Penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan sebesar 15%(lima belas persen) sebagaimana menurut UndangUndang RI Nomor13/2003 Pasal 156 ayat 4 butir c, yaitu: 15% x (Rp277,600,000,00 +Rp13,880,000,00 + Rp5,552,000,00 = Rp44,554,800,00 (empat puluhempat juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus ribu rupiah);19.6.

AGUS NUGROHO selaku pihak pembeli.19.6 (enam) lembar kwitansi bukti pembayaran uang muka dengan total Rp.90.000.000, (Sembilan puluh juta rupiah).20.2 (dua) lembar kwitansi pembayaran pengurusan sertifikat dan tambahanuang muka pembelian tanah dan bangunan.21.16 (enam belas) slip bukti pembayaran angsuran ke CV.

Nanang Sukri bin Ambrin;19.6. Djuraidah binti Ambrin;19.7. Djubaidah binti Ambrin;19.8. Hamzah bin Ambrin;20. Bahwa setelah Arbayah meninggal dunia, maka obyeksengketa dengan SHM No. 825 tahun 1997 Atas nama Arbayah telahdikuasai sepenuhnya oleh anak anak dari almarhumah Arbayah;21. Bahwa melihat kenyataan tersebut, maka pada tanggal 13 Juli2005 anak nomor 6 dari M. Kadrie Oetja yang bernama H. Aspul Anwarbin M.

Jimmy dan Anik;b. 1/2 (seperdua) bagian dari harta obyek sengketa Ill (tiga), berupa tanahkering tercantum dalam buku C Desa No. 733 persil No. 19.6 kelas D.II luas3200 M yang terletak di Desa Tegalsari Kecamatan Kepanjen KabupatenMalang dengan batasbatas :Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 426 K/AG/2008Sebelah Utara : Tanahnya Ramin dan Sapani/Mariadi;Sebelah Timur : Tanahnya B. Rumani; Sebelah Selatan : Tanahnya P. Matsari; Sebelah Barat : Tanahnya H.

SusTPK/2017/PT JAP Clearing 00,0 349,28 0,000 0 571.6Areal 0 0Bendungdan JalurTakangBetonGalian MP 19.6 65.312,50 1.286.3 800,0 65.312, 52.250Tanah dan 96,0 95.000, 00 50 .000,0Normalisasi 0 00 0KedalamanBendungTimbunan M 3.20 32.725,00 104.72 32.725, tanah/perata 0,00 0.000,0 00an dan 0pemadatan(dari luar)Timbunan MP 425, 32.725,00 13.908. 32.725, tanah/perata 00 125,00 00an danpemadatan(bekasgalian)1.502.3 32.68614.474, 571.6,8 0PEKERJAANJALANINSPEKSIGalian Untuk MP 6.50 80.079,98 559.51 4.509,

SusTPK/2017/PT JAP Mobilisasi LS 1,00 50.000 50.000. 1,00 50.000 50.000.dan .000,0 000,00 .000,0 000,00Demobilisasi 0 0PeralatanListrik Kerja LS 1,00 10.500 10.500. 1,00 10.500 10.500..000,0 000,00 .000,0 000,000 0Penyiapan LS 1,00 31.500 31.500. 31.500 Gambar .000,0 000,00 .000,0Kerja & As 0 0Built Drawing155.37 83.873.3.718,3 718,300PEMATANGAN TANAHLand M 10.0 9.729, 97.291. 10.0 8.043, 80.436.Clearing 00,0 13 349,28 00,0 00 571.60Areal 0 00Bendung danJalur TakangBetonGalian Tanah MP 19.6 65.312

Oleh karena itu sudah sepatutnyaMahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan Permen 25/2018bertentangan dengan UU 3/2014 dan UU 20/2014 dan batal demihukum.19.6 Bahwa selanjutnya, mengingat pelaku usaha harus tetap tundukkepada Permen 53/2018 dikarenakan Permen 53/2018 masih tetapberlaku, quod non pelaku usaha juga diwajibkan untukmelaksanakan standarisasi mutu pelumas sesuai dengan Permen25/2018, pelaksanaan standarisasi mutu pelumas tersebut jelasmenyebabkan kerugian bagi pelaku usaha dan konsumen

Indonesia.Pemohon mendalilkan dalam angka 19.2 halaman 12, pengaturanstandarisasi pelumas dengan menggunakan sistem NPT dalamPermen 53/2006 pada faktanya serupa dengan pengaturanstandarisasi mutu pelumas dalam permen 25/2018 yaitu untukmenentukan suatu standar mutu pelumas yang beredar diIndonesia.Pemohon mendalilkan dalam angka 19.5 halaman 13, dengandiberlakukannya Permen 25/2018 maka hal ini akan menyebabkanketidakpastian hukum bagi pelaku usaha pelumas di Indonesia.Pemohon mendalilkan dalam angka 19.6

Putusan Nomor 22 P/HUM/2019Rp. 7.092.000, (tujuh juta sembilan puluh dua ribu rupiah).Dengan demikian dalil Pemohon dalam angka 19.6 dan 19.7halaman 13 Permohonan Hak Uji Materiilnya yang menyatakanbahwa biaya pengujian untuk setiap 1 produk atau stock keepingunit (SKU) diperlukan biaya antara Rp. 80 juta hingga Rp. 400 jutaadalah DALIL yang TIDAK BERDASAR.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, telah jelas dan nyatabahwa Pemohon dalam menyusun Permohonan Hak Uji Materiil inididasarkan pada dalildalil

Ukas bin Dahuri;19.6. Uduk bin Dahuri;19.7. Atin binti Dahuri;20.Bahwa hari Jumat 06021976 Dahuri bin Alnasan meninggal duniaberdasarkan Surat Keterangan Kematian No : 474.3/17/ Skrt. yangdikeluarkan oleh Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, KabupatenBandung tanggal 8 Februari 2019.21.Bahwa dengan dengan meninggalnya Dahuri bin Alnasan meninggalkan 8(delapan) ahli waris :21.1. Darsih binti Manasik;21.2. Eci binti Dahuri;21.3. Mirah binti Dahuri;21.4. Karmi binti Dahuri;21.5.

BangsaBangsa mengenai Perubahan Iklim;19.4 UU No. 21 Tahun 2004 Tentang Protokol Cartegena TentangKeamanan Hayati Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati;19.5 UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yangmengamanatkan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) menjadi kawasanyang dilindungi dan pemanfaatannya mengacu pada aturanaturan yangditentukan berdasarkan Pasal 150 dan Pasal 147 tentang PedomanPada PrinsipPrinsip Pembangunan Berkelanjutan, Pelestarian FungsiLingkungan Hidup, Kemanfaatan dan Keadilan;19.6

Kokoy Rokayah binti Abduigani
19.6. Dadang Suhana bin Abdulgani
20.7. Hj. Emy Suhaemy binti Abdulgani
21.8. Yuyum Ningrum binti Abdulgani
22.9. Hj. Mamah Salamah binti Abdulgani
23.10. Yanne Arumyati binti Abdulgani
24.11. Hj. Asmara Hasan binti Hasan
25.25. Susilowati Binti Ahmad Safei

Hendi Hendian bin Abdul Gani ( anak kandung lakilaki )19.6. Kokoy Rokayah binti Abdul Gani ( anak kandung perempuan )19.7. Dadang Suhana bin Abdul Gani ( anak kandung lakilaki )19.8. Hj. Emy Suhaemy binti Abdul Gani ( anak kandung perempuan19.9. Yuyum Yuningsih binti Abdul Gani ( anak kandung perempuan19.10. Mamah Salamah binti Abdul Gani ( anak kandung perempuan )19.11. Y.

Hasmawati binti Hamid (anak perempuan kandung) memperoleh 1/5dari 2/3 x 27,34375625 meter persegi = 4,1015634375 meterperseg;19.6. Asti binti Hamid (anak perempuan kandung) memperoleh 1/5 dari 2/3X 27,34375625 meter persegi = 4,1015634375 meter persegi;20. Menetapkan harta warisan Aminullah bin Batjo Mappa adalah tanah seluas48,6111222222 meter persegi;21. Menetapkan ahli waris pengganti Aminullah bin Batjo Mappa besertabagiannya masingmasing adalah:21.1.

Mursidi bin Muryitno;19.6. Dewi binti Muryitno;20.Menetapkan masingmasing ahli waris pengganti dari Alm. Muryitno binWakimin alias Sastro Suwarno memperoleh bagian menurut hukum Islam;21.Menetapkan ahli waris pengganti dari Alm.Martinah bin Wakimin aliasSastro Suwarno (Istri dari Alm. Benowo) adalah:21.1. Idee Harsono bin Benowo;21.2. Guntur Widiyanto bin Benowo;21.3. Retno Hastuti binti Benowo;21.4. Retno Sugesti binti Benowo;21.5. Indah Pratiwi binti Benowo;21.6.

sangatbesar bagi Bapak To'ib P Soetarmi maupun keluarga dan ahli warisnyaadalah Perbuatan Melawan Hukum ;19.Bahwa tindakan Penggugat (Sastro Widjojo) mempergunakan suratsuratyaitu :19.1 Pembebasan/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 8021984 denganlegalisasi Nomor 94/1984, 8021984 ;19.2 Surat Kuasa Nomor 76 tanggal 8021984 ;19.3 Surat Pernyataan Nomor 77 tanggal 8021984 ;19.4 Pembebasan/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 9021984 denganlegalisasi Nomor 94/1984, 90284 ;19.5 Surat Kuasa Nomor 90 tanggal 9021984 ;19.6

MM (isteri tergugat) yangterletak di Kelurahan Kalianda Kabupaten Lampungselatan.19.6. Sebidang tanah seluas 1002 M2 dengan sertipikat No. 571atas Nama Dra Muliasari. MM (isteri tergugat) dan Ir.Masdulhag (tergugat) yang terletak di Kelurahan Kalianda Kabupten Lampung selatan.19.7. Sebidang tanah seluas 15000 M2 dengan Akta Jual Beli No.008 /KeC/PeC/2008 atas nama Dra Mullasari.MM (lIsterltergugat) dan Ir.

Aisyah yang sekarang tercatat atas nama Tergugat II Intervensi Nomor 9006 yang diambil padatanggal 10 Agustus 2012 adalah:N : 0026 25,2:E: 10119' 19.6:Faktanya, tanah milik Penggugat dan tanah milik Tergugat II Intervensi tidak tumpang tindih di mana perbedaan titik Koordinat GPS untuk 1detik adalah 30 meter di Bumi perbedaan titik koordinat yang ada adalah0,5 detik jadi berbeda sekitar 15 meter posisi tanah Penggugat dengantanah Tergugat II Intervensi;Halaman 19 dari 56 halaman.

Aisyah yang sekarang tercatat atas nama Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat Il Intervensi Nomor 9006 yang diambil pada tanggal 10Agustus 2012 adalah:N : 0026 25,2:E: 10119' 19.6; Halaman 41 dari 56 halaman.

Menyatakan, bahwa perkebunanperkebunan yang terletak di DusunPengajaran, Desa Galengdowo, Kecamatan Wonosalam, KabupatenJombang seperti tersebut dalam point angka 19.1, 19,2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6 dan 19.7 di atas adalah sah menurut hukum sebagai hak untuk jaminanhidup para Penggugat (25 dua lima orang) ;5. Menyatakan, tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku SHM atas nama: Ny. Sutinah, SHM No. 10 luas + 12.500 m?

Asli Surat Penolakan pernikahan Nomor KK.19.6/14/PW.01/264/2014 tanggal08 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Lambu,Kabupaten Bima, yang bermeterai cukup lalu oleh ketua majelis diberi kodeP41,2. Fotokopi Akta Kelahiran An: Gufran dengan Nomor 5206LT161220140001,tanggal 16 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dina Kependudukandan Pencatatan Sipil, bermeterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinyadan ternyata cocok, lalu oleh ketua majelis diberi kode P2.3.

Ahmad Sambas bin Utja, (anak kandung lakilaki);19.6. Siti Komalasari binti Utja, (anak kandung perempuan);19.7. Ahmad Jarkasih bin Utja, (anak kandung lakilaki);19.8.

Rahini binti Amag Kunin (Turut Tergugat 22) anak perempuan;19.6. Nur binti Amag Kunin (Turut Tergugat 23) anak perempuan;Menetapkan Amaq Kasih bin Amaq Nunsasih telah meninggal padatahun 2014:Menetapkan ahli waris almarhum Amaq Kasih bin Amaq Nunsasihadalah21.1. Tisah binti Amaq Kasih (Turut Tergugat 1) anak perempuan;21.2. Cantre alias Amaq Her bin Amag Kasih (Tergugat 1) anak lakilaki;21.3. Inaq Suhir binti Amag Kasih (Tergugat 2) anak perempuan;21.4.

Luasnya 2916 M7, Diterbitkan Tanggal20 April 1990 atas nama Tresna Hidayat berdasarkan Akta JualBeli Nomor 43/JT/1989 tanggal 6 Oktober 1989;Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dengan tegas dalilgugatan Penggugat halaman 12 angka 19.1 s.d. angka 19.6.karena hal ini sangat bertentangan dengan Akta PernyataanTanggal 11 Agustus 2008, Nomor 04 yang dibuat oleh AristiawanDwi Putranto, S.H., M.Kn.

Tresna Hidayat membeli dari Hery Supriyatnaberdasarkan Akta Perjanjian Untuk Melakukan Jual Beli Nomor168 tanggal 18 Oktober 1989 dan Sertipikat Hak Milik No.59/Ujung Menteng, Surat Ukur Tgl. 23 Januari 1990, No. 85/1990.Luasnya 2916 M, Diterbitkan Tanggal 20 April 1990 atas namaTresna Hidayat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 43/JT/1989tanggal 6 Oktober 1989;Bahwa menurut Tergugat II Intervensi menyatakan langkah yangdilakukan Tergugat sudah benar sesuai dalil gugatan Penggugathalaman 13 angka 19.6

Luasnya 2916 M7, Diterbitkan Tanggal20 April 1990 atas nama Tresna Hidayat berdasarkan Akta JualBeli Nomor 43/JT/1989 tanggal 6 Oktober 1989;13.Bahwa Tergugat II Intervensi 2 membantah dengan tegas dalilgugatan Penggugat halaman 12 angka 19.1 s.d. angka 19.6.karena hal ini sangat bertentangan dengan Akta PernyataanTanggal 11 Agustus 2008, Nomor 04 yang dibuat oleh AristiawanDwi Putranto, S.H., M.Kn.

Tresna Hidayat membeli dari Hery Supriyatnaberdasarkan Akta Perjanjian Untuk Melakukan Jual Beli Nomor168 tanggal 18 Oktober 1989 dan Sertipikat Hak Milik No.59/Ujung Menteng, Surat Ukur Tgl. 23 Januari 1990, No. 85/1990.Luasnya 2916 M, Diterbitkan Tanggal 20 April 1990 atas namaTresna Hidayat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 43/JT/1989tanggal 6 Oktober 1989;16.Bahwa menurut Tergugat II Intervensi 2 menyatakan langkah yangdilakukan Tergugat sudah benar sesuai dalil gugatan Penggugathalaman 13 angka 19.6

Salinan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja BadanPemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan DesaKabupaten Sekadau Nomor : 19.6 Tahun 2013, tentang PerubahanPenetapan Pejabat Satuan Kerja (SATKER) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) Pada SatuanKerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan PemerintahDesa Kabupaten Sekadau Nomor : 13 T.A. 2013 (Fotocopy);8.

Kerja BadanPemberdayaan Masyarakat , Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan DesaKabupaten Sekadau Nomor : 13 Tahun 2013, tentang Penetapan PejabatSatuan Kerja (SATKER) Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri Perdesaan (PNPM MP) pada satuan Kerja Badan PemberdayaanMasyarakat , Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Desa KabupatenSekadau T.A. 2013 (Fotocopy);Salinan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja BadanPemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan DesaKabupaten Sekadau Nomor : 19.6

Kerja BadanPemberdayaan Masyarakat , Kesatuan Bangsa dan PemerintahanDesa Kabupaten Sekadau Nomor : 13 Tahun 2013, tentangPenetapan Pejabat Satuan Kerja (SATKER) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) padasatuan Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat , Kesatuan Bangsadan Pemerintahan Desa Kabupaten Sekadau T.A. 2013 (Fotocopy);Salinan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja BadanPemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan PemerintahanDesa Kabupaten Sekadau Nomor : 19.6