• berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 08Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2009, DesaSambujan beserta 5 desa lainnya ditetapbkan sebagai desa penerimaAlokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2009 yang masingmasing desamenerima dengan dana sebesar Rp 64.000.000, (enam puluh empat jutarupiah).Bahwa setelah Desa Sambujan ditetapkan sebagai desa penerima AlokasiDana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2009, selanjutnya pada tanggal 24Agustus 2009 diterbitkan SPP Nomor : 18/SPPLS/BPPKAD

• Terdakwahanya menyuruh Bendahara Penerima saksiIswan Habib untuk mencari pinjaman uang untuk keperluan operasional kantordengan catatan akan dikembalikan apabila anggaran operasional telah cairdari Dinas BPPKAD Propinsi Maluku Utara;Halaman 58 dari 114 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2018/PN TteBahwa setelah anggaran operasional kantor cair, Terdakwa tidak langsungmenggantikan uang penerimaan PKB tersebut;Bahwa saat itu Kepala UPTB Samsat Kota Ternate adalah Abdullah Assagaf;Bahwa Pada tahun 2017 Kepala

  Secara pribadi juga Terdakwatelah tempuh dengancara melaporkan ke Kepala Dinas BPPKAD Propinsi Maluku Utara yaitu Bpk.Nurbaya namun tidak terselesaikan sehingga Terdakwamembuat suratpengaduan dan meminta agar dilakukan audit dan setelah Tim InspektoratPropinsi Maluku Utara melakukan audithal itu menjadi temuan;Bahwa Pemakaian penerimaan PKB sebesar Rp. 73.000.000, yangdigunakan untuk keperluan kantor adalah pengakuan Bendahara Penerimasaksi Iswan Habib dan ia tidak menunjukan buktibukti penggunaannya

  Terdakwatidak pernahmenyuruh Bendahara Penerima saksi Iswan Habib menggunakan penerimaanPKB untuk kegiatan operasional kantor;Bahwa Terdakwapernah menerima uang cash dari Bendahara penerima saksiIswan Habib lebih dari 1 kali, uang tersebut digunakan untuk biaya transportpetugas mengambil Notice pajak di Dinas BPPKAD Propinsi Maluku Utara diSofifi namun sebelum penutupan kas, uang btersebut telah Terdakwakembalikan kepada Bendahara Penerima saksi Iswan Habib;Bahwa pada tahun 2017 Bendahara Penerima

  Demikian pula keteranganTerdakwa dan dibenarkanoleh saksi Iswan Habib, bahwa Terdakwa pernah menerima uang cash dari Bendaharapenerima saksi Iswan Habib lebih dari 1 kali, uang tersebut digunakan untuk biayatransport petugas mengambil Notice pajak di Dinas BPPKAD Propinsi Maluku Utara diSofifi dan sebelum penutupan kas, uang tersebut telah Terdakwa kembalikan kepadaBendahara Penerima saksi Iswan Habib;Menimbang, bahwabesarnya kerugian keuangan Negara yang bersumber dariPajak Kendaraan Bermotor (PKB

• ., M.Si.Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa saksi bekerja di Badan Pendapatan Pengeloaan Keuangan DanAset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Ponorogo, jabatan sebagai Sekretaris;Bahwa saksi sebagai Sekretaris tugasnya memfasilitasi administrasi danmengkoordinasikan tugas pokok dan pelayanan ;Bahwa kalau tugasnya BPPKAD mengelola keuangan daerah;Bahwa setahu saksi proyek peningkatan jalan itu dananya dari dari danPEN (Pinjaman Ekonomi Nasional);Bahwa saksi tahu dana DAK tahap 1

• Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 973/0162/BPPKAD/2017, yangditandatangani oleh Kepala Bidang Pengelolaan PBBP2 dan BPHITBBPPKAD Kabupaten Wonosobo, sesuai aslinya, diberi tanda bukti T1 ;2. Foto Copy Surat keterangan penguasaan dan pengolahan tanah, yangditandatangani oleh Kepala Desa Ngadisalam, tertanggal 23 Maret 2017,sesuai aslinya, diberi tanda bukti T2 ;3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ALWI, tertanggal 26082012,sesuai aslinya, diberi tanda bukti T31 ;4.

• Alimuddin dan SyamsulMustakim,S.E, masingmasing selaku Kepala dinas BPPKAD dan KepalaBagian Pemerintahan Umum Kabupaten Konawe Utara;Bahwa sedangkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi ini hanyalah terkaitdengan adanya pekerjaan tambahan yang belum dibayarkan oleh Tergugatl/Termohon Kasasi dan telah dikerjakan oleh Penggugat/Pemohon Kasasiatas perintah lisan dari Tergugat dengan nilai sebesar Rp4.700.000.000,00berdasarkan hasil rekapitulasi yang dibuat dan ditandatangani oleh CVArchiteon Selaras Consultan

• Pulau Morotai/Kabid Anggaranpada BPPKAD Kab. Pulau MorotaiTerdakwa ditahan oleh :1. Penyidik di Rutan Polres Ternate sejak tanggal 07 Mei 2012 s/d tanggal 26 Mei 2012 ;2. Perpanjangan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ternate di Morotai sejak tanggal 27 Mei2012 s/d tanggal 31 Mei 2012 ;3. Penuntut Umum Pada Rutan Polres Ternate sejak tanggal 01 Juni 2012 s/d tanggal 7 Juni2012, dipindahkan ke Lapas Klas II/B Tobelo di Gorua sejak tanggal 7 Juni 2012 s/dtanggal 8 Juni 2012 ;4.

• rr) Kegiatan Perjalanan Dinas Kondultasi ke BPPKAD Kab Buru di Namlea dari tanggal 28 Juni s/d 1 Juli 2011 yaitu: - Satu lembar Surat Perintah Tugas Nomor 118 / SPT / VI / 2011 tanggal 28 Juni 2011 atas nama: a. SAID BEHUKU; b. SALMA LESNUSA.

  06/20 No:115/SPPD/V/ Jaldis mengikuti rapat 43.ASRUL Rp. 5.850.000011 11 R011 pemutakhiran data SOUWAKITUHP tingkat prov Ldan region tahun2011 di Palangkaraya44.INGGRID Rp.LESNUSS 11.050.000A25. (25/06/2011) No:116/SPT/VI/2 25/06/20 No:116/SPPD/V/ Jaldis mendampingi 45.ABSON Rp.011 11 PO11 Bupati rapat TONGA 10.200.000)pemutakhiran dataTUHP tingkat Provdan region tahun2011 di Palangkaraya26. 28/06/2011 No:118/SPT/VI/2 28/06/20 No:118/SPPD/V/ Jaldis Konsultasi ke 46.SAID Rp. 3.800.000011 11 PO11 BPPKAD

  ASRUL Rp. 5.850.000011 2011 rapat pemutakhiran SOUWAKILdata TUHP tingkatprov dan regiontahun 2011 diPalangkaraya44.INGGRID Rp.LESNUSSA 11.050.000 Halaman52 PutusanNomor 16/Pid.SusTPK/2018/PN Amb 25. 25/06/2011 No:116/SPT/VI/2 25/06/2011 No:116/SPPD/V Jaldis mendampingi 45.ABSON Rp.011 2011 Bupati rapat TONGA 10.200.000pemutakhiran dataTUHP tingkat Provdan region tahun2011 diPalangkaraya26. 28/06/2011 No:118/SPT/VI/2 28/06/2011 No:118/SPPD/V Jaldis Konsultasike 46.SAID Rp. 3.800.000011 2011 BPPKAD

  SAID Rp.011 ke BPPKAD Kab. BEHUK 3.800.000Buru di Namlea Utgl 28 Juni s/d 1Juli 201147.SALMA Rp.LESNU 3.800.000SSA27. 19/07/2011 No:121/SPT/VII/2 19/07/2011 No:121/SPPD/V/2011 Jaldis menghadiri 48.AKILUN Rp.011 panggilan Kajati di KASUKI 3.650.000Ambon tgl 19 s/d23 Juli 201149. BAISAY Rp.A 3.600.000SOULISSA28. 15/07/2011) No:122/SPT/VII/2 15/07/2011 No:122/SPPD/VII/201 Jaldis Konsultasi 50. Drs. A. Rp.011 !

  Halaman249 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2018/PN Amb D 11.050.00LESNU 0SSA25. 25/06/2011 No:116/SPT/VI/2 25/06/2011 No:116/SPPD/V/20 Jaldis 45.ABSON Rp.011 (14 mendampingi TONGA 10.200.00Bupati rapat 0pemutakhirandata TUHP tingkatProv dan regiontahun 2011 diPalangkaraya26. 28/06/2011 No:118/SPT/VI/2 28/06/2011 No:118/SPPD/V/20 Jaldis Konsultasi 46.SAID Rp.011 (14 ke BPPKAD Kab.

  AHMAD ALJUFRI.Satu lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 117 /SPPD / VI / 2011 tanggal 30 Juni 2011;Satu lembar Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinassenilai Rp.7.500.000,00;Satu lembar Surat pejabat yang memberi perintah (LembaranMerah);Satu lembar Kwitansi Pembayaran.Kegiatan Perjalanan Dinas Kondultasi ke BPPKAD Kab Buru diNamlea dari tanggal 28 Juni s/d 1 Juli 2011 yaitu:Satu lembar Surat Perintah Tugas Nomor 118 / SPT / VI /2011 tanggal 28 Juni 2011 atas nama: a.

• antara lain : Menyimpan adminitrasi keuangan; Membayar uang kepada pihakpihak lain yang berkaitan denganurusan kedinasan;Melaporkan hasil pekerjaan dari pembayaran.Bahwa Untuk pengajuan pencairan dana pertamatama Kelompok SwadayaMasyarakat (KSM) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyerahkandokumen dan surat terkait pencairan setelah itu bendahara berdasarkansurat dan dokumen yang diajukan menerbitkan SPPLS yang diajukan kePengguna Anggaran kemudian menerbitkan SPM setelah itu diajukanpermintaan ke BPPKAD

  yang kemudian BPPKAD mengeluarkan SP2Dsetelah SP2D keluar langsung dibawa ke bank dan dana nya otomatis kerekening KSM Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Dobo;Bahwa saksi hanya menerima surat dan atau dokumen berupa SuratPerjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3), Progres Kemajuan Pekerjaan,Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PHO) dan Berita AcaraPenyerahan Hasil Pekerjaan (FHO) dalam bentuk yang sudah jadi, baikyang saksi terima dari masingmasing KSM maupun dari PPK;Bahwadana Tidak dapat langsung

  dicairkan oelh masingmasing KSM,karena dana harus melalui tahapan proses pencairan yaitu dengandibuatkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa(SPPLS) yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan Kegiatan danRincian kemudian diajukan ke Pengguna Anggaran untuk dapatditerbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM), setelah itu diajukanbersamasama dengan surat dan atau dokumen yang sudah diterima dariHalaman 84 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.SusTPK/2019/PN.Amb.masingmasing KSM maupun PPK ke BPPKAD

  Selanjutnya Setelah KSM dibentuk, PPK memberitahukan kepada Pihakketiga yang sudah mereka tentukan sebelumnya untuk mengerjakanpekerjaan;Untuk pengajuan pencairan dana pertamatama Kelompok SwadayaMasyarakat (KSM) bersamasama dengan PPK menyerahkan dokumendan surat terkait pencairan kepada bendahara, setelah itu bendaharaberdasarkan surat dan dokumen yang diajukan menerbitkan SPPLS yangdiajukan ke Kuasa Pengguna Anggaran, kemudian Kemudian KPAmenerbitkan SPM setelah itu diajukan permintaan ke BPPKAD

  yangkemudian BPPKAD mengeluarkan SP2D setelah SP2D keluar langsungdibawa ke bank dan dana nya otomatis ke rekening KSM pada BankPembangunan Daerah Maluku Cabang Dobo No.

• PSSI Jombang mengajukan kepada KONI,KONI kepada Bupati kemudian rekom Bupati kepada BPPKAD, kemudian BPPKADmencairkan kepada KONI selanjutnya KONI ke Pengcab. PSSI Jombang dan Pengcab PSSIke PSID Jombang, sedangkan nilainya sesuai proposal yang di acc oleh KONI.Bahwa benar yang mengambil waktu itu tersangka menghubungi bendahara KONI agaranggaran untuk Pengcab PSSI Jombang diterimakan kepada HARIYONO, selanjutnya danatersebut diambil oleh sdr.

• Gugatan Para Penggugat Eror in ObyektoBahwa obyek gugatan penggugat pada Posita Poin 4 angka 8,13,14,15,danangka 16 keliru, dimana berdasarkan Data SISMOP (Sistem InformasiObyek Pajak) pada Bidang Pendapatan Badan Pendapatan PengelolaanKeuangan Anggaran Daerah (BPPKAD) Kabupaten Bima bahwa terdapatkesamaan pencatatan nama dalam daftar Wajib Pajak (WP) antara Hj. SitiHadijah H.M.Saleh dengan Hj. Hadijan H.M Sidik yaitu Samasama tercatatsebagai Hj,Hadijah HMS.

  Bahwa untuk tanahtanah seperti yang didalilkan oleh Para Penggugatpada posita poin 4 angka 8, 13, 14,15,dan angka 16 Tergugat TidakMengetahuinya, namun berdasarkan Data SISMOP (Sistem InformasiObyek Pajak) pada Bidang Pendapatan Badan Pendapatan PengelolaanKeuangan Anggaran Daerah (BPPKAD) Kabupaten Bima bahwa terdapatkesamaan pencatatan nama dalam daftar Wajib Pajak (WP) antara Hj. SitiHadijah H.M.Saleh dengan Hj. Hadijan H.M Sidik yaitu Samasama tercatatsebagai Hj,Hadijan HMS.

• 71. - 1 (Satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 931 / 06015 / LS-Bansos / BUD / 1.20.5.2 / 2016, tanggal 09 Desember 2016

  - 1 (Satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap III TA. 2016 untuk Desa balokang kota Banjar

  Dikembalikan kepada BPPKAD PEMKOT BANJAR CQ.IR.

  Satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 931 / 04196 /LSBankeu / BUD / 1.20.5.2 / 2016, tanggal 20 September 2016 1 (Satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana DesaTahap II TA. 2016 untuk Desa balokang kota Banjar.71. 1 (Satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 931 / 06015 /LSBansos / BUD / 1.20.5.2 / 2016, tanggal 09 Desember 2016 1 (Satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana DesaTahap Ill TA. 2016 untuk Desa balokang kota BanjarDikembalikan kepada BPPKAD

  Satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 931 /04196 / LSBankeu / BUD / 1.20.5.2 / 2016, tanggal 20 September 2016 1 (Satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana DesaTahap II TA. 2016 untuk Desa balokang kota Banjar.71. 1 (Satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 931 /06015 / LSBansos / BUD / 1.20.5.2 / 2016, tanggal 09 Desember 2016 1 (Satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana DesaTahap III TA. 2016 untuk Desa balokang kota BanjarDikembalikan kepada BPPKAD

  kotaBanjar. 1 (Satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :931 / 04196 / LSBankeu / BUD / 1.20.5.2 / 2016, tanggal 20September 2016 1 (Satu) Berkas Proposal permohonan pencairan AlokasiDana Desa Tahap II TA. 2016 untuk Desa balokang kotaBanjar. 1 (Satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :931 / 06015 / LSBansos / BUD / 1.20.5.2 / 2016, tanggal 09Desember 2016 1 (Satu) Berkas Proposal permohonan pencairan AlokasiDana Desa Tahap III TA. 2016 untuk Desa balokang kotaBanjarDikembalikan kepada BPPKAD

• Kepala BPPKAD Kab. Sragen, 5. Kapala BadaKesbangpol Kab. Sragen, 6. Kepala Bagian Hukum SetdaKab. Sragen, 7. Kepala Bagian Pemeritahan Setda Kab.Sregen, 8. Kepala DPUPR Nomor: 005/158/29/2018Perihal Undangan tertanggal 20 April 2018. (Fotokop!sesual dengan aslinya);: Surat Kepala Badan Perijinan Terpadu dan PenanamanModal Kabupaten Sragen kepada 1. Kepala Bappeda Kab.Sragen 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sragen, 3.2. Kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga KabupatenSregen. 4. Satpol PP kab.

• Fotokopi SPPT Pajak bumi dan Bangunan atas nama Ismini, tanggal 3Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala BPPKAD Kabupaten Batang,alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai denganaslinya serta bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan PR.2;Putusan Nomor: 193/Pdt.G/2019/PA.Btg.Halaman 17bahwa terhadap alat bukti tertulis (PR. 1 dan PR. 2), tersebut,Tergugat rekonvensi mengakui dan membenarkan bahwa tanda tanganyang ada di surat pernyataan jual beli tersebut adalah

• Bondo Deso/Kepala Desa;

• 1 (satu) lembar fotocopy Buku Riwayat Desa Khohir Nomor 1 Sariasastro Muktalim;
• 1 (satu) lembar fotocopy Kretek Desa;
• 4 (empat) lembar fotocopy catatan tanah dari BPPKAD Kabupaten Gresik;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

• 1 (satu) unit Hanphone merk Polytron warna putih Type C 202 Nomor Seri 15KQ1050 dengan Imei 1: 356536048574381 Imei 2: 356536048255049

• Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; cq Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau; cq Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) Kabupaten Pulang Pisau
  Turut Tergugat:
  1.Pemerintah Republik Indonesia; cq Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; cq Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau; cq Bupati Pulang Pisau
  2.Pemerintah Republik Indonesia; cq Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; cq Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau cq Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD

  Pemerintah Republik Indonesia; cqPemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; cqPemerintah Kabupaten Pulang Pisau; cqBadan Pendapatan, Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten PulangPisau. yang beralamat di Jalan WAD DuhaKomplek Perkantoran Kabupaten Pulang Pisau,Provinsi Kalimantan Tenggah, sebagai TurutTergugat IlDalam hal ini Tergugat Il, Turut Tergugat danTurut Il memberikan kuasa kepada Priyambudi,S.H., M.H. Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisauberkantor di jalan W.A.D.

• Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2021 di BPPKAD Kabupaten Blora.
• Surat undangan kepada pedagang pasar induk Cepu guna penataan pedagang/pengguna pasar induk Cepu Nomor: 005/58 tanggal 19 Agustus 2019 ditandatangani oleh Kepala UPTD Pasar Wilayah II Drs.

• SP2D dari BPPKAD kepihak ketiga atas nama Kustini Encus-Snack.
• SP2D dari BPPKAD kepihak ketiga atas nama Budi Teguh Wibowo/UD. Javana
• SP2D dari BPPKAD kepihak ketiga atas nama Partini/Persewaan Afif.
• Pajak (PPn Resto) Belanja Makan dan Minumuntuk Peresmian Pasar Banjarejo Kegiatan Rehabilitasi.
• Pajak (PPh Resto) Belanja Makan dan Minum untuk Peresmian Pasar Banjarejo Kegiatan Rehabilitasi.

• surat tertanggal 18 September 2020kepada PENGGUGAT yang pada pokoknya untuk menindaklanjuti pertemuan tanggal17 September 2020 terkait adanya keberatan PENGGUGAT atas dimohonkannya hakpakai oleh TERGUGAT untuk hadir pada tanggal 24 September 2020 bertempat dikantor TERGUGAT IV;Bahwa, dalam pertemuan tanggal 24 September 2020 yang dihadiri oleh TERGUGAT (terdiri dari; Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Purworejo, Kepala KantorHalaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 170/Pdt/2021/PT SMG11.12.BPPKAD

• Ratnah yang dikeluarkan olen Badan PengelolaPendapatan, Keiangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Bima.Bukti tersebut telan bermeterai cukup dan dinazegellen serta telahdicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Ketua Majelismembubuhkan pada bukti tersebut dengan tanda P.5;6. Fotokopi Rincian Realisasi KSG (Pencairan Kredit) padaBank NTB atas nama Penggugat, pada tanggal 24 Mei 2011.

• Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2021 di BPPKAD Kabupaten Blora.
• Surat undangan kepada pedagang pasar induk Cepu guna penataan pedagang/pengguna pasar induk Cepu Nomor: 005/58 tanggal 19 Agustus 2019 ditandatangani oleh Kepala UPTD Pasar Wilayah II Drs.

• SP2D dari BPPKAD kepihak ketiga atas nama Kustini Encus-Snack.
• SP2D dari BPPKAD kepihak ketiga atas nama Budi Teguh Wibowo/UD. Javana
• SP2D dari BPPKAD kepihak ketiga atas nama Partini/Persewaan Afif.
• Pajak (PPn Resto) Belanja Makan dan Minumuntuk Peresmian Pasar Banjarejo Kegiatan Rehabilitasi.
• Pajak (PPh Resto) Belanja Makan dan Minum untuk Peresmian Pasar Banjarejo Kegiatan Rehabilitasi.

• akanmempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa terhadap obyek perkara telah dilaksanakan lelang tanggal 3Oktober 2019 sebagaimana tertuang dalam risalah lelang Nomor591/44/2019 dan telah dilakukan sesuai dengan prosedur lelang;Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 88/Pdt/2021/PT SMG Bahwa terhadap pelaksanaan lelang tersebut sudah ada pemenangnyayaitu Terbanding Ill semula Terlawan Ill yang terhadap obyek sengketatersebut terbukti dalam pengajuan balik nama SPPT dan Sertifikat sudahdikabulkan oleh BPPKAD