jkt.SelBangunan Atas Nama GABUNGAN KOPERASI BATIK INDONESIA DisingkatG.K.B.I, Berkedudukan di Jakarta ;Menimbang, bahwa bukti TT 8 Surat Kuasa No.015/G/VIHI1985 tanggal 3Agustus 1985 dari H. BADRUDDIN dan H. IMRON AFDHOL selaku PengurusKoperasi Pusat GKBI memberikan kuasa kepada A.

Kompetensi Absolut;Bahwa yang menjadi obyek Perkara dalam perkara aquo adalah SertipikatHak Pakai No.8/Cilangkap Atas Nama Pemerintah DKI Jakarta, Surat UkurHalaman 27 dari 70 halaman, Putusan Nomor: 51/G/2017/PTUNJKTNo.01/1998 tanggal 6 Januari 1998 seluas 9.447 M2, terletak di JalanAssyafiah Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, terbitasal pemberian hak sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPNDKI Jakarta No.1.711.2/1107/0905/31/P/1998 tanggal 12 Agustus 1998 dariTanah

, terletak di Jalan AssyafiahKelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, terbitberdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI JakartaNo.1.711.2/1107/0905/31/P/1998 tanggal 12 Agustus 1998, berasal dariTanah Bekas Milik Adat C. No.23 (seb) Persil 13 D. Atas Nama Namin binDjisan, C. No.5941 (seb) Persil 138 D. Atas Nama Suhadi Thamyid, C.No.5940 Persil 13 D. Atas Nama Moh Rifat Tadjoedin, SH., yangselanjutnya dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:a.

Bahwa dalil Penggugat halaman 8 dan 9 angka 15 sampai dengan 18 yangmenyatakan Keputusan Tata Usaha Negara (obyek Perkara) merugikanPenggugat adalah tidak benar karena obyek Perkara yaitu Sertipikat HakPakai No.8/Cilangkap Atas Nama Pemerintah DKI Jakarta, Surat UkurNo.01/1998 tanggal 6 Januari 1998 seluas 9.447 M2, terletak di JalanAssyafiah Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, terbittanggal 10 Desember 1998 berdasarkan Surat Keputusan Kepala KantorWilayah BPN DKI Jakarta No.1.711.2

tidakmemiliki watak melahirkan akibat hukum definitive;Pertama, kelompok keputusan yang memang belum menimbulkan suatuakibat hukum;Kedua, keputusankeputusan yang tidak dapat dikatakan sebagaikeputusan yang berdiri sendiri, seperti surat peringatan akan dilakukannyatindakan penertiban;Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat tidak berdiri sendirikarena terkait dengan surat keputusan lainnya yang mendahului yaitu SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta tanggal 12 Agustus1998, Nomor 1.711.2

Hadi Soeseto (fotokopidari fotokopi);Halaman 48 dari 70 halaman, Putusan Nomor: 51/G/2017/PTUNJKTKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalDaerah Khusus lbukota Jakarta Nomor: 1.711.2/1107/0905/P/1998,tanggal 12 Agustus 1998, Tentang Pemberian Hak Pakai KepadaPakai Kepada Pemerintah DKI Jakarta Di Jakarta (fotokopi sesuaidengan aslinya);Surat Gubernur Kepala Daerah Khusus loukota Jakarta JakartaNomor: 1732/1.711.5, tanggal 23 Juni 1995, Perihal: PermohonanPersetujuan Prinsip Pertukaran

Desember 1997,yang dikeluarkan oleh Tergugat IV in casu Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Daerah Khusus lbukota Jakarta (bukti P20);Bahwa kembali dengan mengabaikan cacat hukumnya dasar daripembuatan Akta Jual Beli Nomor 245/Gambir/1990 tanggal 3September 1990 dan Akta Hibah Nomor 60 tanggal 26 Agustus1996, Tergugat IV in casu Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengabulkan begitu sajapermohonan Tergugat III a quo dan menerbitkan Surat Keputusan24.25;nya Nomor 1.711.2

/1395/0901/1175/B/1997 tanggal 30 Desember1997 yang disusul kemudian dengan Tergugat IV in casu KantorPertanahan Nasional Jakarta Pusat menerbitkan Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 2286/Petojo Selatan atas nama TergugatIll pada tanggal 18 Desember 1998 yang batasbatasnyadidasarkan pada Surat Ukur Nomor 696/1997 tanggal 15 Juli 1997(bukti P21, P22 dan vide P20);Bahwa karena penerbitan Surat Keputusan Nomor 1.711.2/1395/0901/1175/B/1997 tanggal 30 Desember 1997 dan Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor

2286/Petojo Selatan atas nama TergugatIll oleh Tergugat IV tidak memiliki dasar hukum yang sah untuk itu,maka Surat Keputusan Nomor 1.711.2/1395/0901/1175/B/1997tanggal 30 Desember 1997 dan Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 2286/Petojo Selatan atas nama Tergugat Ill yang diterbitkan oleh Tergugat IV adalah batal demi hukum (van rechtswegenietig) pula;Bahwa tindakantindakan Tergugat I, II dan Ill sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum yangsangat merugikan para Penggugat