;Bahwa, Judex Juris telah keliru menempatkan Interpretasitentang surat pernyataan/penggarapan, dikatakan tidak dikenaldalam hukum agrarian, senyatanya khasanah istilah SuratPernyataan (SP), SIMTN dan bentuk surat leges dimaksudsangat diakui terkait tata laksana pertanahan di seantero KotaTarakan, Judex Juris justru menabrak kelaziman padahal suratpernyataan tersebut orisinalitasnya terjamin dan dikeluarkanoleh Pejabat Publik yang terkait;Bahwa, Judex Juris telah keliru dalam menggali kebenaranformil

Bahwa berdasarkan penjelasan pada pasal 8 ayat (1) dan (3) Tergugatmengeluarkan Objek Perkara berdasarkan peraturan perundangundangandan melibatkan tetua adat dikarenakan Objek Perkara tersebut menerangkanHalaman 31 Putusan Nomor : 69/G/2020/PTUNMDN.tentang keterangan tanah/lahan yang notabene terletak di Kabupaten Samosiryang daerah hukum adatnya masih kuat dan berdasarkan Pasal 61 ayat (1),(2), (3),(4) dan (5) Peraturan Menteri Agrarian /Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 tahun 1997 tentang

Ketentuan Pelaksaan PeraturanPemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang manaKepala Desa Lumban SuhiSuhi Dolok telah secara nyata melihat penguasaandan pengusahaan lahan yang dilakukan oleh Saudara Jons Arifin Turnip yaituberupa penimbunan lahan,pembuatan jalan,oembangunan jembatan besertaparit serta saluran air, sehingga Objek Perkara diterbitkan telah berdasar Pasal61 ayat (1), (2), (3),(4) dan (5) Peraturan Menteri Agrarian /Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997

Bahwa Surat Keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018 tanggal 24Maret 2018 atas nama Jons Arifin Turnip yang diterbitkan oleh Tergugat telahsesuai dengan peraturan perundangundangan sebagaimana yang di dalilkanoleh Penggugat berdasarkan Pasal 61 ayat (1), (2), (3),(4) dan (5) PeraturanMenteri Agrarian /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah, yang mana Tergugat telan memberikankesaksiaan yang

Bahwa Surat Keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018 tanggal 24Maret 2018 atas nama Jons Arifin Turnip yang diterbitkan oleh Tergugat telahsesuai dengan peraturan perundangundangan sebaimana yang dilalilkan olehpenggugat berdasarkan Pasal 61 ayat (1), (2), (3),(4) dan (5) PeraturanMenteri Agrarian /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah, yang mana Tergugat telan memberikankesaksiaan yang

Bahwa, apa yang dilakukan oleh Penggugat dalam melakukan pengurusandan pembelian atas obyek aquo telah sesuai dan telah berdasar sertaberpedoman pula terhadap ketentuan Perundangundangan yang antaralain ketentuan dalam: Pasal 4 ayat (1) UndangUndang nomor 3 Prp.Tahun 1960 tentang Penguasaan bendabenda Tetap Milik PerseoranganWarga Negara Belanda, yang dijelaskan:Barang siapa ingin membeli benda benda tetap yang dikuasai menurutketentuan dalam pasal 1 harus mengajukan permohonan kepada menterimuda agrarian

Negeri Surabaya menjatuhkan putusantanggal 16 Desember 2017, Nomor 639/Pdt.G/2013/PN.Sby, yang amarnyasebagai berikut:DALAM EKSEPSI ;Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II tidak dapat diterima ;DALAM POKOK PERKARA ;1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;Menyatakan perbuatan Tergugat dan Tergugat II adalah suatu perbuatanmelawan hukum;Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan prioritas (hakdidahulukan) sebagaimana dalam UU No. 5 tahun 1960 tentang peraturandasar pokok pokok agrarian

Memerintahkan kepada Tergugat II untuk memberikan hak prioritas (hakdidahulukan) sebagaimana dalam UU no. 5 tahun 1960 tentang peraturandasar pokok pokok agrarian, dan keputusan Presiden no. 215 tahun 1964tentang pembetukan cabinet Dwikora jo peraturan presidium cabinet RI no.Aa/D/1/1965 Jo. Peraturan presidium cabinet Dwikora RI No. 5/Prk tahun1965 tentang penegasan status rumah/tanah kepunyaan badan badanhukum yang ditinggalkan direksi/pengurusnya Jis. Surat menteri agrarianno.

Keadaan surat bukti bertanda T1 seperti ini telahmenimbulkan keraguan terhadap siapa surat T1 ini dapatdipertanggungjawabkan secara hukum sebagai pejabat yang membuat surat.Ketiga pejabat tersebut hanya bertanda tangan sebagai pejabat yang sifatnyamengetahui saja.Halaman 9 dari 21 halaman putusan Nomor 171Pdt/2019/PT.MKS Bahwa surat pemilikan tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh kelurahan sepertibukti T1 sudah terlebin dahulu dinyatakan dihapus sesuai surat edaranmenteri agrarian dan tata ruang/BPN

* dan batasbatas, Timur dengan jalan raya barat dengan jalan raya, utaradengan jalan panglima polem (jalan raya), selatan dengan AHMADKALAKE, dan AISA DJOU ABDULLAH, beralamat sekarang di RT.O1/RW.03, Kelurahan Kalabahi Timur Kecamatan Teluk MutiaraKabupaten Alor;bahwa bidang tanah bersertipikat Nomor: 1046 terbit tahun 2002,PENGGUGAT peroleh dengan cara mengajukan permohonankepada Kantor Sub Direktorat Agrarian Kabupaten Alor di KalabahiHal. 29 dari 62 hal Putusan No19/Pdt.G/2018/PN Klbpada tanggal

SONIKRISTOFEL PANDU dan DEDI WEREM PANDU dalam gugatannyapadahal SONI KRISTOFEL PANDU dan DEDI WEREM PANDU jugaHal. 30 dari 62 hal Putusan No19/Pdt.G/2018/PN Klb10.memiliki sertipikat hak milik atas sebagian atau separo tanah objeksengketa;bahwa luas tanah objek sengketa untuk dahulunya tidak diuraikanoleh PENGGUGAT, dan hanya mencantumkan luas tanah objeksengketa sekarang yaitu: 4375M, maka perlu TERGUGAT IVmenjelaskannya bahwa dahulu tahun 1979 waktu TERGUGAT IVmengajukan permohonan hak kepada Kantor Agrarian

swapraja alor pantar, dengan demikian peristiwahukum pinjam pakai tanah objek sengketa dahulu oleh bapak rajaACHMAD BALA NAMPIRA dari ayah kandung PENGGUGAT adalahbohong dan tidak benar maka itu sangat tidak beralasan hukum puladalildalil PENGGUGAT yang menguraikan segala keterlibatan bapakACHMAD BALA NAMPIRA dalam gugatan PENGGUGAT ini;Bahwa selanjutnya dalam poin 19 gugatan PENGGUGAT disebutkanpula kalau dahulu pernah ada surat permohnan dari bapak ACHMADBALA NAMPIRA kepada kepala sub Direktorat Agrarian

tanah objeksengketa kepada PENGGUGAT adalah tidak berdasar sebab tidakpernah terjadi peristiwa hukum pinjam pakai tanah oleh bapakACHMAD BALA NAMPIRA dengan ayah kandung PENGGUGAT;Bahwa perbuatan TURUT TERGUGAT sebagaimana pada poin 35gugatan PENGGUGAT yang berkaitan dengan suratsurat mengenaikepemilikan sertipikat hak milik oleh TERGUGAT IV, kemudian olehTERGUGAT IV diajukan permohonan pemecahannya kepadaTURUT TERGUGAT adalah sah memenurut tatacara danprosedurnya, berdasarkan undangundang pokok agrarian

RANI ARVITA, SH yang telah dilegaisir;3) 3(tiga) lembar foto copy petunjuk operasional kegiatan penyelenggaraan penangan masalah agrarian dan tata ruang didaerah pertanahan kota palembang TA.2017 yang telah dilegalisir;4) 1(satu) lembar foto copy surat kuasa yang telah dilegalisir nomor: 122/13-16.71/II/2017;5) 1(satu) lembar foto copy surat tugas yang telah dilegalisir nomor: 28/13-16.71/II/2017;6) 2(dua) lembar bagan organisasi kantor BPN Kota Palembang nomor 4 tahun 2006;7) 1(satu)bundel

RANIARVITA, SH yang telah dilegaisir;3) 3(tiga) lembar foto copy petunjuk operasional kegiatan penyelenggaraanpenangan masalah agrarian dan tata ruang didaerah pertanahan kotapalembang TA.2017 yang telah dilegalisir.Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor : 32/Pid.SusTPK/2017/PN.

RANIARVITA, SH yang telah dilegaisir;3) 3(tiga) lembar foto copy petunjuk operasional kegiatan penyelenggaraanpenanganan masalah agrarian dan tata ruang didaerah pertanahan kotapalembang TA.2017 yang telah dilegalisir;4) 1(satu) lembar foto copy surat kuasa yang telah dilegalisir nomor: 122/1316.71//2017;5) 1(satu) lembar foto copy surat tugas yang telah dilegalisir nomor: 28/1316.71//2017;6) 2(dua) lembar bagan organisasi kantor BPN Kota Palembang nomor 4 tahun2006;7) 1(satu)bundel foto copy dokumen

RANIARVITA, SH yang telah dilegaisir;3) 3(tiga) lembar foto copy petunjuk operasional kegiatan penyelenggaraanpenangan masalah agrarian dan tata ruang didaerah pertanahan kota palembangTA.2017 yang telah dilegalisir;4) 1(satu) lembar foto copy surat kuasa yang telah dilegalisir nomor: 122/1316.71/IV2017;5) 1(satu) lembar foto copy surat tugas yang telah dilegalisir nomor: 28/1316.71/IV2017;6) 2(dua) lembar bagan organisasi kantor BPN Kota Palembang nomor 4 tahun2006;7) 1(satu)bundel foto copy dokumen

RANIARVITA, SH yang telah dilegaisir;3) 3(tiga) lembar foto copy petunjuk operasional kegiatan penyelenggaraanpenangan masalah agrarian dan tata ruang didaerah pertanahan kotapalembang TA.2017 yang telah dilegalisir;4) 1(satu) lembar foto copy surat kuasa yang telah dilegalisir nomor: 122/1316.71/IV2017;5) 1(satu) lembar foto copy surat tugas yang telah dilegalisir nomor: 28/1316.71/IV2017;6) 2(dua) lembar bagan organisasi kantor BPN Kota Palembang nomor 4 tahun2006;7) 1(satu)bundel foto copy dokumen

Ttntentang peraturan dasar pokok agrarian dan pernyataan bersama sedunia tentanghakhak dasar manusia tanggal 10 Desember 1948, Pasal 3, Pasal 7, Pasal 10,Pasal 12, dan Undangundang Nomor: 9 tahun 2004 tentang peradilan tata usahaNegara;1.Gugatan tidak lengkap para pihaknya pada kenyataan dalam gugatan iniPenggugat tidak mengikut sertakan pihak lain a quo sebagai salah satu pihakdalam gugatannya, mengakibatkan perkara a quo tidak lengkap para pihaknyasehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan

Penjelasan diatas dapat ditarikkesimpulan bahwa tergugattergugat mengajukan pembuktian atas hak buktiautentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baik yang dikeluarkanoleh pejabat agrarian yaitu badan pertanahan Kabupaten Aceh Selatan.Kepemilikan status hak milik No. 148 dibuat tanggal 15 April 2009 yangditandatangani oleh HASAN BASRI, SH yang asal usul tanah suami tergugat beli tahun 1986 baru sekarang digugat tahun 2013 sudah 27 tahun lamanyadan yang digugat itu adalah rumah tergugat ,

dan mendirikan setiapbangunan yang disukai; dengan tak mengurangi akan beberapapengecualian tersebut dalam bab ke empat dan bab ke enam buku ini; dibawah tanah boleh lah ia berbuat dan menggali sesuka hati dan memilikisegala hasil yang diperoleh karena penggalian itu dengan tak mengurangiakan perubahanperubahan yang Kiranya harus diadakan peraturanpemerintah tentang pertambangan, pengambilan barang, sampahterpendam dan sebagainya serta undangundang nomor: 5 tahun 1960tentang peraturan dasar pokok agrarian

(seribu enam puluh limameter persegi) sudah menjadi akta autentik yaitu akta yang dibuat oleh pejabatyang berwenang yaitu pejabat agrarian (Kepala Badan Pertanahan KabupatenAceh Selatan), yaitu bernama HASAN BASRI, SH, sebagai pejabat.Berdasarkan halhal tersebut diatas tergugattergugat meminta kepadaBapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk menolak dalildalilgugatan Penggugat atau setidaktidaknya menyatakan gugatan tidak dapatditerima (NO) dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya

Syaratsyaratdalam Pasal 19 PP Nomor 10 Tahun 1961 tidak mengenyampingkan syaratsyarat untuk jual beli dalam KUHPerdata/Hukum Adat, melainkan hanyamerupakan syarat bagi pejabat agrarian;(dikutip dari Himpunan Kaidah hukum Putusan Perkara Dalam BukuYurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 19692004, dihimpun olehMahkamah Agung RI, Tahun 2005, halaman 46)Putusan Nomor 126 K/SIP/1976, 441978;Mahkamah Agung dalam pertinbangannya berpendapat:"pahwa keberatankeberatan ini tidak dapat dibenarkan karena jual

Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Terbanding II /Tergugat If Badan Pertanahan Nasional Kabu Raya melakukan kekilapan, bahkankekeliruan dengan kesengajaan, yaitu dengan tidak melaksanakan ketentuan Undang Undang tentang syarat untuk dapat diterbitkannya Sertifikat Hak Milik dan tidakmelaksanakan asasasas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu Peraturan Menteri NegaraAgraria / KBPN No. 9 tahun 1999 tentang Tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak AtasTanah Negara dan Hak Pengelolaan jo Peraturan Menteri agrarian

Penggugat (vide bukti P1, P2 = TII10,TU11), lalu berikutnya Terbanding II / Tergugat II menerbitkan dalam tanah sengketaSertifikat Hak Milik nomor 1901 / 2012 atas nama Terbanding I / Tergugat I (bukti TI =TII1), maka tindakan Terbanding II / Tergugat II tersebut telah melanggar asas umumpemerintahan yang baik dan melanggar Peraturan Menteri Negara Agraria / KBPN No. 9tahun 1999 tentang Tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan Pengelolaan jo Peraturan Menteri agrarian

Balikpapan;Selain kedua ketentuan tersebut diatas, terdapat pula Yurisprudensi MahkamahAgung RI No.3309/Pdt/1985, tanggal 29 Juni 1987 dengan kaidah hukumnyayang menyatakan sebagai berikut :Bahwa menurut Yurisprudensi M.A.R.I Putusan tanggal 3 Nopember1971, No.338K/Sip/1971, pembatalan suatu sertifikat tanah adalahmerupakan wewenang Administrasi Pemerintah, maka atas dasar putusan25yang diperoleh i.c. putusan M.A.R.I. dalam perkara ini,...dapat memohonpembatalan sertifikat tanah ... kepada instansi agrarian

Balikpapan;Selain kedua ketentuan tersebut diatas, terdapat pula Yurisprudensi MahkamahAgung RI No.3309/Pdt/1985, tanggal 29 Juni 1987 dengan kaidah hukumnyayang menyatakan sebagai berikut :Bahwa menurut Yurisprudensi M.A.R.I Putusan tanggal 3 Nopember1971, No.338K/Sip/1971, pembatalansuatusertifikattanah adalahmerupakan wewenang Administrasi Pemerintah, maka atas dasar putusanyang diperoleh i.c. putusan M.A.R.I. dalam perkara ini,...dapat memohonpembatalan sertifikat tanah ... kepada instansi agrarian

Fotokopi Sertipikat hak milik nomor 1774, atas nama Bahri Noorbin Anang Acil yang dikeluarkan oleh Kantor Agrarian KotaBanjarmasin tanggal 22 September 1984, (bukti P.5);Suratsurat tersebut telah bermeterai cukup dan fotokopi sesuai aslinya;Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan saksisaksi yangsecara terpisah dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:1. Samsuriansyah binYusuf, umur 65 tahun, agama Islam,pekerjaan wiraswasta, alamat Jl.

Sedangkan Tergugat belummenyelesaikan kewajibannya yaitu ganti rugi kepada Penggugatberdasarkan Surat Perpanjangan ljin Lokasi oleh Menteri Agrarian/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 34VIII1999, tanggal 8 Oktober 1999;2. Bahwa Penggugat memiliki tanah seluas 437 m? (empat ratus tiga puluhtujuh meter persegi), terletak di Desa Pengasinan, Kecamatan Sawangan,Depok, dengan ciriciri dan batas sebagai berikut:Halaman 2 dari 14 hal. Put.

Wright , dengan tegas dikatakan: Ketentuan pasal 19 ayat ( 2 ) huruf c Undang Undang Pokok Agraria mengandungmakna bahwa tindakan pendaftaran tanah oleh pemilik tanah tidak lain untukmemperoleh pengakuan terhadap hak milik atas tanahnya untuk memperoleh kepastianhukum ;(Vide, Final Report on The Review of The Basic Agrarian Law 1960, TA Lang LawAdviser International, Desember 1999, halaan 55);Dengan demikian jika bidang tanah milik seseorang telah disertifikatkan tidak mudahbagi orang lain atau pihak

Nomor 157 K/Pdt/20172.7.2.8.2.9.tahun 1960 tentang peraturan dasar pokokpokok agrarian. Halini tidak diakomodir pula dalam putusan Judex Facti in casuPengadilan Tinggi Banjarmasin;Bahwa dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama padahalaman 47 alinea ke tujuh..... Bahwa didalam surat keputusanbupati tersebut memberikan izin kepada PT.

mendasar dan tidak beralasanhukum sama sekali, karena sejak tahun 2007 sd 2015 Tergugat tidak memiliki sertifikat HGU yang ternyata masih dalam proses, Halini tentunya juga bertentangan dengan pertimbangan hokum padahalaman 45 alinea ke 7 yakni : bahwa bentuk pengakuan Negaraatas tanah adalah dengan terbitnya sebuah sertifikat hak atas tanah(seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan) yang manahal ini tercantum dalam pasal 16 undangundang nomor 5 tahun 1960tentang peraturan dasar pokokpokok agrarian

Nomor 157 K/Pdt/2017(seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan) yang manahal ini tercantum dalam pasal 16 undangundang nomor 5 tahun 1960tentang peraturan dasar pokokpokok agrarian. Hal ini tidakdiakomodir pula dalam putusan Judex Factiincasu PengadilanTinggi Banjarmasin.4.6. Bahwa dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada halaman47.4.8..47 alinea ke tujuh..... Bahwa di dalam surat keputusan bupatitersebut memberikan izin kepada PT.

menentukan : hak milik dapat beralin dan di alihkankepada pihak lainSertifikat hak guna usaha atas nama PT.CPN tersebut, data yuridisnyacacat hukum, karena tanah tersebut adalah hak milik Pemohon Kasasi,yang tidak pernah dialihkan dan/atau dibebaskan dengan ganti rugi olehPT.CPN.Bahwa Termohon Kasasi juga melanggar peraturan pemerintah No. 24tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Pasal 1 angka 1 , angka 6, angka7, dan angka 9, Pasal 30, yang teknisnya diatur lebih lanjut oleh peraturanmenteri Negara agrarian

PT.CPN, Termohon Kasasi tidakmelakukan prosedur teknis menurut peraturan menteri Negara agrarian /Kepala Badan Pertahanan Nasional, Nomor : 3 tahun 1997 tersebut.Bahwa keputusan Termohon Kasasi tersebut juga melanggar asasasasumum pemerintah yang baik (algemene beginselen van berhoorlijkbestuur) yaitu asas kecermatan (principle of carefulness), dan asaskepastian hukum (principle of legal security) sebagaimana ditentukandalam Pasal 3 UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negarayang bersih dan

;Bahwa, Judex Juris telah keliru menempatkan Interpretasitentang surat pernyataan/penggarapan, dikatakan tidak dikenaldalam hukum agrarian, senyatanya khasanah istilah SuratPernyataan (SP), SIMTN dan bentuk surat leges dimaksudsangat diakui terkait tata laksana pertanahan di seantero KotaTarakan, Judex Juris justru menabrak kelaziman padahal suratpernyataan tersebut orisinalitasnya terjamin dan dikeluarkanoleh Pejabat Publik yang terkait;Bahwa, Judex Juris telah keliru dalam menggali kebenaranformil

tanah; h)Data yuridis dan data fisik tidak benar; atau i) Kesalahan lainnya yang bersifatadministrative;Bahwa Tergugat menerbitkan sertipikat tersebut berdasarkan data yuridis dan datafisik yang tidak benar karena lahan/tanah tersebut secara administrasi merupakanwilayah hukum Kelurahan Muara Fajar, Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru;Bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah bertentangan dengan azaspemerintahan yang baik yaitu asas kepatutan, asas kecermatan serta bertentangandengan Peraturan Menteri Agrarian

Tanahseluas 10 ha dalam peraturan agrarian Indonesia hanya diperuntukkanbagi perkebunan berskala kecil:V. Tentang Gugatan Obscuur Libel:a.

TanahSeluas 10 ha dalam peraturan agrarian Indonesia hanya diperuntukkanbagi perkebunan berskala kecil:Halaman 20 dari 29 hal. Put. Nomor 290 K/Pdt/2016V. Tentang Gugatan Obscuur Libel:a.

LurahBabankerep dan Camat Ngalian pada tanggal 21 Desember 2009TIDAK ADA DALAM BUKU AGENDA TANAH KELURAHAN;Bahwa untuk menanggapi dalil Penggugat tersebut, Tergugatmenyatakan bahwa menurut pasal 19 PP No.10 tahun 1961 tentangpendaftaran tanah pada saat itu, yang pada pokoknya menjelaskanketika terjadi perjanjian yang dimaksudkan memindahkan hak atastanah, memberikan sesuatu hak baru, mengadaikan dan sebagainyaharus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapanpejabat yang ditunjuk oleh menteri agrarian

Kantor pendaftaran tanah(agrarian) harus ditarik sebagai pihak Tergugat)..Berdasarkan halhal yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas,patutlan Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidakdapat diterima (niet onvanklijk verklaard). GUGATAN TIDAK JELAS (Obscuur Libel) 3. a.

Kantorpendaftaran tanah (agrarian) harus ditarik sebagai pihak Tergugat)..Berdasarkan halhal yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebutdiatas, patutlah Majelis Hakim untuk menyatakan gugatanPenggugat tidak dapat diterima (niet onvanklijk verklaard). GUGATAN TIDAK JELAS (Obscuur Libel) 20. a.