Ditemukan 131 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-11-2015 — Putus : 18-01-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1206 B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Januari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PANASONIC GOBEL ENERGY INDONESIA;
7956 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Definisiroyalti dalam Tax Treaty adalah sebagai berikut:Payments of any kind received as a consideration for the use of orthe right to use, any copyright of literary, artistic or scientific workincluding cinematograph films and films or tapes for radio ortelevision broadcasting, any patent, trade mark, design or model,plan, secret formula or process, or for the use of or the right to use,industrial, commercial or scientific equipment, or for informationconcerning industrial, commercial or scientific
Register : 10-10-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1907 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SANKEIKID MANUTEC INDONESIA;
7240 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup(motion picture films), film atau pita video untuk siarantelevisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan6.
Putus : 18-01-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1207/B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Januari 2016 —
7033 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Definisi Royalty dalam Tax Treaty adalah sebagaiberikut:Payments of any kind received as a consideration for the use ofor the right to use, any copyright of literary, artistic or scientificwork including cinematograph films and films or tapes for radioor television broadcasting, any Patent, trade mark, design ormodel, plan, secret formula or process, or for the use of or theright to use, industrial, commercial or scientific equipment, or forinformation concerning industrial, commercial or scientificexperience
Putus : 19-07-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 551/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. SOLTIUS INDONESIA
12071 Berkekuatan Hukum Tetap
  • to provide licensed software to customer (withor without customizations) in the specified geographic regionidentified in the solution addendum, and createcustomizations to specific licensed sottwere;Dalam OECD Model Tax Convention on Income and on Capitaldisebutkan bahwa:"Article 12.2.The term "royalties" as used in this Article means payments ofany kind received as a consideration for the use of, or the right touse, any copyright of literary, artistic or scientific work includingcinematograph films
Register : 03-12-2010 — Putus : 27-05-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.45162/PP/M.XV/15/2013
Tanggal 27 Mei 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
268487
  • The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as aconsideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic orscientific work including cinematograph films and films or tapes for radio or televisionbroadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, orfor the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or forinformation concerning industrial, commercial or scientific
Putus : 26-05-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 116/B/PK/PJK/2014
Tanggal 26 Mei 2014 — PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk (ex. PT. LIPPO BANK, Tbk) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
21893 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengan koreksi objek PajakPenghasilan Pasal 26 atas pembayaran ke Master Card Internasional, yaitusebesar Rp 796.243.051,00 dengan penjelasan sebagai berikut:Bahwa Pasal 13 ayat 3a Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)antara Indonesia dan Amerika menyebutkan bahwa :"The term "royalties" as used in this Article means payments of any kindmade as consideration for the use of or the right to use, copyrights ofliterary, artistic, or scientific works (including copyrights of motion picturesand films
Putus : 06-02-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 806/B/PK/PJK/2013
Tanggal 6 Februari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NU SKIN DISTRIBUTION INDONESIA
4620 Berkekuatan Hukum Tetap
  • States;2 The rate of tax imposed by a Contracting State on royalties derived from sourceswithin that Contracting State and beneficially owned by a resident of the otherContracting State shall not exceed 10 percent of the gross amount of royalties describedin paragraph 3;3 (a) The term "royalties" as used in this Article means payments of anykind made as consideration for the use of, or the right to use, copyrightsof literary, artistic, or scientific works (including copyrights or motionpictures and films
Putus : 17-04-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 341/B/PK/PJK/2017
Tanggal 17 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PETNESIA RESINDO
14898 Berkekuatan Hukum Tetap
  • menerima rekaman gambar atau rekamansuara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakatmelalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;b. penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar ataurekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radioyang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik,atau teknologi yang serupa;Cc. penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau sefuruhspektrum radio komunikasi;penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motionpicture films
Register : 28-09-2017 — Putus : 01-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1735 B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SANKEIKID MANUTEC INDONESIA;
5528 Berkekuatan Hukum Tetap
  • rekaman gambaratau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkankepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik,atau teknologi yang serupa;b) penggunaan atau hak menggunakan rekamangambar atau rekaman suara atau keduanya, untuksiaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkanmelalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yangserupa;Cc) penggunaan atau hak menggunakan sebagian atauseluruh spektrum radio komunikasi;5. penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup(motion picture films
Putus : 09-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2064 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MULTISARANA AVINDO
19554 Berkekuatan Hukum Tetap
  • rekaman gambaratau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkankepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik,atau teknologi yang serupa;b) penggunaan atau hak menggunakan rekamangambar atau rekaman suara atau keduanya, untuksiaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkanmelalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yangserupa;Cc) penggunaan atau hak menggunakan sebagian atauseluruh spektrum radio komunikasi;5) penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup(motion picture films
Putus : 01-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1742/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SANKEIKID MANUTEC INDONESIA
5236 Berkekuatan Hukum Tetap
  • menerima rekaman gambaratau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkankepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik,atau teknologi yang serupa;b) penggunaan atau hak menggunakan rekamangambar atau rekaman suara atau keduanya, untuksiaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkanmelalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yangserupa;Cc) penggunaan atau hak menggunakan sebagian atauseluruh spektrum radio komunikasi;penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup(motion picture films
Register : 10-10-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1904 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SANKEIKID MANUTEC INDONESIA;
5631 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup(motion picture films), film atau pita video untuk siarantelevisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan6.
Putus : 21-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1860 B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SANKEIKID MANUTEC INDONESIA
5537 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup(motion picture films), film atau pita video untuk siarantelevisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan6.
Register : 03-03-2014 — Putus : 26-05-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 115 B/PK/PJK/2014
Tanggal 26 Mei 2014 — PT. LIPPO BANK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
8350 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengan koreksi objekPajak Penghasilan Pasal 26 atas pembayaran ke Master CardInternasional, yaitu sebesar Rp 992.474.334,00 dengan penjelasansebagai berikut:Bahwa Pasal 13 ayat 3a Persetujuaan Penghindaran Pajak Berganda(P3B) antara Indonesia dan Amerika menyebutkan bahwa :"The term "royalties" as used in this Article means payments of any kindmade as consideration for the use of or the right to use, copyrights ofliterary, artistic, or scientific works (including copyrights of motionpictures and films
Putus : 01-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1740/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SANKEIKID MANUTEC INDONESIA
6325 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1740/B/PK/PJK/201 7melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yangserupa;Cc) penggunaan atau hak menggunakan sebagian atauseluruh spektrum radio komunikasi;5. penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup(motion picture films), film atau pita video untuk siarantelevisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan6. pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaandengan penggunaan atau pemberian hak kekayaanintelektual/industrial atau hakhak lainnya sebagaimanatersebut
Putus : 04-12-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2123 B/PK/PJK/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MULTISARANA AVINDO
4826 Berkekuatan Hukum Tetap
  • melalui satelit, kabel, serat optik,atau teknologi yang serupa;b) Penggunaan atau hak menggunakan' rekamangambar atau rekaman suara atau keduanya, untuksiaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkanmelalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yangserupa;Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 2123 B/PK/PJK/20173.8.3.9.3.10.3.11.3.12.c) Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atauseluruh spektrum radio komunikasi;5) Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup(motion picture films
Putus : 30-06-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 556/B/PK/PJK/2016
Tanggal 30 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. BAYER MATERIALSCIENCE INDONESIA
4527 Berkekuatan Hukum Tetap
  • paragraph 2 subparagraph (a) 15% of the gross amount of such royalties;(b) in the case of royalties as defined in paragraph 2 subparagraph (b) 10% of the gross amount of such royalties;and(c) in the case of fees for technical services 7.5% of the grossamount of such fees.The term "royalties" as used in this Article means payments ofany kind received as a consideration:(a) for the use of, or the right to use, any copyright of literary,artistic or scientific work (including cinematographic filmsand films
Putus : 04-12-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2070 B/PK/PJK/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MULTISARANA AVINDO
16870 Berkekuatan Hukum Tetap
  • menerima rekaman gambaratau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkankepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik,atau teknologi yang serupa;b) penggunaan atau hak menggunakan rekamangambar atau rekaman suara atau keduanya, untuksiaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkanmelalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yangserupa;Cc) penggunaan atau hak menggunakan sebagian atauseluruh spektrum radio komunikasi;penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup(motion picture films
Putus : 01-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1738/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SANKEIKID MANUTEC INDONESIA
5831 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1738/B/PK/PJK/2017melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yangserupa;Cc) penggunaan atau hak menggunakan sebagian atauseluruh spektrum radio komunikasi;5. penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup(motion picture films), film atau pita video untuk siarantelevisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan6. pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaandengan penggunaan atau pemberian hak kekayaanintelektual/industrial atau hakhak lainnya sebagaimanatersebut di
Putus : 09-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2051 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MULTISARANA AVINDO
18260 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2051/B/PK/PJK/20173.8.3.9.3.10.3.11.3.12.5) penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup(motion picture films), film atau pita video untuk siarantelevisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan6) pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaandengan penggunaan atau pemberian hak kekayaanintelektual/industrial atau hakhak lainnya sebagaimanatersebut di atas;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)berpendapat kondisi perjanjian Termohon Peninjauan Kembali(semula