Agar hukum dapat lebih mampu dalam menjangkau dan mengayomisegenap anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 584/Padt.P/2020/PN MtrMenimbang, bahwa oleh karena itu sifat permohonan Pemohon sematamata untuk kepentingan anak pemohon dan tidak menyangkut kepentinganpihak ketiga oleh karenanya tidak terdapat kekhawatiran menimbulkansengketa serta tidak mempunyai sifat melawan hukum yang bertentangandengan perundangundangan yang berlaku serta

isteri dan 4 oranganaknya; sehingga sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan cukup adilapabila terdakwa dijatuhi pidana bersyarat.Menimbang, bahwa dalam sistim hukum pidana yang berlaku diIndonesia salah satu tujuan pemidanaan adalah preventif knusus (SpecialePreventive) yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran untukterdakwa, untuk tidak melakukan lagi atau mengulangi perbuatannya dan jugauntuk memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaki dirinyadalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa

Bahwa Penggugat adalah suatu organisasi pengembang (developer)berbadan hukum yang memiliki hakhak yang sama dengan subyek hukumlainnya seperti nama baik (reputation), harga diri (Self worth), kKewibawaan(prestigious) dan kehormatan (honours) yang harus dihormati dan dihargaioleh siapapun tanpa kecuali dalam hubungan kehidupan dengan individulain, maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;2.

Bahwa oleh karena nama baik reputation), harga diri seif worth),kewibawaan (prestigious dan kehormatan (honour.s) yang dimiliki olehPenggugat adalah sangat berharga dan bernilai tinggi serta merupakanbagian dan hakhak subyektif Penggugat yang dilindungi oleh hukum, danHalaman 4 dari 28 halaman Putusan No.513/Pdt/2017/PT.Bdg10.AA.sepatutnyalah dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegaranama baik reputation), harga dirt seif worth), kewibawaan prestigiousdan kehormatan honours dari Penggugat

perusahaan (TurutTergugat), sehingga sebenamya Tergugat sangat tidak mempunyai suatukompetensi untuk membuat dan mengedarkan tulisan dimaksud, karenatidak mempunyai suatu kompetensi maka perbuatan Tergugat quad nondapat dikualifikasi sebagai suatu kesalahan schuld) dan tidak mustahilperbuatan Tergugat quad non untuk dikualifikasi sebagai suatu perbuatanyang melampaui suatu kewenangan ;Bahwa perbuatan pembuatan dan penyebaran tulisan quad non adalahsangat tidak patut dilakukan dalam hidup bermasyasrakat, berbangsa

Agar hukum dapat lebih mampu dalam menjangkau dan mengayomisegenap anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh faktafakta di atas, makaPengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukupberalasan dan tidak bertentangan dengan undangundang dan hukum yangberlaku, dan oleh karenanya Pemohonan Pemohon tersebut patut untukdikabulkan untuk pergantian bulan lahir anak pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,

Agar hukum dapat lebih mampu dalam menjangkau dan mengayomisegenap anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh faktafakta di atas, makaPengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukupberalasan dan tidak bertentangan dengan undangundang dan hukum yangberlaku, dan oleh karenanya Pemohonan Pemohon tersebut patut untukdikabulkan untuk pergantian nama anak Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) UndangUndang No.23

melakukan suatu perbuatan pidana, dalam hal iniyang dimaksud adalah orang perseorangan sebagai satu kesatuan biologispengemban hak dan kewajiban.Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkanterdakwa bernama Muchamad Abdul Aziz bin Chamim, adalah merupakan satukesatuan biologis yang dikenal awam sebagai orang per seorangan.Menimbang, bahwa terdakwa Muchamad Abdul Aziz bin Chamim sebagaiorang tentulah secara kodrati adalah sebagai pengemban hak dan kewajiban dalamkehidupan bermasyarakat, berbangsa

2009 warna Putih dengan No.Pol: B1273 PFH tersebut dibawah penguasaan terdakwa, tidak melawan hukum.Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas MajelisHakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN UnrMenimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas ternyataperbuatan terdakwa telah memenuhi keselurunhan unsur yang terkandung dalamdakwaan pertama yaitu pasal 372 KUHP.Menimbang, bahwa dalam kehidupan berbangsa

tanah milik Pemohon Keberatan sangatHalaman 11 dari 53 halaman Putusan Nomor 39 P/HUM/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.bertentangan dengan Asas Kedayagunaan ' danKehasilgunaan sebagaimana dimaksud dalam PenjelasanPasal 5 huruf e Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011,yaitu:Bahwa setiap peraturan perundang undangan dibuatkarena memang benar benar dibutuhkan danbermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat,berbangsa

maupun yuridis, maka berdasarkan rasio logismenunjukan Perda dimaksud atau Objek Permohonan aquo tentunya tidak berdayaguna dan berhasilguna karenaPerda tersebut atau Objek Permohonan a quo tidakmemperhatikan kepentingan masyarakat sekitar yangnotabene mencirikan cara hidup berbeda dengandimaksud dan tujuan dari Perda atau Objek Permohonana quo;Bahwa dengan demikian Pasal 13 Ayat (8) huruf a patutdinyatakan tidak berguna karena tidak dibutunkan dantidak bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa

Bahwa asas kedayagunaan dan kehasilgunaan diatur dalamPasal 5 huruf e UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan PerundangUndangan, yang padapenjelasannya disebutkan:Yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaanadalah bahwa setiap Peraturan Perundangundangan dibuatkarena memang benarbenar dibutuhkan dan bermanfaat dalammengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.;b.

Bahwa objek permohonan ditetapkan oleh Pemohon karenamemang benarbenar dibutuhkan dan bermanfaat dalammengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,khususnya di kota Medan;c. Bahwa manusia merupakan mahluk sosial (zoon politicon), hal initentunya sudah menjadi pengetahuan umum.

meningkatkan kualitas lingkungan melaluipenyediaan ruang terbuka hijau yang memadai, termasuk penyediaanlapangan olah raga (vide Pasal 73 ayat (2) huruf f Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata RuangKawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo juncto Pasal 6huruf n Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 TentangPenataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan);Bahwa ruang terbuka hijau dibutuhkan dan bermanfaat dalammengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa

2013hiDiberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuanperundangundangan; atauMenjadi anggota partai politik lain;10 Bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya partai politik dalam1112Negara Demokrasi sebagaimana telah diadopsi oleh PAN yang dijadikan TujuanKhusus Partai Politik yaitu:a Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangkapenyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintah;b Memperjuangkan citacita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa

dan bernegara, dan;c Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara;Bahwa namun nyatanya hal yang demikian tidak pernah diterapkan oleh PAN,hal ini telah berimbas secara serta merta kepada Penggugat dengan melakukansuatu koloborasi antara para Tergugat untuk melakukan PAW kepada Penggugat,perbuatan para Tergugat yang demikian terkualifikasi kepada perbuatanmelawan hukum yang berlanjut;Bahwa secara aturan PAW hanya dapat dilakukan apabila: "Meninggal dunia

nasional Peristiwa Madiun/PKI, DI/TII, G30 S/PKI dankonflikkonflik internal lainnya. 5) Berakhirnya masa Orde Baru dan lahirnya Reformasi6) Perkembangan lembagalembaga internasional dan peran Indonesia dalamkerjasama internasional.Mata pelajaran PPKnKelas VI1) Hakikat normanorma, kebiasaan, adat istiadat, peraturan yang berlakudalam masyarakat2) Hakikat dan arti penting hokum bagi warganegara3) Penerapan normanorma, kebiasaan, adat istiadat dan peraturan yang berlakudalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa

Hakikat, hokum dan kelembagaan HAM9) Kasus pelanggaran dan Upaya penegakan HAM10) Upaya perlindungan HAM11) Upaya Penegakan HAM12) Hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat13) Pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas danbertanggung jawab.14) Kemerdekaan mengemukakan pendapatan secara bebas danbertanggungjawab.Kelas VHI1) Pancaila sebagai dasar negara dan ideologi negara2) Nilainilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi Negara3) Sikap positif terhadap Pancaila dalam kehidupan berbangsa

Mata pelajaran PPKnKelas VII1)Hakikat normanorma, kebiasaan, adat istiadat, peraturan yang berlaku dalammasyarakat2) Hakikat dan arti penting hokum bagi warganegara3) Penerapan normanorma, kebiasaan, adat istiadat dan peraturan yang berlakudalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara4) Proklmasi kemerdekaan5) Suasana kebatinan konstitusi pertama6) Hubungan antar proklamasi kemerdekaan dan UUD 19457) Sikap positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan dan suasana kebatinankonstitusi pertama8

HAM9) Kasus pelanggaran dan Upaya penegakan HAM10) Upaya perlindungan HAM11) Upaya Penegakan HAM12) Hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat13) Pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat' secara bebas danbertanggung jawab.14) Kemerdekaan mengemukakan pendapatan secara bebas dan bertanggungjawab.Kelas VIIPancaila sebagai dasar negara dan ideologi negara2)3)4)5)6)7)8)9)10)11)12)13)14)15)Nilainilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi NegaraSikap positif terhadap Pancaila dalam kehidupan berbangsa

Mata pelajaran PPKnKeas VII1)2)Hakikat normanorma, kebiasaan, adat istiadat, peraturan yangberlaku dalam masyarakatHakikat dan arti penting hokum bagi warganegara 3) Penerapan normanorma, kebiasaan, adat istiadat dan peraturanyang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa danbernegara4) Proklmasi kemerdekaan5) Suasana kebatinan konstitusi pertama6) Hubungan antar proklamasi kemerdekaan dan UUD 19457) Sikap positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan dan suasanakebatinan konstitusi pertama8

Peraturan.Perundangundangannya;Penjelasan Pasal 5 Huruf dYang dimaksud dengan asas "dapat dilaksanakan" adalah bahwasetiap Pembentukan Peraturan Perundangundangan harusmemperhitungkan efektifitas Peraturan Perundangundangantersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupunsosiologis;Penjelasan Pasal 5 Huruf eYang dimaksud dengan asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan"adalah bahwa setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karenamemang benarbenar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengaturkehidupan bermasyarakat, berbangsa

kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materimuatan Peraturan Perundangundangan yang dibuat di daerahmerupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkanPancasila dan Undangundang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;Penjelasan Pasal 6 ayat (1), huruf fYang dimaksud dengan "asas bhinneka tunggal ika" adalah bahwaMateri Muatan Peraturan Perundangundangan harusmemperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan,kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan,bermasyarakat, berbangsa

gunamencapal persamaan dan keadilan;Pasal 281 ayat (2):Ayat (2): Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifatdiskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkanperlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;Pasal 281 ayat (4):Ayat (4): Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hakasasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah";Pasal 28J ayat (1):Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalamtertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa

Putusan Nomor 25 P/HUM/2020Kerukunan beragama berarti hubungan sesama umat beragamadilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati,menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya, dankerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, danbernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar RI Tahun 1945.Dalam kerukunan beragama perlu diciptakan 3 (tiga) kerukunan,yaitu kerukunan interen umat beragama, kerukunan antara umatberagama, dan

Putusan Nomor 25 P/HUM/2020saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraandalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalamkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkanPancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Tahun 1945.5.

Putusan Nomor 25 P/HUM/2020menimbang, karena pasal a quo termasuk dalam pelaksanaankebebasan dalam menjalankan ibadah, pengaturan ini bertujuanuntuk menciptakan kerukunan antar umat beragama dalamkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;Jawaban Termohon Il:PendahuluanSebelum Pihak Termohon memberi Jawaban terhadap PermohonanPemohon terlebin dahulu Pihak Termohon jelaskan halhal sebagaiberikut:1.

atas pemukapemuka agama setempat yang tugasnya, yaitu:melakukan dialog dengan pemuka agama dan masyarakat,menampung dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan danmasyarakat dan melakukan sosialisasi peraturan perundangundangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitandengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masjid.bahwa pembentukan FKUB dilandasi prinsipprinsip toleransi,saling pengertian, saling menghormati, saling menghargaikesetaraan, dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa

Putusan Nomor 25 P/HUM/2020justru merupakan ketentuan yang sangat bijaksana mengatur pendirianrumah ibadah, untuk menjaga kerukunan umat beragama yang dilandasitoleransi, saling pengertian, saling menghormati dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebut merupakanperwujudan keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap warganegara.

Dalam kesehariannya, pemohon menjalankan aktivitas sebagaidosen/pengajar di sebuah perguruan tinggi yang ada di wilayah ProvinsiGorontalo. kegiatankegiatan yang dilakukan oleh Pemohon itu sejatinyamerupakan upaya untuk berpartisipasi dalam upaya membangunmartabat berbangsa dan bernegara, agar tercapainya tujuan bernegara,yaitu menjamin kepastian hukum dan menciptakan demokrasi yangsubstantif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah diIndonesia.

Hal ini juga sebagai tanggung jawab sebagai dosen dalammemberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kualitasdemokrasi yang sejalan dengan citacita berbangsa dan bernegara;Bahwa pada tanggal 15 September 2016, Termohon telah menetapkanPeraturan Komisi Pemilinan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi PemilinhanUmum Nomor 9 Tahun 2015 (Bukti P4) tentang Pencalonan PemilihanHalaman 4 dari 37 halaman.

Putusan Nomor 35 P/HUM/2016merupakan upaya untuk berpartisipasi dalam upaya membangunmartabat berbangsa dan bernegara, agar tercapainya tujuan bernegara,yaitu menjamin kepastian hukum dan menciptakan demokrasi yangsubstantif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah diIndonesia. Hal ini juga sebagai tanggung jawab sebagai dosen dalammeberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kualitas demokrasiyang sejalan dengan citacita berbangsa dan bernegara.

Agar hukum dapat lebih mampu dalam menjangkau dan mengayomisegenap anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;Menimbang, bahwa oleh karena itu sifat permohonan Pemohon sematamata untuk kepentingan anak pemohon dan tidak menyangkut kepentinganpihak ketiga oleh karenanya tidak terdapat kekhawatiran menimbulkansengketa serta tidak mempunyai sifat melawan hukum yang bertentangandengan perundangundangan yang berlaku serta hukum kebiasaan masyarakat;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta

kawasan hutan lindung, dimana akan berdampak serius bagi kelestarian hutan di manadengan jelas tujuan dari dibentuknya undang undangkehutanan ini adalah agar terjaganya hutan sebagai salahsatu. system penyangga kehidupan baik bagi manusia maupunbagi makhluk lain yang hidup di dalamnya dan juga sebagaisumber kemakmuran rakyat, sehingga menurut Jaksa/PenuntutUmum sangatlah pantas bagi pelaku perusakan hutan = agardiberikan sanksi/penghukuman yang berat karena begituvitalnya fungsi hutan bagi masyarakat berbangsa

terdakwa meminta keringanan masa tahanan yang telah diputusoleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor selama 7 (tujuh)tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000.00, (satu milyar rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti denganpidana penjara selama 6 (enam) bulan menjadi 4 tahun masa tahanandikarenakan Terdakwa adalah korban pergaulan bebas, bujuk rayu oranglain, terdakwa yang belum mengetahui resiko dan bahaya mengenaiNarkotika, bahwa kondisi kehidupan masyarat berbangsa

Tanggapan Penuntut Umum Terhadap keberatan kedua:Penuntut Umum berpendapat bahwa pada pokoknya permohonan bandingterdakwa tentang keberatan yang diajukan pemohon banding hanyamengenai beratnya pidana yang dijatuhkan dan meminta putusan 4 (lima)tahun masa tahanan dengan alasan dikarenakan korban adalah korbanpergaulan bebas, bujuk rayu orang lain, terdakwa yang belum mengetahuiresiko dan bahaya mengenai Narkotika, bahwa kondisi kehidupanmasyarakat berbangsa dan negara Indonesia mengalami pandemi Coid

Melanggar Pasal 11 huruf (d) Peraturan Kapolri Nomor 14tahun 2011 : menjaga dan memelihara kehidupanberkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegarasecara santun. 8.

melanggar sumpah janji anggotaKepolisian negara RI,sumpah janji jabatan,dan/atau Kode Etik ProfesiKepolisian negara RI dan Pasal 11 huruf (c),Pasal 11 huruf (d) Perkap14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri yang mana Pasal 11huruf (c) berbunyi Setiap anggota Polri wajib menaati dan24menghormati norma kesusilaaan,norma agama,nilainilai kearifanlokal dan norma hukum sedangkan pada pasal 11 huruf (d)berbunyi Setiap anggota Polri wajib menjaga dan memeliharakehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa

Bahwa penggugat juga dikenakan melanggar Pasal Pasal 11 huruf(d) yang berbunyi setiap anggota Polri wajib menjaga danmemelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa danbernegara secara santun dan terhadap pasal ini komisi kode etiketik berkesimpulan bahwa penggugat tidak menjaga danmemelihara kehidupan berkeluarga,bermasyarakat oleh karenadampak dari perbuatan penggugat ini sehingga terjadi disharmonisdalam kehidupan bermasyarakat antara keluarga penggugat dengankeluarga yang merasa dikorbankan

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dilakukan setelah melalui sidang KomisiKode Etik Profesi Kepolisian Negara RepublikIndonesia ; Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011,tanggal 1 Oktober 2011Tentang Kode Etik Profesi Polri :PasalPasalPasal 20 ayat(1):Pasal 11 ayat(c) o Setiap Anggota Polri Wajib: menaati danmenghormati norma kesusilaan, norma agama,nilainilai kearifan lokal, dan norma hukum ;11 ayat(d) Setiap Anggota Polri: menjaga dan memeliharakehidupan berkeluarga, bermasyarakat,berbangsa

Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dan Pasal6421 Ayat (3) huruf (d) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 yangdisebutkan dalam objek sengketa a quo adalah berupa pelanggaranPasal 11 huruf (c) dan huruf (d) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 yang selengkapnya menyebutkan sebagai berikut :Pasal 11 huruf (c): menaati dan menghormati norma kesusilaan, normaagama, nilainilai kearifan lokal, dan norma hukum ;Pasal 11 huruf(d) menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga,bermasyarakat, berbangsa

surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti surat P.1 sampai dengan P.4yang telah diajukan dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangansaksisaksi, telah diperoleh faktafakta, bahwa pokok permohonan pemohonadalah pemohon ingin merubah nama pemohon dalam kehidupannya dan akanmampu menjadi lebih baik dan berdampak pada perubahan rezeki kearah yanglebih baik dan juga bertujuan untuk menunjukkan jati diri sebagai Warga NegaraIndonesia serta rasa kebanggaan berbangsa

tersebut ada hubungan sedemikian rupa sehingga harusdipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, perbuatan manaTerdakwa lakukan dengan caracara sebagai berikut:Bahwa guna pelaksanaan atas amanah UUD 1945 dalam halmencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara mengoptimalkan pelaksanaanpendidikan, yang mana pendidikan merupakan jantung masyarakat sehinggaanakanak generasi muda bangsa memperoleh bekal pengetahuan, sikap, danketrampilan untuk hidup berharkat dan bermartabat dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa

Pelajaran 2009/2010 sebelum adanya jjin/rekomendasi atas Pungutan/luran Insidental dari Bupati Ngawi guna memenuhikebijakan Terdakwa sebagai Kepala SMA Negeri 1 Ngawi;Maka tujuan utama dari pelaksanaan atas amanah UUD 1945 dalam halmencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara mengoptimalkan pelaksanaanpendidikan yang merupakan jantung masyarakat sehingga anakanak generasimuda bangsa memperoleh bekal pengetahuan, sikap, dan ketrampilan untukhidup berharkat dan bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa

Pendidikan KabupatenNgawi mengenai hasil pelaksanaan tersebut yang meliputi PSB PMDKdan PSB REGULER Tahun Pelajaran 2008/2009 maupun Tahun Pelajaran2009/2010;Bahwa guna pelaksanaan atas amanah UUD 1945 dalam halmencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara mengoptimalkan pelaksanaanpendidikan, yang mana pendidikan merupakan jantung masyarakat sehinggaanakanak generasi muda bangsa memperoleh bekal pengetahuan, sikap, danketrampilan untuk hidup berharkat dan bermartabat dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa

Pendidikan KabupatenNgawi mengenai hasil pelaksanaan tersebut yang meliputi PSB PMDK danPSB REGULER Tahun Pelajaran 2008/2009 maupun Tahun Pelajaran2009/2010;Bahwa guna pelaksanaan atas amanah UUD 1945 dalam halmencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara mengoptimalkan pelaksanaanpendidikan, yang mana pendidikan merupakan jantung masyarakat sehinggaanakanak generasi muda bangsa memperoleh bekal pengetahuan, sikap, danketrampilan untuk hidup berharkat dan bermartabat dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa

No.1914 K/Pid.Sus/2011hidup berharkat dan bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,dan bernegara tidak terpenuhi secara optimal karena atas kebijakan Terdakwatersebut, Terdakwa tidak dapat memberikan layanan pendidikan yang optimaldan berkualitas terhadap peserta didik Tahun Pelajaran 2008/2009 maupunTahun Pelajaran 2009/2010;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 5 ayat (2) UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdirubah dan ditambah dengan

tanggal 16 April 2020 yang lalu,meskipun belum memenuhi syarat batas usia sesuai Undang undang yaitu 19(sembilan belas) tahun, harus mendapat Dispensasi Kawin untuk menikah dibawah umur 19 (Sembilan belas) tahun, dari Pengadilan Agama, bukan sebaliknyajusteru setelah melangsungkan pernikahan mengajukan isbat / pengesahan nikahuntuk memperoleh Kutipan Akta Nikah (agar tercatat pernikahannya di KUA);Menimbang, bahwa demi terlaksananya tertid hukum dan administrasi dalamtatanan kehidupan bermasyarakat berbangsa

Atas lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai denganhakekat dan etika yang di junjung tinggi oleh manusia dan Negara ;3.Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membina perbaikan sosial(Sociati reform) lebih efektif ;4.Agar Hukum dapat lebih mampu dalam menjangkau ,dan mengayomi segenap anggotamasyarakat ,dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ;Menimbang, bahwa untuk keperluan tersebut maka Pengadilan Negeri memberi ijindan memerintahkan Instansi Pelaksana