Ditemukan 163 data
5 — 0
UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 #Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera PengadilanAgamaTulungagung untuk mmengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan nukumtetap kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dantempat dilangsungkan pernikahan;Menimbang, bahwa perkara imi termasuk dalam Iingkup perkara bidangperkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006, dan UndangUndang
56 — 6
nafkah wajib Penggugat selamatiga bulan lamanya, serta angka 4 yaitu Tergugat telah membiarkan Penggugat enambulan lamanya ;Menimbang, bahwa di samping itu perbuatan Tergugat sebagaimana faktaangka 3 dan 4 tersebut diatas telah melanggar UndangUndang Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga, pasal 5dan 9 ayat (1) yaitu :Putusan Nomor Perkara :1273 /Pdt.G/2016/PA.PbgPasal 5 : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadaporang dalam Iingkup
5 — 1
dan gugatan Penggugat patut dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 UndangUndang Nomor 7tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, Pengadilan Agama Tulungagung memandang perlu untuk memerintahkan kepadaPanitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengirimkan salinan putusan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimanadimaksud oleh pasal tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena perkara imi dalam Iingkup
10 — 0
UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 # Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera PengadilanPutusan Cerai Gugat, nomor: 0053/Pdt.G/2013/PA.TA Halaman 5 dari 7AgamaTulungagung untuk mmengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan nukumtetap kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dantempat dilangsungkan pernikahan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam Iingkup perkara bidangperkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 yang telah
9 — 0
UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 # Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera PengadilanAgamaTulungagung untuk mmengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan nukumtetap kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dantempat dilangsungkan pernikahan;Menimbang, bahwa perkara imi termasuk dalam Iingkup perkara bidangperkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006, dan UndangUndang
47 — 1
, angka2 yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah wajib Penggugat selama tiga bulan lamanya,serta angka 4 yaitu Tergugat telah membiarkan Penggugat enam bulan lamanya ;Menimbang, bahwa di samping itu perbuatan Tergugat sebagaimana faktaangka 3 dan 4 tersebut diatas telah melanggar UndangUndang Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga, pasal 5dan 9 ayat (1) yaitu :Pasal 5 : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadaporang dalam Iingkup
8 — 0
alih kaidah fighiyah sebagaipendapat Majelis yang berbunyi:I ja) pcallArtinya : Kemadharatan itu harus dihilangkanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dipandang perlu memberikan dispensasikepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan, sehingga permohonanPemohon telah cukup alasan dan patut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk Iingkup
10 — 2
Halaman 8undangundang Peradilan Agama, maka setelah putusan ini mempunyaikekuatan hukum tetap selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari Paniteraberkekwajiban mengirimkan satu helai salinan putusan tanpa bermeterei kepadaPegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat Penggugat danTergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat pada buku daftar yangdisediakan untuk itu;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk ruang Iingkup sengketaperkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undangundang No.7 tahun
6 — 1
UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera PengadilanAgamaTulungagung untuk mmengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan nukumtetap kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dantempat dilangsungkan pernikahan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam Iingkup perkara bidangperkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006, dan UndangUndang
5 — 1
Nafkah hadlonah (biaya pemeliharaan 2 orang anak sampai dewasa) setiap bulansebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah);Menimbang bahwa oleh karena besarnya hak Termohon (istri) yang akandiceraikan oleh Pemohon (suami) telah ditetapkan , maka untuk menjamin kepastiankelangsungan hidup Termohon pasca perceraian maka Pemohon patut dihukum untukuntuk membayar kepada Termohon sebesar yang telah ditetapkan .DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIT :Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam Iingkup perkara bidangperkawinan
21 — 2
tahun 2009 dan pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975,maka Panitera Pengadian Agana Magelng dipenntahkan untuk mengiimkan salinan putusanin. kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agana Kecamatan tempat perkawinandingsungkan, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor UrUsan Agama yang mewilayahitempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang dssediakan untuk tu,seteah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetapMenimbang, bahwa okh karena perkara ini termabuk dalam tuang Iingkup
5 — 0
UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 # Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera PengadilanAgamaTulungagung untuk mmengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan nukumtetap kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dantempat dilangsungkan pernikahan;Menimbang, bahwa perkara imi termasuk dalam Iingkup perkara bidangperkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006, dan UndangUndang
6 — 0
UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 # Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera PengadilanAgamaTulungagung untuk mmengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan nukumtetap kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dantempat dilangsungkan pernikahan;Menimbang, bahwa perkara imi termasuk dalam Iingkup perkara bidangperkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006, dan UndangUndang
29 — 25
secara berturutturut sehingga dipandang sebagaiperbuatan yang berlanjut yaitu pada han, tanggal, dan bulan yang tidak bisa diingat secara pastisejak tahun 2007 sampal dengan tahun 2009, atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun2007 sampai dengan tahun 2009, bertempat di dalam kamar Kos Jalan Gunung Sari PemoganDenpasar atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Denpasar, melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap orang yangmenetap dalam Iingkup
58 — 14
, angka 2 yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah wajib Penggugatselama tiga bulan lamanya, serta angka 4 yaitu Tergugat telah membiarkan Penggugatenam bulan lamanya ;Menimbang, bahwa di samping itu perbuatan Tergugat sebagaimana faktaangka 3 dan 4 tersebut diatas telah melanggar UndangUndang Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga, pasal 5dan 9 ayat (1) yaitu :Pasal 5 : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadaporang dalam Iingkup
7 — 0
bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3)Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkankepada Panitera Pengadilan Agama Pacitan untuk mengirimkan salinan Penetapanterjadinya Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimanadimaksud oleh pasal tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena perkara mi termasuk Iingkup
48 — 3
talakpada angka 2 yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah wajib Penggugat selama tigabulan lamanya, serta angka 4 yaitu Tergugat telah membiarkan Penggugat enam bulanlamanya ;Menimbang, bahwa di samping itu perbuatan Tergugat sebagaimana faktaangka 3 dan 4 tersebut diatas telah melanggar UndangUndang Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga, pasal 5dan 9 ayat (1) yaitu :Pasal 5 : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadaporang dalam Iingkup
8 — 7
lisan bahwaPenggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam surat gugatan dan sudahtidak mengajukan apaapa lagi dan selanjutnya mohon keputusan; Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang termuatdalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang takterpisahkan dari putusan ini ;snoeenenees TENTANG HUKUMNYA, sexreenccecenennennn Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan di atas; Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk Iingkup
11 — 6
ah tercatat dalam beritaacara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, Majelis Hakimmenunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dariputusan ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adaiahsebagaimana telah terurai di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk daiam iingkup perkawinanrkarenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasa!49 huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradi!
6 — 0
rapuh clan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telahterdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal dalam pasal 39 (ayat) 2 Undangundang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah memenuhi pasal 116 (huruf) gKompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut telahnyata melanggar UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KekerasanDalam Rumah Tangga pasal 9 (ayat) I dimana setiap orang dilarang menelantarkan orangdalam Iingkup