Ditemukan 90 data
Urut Berdasarkan
Putus : 15-06-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 238 PK/Pdt/2017 Tanggal 15 Juni 2017 — MUHAMMAD bin USMAN DKK VS EGARA RI., Cq PEMERINTAH RI., Cq KEMENTERIAN
DALAM NEGERI RI., Cq GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I PROVINSI JAMBI DKK;
338 — 199 — Berkekuatan Hukum Tetap
338 — 199 — Berkekuatan Hukum Tetap
Soedarsono (Mantan Walikota Jambi)yang pernah meminjam tanah a quo semasa hidupnya kepadaibu Para Pemohon Peninjauan Kembali; Dalam Gambar (peta) tanah yang baru dibuat pada tahun1984 tersebut, masih nyata terlinat dominant tanahdisekitarnya masih kosong (belum ada pemiliknya, apalagipada masa tahun 1937), hanya sebagian kecil (dibelakang)seluas 9.925 m?
Register : 04-05-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel. Tanggal 26 Mei 2015 — HADI POERNOMO. Beralamat di Jalan Iskandarsyah I No. 18 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai ; PEMOHON PRA PERADILAN.;
M e l a w a n :
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, beralamat di Jalan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan (12920), dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. NUR CHUSNIAH,SH.M.Hum, 2. Mr.(Droit) ANATOMI MULIAWAN, SH., 3. Dr.YUDI KRISTIANA,SH, M.Hum., 4. ISKANDAR MARWANTO, SH, MH., 5. MUNGKI HADIPRATIKTO, SH., dan 6. JULIANDI TIGOR SIMANJUNTAK,SH.MH. masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2015, Nomor SKS- 28/01-55/05/2015, yang selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON PRA PERADILAN.;
1071 — 896
1071 — 896
lex specialist mana yanglebih dominant berkaitan dengan kondisi sekarang ini ? sekarang inisedang digalakkan pemberantasan tindak pidana korupsi kononbahwa korupsi di era repormasi ini sudah merata mulai dari pusatsampai dengan desa dan ada yang mengatakan Indonesia sudahdiancam kebangkrutan karena korupsi, maka melihat hal ini sesuaidengan Azas Lexs consument Derogat legi Komsumte, tindak pidanakorupsi lebih di kedepankan dari pada tindak pidana khusus yang lainHal. 237 dari 261.
./2015/PN.JKT.Sel.238238atau yang kedua kalau keduaduanya samasama dominant yang larike pasal 63 ayat 2 KUHP, apabila dalam satu perbuatan selain masukdalam aturan yang bersifat umum juga diatur yang bersifat khususmaka yang berlaku adalah yang khusus ini yang di maksud denganlexs specialist derogate; apa landasannya karena Indonesia menganutEropa Continental dan putusan pengadilan bersifat persuasivepresedent artinya putusan pengadilan tidak mempunyai kekuatanmengikat sepanjang belum mempunyai keyakinan
Register : 30-12-2014 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 07-10-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 615/Pdt.KPPU/2014/PN.JKT.PST Tanggal 23 April 2015 — PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.Cs >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,
563 — 618
563 — 618
Kondisi tying ini terkait dengan adanya switching cost (biaya perpindahan)dan dominant bargain position dalam perjanjian KPR;Hal. 231 dari 314 hal Putusan No.615/Pdt.KPPU/201 4/PN.Jkt. Pst.Switching cost dijelaskan sebagai biaya ekstra atau pengorbananlebih (dari biaya/pengorbanan yang seharusnya) yang harus ditanggung /dibayar oleh Pembeli, apabila Pembeli memutuskan untuk berpindah ataumembeli produk lain.
Dengan adanya switching cost ini, nasabah KPR BRIakan berpikir dua kali untuk menggunakan produk asuransi lain;Sedangkan dalam konteks perjanjian KPR, terdapat dominant bargainposition dalam perjanjian KPR, dimana posisi PT BRI sebagai Bank BUMNpemberi KPR (penjual), berada dalam tawar posisi yang lebih kuat /dominan dibandingkan nasabah/debiturnya, sehingga nasabah/debiturtidak dalam posisi untuk menegosiasi perjanjian (berat sebelah).
Register : 29-08-2019 — Putus : 14-01-2020 — Upload : 21-01-2020
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Gns Tanggal 14 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
169 — 80
169 — 80
pihak dalam perkara in casu oleh karenabaik dalam dalil penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa notaris tidakmemberikan salinan dan kutipan akta kepada para pihak yang namanya tercantumdalam akta tersebut serta dalam pembuatan maupun pelaksanaanya tidakmemenuhi ketentuan sebagaimana syarat sahnya suatu perjanjian sehinggaharuslah dibatalkan perjanjian tersebut maka untuk membuat terang tentang prosespembuatan serta isi dari akte perjanjian tersebut dalam perkara ini juga mengingatperannya yang dominant
Putus : 09-02-2012 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/Pdt.Sus/2011 Tanggal 9 Februari 2012 — ESPN STAR SPORTS (âÂÂESSâÂÂ), dk VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU)
589 — 1232 — Berkekuatan Hukum Tetap
589 — 1232 — Berkekuatan Hukum Tetap
tabel atas halaman 6, tabel bawah halaman 6, tabelatas halaman 7, dan tabel bawah halaman 7 Laporan Nielsen : lihatLampiran E).Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagai program olahraga, BPL bukanlah super content yang sangat digemari pemirsa diIndonesia sehingga dapat dikategorikan sebagai essential content.Selain itu, sebagaimana disebutkan di atas, suatu programdikategorikan sebagai essential facility / essential content apabila iadikuasai oleh pelaku usaha yang berada dalam posisi dominant
Register : 11-09-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 19-02-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 754/Pdt.Arb/2019/PN JKT.SEL Tanggal 17 Desember 2019 — PT INDONESIA POWER
lawan
KONSORSIUM KINARYA LIMAN MARGASETA.,
Turut Tergugat:
1.BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA
2.PT PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSERO TBK
3.PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PERSERO
732 — 633
732 — 633
(ii) Apabila terdapat ketidakjelasan (obscurity) atau kekaburan(vagueness) dalam suatu undangundang, maka penjelasandimaksudkan untuk memperjelas sehingga ketentuan dimaksudkonsisten dengan tujuan yang hendak dicapai oleh pengaturanyang bersangkutan (to closify the same so as to make it consistentwith the dominant object which it seeks to suserve);(iii) Menyediakan tambahan uraian pendukung terhadap tujuan utamadari undangundang agar keberadaannya semakin bermakna dansemakin berguna (to providean
Register : 24-06-2014 — Putus : 21-07-2014 — Upload : 16-07-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 39/PID.TPK/2014/PT SBY Tanggal 21 Juli 2014 — Pembanding/Terdakwa : ERI SUDEWA DULLAH, SE
Terbanding/Jaksa Penuntut : HALILA RAMA PURNAMA, SH.MHum
124 — 64
Terbanding/Jaksa Penuntut : HALILA RAMA PURNAMA, SH.MHum
124 — 64
perekonomiannegara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut Bahwa terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE selaku Manager Komersial BankPembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Cabang Surabaya mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut : Melaksanakan penerapan manajemen resiko dalam bidang pemesaran kredit ; Mengkoordinasikan penyusunan, perumusan serta usul rencana bisnis cabang ; Melakukan penjualan silang (cross selling) produk dan jasa bank ; Membangun komunikasi kemitraan dengan debitur inti/dominant
Putus : 29-02-2016 — Upload : 13-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 K/Pdt.Sus-KPPU/2016 Tanggal 29 Februari 2016 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) VS I. EXCELCOMINDO PRATAMA, Tbk, DK
337 — 267 — Berkekuatan Hukum Tetap
337 — 267 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebenarnya adalahbukan pada adanya klausula harga SMS offnet melainkanadanya tindakan oleh operator incumbents yang menghalanghalangi atau setidaktidaknya melakukan restriksi terhadap newentrants untuk memasuki pasar telekomunikasi di Indonesia;Berdasarkan halhal tersebut di atas, ketentuan dalam UndangUndang Nomor 5/1999 yang seharusnya diterapkan vis a visdiuji dalam perkara a quo adalah Pasal 19 Huruf (a) karenadalam kasus ini yang terjadi sebenarnya adalahpenyalahgunaan posisi dominan (abuse of dominant
Register : 14-07-2008 — Putus : 27-05-2008 — Upload : 07-12-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 03/KPPU/2008/PN.Jkt.Pst Tanggal 27 Mei 2008 — PT. EXCELCOMINDO PRATAMA, Tbk,Cs >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU),Cs
723 — 796
723 — 796
Pst.menghalanghalangi atau setidaktidaknya melakukanrestriksi terhadap new entrants untuk memasuki pasartelekomunikasi di Indonesia ;Berdasarkan halhal tersebut di atas, ketentuan dalam UUNo.5/1999 yang seharusnya diterapkan vis a vis diuji dalamperkara aguo adalah Pasal 19 Huruf (a) karena dalam kasusini vang terjadi sebenarnya adalah penyalahgunaan posisidominan (abuse of dominant power) oleh pelaku dominan(incumbents) terhadap new entrants,termasuk Pemohon.Pasal 19Pelaku usaha dilarang melakukan
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009 Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
1013 — 717 — Berkekuatan Hukum Tetap
1013 — 717 — Berkekuatan Hukum Tetap
2002.Saat itu Meneg BUMN memberikan jaminan bahwa tidakakan ada akibat buruk dari penjualan kepada STT selamaPemerintah masih memegang hak veto, melalui SahamSeri A dan hak voting istimewa, kata Syamsul kepadaJakarta Post hari Sabtu.Namun demikian, ia mengatakan, data yang dikumpulkanKPPU melalui monitoring konstan sejak dilakukannyadivestasi hingga akhir tahun 2006 menunjukan bahwaPemerintah tidak memiliki kontrol atas Indosat.Hal ini merupakan kegagalan yang mengakibatkanpenyalahgunaan posisi dominant
Dalam ilmuEkonomi ada tiga macam price leadership, yaitu (i) Dominant firmLeadership; (ii)Collusive leadership; (ili)Barometic leadership (videStigler G, 1947, The Kinky oligopoly demand curve and rigid prices,Journal of Political Economy 55,, Markham J., The nature andSignificance of price leadership, American Economic Review, danScherer, FM.
sebagaimana telah dikemukakan di atas, Judex Facti dalamPutusan No.02, halaman 838, justru menegaskan: "Bahwa KPPU sebagaisatusatunya lembaga yang diberi Kewenangan secara eksklusif yang tidakdimiliki oleh Lembaga lain untuk mengawasi persaingan Usahaseharusnya tidak saja melakukan tindakan represif melainkan jugapreventif sehingga dengan adanya divestasi Indosat tersebut seharusnyaselalu mengawal perkembangan divestasi ini, sehingga adanya indikasiterjadinya monopoli atau penyalahgunaan posisi dominant