Ditemukan 113 data
Terbanding/Penggugat : Welly Limbong
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah RI Cq Pemerintah Kabupaten Simalungun Cq Kepala SD Negeri Nagori Sugaran
43 — 19
Demikian Surat perjanjian kredit ini dibuar untuk dapat dipergunakanseperlunya.Dibuat di Perdagangan 20 Januari 2014.
Terbanding/Penggugat : ANDI CITTA MARIOGI
55 — 38
mengenai tuntutan ganti rugi yang diminta danHal 23 dari 58 hal Put.Nomor.81/Pdt/2017/PT.Mksdikabulkan oleh Majelis Hakim dengan alasan hukum bahwa mobiltersebut disita, sangat tidak beralasan dengan fakta hukum lebih dahulumobil tersebut disita dari pada dibuatnya kwitansi tertanggal 1 Oktober2012, jika sekiranya benar bahwa kwitansi tertanggal 1 Oktober 2012,dibuat di tahun 2012 maka dapat dipastikan secara yuridis mobiltersebut tidak disita, namun oleh karena kwitansi tertanggal 1 Oktober2012 dibuar
75 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
pada itu hasilpengecekan bersama pada saat bongkar di gudang PT Rasa Prima Selarastanggal 10 Februari 2014 Turut Tergugat (supir) tidak menemukan adanyakerusakan mobil, dan fan evapolator (blower) dan fungsi pendingin dalamkeadaan normal sesuai penunjuk digital sunu kabin minus 25C, sehinggakronologis yang dibuat secara sepihak oleh Tergugat Rekonvensi diragukankebenarannya, sebab bertentangan dengan pada saat dilakukanpengecekan bersama (vide Bukti T3);16.Bahwa Surat Pernyataan Pernyataan yang dibuar
54 — 19
Bahwa dengan tidak memenuhi azas tunai dan terang, tentunyaterhadap Akta Jual Beli No. 32/2002 tanggal 06 November 2002,yang dibuar oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sdri. KristinaSulistyo, SH, tentunya menjadi cacat hukum.c.
124 — 29
Notaris di Jakarta;Bahwa untuk lebih jelasnya TERLAWAN I/PENGGUGAT akan menyampaikangugatan TERLAWAN I/PENGGUGAT dan adapun gugatan semula dimaksudadalah sebagai berikut ;Bahwa TERLAWAN I/PENGGUGAT, PELAWAN/TERGUGAT , TURUTTERLAWAN I/TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERLAWAN II/TURUTTERGUGAT II adalah saudara sekandung dan bersamasama sebagai ahliwaris dan NY.CHANDRAYATI ONGKOWIDJAJA, sebagaimana tersebutdalam Akta Keterangan Hak Waris Nomor 004/KHW/2011 tertanggal 22Nopember 2011, yang dibuar dihadapan
60 — 40
kecilkecil sehingga perbuatan pelaku usaha yang menyodorkan sajadengan tidak ada memberikan penjelasan atas perjanjian tersebutadalah merupakan bukti bahwa pelaku usaha tidak beritikad baik (TeKwarder Trow) dalam membuat surat perjanjian tersebut sebagaimanadimaksud dalam pasal 1338 KUHPerdata dan atau pelaku usaha tidakberitikad baik (Te Kwarder Trow) dalam membuat surat perjanjiantersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1338 KitabUndangUndang Hukum Perdata, yang berbunyi:Semua persetujuan yang dibuar
79 — 48
kecil sehinggaperbuatan pelaku usaha yang menyodorkan saja dengan tidak adamemberikan penjelasan atas perjanjian tersebut adalah merupakan buktibahwa pelaku usaha tidak beritikad baik (Te Kwarder Trow) dalammembuat surat perjanjian tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal13838 KUHPerdata dan atau pelaku usaha tidak beritikad baik (TeKwarder Trow) dalam membuat surat perjanjian tersebut sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 1338 Kitab UndangUndang HukumPerdata, yang berbunyi:Semua persetujuan yang dibuar
969 — 1486 — Berkekuatan Hukum Tetap
Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup KementrrianLingkungan Hidup tertanggal 11 Juli 2012 di Minas, KabupatenSiak, Riau;Hasil Penelitian Laporan Kerja Praktek berjudul Evaluasi ProsesBioremediasi di Soil Bioremediatiom Facility (SBF) Pematang yangdisusun oleh Della Permata, Program Studi Teknik Lingkungan,Fakultas Teknis Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung,Bulan Juli 2008;Jurnal hasil penelitian berjudul Bioremediation Methodology of OilWastes in CPI Sumatran Operations, yang dibuar
Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup KemenirrianLingkungan Hidup tertanggal 11 Juli 2012 di Minas, KabupatenSiak, Riau;Hasil Penelitian Laporan Kerja Praktek berjudul Evaluasi ProsesBioremediasi di Soil Bioremediatiom Facility (SBF) Pematang yangdisusun oleh Della Permata, Program Studi Teknik Lingkungan,Fakultas Teknis Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung,Bulan Juli 2008;Jurnal hasil penelitian berjudul Bioremediation Methodology of OilWastes in CPI Sumatran Operations, yang dibuar
44 — 13
motor dengan Terdakwa Il mengejar orangyang bleyerbleyer (meng gasgas motor) dibelakangnya adaTerdakwa II yang berboncengan dengan Sunarto bin Kapri;Bahwa Terdakwa kemudian berhasil menghadang sepeda motoryang dinaiki oleh Saksi Nono dan Irwanto, Terdakwa mencengkram krah baju sambil mendorong Saksi Korban Nonok,sedangkan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap SaksiKorban Nonok pada bagian pundak sebanyak satu kali;Visum Et Repertum Nomor : VER/11/IX/2015 Rumkit, tanggal 24September 2015, yang dibuar
90 — 43
Wijaya No. 138 B/59 Sukamaju,Sako, Kenten, Palembang, yang terdiri dari tanah/oangunan pabrikkarung plastik dan mesinmesin pabrik karung plastik, dengan buktikepemilikan berupa SHM No. 02 tanggal 16 Januari 1997 an.Rachmad Effendi dan Inggriani dan telah dibebani Hak Tanggungan (Pertama) sebesar Rp 8.233.000.000,00 (delapan milyar dua ratus tigapuluh tiga juta rupiah) berdasarkan APHT No. 234/2010 tanggal 27April 2010 yang dibuar oleh dan dihadapan Alia Ghanie, S.H., PejabatPembuat Akta Tanah di
84 — 17
Dibawah sumpah menerangkan Bahwa ahli adalah dosen Universitas Nomensen Medan JurusanHukum Tata Negara dan Administrasi sejak tahun 1992.45 Bahwa benar dalam konsep Negara kesatuan ada bebeerapa asasyaitu Sumber uang yang ada di APBN dan APBD adalah sama , APBNdibuat oleh Presiden Bersama DPR, sedangkan APBD dibuar olehKepala Daerah bersama DPRD.
28 — 3
Adapun biaya umroh perorangnya Rp. 35.000.000.Bahwa uang warisan tersebut juga untuk biaya membuat koskosan jarak2 tahun kemudian baru umroh;Bahwa pada saat Penggugat menerima warisan tersebut Pengugat danTergugat masih rukun dan harmonis;Halaman 35 dari 75 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2018/PA.Dmk.Bahwa koskosan yang dibuar terdiri ats 16 kamar, berapa yang terisisaksi tidak tahu. Kurang lebih 2 bulan lalu yang kosong 2 kamar.
71 — 58
Wahana Central Purabox ; Bahwa seingat saksi yang dibuar sket ada 31 bidang, dan semuanya masukdalam 2 sertipikat ; Bahwa untuk tanah nomor urut 9 saksi tidak tahu masuk sertipikat yangmana 370Bahwa dalam sket yang dibuat saksi sebanyak 31 bidang tadi tidak ada persilno. 408 atas nama Ir. Suberati atau atas nama Suroyo P. Suandi atau atasnama H. Masykur atau atas nama H.
96 — 16
Hutagaol ada memiliki tanahdarat seluas lebin kurang 10.000 M2 berdasarkan Surat Perjanjian GantiKerugian/ Penyerahan Hak Atas Tanah yang dibuar dibawah tangan tanggal 22September 1965 yang diketahui oleh Asisten Wedana Kecamatan Patumbak.Bahwa ternyata Penggugat dalam Petitum Gugatan menuntut supayaPengadilan Negeri Medan menyatakan Penggugat adalah sebagai Ahli Warisdari Almarhum Saborang Epraim Tampubolon tersebut.Bahwa selanjutnya dalam Petitum lainnya Penggugat menuntut agarPengadilan Negeri
1.PT. Sumber Plasindo Jayasakti, Dalam hal ini diwakili Direkturnya Rachmad Effendy
2.PT. Inti Plasindo Jayasakti, Dalam hal ini diwakili Direkturnya Inggriani
3.PT. Damarjaya Sakti, Dalam hal ini diwakili Direkturnya Inggriani
Tergugat:
1.PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk.
2.Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Romulo, Charlie dan Rekan
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang
4.Muhammad Teguh
117 — 43
Wijaya No. 138 B/59 Sukamaju,Sako, Kenten, Palembang, yang terdiri dari tanah/bangunan pabrikkarung plastik dan mesinmesin pabrik karung plastik, dengan buktikepemilikan berupa SHM No. 02 tanggal 16 Januari 1997 an.Rachmad Effendi dan Inggriani dan telah dibebani Hak Tanggungan (Pertama) sebesar Rp 8.233.000.000,00 (delapan milyar dua ratus tigapuluh tiga juta rupiah) berdasarkan APHT No. 234/2010 tanggal 27April 2010 yang dibuar oleh dan dihadapan Alia Ghanie, S.H., PejabatPembuat Akta Tanah di
YANYAN WAHDANIMAR
Tergugat:
1.WALI KOTA BANDUNG
2.KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA BANDUNG
Intervensi:
1.PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAWENING KOTA BANDUNG
165 — 108
Untukkepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara sertakepentingan bersama dari rakyat, hakhak atas tanah dapat dicabut,dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diaturdengan Undangundang jo Peraturan Menteri Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional nomor 1 tahun 1994 Tentang ketentuanPelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun1993 Tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum di dalam pasal30 ayat (1) Bersamaan dengan pemberian ganti kerugian dibuar
101 — 16
Bahwa benar dalam konsep Negara kesatuan ada bebeerapa asas yaitu sumberuang yang ada di APBN dan APBD adalah sama , APBN dibuat oleh PresidenBersama DPR, sedangkan APBD dibuar oleh Kepala Daerah bersama DPRD.
PT. Angkasa Pura II (Persero)
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang
Intervensi:
LIM I DUP
195 — 109
dengan tanah dilakukan pendataan oleh petugas dariinstansi Pemerintah Daerah Tingkat Il yang bertanggung jawab mengenaibendabenda yang akan didata itu;Pasal 28(2) Pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang yang dibayarkan secaralangsung kepada yang berhak di lokasi yang ditentukan oleh Panitia, dengandisaksikan oleh sekurangkurangnya 3 (tiga) orang anggota Panitia.(3) Pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang dibuktikan dengantanda penerimaan.Pasal 30(1) Bersamaan dengan pemberian ganti kerugian dibuar
50 — 55
Edy Wiyanto danBp.Sudarmadji T, SH. datang selanjutnya melihat Tim melakukan pemeriksaanspesifikasi dan jumlah barang berupa stiker parkir berlangganan,Bahwa setelah saksi melihat Tim menandatangani Dokumen Berita Acara penerimaanhasil pekerjaan stiker parkir berlangganan, berdasarkan BA yang dibuar Tim penerimahasil pekerjaan yang ditanda tangani oleh Tim penerima hasil pekerjaan dan PPK Bp.BUDIHARYO selanjutnya saksi menghitung kembali jumlah stiker berdasarkan BAyang dibuat sebelumnya, setelah
119 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
menegaskan bahwa yangdianggap sebagai BUKTI HAK adalah bukti surat pajak (hasil) bumi yangditerbitkan sebelum tanggal 24 September 1960;Bahwa berpedoman terhadap ketentuan tersebut Tanah a quo telah telahdibayar pajaknya sebelum 24 september 1960, yang berarti tanah a quomenjadi bukti hak dan telah menjadi Tanah Boemipoetra (adat) yangdilindungi oleh hukum dan Perundangundangan yang berlaku di Indonesia;Bahwa berdasarkan Akte Penunjukkan ahli waris Harta Kekajaan No. 98tanggal 15 Desember 1954 yang dibuar