(Asli)14. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 285/SPM-LS-H-BS/DPPKA/X, tanggal 9 Oktober 2012. (Asli)15. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor : 285/SPP/LS-H-BS/DPPKA/X Tahun 2012, tanggal 9 Oktober 2012. (Asli)16. 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor : 285/SPP/LS-H-BS/DPPKA/X Tahun 2012, tanggal 9 Oktober 2012.

(Asli)17. 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor : 285/SPP/LS-H-BS/DPPKA/X Tahun 2012, tanggal 9 Oktober 2012. (Asli)18. 1 (satu) bundel Rencana Penarikan Anggaran Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten Barito Timur Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Belanja Hibah KPU Kabupaten Barito Timur untuk Putaran I, Tahun Anggaran September s/d Desember 2012.

(Asli)20. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor 277/SPD-LS/Pengeluaran Pembiayaan/DPPKA Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD selaku BUD tanggal 8 Oktober 2012, beserta lampiran.

(Asli)33. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran Nomor : 900/20/DPPKA/2013 tanggal 11 Februari 2012. (Asli)34. 1 (satu) lembar setoran giro Bank Kalteng, uang sebesar Rp. 6.000.000.000; untuk pembayaran Dana Cadangan Pemilukada Tahap II tanggal 11 Februari 2013. (Asli)35. 1 (satu) lembar cek Bank Kalteng No.CBK 119428dan No.CBK 120425.

Fauzi Noor, S.Pt, ME kepada Kepala Bidang Anggaran DPPKA Kab. Bartim, Nomor : 900/24/PPKA/2013, perihal: Mohon diterbitkan SPD Dana Cadangan Untuk Pemilukada Tahun Anggaran 2013, tanggal 4 Februari 2013. (Asli)47.

(Asli)1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 285/SPMLSHBS/DPPKA/X, tanggal 9 Oktober 2012. (Asli)1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan PembayaranLangsung Pembiayaan (SPPLS Pembiayaan) Nomor : 285/SPP/LSHBS/DPPKA/X Tahun 2012, tanggal 9 Oktober 2012. (Asli)1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran LangsungPembiayaan (SPPLS Pembiayaan) Nomor : 285/SPP/LSHBS/DPPKA/X Tahun 2012, tanggal 9 Oktober 2012.

Fauzi Noor, S.Pt, ME kepada KepalaBidang Anggaran DPPKA Kab. Bartim, Nomor : 900/24/PPKA/2013,perihal: Mohon diterbitkan SPD Dana Cadangan Untuk PemilukadaTahun Anggaran 2013, tanggal 4 Februari 2013.

(Asli)1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 285/SPMLSHBS/DPPKA/X, tanggal 9 Oktober 2012. (Asli)1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran LangsungPembiayaan (SPPLS Pembiayaan) Nomor : 285/SPP/LSHBS/DPPKA/XTahun 2012, tanggal 9 Oktober 2012. (Asli)1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran LangsungPembiayaan (SPPLS Pembiayaan) Nomor : 285/SPP/LSHBS/DPPKA/XTahun 2012, tanggal 9 Oktober 2012.

(Asli)14.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 285/SPMLSHBS/DPPKA/X, tanggal 9 Oktober 2012. (Asli)15.1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan PembayaranLangsung Pembiayaan (SPPLS Pembiayaan) Nomor : 285/SPP/LSHBS/DPPKA/X Tahun 2012, tanggal 9 Oktober 2012. (Asli)16.1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran LangsungPembiayaan (SPPLS Pembiayaan) Nomor : 285/SPP/LSHBS/DPPKA/X Tahun 2012, tanggal 9 Oktober 2012.

keputusan WalikotaDepok nomor: 903/63/KPTS/dppka/huk/2012tanggal O2 Pebruari 2012 tentang penetapanperubahan pejabat pengguna anggaran padabadan lingkungan hidup kota depok tahunanggaran 2012 tanggal 14 Mei 2012 a/n Drs.

Bahwa pencairan dilakukan pada tanggal27 Desember2012 dan dicairkan di DPPKA (dinas pengelolaanpendapatan keuangan dan aset) ;Bahwa yang mencairkan adalah pihak ketigayaitu CV.

;Bahwa SPM dibuat setelah ada Surat permintaan pembayaran(SPP), Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dan Beritaacara serah terima hasil pekerjaan;Halaman 59 dari 121 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdge Bahwa setelah dikeluarkan surat perintah membayar (SPM) laludiajukan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangandan Aset (DPPKA) untuk pencairan dana;e Bahwa yang menjadi pemenang lelang adalah CV.Ryuga AbadiMandiri dengan Direktur adalah Sdr.

ZAMROWI.24. 1 (satu) Bundel surat keputusan Walikota Depok nomor:903/62/KPTS/dppka/Uk/2012 tanggal O2 Februari 2012tentang penetapan bendahara pengeluaran dab bendaharapengeluaran pembantu pada Badan Lingkungan Hidup kotaDepok Tahun Anggaran 2012.25. 1 (satu) bendel asli surat keputusan Walikota Depoknomor: 903/63/KPTS/dppka/huk/2012 tanggal O2 Pebruari2012 tentang penetapan perubahan pejabat penggunaanggaran pada badan lingkungan hidup kota depok tahunanggaran 2012 tanggal 14 Mei 2012 a/n Drs.

ZAMROWI.24) 1 (satu) Bundel surat kKeputusan Walikota Depoknomor: 903/62/KPTS/dppka/Uk/2012 tanggal 02 Februari2012 tentang penetapan bendahara pengeluaran dabbendahara pengeluaran pembantu pada BadanLingkungan Hidup kota Depok Tahun Anggaran 2012.25) 1 (satu) bendel asli surat keputusan WalikotaDepok nomor: 903/63/KPTS/dppka/huk/2012 tanggal 02Pebruari 2012 tentang penetapan perubahan pejabatpengguna anggaran pada badan lingkungan hidup kotadepok tahun anggaran 2012 tanggal 14 Mei 2012 a/nDrs.

SPM 932/101/LSBJPK/DINKESfog/25.28/1.02.1.1/11/ 2013 tanggal 27 Nopember 2013 ;1 (satu) lembar Asli Dokumen Kontrol Ekspor Impor BelanjaModal Pengadaan Peralatan Umum Pengadaan MesinFogging Dinas Kesehatan Kota Banjar (25.28/5.2.3.20.105)termyn 100% ;1 (satu) lembar Asli Dokumen Evaluasi SPM BidangPerbendaharaan DPPKA Kota Banjar tanggal 26 Nopember2013 ;1 (satu) lembar Asli Disposisi DPPKA Kota Banjar tentang suratdari Dinas Kesehatan Kota Banjar / CV.

SPM 932/090/LSBJPK/DINKESfog/25.28/1.02.1.1/10/2013 tgl.23 Oktober 2013 ;1 (satu) lembar Asli Disposisi DPPKA Kota Banjar tentang surat dariDinas Kesehatan Kota Banjar / CV.

SPM 932/090/LSBJPK/DINKESfog/25.28/1.02.1.1/10/2013 tanggal 23 Oktober 2013 ;1 (satu) lembar Asli Disposisi DPPKA Kota Banjar tentang suratdari Dinas Kesehatan Kota Banjar / CV.

SPM 932/101/LSBJPK/DINKESfog/25.28/1.02.1.1/11/2013 tanggal 27 Nopember 2018 ;1 (satu) lembar Asli Dokumen Kontrol Ekspor Impor BelanjaModal Pengadaan Peralatan Umum Pengadaan Mesin FoggingDinas Kesehatan Kota Banjar (25.28/5.2.3.20.105) termyn 100% ;1 (satu) lembar Asli Dokumen Evaluasi SPM BidangPerbendaharaan DPPKA Kota Banjar tanggal 26 Nopember 2013 ;1 (satu) lembar Asli Disposisi DPPKA Kota Banjar tentang suratdari Dinas Kesehatan Kota Banjar / CV.

/PYK/2010tanggal 04 Oktober 2010;50 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1659 / LS / DPPKA/PYK/2010tanggal 04 Oktober 2010;51 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1660 / LS / DPPKA/PYK/2010tanggal 04 Oktober 2010;52 Surat Setoran Pengembalian TPPPNS Bulan Desember 2010 dan Pengembalian sisaUYDH tanggal 31 Desember 2010;Halaman 5 dari 99 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/20 15/PN.Pdg53 Surat Perjanjian Kerja Nomor 05/108.34/PMLPLS/PYK2010 tanggal 23 Februari2010

Kemudian oleh bendahara pengeluaran dibuatkan Surat Perintah Membayar(SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk kegiatan belanja langsung tersebutberupa:a SPM Nomor: 295/SPMLS/Diknas/Pyk2010 tertanggal 30 September 2010 yangditindaklanjuti dengan SP2D Nomor 1658/LS/DPPKA/PYK/2010 tanggal 4 Oktober2010 sejumlah Rp93.060.000,00, (Sembilan puluh juta enam puluh ribu rupiah);b SPM Nomor : 293/SPMLS/Diknas/Pyk2010 tertanggal 30 September 2010 yangditindaklanjuti dengan SP2D Nomor 1659/LS/DPPKA

2010 yangditindaklanjuti dengan SP2D Nomor 1659/LS/DPPKA/PYK/2010 tanggal 4 Oktober2010 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);cSPM Nomor : 294/SPMLS/Diknas/Pyk2010 tertanggal 30 September 2010 yangditindaklanjuti dengan SP2D Nomor 1660/LS/DPPKA/PYK/2010 tanggal 4 Oktober2010 sejumlah Rp56.950.000,00 (lima puluh enam juta Sembilan ratus lima puluhribu rupiah);Sehingga uang masuk ke dalam rekaning CV Ghanny Putra sebanyak 3 (tiga) tahap yaitupada tanggal 5 Oktober 2010 dengan SP2D 1659

/ 25/05/2010 152/SPMGU/ 24/05/2010 48.475.000PYK/2010 Diknas/Pyk20102 898/GU/DPPKA/ 14/07/2010 217/SPMGU/ 13/07/2010 166.178.500PYK/2010 Diknas/Pyk20103 1861/GU/DPPKA/ 21/10/2010 331/SPMGU/ 20/10/2010 975.000PYK/2010 Diknas/Pyk20104 1862/GU/DPPKA/ 21/10/2010 332/SPMGU/ 20/10/2010 85.945 .000PYK/2010 Diknas/Pyk20105 1863/GU/DPPKA/ 21/10/2010 333/SPMGU/ 20/10/2010 500.000PYK/2010 Diknas/Pyk20106 2564/GU/DPPKA/ 13/12/2010 412/SPMGU/ 10/12/2010 3.700.000PYK/2010 Diknas/Pyk2010Jumlah SP2D/SPM 305.773.500

GU SP2D/SPM LS untuk Pengadaan Barang/Jasa Halaman 57 dari 99 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2015/PN.Pdg 1658/LS/DPPKA/PYK/20101659/LS/DPPKA/PYK/20101660/LS/DPPKA/PYK/201004/10/201004/10/201004/10/2010 295/SPMLS/ 30/09/2010 93.060.000Diknas/Pyk2010293/SPMLS/ 30/09/2010 40.000.000Diknas/Pyk2010294/SPMLS/ 30/09/2010 56.950.000Diknas/Pyk2010Jumlah SP2D/SPM 190.010.000LSJumlah SP2D/SPM 495.783.500GU+LS Bahwa pengadaan Pakaian Olahraga dilaksanakan dengan Surat Perjanjian Kerja(SPK) Nomor 05/108/PMLPLS/

CHAN HON NGAI (HANS) kepada MURHAIMINsebesar Rp1.367.000.000,00;1 (satu) lembar asli Permohonan Pengiriman Uang melalui Slip BCAdari ABDUL MANAF ke BNI Cabang Sumenep atas nama WAHYUSUDJOKO dengan Nomor Rekening 222574825 sebesarRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);(satu) bendel Daftar Himpunan Rekaman;satu) bendel SPPT DPPKA Tahun 2014;satu) bendel SPPT DPPKA Tahun 2015;satu) bendel SPPT DPPKA Tahun 2016;satu) lembar Peta BLOK;satu) Buku Tanah Hak Milik Nomor 570 atas nama MUHAMMAD;satu) Buku

(Tiga puluh dua juta lima puluh ribu enam ratuslima puluh tiga rupiah). 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari BendaharaUmum Daerah Nomor : 2084/DPPKA/SP2DNON/2012 tgl 11Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaranpajak sebesar Rp.3.924.570.00.

(Sebelas juta tiga puluh empat ribu Sembilan ratusdua puluh rupiah). 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara UmumDaerah Nomor : 1610/DPPKA/SP2DNON/2012 tgl 24 Oktober 2012TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesarRp.1.351.214.00.

(Sebelas juta tiga puluh empat ribu Sembilan ratusdua puluh rupiah).1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara UmumDaerah Nomor : 1610/DPPKA/SP2DNON/2012 tgl 24 Oktober 2012TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesarRp.1.351.214.00.

(Tiga juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratusenam puluh empat rupiah).1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari BendaharaUmum Daerah Nomor : 2140/DPPKA/SP2DNON/2012 tgl 13Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaranpajak sebesar Rp.466.600.

., M.AP selaku Bendahara Umum Daerah Kota Tanjung Balai;

sarana pengelolaan persampahan sub kegiatan mesin pengolah sampah anorganik dibuat di Tanjung Balai tanggal tidak diisi bulan oktober 2015 ditanda tangani oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan a.n ALI SE;

MUSLIMINDO NANDA PRIMA, tanggal 5 Januari 2016 dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.502.000.000,- (dua miliyar lima ratus dua juta rupiah) tanggal 10 September 2019 yang ditanda tangani oleh ASSAHWIN BATU BARA;

ABDI NUSA;

MUSLIMINDO NANDA PRIMA, tanggal 5 Januari 2016dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.502.000.000, (dua miliyar lima ratusdua juta rupiah) tanggal 10 September 2019 yang ditanda tangani olehASSAHWIN BATU BARA;2 (dua) lembar Surat Nota Dinas dari Sekretaris Daerah Kota TanjungBalai dengan Nomor 900/19560/DPPKA/2019 tanggal 19 Oktober 2015perihal Penundaan Pembayaran Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP)Tahun Anggaran 2015, yang ditandatangani oleh Drs. H.

ABDI NUSA;Halaman 38 dari 88 halaman Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2020/PT MDN 1 (Satu) lembar surat Sekretariat Daerah Kota Tanjung Balai denganNomor : 900/10231/DPPKA/2019, tanggal 31 Mei 2016 perihal BelanjaBantuan Keuangan kepada Kabupaten / Kota APBD Propsu TA. 2016,yang ditandatangani oleh Drs. H.

ABDI NUSA;1 (satu) lembar surat Sekretariat Daerah Kota Tanjung Balai denganNomor : 900/10231/DPPKA/2019, tanggal 31 Mei 2016 perihal BelanjaBantuan Keuangan kepada Kabupaten / Kota APBD Propsu TA. 2016,yang ditandatangani oleh Drs. H.

ABDINUSA; 1 (Satu) lembar surat Sekretariat Daerah Kota Tanjung Balai denganNomor : 900/10231/DPPKA/2019, tanggal 31 Mei 2016 perihal BelanjaBantuan Keuangan kepada Kabupaten / Kota APBD Propsu TA. 2016,yang ditandatangani oleh Drs. H.

NAZARUDDIN selaku Petugas Penyimpan Barang/Pengurus Barang diLingkungan Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010 untukmembuat Berita Acara Penerimaan Barang dengan maksud akan digunakan untukpersyaratan administrasi mencairkan uang di DPPKA Kota Bontang dengan dalihbahwa pada tanggal 31 Desember 2010 merupakan tutup tahun karena anggarantahun 2010 apabila tidak dicairkan pada bulan itu maka akan hangus.

HH ACHMAD MARDJUKI, M.M yang membuat atau setidaktidaknya telah turut serta dalam menandatangani atau setidaktidaknya telahmelakukan pembiaran atas ditandatanganinya dokumendokumen sebagai syaratkelengkapan administrasi untuk penerbitan SP2DLS ke DPPKA Kota Bontang yangpada akhirnya dilakukan pembayaran oleh DPPKA Kota Bontang selaku BendaharaUmum Daerah tersebut, telah memperkaya orang lain yaitu Saksi IDA ROYANTIselaku Direktur Utama PT.

YUDISTIRA BORNEOMANDIRI selaku Penyedia Barang/Jasa akan bertanggung jawab menggantikekurangan alat dan peralatan yang rusak paling lambat tanggal 11 April 2011.Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2011, Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bontang melakukan Pembayaran Utang PihakKetiga, yaitu.

HW ACHMAD MARDJUKI, M.M yang membuat atau setidaktidaknya telah turut serta dalam menandatangani atau setidaktidaknya telahmelakukan pembiaran atas ditandatanganinya dokumendokumen sebagai syaratkelengkapan administrasi untuk penerbitan SP2DLS ke DPPKA Kota Bontang yangpada akhirnya dilakukan pembayaran oleh DPPKA Kota Bontang selaku Bendahara69Umum Daerah tersebut, telah menguntungkan orang lain yaitu Saksi IDAROYANTI selaku Direktur Utama PT.

YUDISTIRA BORNEO106MANDIRI selaku Penyedia Barang/Jasa akan bertanggung jawab menggantikekurangan alat dan peralatan yang rusak paling lambat tanggal 11 April 2011.Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2011, Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bontang melakukan Pembayaran Utang PihakKetiga, yaitu.

ABDI GUNAWAN tanggal 21 September 2012

GEDE HARYONO, MM pada bulan Mei 2012

ABDI GUNAWAN tanggal 21 September 2012

ABDI GUNAWAN tanggal 21 September 2012

Berita Acara PemeriksaanBarang/Jasa Nomor : 438/PB/2012 tanggal20 September 2012 2 (dua) lembar Daftar Belanja Barang MilikDaerah 2 (dua) lembar Berita Acara PenerimaanBarang Nomor : 900/034/RSUDBGI/2012tanggal 20 Oktober 2012 1 (satu) lembar Surat Nomor024/412.b/DPPKA/2012 tanggal 09November 2012 Perihal Permintaan TenagaPendamping Pemeriksaan Barang Surat Pesanan (SP) Nomor : 019/SPPA/RSUDBGI/2012 tanggal 13 Agustus 2012 Rencana Anggaran Biaya Alatalat KesehatanRSUD Banggai Tahun Anggaran 2012

GEDEHARYONO, MM pada bulan Mei 2012 1 (Satu) lembar Surat Pejabat PengelolaKeuangan Daerah Selaku Bendahara UmumDaerah Nomor900/231/SPD/BL/II/DPPKA/2012 Tahun 2012Tentang Surat Penyediaan Dana AnggaranBelanja Daerah Tahun Anggaran PPKDSelaku BUD Halaman 43 dari 88 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2016/PT PAL 10.11.12.13.14. 2 (dua) lembar Lampiran SPD Nomor900/231/SPD/BL/2012 Belanja Langsung.

20September 2012 2 (dua) lembar Daftar Belanja Barang MilikDaerah 2 (dua) lembar Berita Acara PenerimaanBarang Nomor : 900/034/RSUDBGI/2012tanggal 20 Oktober 2012 1 (Satu) lembar Surat Nomor024/412.b/DPPKA/2012 tanggal 09 November2012 Perihal Permintaan Tenaga PendampingPemeriksaan Barang Surat Pesanan (SP) Nomor : 019/SPPA/RSUDBGI/2012 tanggal 13 Agustus 2012 Rencana Anggaran Biaya Alatalat KesehatanRSUD Banggai Tahun Anggaran 2012 (DAK)yang di tanda tangani oleh Dr,H.

GEDEHARYONO, MM pada bulan Mei 2012 1 (Satu) lembar Surat Pejabat PengelolaKeuangan Daerah Selaku Bendahara UmumDaerah Nomor900/231/SPD/BL/II/DPPKA/2012 Tahun 2012Tentang Surat Penyediaan Dana AnggaranBelanja Daerah Tahun Anggaran PPKDSelaku BUD 2 (dua) lembar Lampiran SPD Nomor900/231/SPD/BL/2012 Belanja Langsung.

GEDE HARYONO,MM pada bulan Mei 2012 1 (satu) lembar Surat Pejabat PengelolaKeuangan Daerah Selaku Bendahara UmumDaerah Nomor : 900/231/SPD/BL/II/DPPKA/2012Tahun 2012 Tentang Surat Penyediaan DanaAnggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKDSelaku BUD 2 (dua) lembar Lampiran SPD Nomor900/231/SPD/BL/2012 Belanja Langsung.

2012, Terdakwa DWI HARYANTO menyuruhSaksi Puji Nurhadi membuat Proposal Nomor 03/PPJ/II/2012 tanggal 02Februari 2012 perihal Permohonan Pembangunan Jalan, di mana dalamproposal yang kedua ini dilakukan pergantian panitia karena pada proposalpertama terdapat unsur PNS dan rekening atas nama pribadi TerdakwaDWI HARYANTO sehingga pada proposal yang kedua kepanitiaan digantidan dilampiri dengan rekening yang baru atas nama Panitia PembangunanTanggul Progo;Bahwa pada tanggal 28 Desember 2011, kuasa BUD DPPKA

2012 Terdakwa DWI HARYANTO menyuruhSaksi Puji Nurhadi membuat Proposal Nomor 03/PPJ/II/2012 tanggal 02Februari 2012 perihal Permohonan Pembangunan Jalan, di mana dalamproposal yang kedua ini dilakukan pergantian panitia karena pada proposalpertama terdapat unsur PNS dan rekening atas nama pribadi TerdakwaDWI HARYANTO sehingga pada proposal yang kedua kepanitiaan digantidan dilampiri dengan rekening yang baru atas nama Panitia PembangunanTanggul Progo;Bahwa pada tanggal 28 Desember 2011 kuasa BUD DPPKA

Propinsi DIY melalui saksi Sunarja, SiP(Bendahara PPKD DPPKA); 3 (tiga) lembar Tanda Penerima Honor Panitia Pembangunan JalanTanggul Progo Desa Banaran, Kecamatan Galur, Kabupaten KulonProgo; 1 (satu) buah Buku Kas Pengeluaran dan Pemasukan milik SriWahyuningsih; 1 (satu) lembar kertas catatan milik Dwi Haryanto;Dikembalikan ke Desa Banaran melalui Saksi Sri Wahyuningsih; 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 692301009402532 atas nama Panitia Pembangunan Tanggul Progo; 1 (satu)

Propinsi DIY melalui Saksi Sunarja, SIP (selakuBendahara PPKD DPPKA);7) 3 (tiga) lembar Tanda Penerima Honor Panitia Pembangunan JalanTanggul Progo Desa Banaran, Kecamatan Galur, Kabupaten KulonProgo;8) 1 (satu) buah Buku Kas Pengeluaran dan Pemasukan milik SriWahyuningsih;Hal. 19 dari 37 hal.

Propinsi DIY melalui Saksi Sunarja, SIP (selakuBendahara PPKD DPPKA);Hal. 35 dari 37 hal.

., M.AP selaku Bendahara Umum Daerah Kota Tanjung Balai;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2507/DPPKA/SP2D-NON/2015, tanggal 28 Desember 2015 keperluan untuk Pembayaran Pajak Termyn I (100 %) Program Pengembangan Kenerja Pengelolaan Persampahan Keg. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Sub Keg. Mesin Pengolah Sampah An Organik Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai, yang ditanda tangani oleh H.

mesin pengolah sampah anorganik dibuat di Tanjung Balai tanggal tidak diisi bulan oktober 2015 ditanda tangani oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan a.n ALI SE;

- 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Sekretaris Daerah Kota Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor : 900/8550/2015, tanggal 23 Septmber 2015 perihal pemberitahuan Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) TA. 2015;

- 2 (dua) lembar Surat dari Walikota Tanjung Balai dengan Nomor 900/19559/DPPKA

MUSLIMINDO NANDA PRIMA, tanggal 5 Januari 2016 dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.502.000.000,- (dua miliyar lima ratus dua juta rupiah) tanggal 10 September 2019 yang ditanda tangani oleh ASSAHWIN BATU BARA;

- 2 (dua) lembar Surat Nota Dinas dari Sekretaris Daerah Kota Tanjung Balai dengan Nomor 900/19560/DPPKA/2019 tanggal 19 Oktober 2015 perihal Penundaan Pembayaran Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun Anggaran 2015, yang ditandatangani oleh Drs. H.

ABDI NUSA;

- 1 (satu) lembar surat Sekretariat Daerah Kota Tanjung Balai dengan Nomor : 900/10231/DPPKA/2019, tanggal 31 Mei 2016 perihal Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten / Kota APBD Propsu TA. 2016, yang ditandatangani oleh Drs. H.

ABDI NUSA;1 (Satu) lembar surat Sekretariat Daerah Kota Tanjung Balai denganNomor : 900/10231/DPPKA/2019, tanggal 31 Mei 2016 perihalBelanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten / Kota APBD PropsuTA. 2016, yang ditandatangani oleh Drs. H.

ABDINUSA;1 (Satu) lembar surat Sekretariat Daerah Kota Tanjung Balai denganNomor : 900/10231/DPPKA/2019, tanggal 31 Mei 2016 perihal BelanjaBantuan Keuangan kepada Kabupaten / Kota APBD Propsu TA. 2016,yang ditandatangani oleh Drs. H.

ABDI NUSA;1 (satu) lembar surat Sekretariat Daerah Kota Tanjung Balaidengan Nomor : 900/10231/DPPKA/2019, tanggal 31 Mei 2016perihal Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten / KotaHalaman 59 dari 85 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDNAPBD Propsu TA. 2016, yang ditandatangani oleh Drs. H.

ABDI NUSA;1 (satu) lembar surat Sekretariat Daerah Kota Tanjung Balai denganNomor : 900/10231/DPPKA/2019, tanggal 31 Mei 2016 perihal BelanjaBantuan Keuangan kepada Kabupaten / Kota APBD Propsu TA. 2016,yang ditandatangani oleh Drs. H.

ABDI NUSA;1 (satu) lembar surat Sekretariat Daerah Kota Tanjung Balaidengan Nomor : 900/10231/DPPKA/2019, tanggal 31 Mei 2016perihal Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten / KotaAPBD Propsu TA. 2016, yang ditandatangani oleh Drs. H.

Agam kemudian diserahkan keDPPKA (Dinas Pengelolaan dan Pendapatan Keuangan dan Asset) palinglambat tangal 27 setiap bulannya;Bahwa apabila telah diperiksa oleh DPPKA, kemudian DPPKA menelpon keSaksi memberitahukan bahwa SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) gajisudah diantar ke BPD. Kemudian Saksi langsung mengantar rekap Gaji PerSekolah ke Bank BPD beserta ceknya. Dan pada setiap tanggal 1 BendaharaSekolah mengambil atau mentransfer lewat rek.

telah dibuatoleh DPPKA diantar oleh Bendahara Sekolah ke Dinas untuk dibuatkan rekapgajinya.

Taspen mengenai informasi yang diberikannya dan tindakandari DPPKA sendiri;Bahwa yang Saksi ketahui hanya data sdri.

Maka Kepala DPPKA melakukan rapat danberusaha memanggil Bendahara yang bernama ADRIANI, dan ADRIANIberjanji untuk membayarnya dan disetorkan ke Kas Daerah.

Dan Dinas Pendidikan Kabupaten Agammenyerahkan amprah tersebut ke Dinas Pendapatan Pengelolaaan Keuangandan Aset (DPPKA) Kabupaten Agam. Setelah diperiksa oleh DinasPendapatan Pengelolaaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Agamkemudian DPPKA mengeluarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).Dengan keluarnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), kemudianBendahara menyerahkan amprah dan cek untuk mencairkan dana di BankPembangunan daerah (BPD)/Bank Nagari di Bukittinggi.

Ketentuan Para Pihak dan Akad PPIP pada DPPKa. Para Pihak dalam PPIP pada DPPK adalah Pemberi Kerja,Peserta, Pengelola DPPK (selanjutnya disebut Dana PensiunSyariah), /nvestee, dan Penerima Manfaat Pensiun;b. Akad antara Pemberi Kerja dengan Peserta adalah Hibah biSyarth; Pemberi Kerja sebagai Pemberi (Wahib), dan Pesertasebagai Penerima (Mauhub lah);c.

Ketentuan Iuran PPIP pada DPPKa. Pemberi Kerja dan/atau Peserta menyisihkan dana untuk iuranpenyelenggaraan program pensiun peserta, danmenyerahkannya kepada Dana Pensiun Syariah dengan akadwakalah serta mengacu pada peraturan perundangan danapensiun;b. Pemberi Kerja memiliki hak untuk menentukan pihakpihakyang berhak menerima manfaat pensiun dengan akad HibahMugayyadah sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun Syariah;c.

Ketentuan Pengelolaan Kekayaan Peserta PPIP pada DPPKa. Pengelolaan kekayaan harus didasarkan pada prinsip kehatihatian, profesionalisme dan memenuhi Prinsip Syariah;b. Turan yang diterima Dana Pensiun Syariah harus diinvestasikansesuai dengan Prinsip Syariah;c. Kegiatan investasi menggunakan akad yang berlaku sesuaidengan Prinsip Syariah.4. Ketentuan Manfaat Pensiun PPIP pada DPPKa.

ABDI GUNAWAN tanggal 21 September 2012- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 979/036/BAP/RSUD-BGI/2012- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Kontrak- 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 900/231/SPD/BL/II/DPPKA/2012 Tahun 2012 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD- 2 (dua) lembar Lampiran SPD Nomor : 900/231/SPD/BL/2012 Belanja Langsung.- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa

Nomor : 438/PB/2012 tanggal 20 September 2012- 2 (dua) lembar Daftar Belanja Barang Milik Daerah- 2 (dua) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 900/034/RSUD-BGI/2012 tanggal 20 Oktober 2012- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 024/412.b/DPPKA/2012 tanggal 09 November 2012 Perihal Permintaan Tenaga Pendamping Pemeriksaan Barang- Surat Pesanan (SP) Nomor : 019/SP-PA/RSUD-BGI/2012 tanggal 13 Agustus 2012- Rencana Anggaran Biaya Alat-alat Kesehatan RSUD Banggai Tahun Anggaran 2012 (DAK) yang

GEDE HARYONO, MM pada bulan Mei 2012- 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 900/231/SPD/BL/II/DPPKA/2012 Tahun 2012 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD- 2 (dua) lembar Lampiran SPD Nomor : 900/231/SPD/BL/2012 Belanja Langsung.- Surat Pesanan (SP) Nomor : 019/SP-PA/RSUD-BGI/2012 Paket Pekerjaan : Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum (DAK) tanggal 13 Agustus 2012- Berita Acara Pemeriksaan Barang

ABDI GUNAWAN tanggal 21 September 2012- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 979/036/BAP/RSUD-BGI/2012 tanggal 21 September 2012- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Kontrak- 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 900/231/SPD/BL/II/DPPKA/2012 Tahun 2012 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD- 2 (dua) lembar Lampiran SPD Nomor : 900/231/SPD/BL/2012 Belanja Langsung.- 3 (tiga) lembar Berita

ABDI GUNAWAN tanggal 21 September 2012- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 979/035/BAP/RSUD-BGI/2012- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Kontrak- 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 900/231/SPD/BL/II/DPPKA/2012 Tahun 2012 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD- 2 (dua) lembar Lampiran SPD Nomor : 900/231/SPD/BL/2012 Belanja Langsung.- 2 (dua) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Nomor

GEDE HARYONO, MM padabulan Mei 2012 1 (Satu) lembar Surat Pejabat Pengelola KeuanganDaerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor :900/231/SPD/BL/II/DPPKA/2012 Tahun 2012Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran BelanjaDaerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD2 (dua) lembar Lampiran SPD Nomor900/231/SPD/BL/2012 Belanja Langsung.

ABDI GUNAWAN tanggal 21 September20121 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor :979/035/BAP/RSUDBGI/2012 1 (satu) lembar Rekapitulasi Kontrak 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pengelola KeuanganDaerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor :900/231/SPD/BL/II/DPPKA/2012 Tahun 2012Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran BelanjaDaerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD2 (dua) lembar Lampiran SPD Nomor900/231/SPD/BL/2012 Belanja Langsung.2 (dua) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Halaman 51 dari 88 Putusan

GEDE HARYONO, MM padabulan Mei 2012 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pengelola KeuanganDaerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor :900/231/SPD/BL/I/DPPKA/2012 Tahun 2012Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran BelanjaDaerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD2 (dua) lembar Lampiran SPD Nomor900/231/SPD/BL/2012 Belanja Langsung.

tanggal 20 September 2012 2 (dua) lembar Daftar Belanja Barang Milik Daerah 2 (dua) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 900/034/RSUDBGI/2012 tanggal 20 Oktober 2012 1 (satu) lembar Surat Nomor : 024/412.b/DPPKA/2012tanggal 09 November 2012 Perihal Permintaan TenagaPendamping Pemeriksaan Barang Surat Pesanan (SP) Nomor : 019/SPPA/RSUDBGI/2012 tanggal 13 Agustus 2012 Rencana Anggaran Biaya Alatalat Kesehatan RSUDBanggai Tahun Anggaran 2012 (DAK) yang di tandatangani oleh Dr,H.

GEDE HARYONO, MM pada bulanMei 2012 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pengelola KeuanganDaerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor :900/231/SPD/BLII/DPPKA/2012 Tahun 2012 TentangSurat Penyediaan Dana Anggaran Belanja DaerahTahun Anggaran PPKD Selaku BUD2 (dua) lembar Lampiran SPD Nomor900/231/SPD/BL/2012 Belanja Langsung. Surat Pesanan (SP) Nomor : 019/SPPA/RSUD Halaman 77 dari 88 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2016/PT PAL 10.

Rencanaanggaran rutin menjadi wewenang Dinas Pengelolaan, PendapatanKeuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Pacitan dan anggaranpembangunan menjadi wewenang Badan Perencanaan PembangunanDaerah (BAPPEDA) dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan. Setelahrencana anggaran yang disusun baik anggaran rutin oleh DPPKAD dananggaran pembangunan oleh BAPPEDA dan Penanaman ModalKabupaten Pacitan lalu semua rencana anggaran dihimpun oleh KepalaDPPKA Kabupaten Pacitan (Dra.

Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaanhibah kepada Pemberi Hibah melalui SKPD atau Bagian terkaitrangkap 2 (dua), asli disampaikan ke DPPKA KabupatenPacitan selambatlambatnya 1 (Satu) bulan setelah kegiatanselesai.c.

Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibahkepada Pemberi Hibah melalui SKPD atau Bagian terkait rangkap 2(dua), asli disampaikan ke DPPKA Kabupaten Pacitan selambatlambatnya 1 (Satu) bulan setelah kegiatan selesai.c.

Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibahkepada Pemberi Hibah melalui SKPD atau Bagian terkait rangkap 2(dua), asli disampaikan ke DPPKA Kabupaten Pacitan selambatlambatnya 1 (Satu) bulan setelah kegiatan selesai.c. Untuk pencairan hibah tahap berikutnya harus menyampaikan laporanpertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya.Hal. 43 dari 87 hal. Put.

Negara yang secarahukum telah bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibathukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga telahmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 ;Bahwa obyek sengketa a quo baru Penggugat ketahui pada tanggal10 Juni 2009 setelah menerima surat dari Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Nomor970/DPPKA

No. 295 K/TUN/201010.11.kegiatan DPRD Kabupaten Rokan Hulu yang mana hal ini dengan jelasmembuktikan bahwa Penggugat masih berfungsi aktif sebagai AnggotaDPRD Kabupaten Rokan Hulu ;Bahwa akan tetapi tanoa dinyana pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2009tibatiba Penggugat menerima surat dari Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Nomor970/DPPKA/VV2009/203 tanggal 5 Juni 2009, perihal Pengembalian Gajidan Tunjangan Serta Penerimaan Lainnya Atas Nama H.

Hamulian) selama menjadianggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu yang berlaku efektif terhitung untukpenerimaan penggajian bulan April 2009, bulan Mei 2009 dan bulan Juni2009, sebagaimana rinciannya yang terlampir dengan jumlah nominalsebesar Rp. 15.345.250, (lima belas juta tiga ratus empat puluh lima ribudua ratus lima puluh rupiah) untuk masing masing setiap bulannya ;Bahwa Surat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan AsetPemerintah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 970/DPPKA/VV/2009/203tanggal 5 Juni 2009

No. 295 K/TUN/2010Pemohon Kasasi menerima surat dari Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 970/DPPKA/VV/2009/203 tanggal 5 Juni 2009, perihal pengembalian gaji dantunjangan serta penerimaan lainnya atas nama H.

KEPALA DINAS PENDAPATAN PENEGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (DPPKA) KABUPATEN SOLOK

Membayar Bea dan Pajak.Kami membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)yang nantinya menjadi persyaratan pengurusan balik nama tanah,kewajiban ini kami bayar lunas pada tanggal 23 Agustus 2011 padakantor DPPKA Kota Solok terhitung nilanya Rp222.900.000,00 (dua ratusdua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) serta telah diverifikasi danditerima oleh penjabat yang berwenang DPPKA Kota Solok tanpa adapermasalahan;Alat bukti:e (SSPDBPHTB) Surat Setoran Pajak DaerahBea Perolehan Hakatas

, karena DPPKA sifatnya hanyaadministrasi tetapi keputusannya ada pada Tergugat sampai dengan VIII;Menimbang, bahwa dengan demikian eksepi ketiga juga dinyatakanditolak;4.

Bahwa dengan fakta hukum tersebut sangatHalaman 69 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pat.G/2013/PN Slk..beralasan hukum SKPD Kota Solok yaitu DPPKA Kota Solok digugatdalam perkara ini;DPPKA Kota Solok adalah SKPD dalam struktur pemerintahan makadengan adanya Pemerintah Kota Solok menerima setoran BPHTB makasebenarnya Pemerintah Kota Solok telah mengakui bahwa objek perkarayang dibayar BPHTB adalah asset Kabupaten Solok yang telah dilepasmelalui lelang negara kepada H. Nofi Candra, S.E.

;Bahwa dengan tidak digugatnya DPPKA Kota Solok oleh PenggugatIntervensi dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat kurang subjekhukum sehingga berakibat hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidakdapat diterima (N.O);3.

KELAPRINDO Tahun 2011 ;

) Kota Banjar tanggal 19 Nopember 2012 117.2 (dua) lembar Asli Surat Kendali Masuk Pemerintah Kota Banjar Nomor 2387tanggal 14 Nopember 2012 118.1 (Satu) lembar Asli Disposisi Kepala Bidang Perbendaharaan Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Banjar Nomor 891 119. 1 (satu) lembar Asli Disposisi Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan danAset (DPPKA) Kota Banjar tanggal 21 Nopember 2012 Dikembalikan kepada Perusahaan Daerah Banjar Water Park. 6.

) Kota Banjar Nomor373 101.1 (satu) lembar Asli Disposisi Kepala Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset (DPPKA) Kota Banjar tanggal 30 Mei 2011 102.1 (satu) lembar Asli Memo Dinas Sekretaris Daerah Kota Banjar kepadaKepala DPPKA Kota Banjar perihal Penyetoran Penyertaan Modal padaPerusda Banjar Water Park 103.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kota BanjarNomor: 931/02016/LSBP/BUD/1.20.5.2/2011 Tanggal 5 Agustus 2011 untukPenyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah

) Kota Banjar tanggal 19 Nopember 2012 117.2 (dua) lembar Asli Surat Kendali Masuk Pemerintah Kota Banjar Nomor2387 tanggal 14 Nopember 2012 118.1 (satu) lembar Asli Disposisi Kepala Bidang Perbendaharaan DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Banjar Nomor891 119; 1 (satu) lembar Asli Disposisi Kepala Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset (DPPKA) Kota Banjar tanggal 21 Nopember 2012 Menimbang , bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangandenganberdasarkan keterangan

) Kota Banjar tanggal 19 Nopember 2012 117.2 (dua) lembar Asli Surat Kendali Masuk Pemerintah Kota Banjar Nomor2387 tanggal 14 Nopember 2012 118.1 (satu) lembar Asli Disposisi Kepala Bidang Perbendaharaan DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Banjar Nomor891 119. 1 (satu) lembar Asli Disposisi Kepala Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset (DPPKA) Kota Banjar tanggal 21 Nopember 2012 dikembalikan kepada Perusahaan Daerah Banjar Water Park.9.

Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR Bahwa DPPKA Kab. Lombok Timur mengeluarkan SP2DNomor: 5635/KBUD/LS/2015 yang ditandatangani oleh saksiHASNI, SE., M.Ak selaku Kuasa Bendahara Umum Daerahtanggal 15 September 2015. Setelah DPPKA Kab.LombokTimur menerbitkan SP2D dan mentransfer dana ke rekeningCV.

., M.Ak selaku Kuasa Bendahara UmumDaerah, kemudian DPPKA Kab. Lombok Timur mentransferdana ke rekening CV.

Setelah itu DPPKA Kab. Lombok Timurmentransfer dana ke rekening CV.

Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTRRp. 1,938,249,000.00 Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor51.ESDMPP/0057.b/SPMLS/2015 tanggal 10 September 2015dengan nilai Rp. 52.861.336, (lima puluh dua juta delapanratus enam puluh satu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).Bahwa DPPKA Kab. Lombok Timur mengeluarkan SP2DNomor: 5636/KBUD/LS/2015 yang ditandatangani oleh saksiHASNI, SE., M.Ak Kuasa Bendahara Umum Daerah tanggal 15September 2015. Setelah itu DPPKA Kab.