Ditemukan 128 data
353 — 179 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal6 ayat (1) huruf g, huruf i, huruf ; UU 12/2011; danili. Pasal 10 ayat (1) huruf b UU 30/2014;dengan dalil sebagai berikut:a. Bahwa Permendagri 19/2016 merupakan peraturan pelaksanaandari PP 27/2014 yang diterbitkan khusus untuk mengaturpengelolaan Barang Milik Daerah. Di samping Permendagri19/2016, PP 27/2014 mengamanatkan kepada MenteriKeuangan untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan dari PPHalaman 24 dari 76 halaman.
103 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
juncto Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta Nomor 02/B/1999/PT.TUN.JKT Tanggal28 April 1999 juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor 01/G/1998/PTUN.BDG Tanggal 13 Agustus 1998;ii) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138K/TUN/2000 Tanggal 27 September 2005 juncto Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 50/B/1999/PT.TUN.JKTTanggal 3 Agustus 1999 juncto Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung Nomor 04/G/1998/PTUN.BDG Tanggal 13 Agustus1998; danili
51 — 42
Diluardari yang di limpahkan, merupakan tugas dan kewenangan PenggunaAnggaran atau Sekretaris Daerah;Bahwa hal tersebut secara yuridis formal telah sesuai dengan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berkaitandengan Pembatasan Kewenangan, pengaturan pada Pasal 15 ayat (1)menyebutkan : Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasioleh:i. masa atau tenggang waktu Wewenang;ii. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; danili.
161 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
Goh Cheng Liang, pengusaha, yang bertempat tinggal di Liang CourtComplex 177, River Vally Road # 0501, Singapura 0617; danili, Chai Chong Yii, pengusaha, yang bertempat tinggal di Singapura599026, 72 Eng Kong Terrace;Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012, Pewaris telah meninggal dunia danoleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 874 KUHPerdata,segala harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia adalahkepunyaan para ahli warisnya yang sah demi hukum, sepanjang dia belummengadakan ketetapan
94 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Noormas); Sebelas Timur dengan E. 427 (sekarang tanah Lim Ng Ngo); Sebelah Barat dengan E.469 (sekarang tanah Purnama Sian);(Selanjutnya disebut objek tanah sengketa);Bahwa pada faktanya, ketika Pemohon PK melakukan transaksijual beli atas objek tanah sengketa, Pemohon PK, sama sekali tidakmengetahui adanya persengketaan hak/berebutan mengajukanpermohonan hak atas objek tanah sengketa yang melibatkan ParaTermohon PK dan pihak penjual (Sebelumnya sebagai Tergugat , Il danIlI/ Para Pembanding/Para
Terbanding/Tergugat I : BASUKI
Terbanding/Tergugat II : SAIFUL
Terbanding/Tergugat III : NURSITI
Terbanding/Tergugat IV : INDRA MULYAWAN
Terbanding/Tergugat V : FAHIDIN BUNYAMIN
Terbanding/Tergugat VI : HARIANTO
Terbanding/Tergugat VII : H. MATJIK AHMAD
Terbanding/Tergugat VIII : SRI WARYANI alias RIRIN
Terbanding/Turut Tergugat I : HERMAN INTAN
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG,
84 — 44
Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi I, II danIlI/Tergugat Konvensi I. Il dan III untuk seluruhnya ;2. Menyatakan eksekusi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan NegeriPalembang Nomor : 41/Pdt.Eks/2015/PN.Plg, Jo. No.: 90/Pdt.G /2011/PN.Plg, Jo. No.: 47/PDT/2012/PT.PLG, Jo. No.: 1547K/ Pdt/2013, Jo.Halaman 51 dari 60 Hal. Putusan No.63/PDT/2021/PT PLGNo.: 540 PK/PDT/2016, seluas 488 M? (empat ratus delapan puluh delapanmeter perseg!i), Dinyatakan Tidak Berkekuatan Hukum ;3.
PT. SURSARITA SUKSES SEJAHTERA Diwakili oleh : SUNIL MOHAN MIRPURI
Tergugat:
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
473 — 1610
Melanjutkan proses perpanjangan IUP OP Penggugat; danili.
120 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Koperasi Pengembangan Universitas SumateraUtara;il) Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik IndonesiaNomor 181/MenhutbunIX/1999 tertanggal 25 Februari 1999perihnal Persetujuan Pencadangan Areal Hutan Untuk HakPengusahaan Perkebunan Koperasi Pengembangan UniversitasSumatera Utara di Sumatera Utara; danili) Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sumatera Utara Nomor518/3774/1999 tertanggal 15 Maret 1999 perihal PencadanganLahan Untuk Koperasi Pengembangan Universitas SumateraUtara;3.
Pembanding/Tergugat II : HJ. ANDI SUKMAWATI Diwakili Oleh : H. ZAINAL ABIDIN, SH.
Pembanding/Tergugat III : ANDI BASRI Diwakili Oleh : H. ZAINAL ABIDIN, SH.
Terbanding/Penggugat I : Hj. ANDI RAMSAH BINTI ANDI SYAMSUDDIN
Terbanding/Penggugat II : ANDI MUSTAMIN HAMRAN BIN H. A. NAMBA
Terbanding/Penggugat III : ANDI HASNAH BINTI H. A. NAMBA
Terbanding/Penggugat IV : ANDI AMRIN BIN H. A. NAMBA, SH.
Terbanding/Penggugat V : Ir. ANDI FACHRIN BIN H. A. NAMBA, MM.
Terbanding/Penggugat VI : ANDI SYAHRIR BIN H. A. NAMBA
Terbanding/Penggugat VII : ANDI ERNAWATY BINTI H. A. NAMBA
Terbanding/Penggugat VIII : ANDI SYAMSUL BAHRI BIN H.A.NAMBA.S.Kom.
Terbanding/Penggugat IX : ANDI MULIYADI BIN H. A. NAMBA
Terbanding/Penggugat X : ANDI YURDIKA BIN H. A. NAMBA, S.Pd. M.Sn.
Turut Terbanding/Tergugat IV : ANDI SUYUTI BINTI A.PACCING
Turut Terbanding/Tergugat V : ANDI ENI BIN A.PACCING
Turut Ter
61 — 40
Bahwa oleh karena di depan persidangan Pembanding/ParaTergugat , Il, dan III telah dan tidak mampu membuktikan dalildalilbantahannya atau faktafakta hukumnya, sehingga ketentuanketentuan tentang alasan eksepsi tidak dapat diterapkan ke dalamfakta in konkrito yang diajukan oleh Para Tergugat I, II danIlI/Pembanding, maka Majelis Hakim tingkat pertama setelahmempertimbangan nilainilai yuridis, sosiologis, dan filosofis telahtepat dalam melakukan penentuan hukum yakni Menolak faktafakta/dalildalil hukum
Terbanding/Tergugat I : BASUKI
Terbanding/Tergugat II : SAIFUL
Terbanding/Tergugat III : NURSITI
Terbanding/Tergugat IV : INDRA MULYAWAN
Terbanding/Tergugat V : FAHIDIN BUNYAMIN
Terbanding/Tergugat VI : HARIANTO
Terbanding/Tergugat VII : H. MATJIK AHMAD
Terbanding/Tergugat VIII : SRI WARYANI alias RIRIN
Terbanding/Turut Tergugat I : HERMAN INTAN
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG,
96 — 45
Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi I, II danIlI/Tergugat Konvensi I. Il dan III untuk seluruhnya ;2. Menyatakan eksekusi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan NegeriPalembang Nomor : 41/Pdt.Eks/2015/PN.Plg, Jo. No.: 90/Pdt.G /2011/PN.Plg, Jo. No.: 47/PDT/2012/PT.PLG, Jo. No.: 1547K/ Pdt/2013, Jo.Halaman 51 dari 60 Hal. Putusan No.63/PDT/2021/PT PLGNo.: 540 PK/PDT/2016, seluas 488 M? (empat ratus delapan puluh delapanmeter perseg!i), Dinyatakan Tidak Berkekuatan Hukum ;3.
252 — 196 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian kedudukan P3B Indonesia Malaysiadalam hubungannya dengan UU PPh berlaku beberapa asas hukumsebagai berikut:i. pacta sunt servanda (sebagai perjanjian antara dua subjekhukum internasional, P3B mengikat (binding) kedua pihakpenandatangan dan harus ditaati);ii. lex specialis derogat legi generali (sebagai aturan khususpemajakan atas transaksi cross border IndonesiaMalaysia, P3Bpunya prioritas berlaku ketimbang UU PPh); danili.
703 — 673 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yosi Eka Putridengan Termohon Kasasi dilakukan bukan atas permintaan ayahTermohon Kasasi; danili. Mempercayai bahwa Termohon Kasasi tidak kecanduan narkoba,dimana pada faktanya ayah Termohon Kasasi secara pasti telahmengetahui bahwa Termohon Kasasi merupakan pecandu narkobadan karenanya ayah Termohon Kasasi mengajak Pemohon Kasasidan adik Termohon Kasasi untuk datang ke BNN mencari bantuanuntuk Termohon Kasasi.G.
Terbanding/Tergugat I : BASUKI
Terbanding/Tergugat II : SAIFUL
Terbanding/Tergugat III : NURSITI
Terbanding/Tergugat IV : INDRA MULYAWAN
Terbanding/Tergugat V : FAHIDIN BUNYAMIN
Terbanding/Tergugat VI : HARIANTO
Terbanding/Tergugat VII : H. MATJIK AHMAD
Terbanding/Tergugat VIII : SRI WARYANI alias RIRIN
Terbanding/Turut Tergugat I : HERMAN INTAN
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG,
73 — 34
Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi I, II danIlI/Tergugat Konvensi I. Il dan III untuk seluruhnya ;2. Menyatakan eksekusi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan NegeriPalembang Nomor : 41/Pdt.Eks/2015/PN.Plg, Jo. No.: 90/Pdt.G /2011/PN.Plg, Jo. No.: 47/PDT/2012/PT.PLG, Jo. No.: 1547K/ Pdt/2013, Jo.Halaman 51 dari 60 Hal. Putusan No.63/PDT/2021/PT PLGNo.: 540 PK/PDT/2016, seluas 488 M? (empat ratus delapan puluh delapanmeter perseg!i), Dinyatakan Tidak Berkekuatan Hukum ;3.
58 — 48
Majelis Hakimmenilai gugatan Para Penggugat I, II dan Ill Dalam Rekovensi/Tergugat I,II danII Dalam Konvensi tidaklah mengenai keabsahan dari kepemilikan tanahterperkara dan tidak ada kaitannya dengan mengenai kebasahan darikepemilikan tanah terperkara, dimana terhadap tanah terperkara telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi diatas dan telah dikabulkanpetitumpetitum sebagaian dari Para Tergugat Dalam MRekovensi/ParaPenggugat Dalam Konvensi, oleh karena itu Rekovensi Para Penggugat I, Il danIlI
225 — 56
Sebidang tanah dan bangunan beserta bendabenda yang melekat danberada di atasnya, terletak di Jalan KL Yos Sudarso Km.7,8, KelurahanTanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan; danili.
47 — 21
TAUFAN SASAKI PRANATA Alias OPAN:; Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena telah terjadiperistiwa pembunuhan, dimana yang menjadi korban dariperistiwa tersebut adalah teman saksi yang bernama RAHMADRADITA Alias GATOT;Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada Hari Minggutanggal 27 Desember 2009, dimana sekitar jam 13.00 Wita saatsaksi sedang berada di rumah DIAN bersama dengan DIAN danILI, saksi mendengar DIAN ditelepon oleh ibu korban yangmengabarkan bahwa korban ditemukan di bawah JembatanSrigangga
231 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lex specialis derogat legi generali (sebagai aturan khususpemajakan atas transaksi cross border IndonesiaMalaysia, P3Bpunya prioritas berlaku ketimbang UndangUndang PPh); danili.
99 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian kedudukan P3B Indonesia Belandadalam hubungannya dengan UU PPh berlaku beberapa asas hukumsebagai berikut:i. pacta sunt servanda (sebagai perjanjian antara dua subjekhukum internasional, P3B mengikat (binding) kedua pihakpenandatangan dan harus ditaati);ii. lex specialis derogat legi generali (sebagai aturan khususpemajakan atas transaksi cross border IndonesiaBelanda, P3Bpunya prioritas berlaku ketimbang UU PPh); danili.
Terbanding/Penggugat I : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Terbanding/Penggugat II : PT. Agung Podomoro
Turut Terbanding/Tergugat II : PT. NARPATI ESTATE
76 — 891
Keterlibatan pihak swasta dalam proses pembebasanlahan yang diklaim oleh Terlawan; danili. Telah dileburnya hak dan kewajiban BP3L Sunter /BP3W Jakarta Utara pada BPKD Provinsi DKI Jakarta.b. Serta secara nyata melanggar ketentuan hukum formiilsebagai berikut:i.
27 — 12
/Tergugat d.r. menurut Tergugat II danIlI/Penggugat d.r. nantinya adalah Pihak yang kalah dalam perkara ini, makapatut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini baik dalamkonpensi maupun rekonpens!