Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anakPemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan KotaUtara, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan suratpenolakan nomor Kk. 30.01/Pw.01/196/2014 tanggal 16April 2014, denganalasan anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;7.

dalildalil tentang pokokpermohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :e Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7571LT300520140047yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kota Gorontalobertanggal Tiga Puluh Mei Tahundua ribu empat belas, bukti surat tersebut setelah dicocokkan denganaslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup (bukti P.1);e Fotokopi surat penolakan Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanKota Utara, Kota Gorontalo Nomor Kk. 30.01

Bahwa Setelah berlakunya UndangUndang Nomor 3 Tahun2020 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan batubara, Direktur Jendral mineraldan Batubara mengirimkan Surat Edaran kepada Seluruh Gubernur diIndonesia sebagaimana Surat Nomor: 809/30.01/DJB/2020 tanggal 9Juli 2020, surat Edaran tersebut sebagai bentuk klarifikasi atas suratedaran No: 742/30.01/DJB/2020 tanggal 18 Juni 2020 mengenaiPenerbitan Perizinan dibidang Pertambangan, Sebagaimana angka 2Surat

Bukti P24 : Surat Direktorat Jenderal Mineral dan BatubaraKementerian ESDM Nomor: 809/30.01/DJB/2020Perihal: Penerbitan Perizinan di Bidang PertambanganMineral dan Batubara tanggal 9 juli 2020;31. Bukti P25 : Lembar disposisi Nomor: 1085 tanggal 1 Juli 2020;32.. Bukti P26 : Surat Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah KabupatenMorowali Nomor: 660.1/17.A/KLH/II/2014 Perihal:Rekomendasi UKLUPL Kegiatan Pertambangan BijiNikel di Desa Maralee dan Mondowe Kec.

ketentuanketentuantersebut di atas, maka secara yuridis telah terjadi perubahan kewenanganHalaman 35 dari 44 halaman, Putusan Nomor: 29/P/FP/2020/PTUN.PLperizinan berusaha, knususnya kewenangan pemberian Izin Usaha Pertambangan, dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Pusat;Menimbang, bahwa guna menindaklanjuti perubahan regulasi di bidang pertambangan mineral dan batubara tersebut, maka melalui Surat Plt.Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Atas Nama Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 742/30.01

Menimbang, bahwa guna menindaklanjuti perubahan regulasi dibidang pertambangan mineral dan batubara, maka melalui Surat Pit.Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Atas Nama Menteri Energi DanSumber Daya Mineral Nomor: 742/30.01/DJB/2020 tanggal 18 Juni 2020,Hal: Penundaan Penerbitan Perizinan Baru Di Bidang PertambanganMineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alammemberikan pedoman yang pokoknya mengatur bahwa, Gubernur masihmemiliki Kewenangan untuk menerbitkan perizinan berupa PeningkatanIUP

KONPENSIMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal24 September 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan AgamaGorontalo dengan register, Nomor 793/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, tanggal 9 Oktober2018, telah mengemukakan halhal sebagai berikut:1sBahwa Pemohon dan Termohon adalah suami/isteri yang telahmelangsungkan pernikahan pada hari/tanggal Kamis, 07 Maret 1996 M dandicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanKota Utara sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah NomorKk.30.01

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.30.01/PW.01/100/207tanggal 21 Juni 2007;Putusan Nomor 793/Pdt.G/2018/PA Gtlo halaman 4 dari 142.

Bahwa Setelah berlakunya UndangUndang Nomor 3 Tahun2020 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan batubara, Direktur Jendral mineraldan Batubara mengirimkan Surat Edaran kepada Seluruh Gubernur diIndonesia sebagaimana Surat Nomor: 809/30.01/DJB/2020 tanggal 9Juli 2020, surat Edaran tersebut sebagai bentuk klarifikasi atas suratedaran No: 742/30.01/DJB/2020 tanggal 18 Juni 2020 mengenaiPenerbitan Perizinan dibidang Pertambangan, Sebagaimana angka 2Surat

Bukti P23 : Surat Direktorat Jenderal Mineral dan BatubaraKementerian ESDM Nomor: 809/30.01/DJB/2020Perihal: Penerbitan Perizinan di Bidang PertambanganMineral dan Batubara tanggal 9 Juli 2020;27. Bukti P24 : Surat Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah KabupatenMorowali Nomor: 660.1/10/KLH/I/2014 Perihal:Rekomendasi UKLUPL Kegiatan Penambangan BijiNikel Di Desa Korololama Kec. Petasia Kab. Morowallitanggal 23 Januari 2014;28.

Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Atas Nama Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 742/30.01/DJB/2020 tanggal 18 JunHalaman 34 dari 43 halaman Putusan Nomor: 30/P/FP/2020/PTUN.PL 2020, Hal: Penundaan Penerbitan Perizinan Baru Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam memberikan pedoman yang pada pokoknya mengatur bahwa Gubernur masih memiliki Kewenangan untuk menerbitkan perizinan salah satunya berupaPeningkatan IUP Eksplorasi menjadi UP Operasi

Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Atas Nama MenteriEnergi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 742/30.01/DJB/2020 tanggal 18Juni 2020, Hal: Penundaan Penerbitan Perizinan Baru Di BidangPertambangan Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan SumberDaya Alam memberikan pedoman yang pokoknya mengatur bahwa,Gubernur masih memiliki Kewenangan untuk menerbitkan perizinantermasuk Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksiuntuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal 10 Juni2020

dalildalilgugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatanPenggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatan tersebut, Penggugat telahmengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dariKantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Nomor: Kk.30.01

ditunjuk segala halsebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon padapokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwaPemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan sesuai dengan Duplikat KutipanAkta Nikah Nomor Kk.30.01

Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor SEK10.KP.04.02 TAHUN 2016 tanggal 29 Maret2016;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalildalil gugatannya telahmengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Urusan Agama Nomor Kk.30.01

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor:30.01/338/BKS/V/2020 Perselisihan antara Ahli Waris Hj. Samidah denganAhli Waris Donansyah Thaib yang berkaitan dengan objek Hibah sudahbeberapa kali dilakukan upaya perdamaian di tingkat aparat desa, namuntidak menemukan titik temu.Halaman 14Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.BNA15.

Muslih Abdul Jalil (fotokopidari fotokopi);Surat yang ditujukan kepada Kepala Badan Agraria dan Tata RuangNasional Kabupaten Aceh Tengah tanggal 21 April 2020, PerihalKepemilikan Tanah Hibah (fotokopi Sesuai dengan aslinya);Surat keterangan No. 30.01/388/BKS/V/2020 tanggal 2 Mei2020(fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Hal permohonan pemblokiran sertifikat Nomor: 022/NKA/V/2020, tanggal 15 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);Tanda terima surat Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah ataspermohonan

Donansyah Thaib tanggal 5Januari 2018 dan surat pernyataan tanggal 5 Januari 2018 (fotokopisesuai dengan aslinya);Surat Tanda Terima Setoran dan Surat Pemberitahuan PajakTerhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan An.Hajjah Kalimah Thaib (fotokopi dari fotokopi);Gambar ukur Nomor: 152 tahun 2019 tanggal O05 Januari 2018(fotokopi Sesual dengan aslinya);Surat Keterangan Reje Kampung Blang Kolak 1, Nomor:30.01/1199/X/SK/BKS/2020 tanggal 26 Oktober 2020 (fotokopi sesualdengan aslinya);Surat

segera dinikahkan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telahmengajukan buktibukti surat berupa :1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7503051004970001 tanggal 10Desember 2014 atas nama Riman Umar yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, buktisurat tersebut setelah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai dan telahbermeterai cukup, laludiberi tanda P.1;2 Fotokopi Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan DungingiNomor KK.30.01

penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.800.000,(satu juta delapan ratus ribu rupiah);Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telahmerestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatanatas berlangsngnya pernikahan tersebut;Bahwa, Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anakPemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan KotaUtara, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut,dengan surat penolakan nomor Kk.30.01

Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepadaPemohon agar mengurunkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namunupaya tersebut tidak berhasil, dan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaandilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohonyang isinya tetapdipertahankan Pemohon;Bahwa untuk meneguhkan dalil dalil permohonanPemohontelahmengajukan alat bukti berupa :A.Surat: Fotokopi DuplikatKutipanAktaNikahNomor.B.609/Kua.30.01

pegawai honorer dengan gajiRp.750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;e Bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan mutah sejumlahRp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan nafkah anaksejumlah Rp.750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiapbulan sampai dewasa;Bahwa atas jawaban dalam rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugattelah menyetujuinya;Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalildalil permohonannya telahmengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah NomorKk.30.01

ayat (1)menyebutkan :Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan PerizinanBerusaha dari Pemerintah Pusat Maka berdasarkan Peraturan tersebut di atas yang telah diuraikansangatlah jelas bahwa kewenangan dalam bidang perizinan bukanlagi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi in casu Termohonakan tetapi menjadi domain Pemerintah Pusat.Bahwa akan hal tersebut diatas yang telah di uraikan oleh Termohondibuktikan dengan Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber DayaMineral Republik Indonesia Nomor: 1482/30.01

dalildalil sanggahannya,Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi suratsurat yang telahdiberi tanda T1 sampai dengan T4 bermeterai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya atau fotokopinya sebagai berikut:1.2.3.Bukti T1Bukti T2Bukti T3: Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.021/DESDM/XII/2009 tanggal 29 Desember2009;: Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tanggal 12April 2016;: Surat Direktorat Jenderal Mineral dan BatubaraKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor:1481/30.01

Bukti T4 : Surat Direktorat Jenderal Mineral dan BatubaraKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor:1482/30.01/DJB/2020 tanggal 8 Desember 2020 Hal:Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan SubSektor Mineral dan Batubara;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan saksidan/atau ahli dalam persidangan, walaupun Majelis Hakim telah memberikankesempatan secara patut pada perkara a quo;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini,tercatat dalam Berita Acara

Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Atas Nama Menteri Energi DanSumber Daya Mineral Nomor: 742/30.01/DJB/2020 tanggal 18 Juni 2020,Hal: Penundaan Penerbitan Perizinan Baru Di Bidang PertambanganMineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alammemberikan pedoman yang pokoknya mengatur bahwa, Gubernur masihmemiliki Kewenangan untuk menerbitkan perizinan diantaranya berupaPeningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi untuk jangkawaktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal

Menimbang, bahwa guna menindaklanjuti perubahan regulasi dibidang pertambangan mineral dan batubara, maka melalui Surat Pit.Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Atas Nama Menteri Energi DanSumber Daya Mineral Nomor: 742/30.01/DJB/2020 tanggal 18 Juni 2020,Hal: Penundaan Penerbitan Perizinan Baru Di Bidang PertambanganMineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alammemberikan pedoman yang pokoknya mengatur bahwa, Gubernur masihmemiliki Kewenangan untuk menerbitkan perizinan berupa Peningkatan

No.0538/Pdt.G/2014/PA.Gtlo.Bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupafotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.30.01/PW.01/315/2014, tanggal25 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo (bukti P.).Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, yaituSyamsudin Potodingo Bin Kadir Potodingo dan Agussalim Amuda Bin DjafarAmuda.

Bahwa pada tanggal 05 Mei 2000, Pemohon dan Termohon telahmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagaimanaDuplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.30.01/PW.01/XXX/2013, tanggal22 Mei 2013;2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempattinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohonsebagaimana alamat yang tersebut diatas;3.

secara lisan atas replikPemohon sebagai beriku:e Bahwa Termohon bertetap pada jawabannya yaitu tetap menuntut ongkosnafkah lalai selama 2 (dua) tahun yakni sebesar Rp. 400.000, (empatratus ribu rupiah) setiap bulannya, karena ditambah dengan biaya sekolahanakanak sebesar Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah) perhari;Bahwa untuk menguatkan/meneguhkan dalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Kota Utara Nomor Kk.30.01

Bahwa akan hal tersebut diatas yang telah diuraikan olehTermohon dibuktikan dengan Surat Edaran Menteri Energi danSumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor:1482/30.01/DJB/2020 + Perihal Pendelegasian KewenanganPenerbitan Perizinan Sub. Sektor Mineral dan Batubara tertanggal8 Desember 2020 poin 2 (dua) huruf (a) yang menyebutkan:Dengan berakhirnya batas waktu 6 (enam) bulan sejakditerbitkannya UU. No. 3 tahun 2020 yakni pada tanggal 10Desember 2020 maka:a.

Bukti T4 : Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara KementerianEnergi dan Sumber Daya Mineral Republik IndonesiaNomor: 1481/30.01/DJB/2020, tanggal 8 Desember 2020,perihal Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineraldan Batubara;5.

Bukti T5 : Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara KementerianEnergi dan Sumber Daya Mineral Republik IndonesiaNomor: 1482/30.01/DJB/2020, tanggal 8 Desember 2020,perihal Pendelegasian Kewenangan Penerbitan PerizinanSub Sektor Mineral dan Batubara;Menimbang, bahwa pada pemeriksaan perkara ini pihak Pemohondan pihak Termohon tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikankesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;Menimbang, bahwa pihak Pemohon dan pihak Termohon tidakmengajukan apaapa lagi dan

dengan ketentuan Catatan dan 2 pada Bab ini (lihat CatatanPenjelasan Umum), bagian dan perlengkapan dari meteran dalam pos ini yang disajikandalam keadaan terpisah tetap diklasifikasikan dalam pos ini;bahwa berdasarkan Explanatory Notes Vol 4 fourth edition Bagian VII Bab 39, Catatan Bab39 dinyatakan Bab ini tidak meliputi:a) Preparat pelumas dari pos 27.10 atau 34.03;b) Malam dari pos 27.12 atau 34.04;c) Senyawa organik yang mempunyai rumus kimia tersendiri (Bab 29);d) Heparin atau garamnya (pos 30.01

bahwa proses mediasidinyatakan tidak berhasil;Bahwa untuk sidang selanjutnya termohon tidak hadirmeskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut dantidak juga mengirim orang lain sebagai wakil atau kuasanya,sedang tidak ternyata ketidakdatangannya memiliki alasan yangsah, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan tanpahadirnya termohon;Bahwa pemohon untuk menguatkan dalildalilpermohonannya telah mengajukan alat bukti surat, berupa : fotocopy duplikat kutipan akta nikah, nomor : Kk.30.01

Kamaruddin Amri, SHPanitera Pengganti,Saufa Jamila, S.HPerincian biayaperkara : R 30.01. Pendaftaran .. p 00,beeeeeeeeees R 50.02. ATK .u.ccccseeeeee p 00,beveeeeees R 360.03. Pemanggilan . p 00,beeeeeeeees R 10.04. Redaksi ......... p 00,betteeeeeees R 6.0 Halaman 10 dari 11 hal.Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Batg (Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) Halaman 11 dari 11 hal.Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Batg

Kamaruddin Amri, SHPanitera Pengganti,TtdTaufik, S.HPerincian biaya perkara : R 30.01. Pendaftaran .. p 00,veceeeeenees R 50.02. ATK .u.cceeeeeeeees p 00,veceeeeees R 300.03. Pemanggilan . p 00,veceeeeeees R 5.04. Redaksi ......... p 00,veeeeeeeeees R 6.05. Meteral .......... p 00,beceeeeeees R 391.0Jumlah .....ccccccccee p 00,(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) Halaman 10 dari 10 hal.Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Batg