Ditemukan 54 data
PT Chandra Sakti Utama Leasing
Tergugat:
PT. TEKNOGLOBAL MULTI SISTEM INTEGRASI
43 — 5
M E N G A D I L I :
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Perjanjian Kerjasama Firms Slik OJK Nomor 45/PKS/LGL/IV/2020 Tertanggal 17 April 2020 adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;
- Menyatakan Tergugat secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat terhadap Perjanjian Kerjasama FIRMS SLIK OJK tertanggal 17 april 2020;
- Menghukum Tergugat untuk melunasi
153 — 51
A clearing housestands between two clearing firms (also known as member firms or clearingparticipants) and its purpose is to reduce the risk of one (or more) clearing firm failingto honor its trade settlement obligations.
11 — 0
Advokat, Pengacara, padaKnap & Partners Law Firms Advocates beralamat diJl.
ADAM DONIE MAHARJA, S.H.
Terdakwa:
EDY MULIADY bin SUWARDY
72 — 25
JAIRUS DAME PURBA Anak dari FIRMS PURBA, dibawah janji padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Saksi mengerti di hadapkan dimuka persidangan yaitusehubungan dengan peristiwa penggelapan barang berupa Bahan BakarMinyak (BBM) jenis solar milik Perusahaan PT. Alam Permai MakmurRaya (APMR) yang dilakukan oleh Terdakwa EDY MULIADY BinSUWARDY;Bahwa Terdakwa EDY MULIADY Bin SUWARDY merupakan karyawanPT. Alam Permai Makmur Raya (APMR) yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan dari Direksi PT.
ABDULKAHAR Bin DAENG GARSSING langsung memberitahukan hal tersebutkepada Saksi JAIRUS DAME PURBA Anak dari FIRMS PURBA, dansekitar 05.00 WITA Terdakwa diamankan ke kantor polisi beserta barangbukti; Bahwa Terdakwa dalam mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) JjenisSolar milik PT. Alam Permai Makmur Raya (APMR) sebanyak 5 (lima)jerigen dengan masingmasing jerigen berukuran 25 liter atau sebanyakkurang lebih 175 (sertaus tujuh puluh lima) liter tersebut tanpa seijin dariPT.
10 — 3
., Advokat yang berkedudukan dan berkantorpada kantor Advokat BRAJA LAW FIRMS, yangberkedudukan di Griya Candramas Blok BB RT006 RW 014 Desa Pepe Kecamatan Sedati,Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat KuasaHal. 1 dari 5 Hal. Pen.
375 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mangaranap Sirait & Partners (Times Law Firms),beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 125PK.Pajak/EJPTimes/2019, tanggal 23 Oktober2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190,Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budihartokewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat, Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU5606/PJ/2019, tanggal
Syawaluddin.SH
Termohon:
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
127 — 70
H, tessesenerseene serene cea ernnanmennonnenuvesneareeneenenneeenao FS OYHalaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor: 5/P/FP/2020/PTUN.KDIKesemuanya adalah Warga negara Indonesia, PekerjaanAdvokat/Pengacara pada Kantor Advokat AA Law Firms, yangberalamat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Kandai,Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Provinsi SulawesiT@NQQ al a j 222 non noone nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn n enn n nn neeDomisili elektronik: syawaluddin.sh@gmail.com.
38 — 12
Fajar Sugianto, SH.MH ;Advokat pada kantor Law Firms Junaidy & Son, beralamat diJalan Raya Prapen No.6 Surabaya, berdasarkan surat kuasakhusus bertanggal 03 Oktober 2011 ; Sekarang sebagai Pembanding, semula sebagai Tergugat dan Tergugat Il Konpensi/ Para Penqgugat Rekonpensi ; Melawan1 TJIOE MIN KIAN ;Hal 1 dari 8 hal.Put.No.216/Pdt/2012/PT.SmgTempat / tanggal lahir Pekalongan, 10 Mei 1945,kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin lakilaki, agamaBudha, pekerjaan wiraswasta, alamat JI.
435 — 147
; Bahwa kerangka teori hukum persaingan usaha sama sekali tidak pemahmemasukkan persekongkolan vertikal dalam tender sebagai bagian daripraktek usaha yang melanggar hukum persaingan usaha sebagaimana dapatdiihat dari kutipan berikut int:Dalam Glossary of Competition Terms yang diterbitkan oleh Partnershipfor Business Competition Indonesia tahun 2001 dijelaskan mengenaibentuk atau maksud dari bid rigging sebagai berikut: "Bid rigging is a particular form of collusive pricefixing behavior bywhich firms
In the first, firms agree tosubmit common bids, thus eliminating price competition. In the second,firms agree on which firm will be the lowest bidder and rotate in such awery that each firm wins an agreed upon number or value of contracts.Since most (but not all) contracts open to bidding involve governments, itis they who are most often the target of bid rigging. Bid rigging is one ofthe most widely prosecuted forms of collusion.
JEKSON MARPAUNG , S.H.
Terdakwa:
BAHARUDIN MADILIS
34 — 7
., Para Advokat yangberkantor di TIDAR LAW FIRMS & PARTNERS, berdasarkan surat Kuasakhusus tertanggal 15 Juli 2019 yang didaftarkan di kepaniteraan PengadilanNegeri Jakarta Timur pada tanggal 16 Juli 2019 dibawah register No.1234/SK/Pengc/ 2019/PN.Jkt.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : JEFFRY SETIA BUDI BIN GUNAWAN
23 — 16
;Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat / Legal Konsultan Law Firms &Partners, yang berkantor di Jalan K.H. Mansyur No.1 Tembok Rejo, Kota Pasuruan, baikbertindak secara bersamasama maupun sendirisendiri, berdasarkan Surat Kuasa KhususPerkara Pid.
210 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2 K/Pdt.Sus/2013hukum persaingan usaha sebagaimana dapat dilihat darikutipan berikut ini:Dalam Glossary of Competition Terms yang diterbitkan olehPartnership for Business Competition Indonesia tahun 2001dijelaskan mengenai bentuk atau maksud dari bid riggings ebagai berikut:Bid rigging is a particular form of collusive pricefixingbehavior by which firms coordinate their bids onprocurement or project contracts. There are two commonforms of bid rigging.
In the first, firms agree to submitcommon bids, thus eliminating price competition. In thesecond, firms agree on which firm will be the lowest bidderand rotate in such a way that each firm wins an agreeduponnumber or value of contracts. Since most (but notall)contracts open to bidding involve governments, itis theywho are mostoften the target of bid rigging.
Oleh karena itu, satusatunya alasanyang masuk akal (rational motive) melakukan praktekantipersaingan, termasuk persekongkolan tender, adalahdengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan;Dalam EC CompetitionLawCh 11 Cartels and Oligopoly, hal.771 dijelaskan sebagai berikut:"Firms operating in an industry where there isnotone butanumber of producers may seek to achieve the economiceffect of monopoly, realizing that this may increase theirprofitability.
In thefirst, firms agree to submitcommon bids, thus eliminating pricecompetition. In the second, firms agree on which firm willbe thelowest bidder and rotate in such a way thateach firm wins anagreed upon number or value of contracts. Since most (but notall) contracts open to bidding involve governments, it is they whoare mostoften the target of bid rigging.
Oleh karena itu, satusatunya alasan yangmasuk akal (rational motive) untuk melakukan praktekantipers aingan, term asuk persekongkolan tender, adalah dengantujuan untuk meningkatkan keuntungan;Dalam EC Competition Law Ch 11 Cartels and Oligopoly, hal. 771dijelaskan sebagai berikut:"Firms operating in an industry where there is notone butanumber ofproducers may seek to achieve the economic effectof monopoly, realizing that this may increase theirprofitability.
Terbanding/Tergugat I : BUPATI KOLAKA UTARA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA BADAN KORDINASI PENANAMAN MODAL
130 — 79
Putusan Nomor : 145/B/2021/PTTUN.Mks.Kesemuanya adalah Warga negara Indonesia, PekerjaanAdvokat/Pengacara pada Kantor Advokat AA Law Firms yang beralamat diJalan Jendral Sudirman Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, KotaKendari Provinsi Sulawesi Tenggara; domisili elektronik:mansuranchuarumi @yahoo.com;Selanjutnya pada tingkat banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal10 Juli 2021 memberikan Kuasa kepada :1. AFIRUDDIN MATHARA, S.H.,M.H.2.
47 — 12
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 15 Maret 1972,agama Islam, pekerjaan Karyawan BadanUsaha Milik Negara, pendidikan S1, tempatkediaman di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal initelah memberi kuasa kepada Alvin Saputra S.H.Advokat & Konsultan Hukum pada KantorHukum BRAJA LAW FIRMS
64 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Advokat dan Konsultan Hukum padaKantor Hukum GANESHA LAW FIRMS beralamat di Jalan NuasaHijau Utama II/4 Ubung Kota Denpasar, berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 17 Nopember 2011, sebagai Termohon kasasidahulu Pemohon Pailit ;Mahkamah Agung tersebut :Membaca Surat surat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu) sebagai Pemohon Pailit telah mengajukanpermohonan pernyataan pailit di muka persidangan Pengadilan Niaga padaPengadilan
19 — 6
telahmengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enimtanggal 9 Oktober 2013 Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.ME. tersebut ;Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada kuasa Terbandingyang telah memberitahukan dengan patut kepada Terbanding semula Penggugatmelalui kuasanya RIASAN SYAHRI , SH.MH. pada tanggal 22 Oktober 2013 ;Membaca surat Memori Banding tertanggal 26 November 2013 yang diajukanoleh para Pembanding semula para Tergugat melalui kuasanya Advokat dari KantorHukum LAW FIRMS
Terbanding/Tergugat I : RATNO PURWOKO
Terbanding/Tergugat II : RATNA SUKAYATI
Terbanding/Tergugat III : WIDI WINARKO
Terbanding/Tergugat IV : KANTI WIJAYA HARTI
Terbanding/Tergugat V : SRIATI ALIAS SRIWATI
Terbanding/Tergugat VI : SUTIYANI
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA DESA SUKO
40 — 33
., Para Advokat dan Pengacara berkantor d Kantor HukumLaw Firms Anas AlAyubi, S.H & Partners dan Konsultan Hukum Jl. Paving KisikRt. 04 Rw. 11 No. 17 Desa Gempol Kec. Gempol Kabupaten Pasuruan,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2020;Pengadilan Tinggi Surabaya ;Setelah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 6/PDT/2021/PT.SBYtanggal 12 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadiliperkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;2.
Syawaluddin.SH
Termohon:
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
177 — 105
., Kesemuanya adalahWarga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara padaKantor Advokat AA Law Firms yang beralamat di JalanHalaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.KDIJendral Sudirman Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, KotaKendari Provinsi Sulawesi Tenggara;Domisili elektronik: Syawaluddin.sh@gmail.com;selanjutnya disebut PEMOHON terhadap:Nama Jabatan : GUBERNUR SULAWESI TENGGARA:Tempat Kedudukan : Kompleks Perkantoran Bumi Praja Anduonohu, KecamatanPoasia, Kota Kendari,
114 — 73
didaftarakandikepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 05Oktober 2020 dibawah Reg.Nomor337/Pdt/2020/PN.Kdi, Selanjutnya disebut sebagaioeeuEnEnSaoeEEeeesreeesse PENGGUGAT ;Melawan:Wang De Zhou, bertempat tinggal di Jalan pantai Mutiara No AG 10 PluitKelurahan Pluit, Penjaringan Kota Jakarta Utara, DKIJakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa HukumnyaLaode Muhammad Safaruddin,S.H, AswanAskun,S.H,M.H,Li, Prabowo R Santosa,DedyYusuf,S.H, Para Advokat/Penasehat Hukum beralamatdan berkantor di LMS Law Firms
Terbanding/Tergugat : DEWANTO ATTAN
Terbanding/Tergugat : EDDY TAN
Terbanding/Tergugat : NOTRIS/PPAT YEL ZUMARDI. SH
Terbanding/Tergugat : Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Pertanahan Kota Jambi
Turut Terbanding/Penggugat : ALAMSYAH
95 — 58
Advokat/Penasehat Hukum pada KantorSiginjai Law Firms, Advocates & Legal Consultans, beralamatdi Jalan Adi Sucipto No. 35 Kelurahan Pasir Putih No. 35 Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi ;Sebagai Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi ;4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KANTOR PERTANAHAN KOTAJAMBI. Beralamat di Jalan Kolonel M. Taher No. 17 KotaJambi, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari2011, memberi kuasa kepada Subagiyono, SH.