Nomor : 34 Tahun 2005 tanggal29 Juli 2005 tentang Program Pendanaan Kompetisi (PPK) AkselerasiPeningkatan IPM Jawa Barat1 (satu) Eksemplar Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 978/Kep.721Bapeda/2005 tanggal 29 Juli 2005 tentang Satuan Pelaksana Provinsi ProgramPendanaan Kompetisi (PPK) Akselerasi Peningkatan IPM Jawa Barat1 (satu) Eksemplar Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 900/Kep.484BAPP/2009 tanggal 1 April 2009 tentang Satuan Pelaksana Program PendanaanKompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks

Pembagunan Manusia (PPKIPM)Jawa Barat2 (dua) Lembar foto copy Kesepakatan Kerja Program Penandaan KompetisiAkselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPKIPM) Jawa BaratNomor : 978/08/Dalprog tanggal 16 Februari 20062 (dua) lembar foto copy Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 910/3479/SatlakPPK tanggal 3 Oktober 2005 perihal Kabupaten/Kota yang berhak menerimadana PPK T.A 2006 dan 20071 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Ketua Satlak PPKIPM Provinsi Jawa BaratNomor : 900/Kep.336.Dal.Prog/2006

tanggal 19 April 2006 tentangPenatausahaan dan Pertanggungjawaban Program Pendanaan KompetisiAkselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPKIPM) Jawa Barat.1 (satu) Eksemplar Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 15 Tahun2005 tanggal 15 Desember 2005 tentang Melek Huruf Di Kabupaten Indramayu1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 954/Kep.734Bapeda/2006 tanggal 18 April 2006 tentang Penetapan AtasanLangsung Penanggungjawab Keuangan dan Satuan Pemegang

Kas, Penanggungjawab Kegiatan, Pimpinan Pelaksana Kegiatan, Pembantu Pemegang KasPengelolaan Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan IndeksPembangunan Manusia (PPKIPM) Kabupaten Indramayu tahun 2006.1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 465.05/Kep.735Bapeda/2006 tanggal 18 April 2006 tentang Perubahan PembentukanSatuan Pelaksana (Satlak) Program Pendanaan Kompetisi AkselerasiPeningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPKIPM) Kabupaten IndramayuDalam Rakngka Akselerasi

ABDUL KAHAR SAJI, MMselaku Pimpinan Pelaksanakegiatan dalam Pengelolaan Program Pendanaan Kompetisi AkselerasiPeningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPKIPM) Kejar Pajet A KabupatenIndramayu tahun 2006 (diproses dalam berkas perkara terpisah) pada sekitar bulanJanuari tahun dua ribu enam sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu tujuh atausetidaktidaknya pada suatu waktu antara tahun dua ribu enam sampai dengan tahundua ribu tujuh, bertempat di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KabupatenIndramayu

Bahwa Terdakwa diikut sertakan oleh kesatuan untuk menggikutilatihan Ancab di Baturaja yang akan dilaksanakan mulai tanggal 24Agustus 2012 sampai dengan 11 September 2012 dan DanTerdakwa saat itu menjabat Danton 2 Kipal dalam pelaksanaanlatihan BIP tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23Agustus 2012 sekira pukul 07.00 Wib seluruh anggota yangmengikuti latihan BTP Ancab di Baturaja menggambil senjata digudang sesuai dengan indeks atas perintah Dandenpal Divif 2/Kostrad, untuk kelompok Perwira

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012sekira pukul 07.00 Wib seluru anggota yang mengikuti latihan BTPAncab Kostrad di Baturaja mengambil senjata di gudang sesuaidengan indeks atas perintah Dandenpal Divif 2/Kostrad, untukkelompok Perwira membawa senjata laras panjang FNC dan pistolFN46, sedangkan Bintara serta Tamtama membawa senjata laraspanjang FNC, untuk semua anggota tersebut tidak dibekali amunisidan seluruh anggota yang mengambil senjata digudang sudahdicatat dalam buku register

kendaraanmasingmasing dan konvoi langsung berangkat namun saat beradadi depan Markas Divif 2/Kostrad konvoi sempat berhenti karenamenunggu konvoi dari Yonkes dan saat itu Terdakwa tidak turun dankendaraan namun saat itu pengemudi kendaraan yang ditumpangTerdakwa berganti orang yang semula Kopka Sudayat digantikanoleh Kopka Komarudin dan Terdakwa sempat menanyakan alasanbergantinya pengemudi kendaraan tersebut, lalu dijawab oleh KopkaKomarudin kalau kendaraan yang Terdakwa tumpangi tersebutadalah indeks

Kopka Komarudin bukan indeks Kopka Sudayat,selanjutnya konvoi kendaraan berangkat menuju Dermaga UjungSurabaya.7.

Selanjutnya pada hari Kamistanggal 23 Agustus 2012 sekira pukul 07.00 Wib seluru anggotayang mengikuti latihan BTP Ancab Kostrad di Baturaja mengambilsenjata di gudang sesuai dengan indeks atas perintah DandenpalDivif 2/Kostrad, untuk kelompok Perwira membawa senjata laraspanjang FNC dan pistol FN46, sedangkan Bintara serta Tamtamamembawa senjata laras panjang FNC, untuk semua anggotatersebut tidak dibekali amunisi dan seluruh anggota yang mengambilsenjata digudang sudah dicatat dalam buku register

2010, yang menyebutkan:"bahwa dalam penggunaan index fluktuasi harga komponen bahanbakar minyak dengan menunjuk pada standar/index harga perdagangan besar Indonesia pada sektor industri, Majelis berpendapat bahwapenggunaan index bahan bakar solar adalah yang paling tepat";Pendapat di atas juga bersifat subyektif karena tidak didukung olehbuktibukti yang kuat berupa aturan hukum yang mengatur tentangkeharusan penggunaan Index bahan bakar solar dalam menetapkaneskalasi harga;Padahal untuk penggunaan indeks

bahan bakar sudah tercantumsecara jelas dalam syaratsyarat khusus kontrak antara Pemohondengan Turut Termohon s/d Vill yang secara lengkap menyebutkan:"Catatan:b= koefisien tenaga kerja;c= koefisien bahan bakar dan pelumas;d= koefisien material 1;e = koefisien material 2;f = koefisien peralatan"berdasarkan syaratsyarat khusus kontrak tersebut di atas Pemohondalam menetapkan indeks fluktuasi harga komponen bahan bakaryang digunakan adalah pengilangan minyak bumi (oil!

refineryproducts) dimana didalamnya termasuk jenis bahan bakar solar danpelumas;Setelah dihitung secara cermat dengan formula di atas maka nilainyaadalah sebesar Rp. 231.047.673.365 (Dua ratus tiga puluh satu milyarempat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus enampuluh lima rupiah);Dengan demikian pertimbangan Termohon yang menetapkanpenggunaan indeks bahan bakar jenis solar tidak mengacu kepadakontrak yang dibuat oleh Pemohon dengan Turut Termohon s/d VII,dimana kontrak tersebut

undangundangbagi mereka yang membuatnya;Bahwa syaratsyarat khusus kontrak dalam dokumen lelang untuk pengadaanjasa pemborongan kontrak harga satuan program pembangunan jalan/jembatan tahun jamak (multi year) kegiatan pembangunan jalan pada daftarkomponen faktor harga untuk pekerjaan jalan dan jembatan dicantumkanpada catatan:b = koefisien tenaga kerja;c = koefisien bahan bakar dan pelumas;d = koefisian material 1;e = koefisien material 2;f = koefisien peralatan;hal ini menunjukkan bahwa dalam menetapkan indeks

tujuh ribu tiga ratus enam puluh limarupiah), bukan sebesar Rp 322.395.826.691, (tiga ratus duda puluh duamilyar tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh enam ribuenam ratus sembilan puluh satu rupiah), sebagaimana putusan Judex Factisehingga terdapat selisin sebesar Rp 91.348.153.326, (Sembilan puluh satumilyar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu tigaratus dua puluh enam rupiah);Dengan demikian pertimbangan hukum Judex Facti yang menetapkanpenggunaan indeks

18.228.859.420,00Menurut Terbandingbahwa menurut Terbanding, penjelasan Terbanding pada uji bukti merupakan satukesatuan dengan penjelasan Terbanding pada SUB, Laporan Penelitian Keberatan,Laporan Pemeriksaan Pajak dan Kertas Kerja Pemeriksaan;bahwa uraian koreksi Terbanding telah dirinci pada Kertas Kerja Pemeriksaantentang perincian penambahan objek Pajak Pertambahan Nilai atas KMS (indeksB.1.1 tiga lembar) dengan nilai total Rp. 52.194.987.018,00 perincian penguranganobyek Pajak Pertambahan Nilai atas KMS (indeks

B.1.2 tiga lembar) dengan nilaitotal Rp. 5.651.724.924,00 komponen impor dari F&A (indeks B.1.3 dua lembar)dengan nilai total Rp. 971.113.543,00, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atasKMS berdasarkan aturan khusus yaitu Pasal 16C UndangUndang PajakPertambahan Nilai;bahwa berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP387/PJ/2002 tanggal 19Agustus 2002 dijelaskan bahwa bangunan permanen adalah bangunan yangkonstruksi utamanya terdiri dari tembok dan atau kayu tahan lama dan atau bahanlain yang mempunyai

HW tanggal 23November 2010, Surat Bantahan Nomor : 047/PS/A2.2/IV/HY/KD tanggal 3 Mei 2011, penjelasanyang satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidakterpisahkan;bahwa koreksi Pemeriksa sebelum SPHP:Tambahan aktiva dalam penyelesaian .....................: Rp.52.194.987.018,00Dalam SPHP. ............ccccccececnene nee ee eens eee ea en eneeeeeenees Rp.45.572.148.551,00Dilakukan koreksi pengurangan .............2.:0:0cseeeeeeeees Rp. 6.622.838.467,00dengan alasan: komponen impor (indeks

B.12) ...........2...2::000:eeee ees Rp. 5.651.724.924,00 komponen impor (indeks D.13) ...............ccc cee eeeee ees Rp. 971.113.543,00bahwa landasan hukum pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas KMS:a.

BTN (Persero) Tok Nomor43/DIR/CMO/2011 Indeks : 153/P/HCENG/2011 tanggal 28 Nopember2011) jo SE Direksi PT. BTN (Persero) Nomor : 66/DIR/HCD/2014 tanggal22 Desember 2014. Dalam hal ini Penggugat menerima pemberitahuantanggal 25 September 2015 dan mengajukan Peninjauan Kembali tanggal26 September 2015. Angka 4.8 huruf c SE Direksi PT.

BTN (Persero) TokNo. 43/DIR/CMO/2011 Indeks : 153/P/HCENG/2011 tanggal 28 Nopember2011 menyebutkan Permohonan Peninjauan Kembali tersebut wajibdiproses sesuai prosedur yang berlaku oleh HCD melalui LKS BipartitKhusus dan keputusan Peninjauan Kembali sanksi disiplin sebagaimanadimaksud dalam butir 4.8.a dilakukan oleh Direksi.

BTN (Persero) Tbk Nomor43/DIR/CMO/2011 Indeks : 153/P/HCENG/2011 tanggal 28 Nopember2011 beserta lampiranlampirannya;Ad.1.

BTN (Persero) Tok No.43/DIR/CMO/2011 Indeks :153/P/HCENG/2011 tanggal 28 Nopember 2011 jo SE DireksiNo. 66/DIR/HCD/2014 tanggal 22 Desember 2014 Pasal 4.7.Dalam hal ini Penggugat telah menyampaikan kepadaPimpinannya atas ketidakhadirannya dan Penggugat juga tidakpernah dipanggil 2 kali secara berturutturut;Berdasarkan uraianuraian tersebut diatas maka PemutusanHubungan Kerja oleh PT.

BTN (Persero) TbkNomor : 43 DIR/CMO/2011 Indeks : 153/P/HCENG/2011 tanggal 28Halaman 17 dari 57 halaman putusan Nomor 120/G/2016/PTUNJKTNopember 2011 jo SE Direksi Nomor : 66/DIR/HCD/2014 tanggal 22Desember 2014 dan Azasazas Umum Pemerintahan yang baik(AAUPB) yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraannegara, dan asas keterbukaan;V.

StafTata Usaha/Kasubbag Tata Usaha menyerahkan berkas (sertifikat izin) keSeksi Pelayanan Perizinan, kemudian pemohon dapat mengambil SertifikatIzin Gangguan ke bagian Pelayanan Perizinan, ini adalah prosespermohonan baru Non Survei dan Daftar Ulang, baik Industri, maupun nonindustri, jika perlu survei maka berkas diserahkan oleh Kepala SeksiPelayanan Perizinan kepada Kepala Seksi Pengembangan, Pengawasandan Pengendalian untuk dilakukan survei guna untuk mengetahui luasbangunan usaha yang digunakan, indeks

lokasi jalan, indeks gangguan,indeks jenis usaha, indeks bangunan dan tarif lingkungan, hasil surveitersebut dituangkan dalan Berita Acara Pemeriksaan, lalu hasilnyadiserahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan, dari hasil BAPtersebut Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dapat menghitung besarnyaRetribusi Izin tersebut di atas; Masa berlaku Izin Gangguan sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2011tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Pasal 35 ayat (1) Izin Gangguanberlaku selama perusahaan melakukan

No. 1477 K/PID.SUS/2015kemudian pemohon dapat mengambil Sertifikat Izin Gangguan ke bagianPelayanan Perizinan, ini adalah proses permohonan baru non survei dandaftar ulang, baik Industri, maupun non industri, jika perlu survei makaberkas diserahkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan kepada KepalaSeksi Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian untuk dilakukansurvei guna untuk mengetahui luas bangunan usaha yang digunakan, indekslokasi jalan, indeks gangguan, indeks jenis usaha, indeks bangunan

StafTata Usaha/Kasubbag Tata Usaha menyerahkan berkas (sertifikat izin) keSeksi Pelayanan Perizinan, kKemudian pemohon dapat mengambil sertifikatIzin Gangguan kebagian Pelayanan Perizinan, ini adalah prosespermohonan baru non survei dan daftar ulang, baik Industri, maupun nonindustri, jika perlu survei maka berkas diserahkan oleh Kepala SeksiPelayanan Perizinan kepada Kepala Seksi Pengembangan, Pengawasandan Pengendalian untuk dilakukan survei guna untuk mengetahui luasbangunan usaha yang digunakan, indeks

lokasi jalan, indeks gangguan,indeks jenis usaha, indeks bangunan dan tarif lingkungan, hasil surveitersebut dituangkan dalan Berita Acara Pemeriksaan, lalu hasilnyadiserahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan, dari hasil BAPHal. 18 dari 47 hal.

Jamarih ;Foto Copy Berita Acara Hasil Negosiasi tanggal 13 Desember 2007tentang Penetapan Indeks Harga Tanah permeter persegi atas objektanah di Bukik Batarah Kel. Manggis Ganting Kecamatan MandianginKoto Selayan ;Foto Copy Notulen Rapat Musyawarah Tentang Indeks Harga TanahPermeter Persegi atas objek tanah di Bukik Batarah Kel.

ManggisGanting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi tanggal 13Desember 2007 ;Foto Copy Undangan Nomor 1061/Pem/XIl2007 tanggal 12Desember 2007 tentang Musyawarah Penetapan Indeks HargaTanah Permeter Persegi di Bukik Batarah An. Atis Mayuti ;Foto Copy Daftar Hadir Musyawarah Penetapan Indeks Harga TanahPermeter Persegi di Bukik Batarah An. Atis Mayuti di Bukik BatarahKel.

Bahniar,Yurni, dan Maiyar ;3.2 Foto Copy Berita Acara Negosiasi tentang Indeks Harga ganti rugiTanah permeter persegi atas objek tanah di Kel. Campago Gugukbulek Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi ;3.3 Foto Copy Undangan Nomor 934/Pem/XI2007 tentang MusyawarahPenetapan Indeks Harga Tanah permeter persegi di Talao Kel.Campago Guguk bulek An. Maiyar Cs ;3.4 Foto Copy Notulen Rapat Musyawarah tentang Indeks Harga TanahTalao Kel.

ManggisGanting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi tanggal 13Desember 2007 ;Foto Copy Undangan Nomor 1061/Pem/XII2007 tanggal 12Desember 2007 tentang Musyawarah Penetapan Indeks HargaTanah Permeter Persegi di Bukik Batarah An. Atis Mayuti ;Foto Copy Daftar Hadir Musyawarah Penetapan Indeks Harga TanahPermeter Persegi di Bukik Batarah An. Atis Mayuti di Bukik BatarahKel.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan

Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:

- 1 (satu) lembar photo Munisi Indeks pistol kaliber 9 mm

12.30 WIB, Saksi2 bertemudengan Terdakwa di Pos Provost Yonif Raider509/BY/9/2 Kostrad selanjutnya menyerahkan munisiKaliber 9 mm Indeks senjata pistol sebanyak 150(seratus lima puluh) butir yang Saksi2 bungkus dalam3 (tiga) kotak dengan masing masing berisi 50 (limapuluh) butir merk/label Pindad dan pada kotakberwarna putih dengan tulisan hitam, pada saat Saksi2 menyerahkan munisi kepada Terdakwa tersebuttidak ada orang lain yang melihat dan mengetahui;Bahwa setelah Terdakwa menerima munisi kaliber

Tidar No 01 KotaJember untuk mengambil munisi, setelah Saksi3sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa langsungmenyerahkan munisi indeks Pistol kaliber 9 mmsebanyak 150 (seratus lima puluh) butir tersebutkepada Saksi3;Bahwa setelah Saksi3 menerima munisi dariTerdakwa, kemudian Saksi3 berangkat ke Jemberdengan menggunakan kendaraan pribadi menuju keLumajang untuk bertemu dengan Saksi6, selamaHal. 7 dari 51 hal.

Bahwa Terdakwa pada saat membawa dan menjualmunisi indeks pistol kaliber 9 mm kepada Saksi3tersebut Terdakwa tidak mempunyai perintah dariKesatuan ataupun mendapat ijin dari pihak yangberwenang, sehingga Terdakwa menyesali atasperbuatan yang dilakukan tersebut; danBahwa munisi kaliber 9 mm sebanyak 250 (dua ratuslima puluh) butir munisi yang diserahkan olehTerdakwa kepada Saksi3 tersebut, oleh Saksi3 dijualkepada Saksi6 sebesar Rp1.250.000,00 (satu jutadua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian

Bahwa Terdakwa menyadari dan mengakui perbuatanyang telah Terdakwa lakukan berupa memiliki,menyimpan, menjual munisi aktif Indeks pistol kaliber9 mm sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir adalahperbuatan salah dan melanggar hukum, dan Terdakwamenyesali atas perbuatan yang dilakukan tersebut.Bahwa dalam persidangan Oditur Militer mengajukanbarang bukti berupa surat yaitu : 1 (satu) lembar photo Munisi Indeks pistol kaliber 9mm sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dalamkemasan 3 (tiga) kotak masingmasing

Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu: 1 (satu) lembar photo Munisi Indeks pisto! kaliber 9 mm sebanyak150 (seratus lima puluh) butir dalam kemasan 3 (tiga) kotakmasingmasing berisi 50 (lima puluh) butir.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratusrupiah).5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 22 Desember 2020 didalam Musyawarah Majeiis Hakim oleh Sugeng Aryanto, S.H.

Analisa tersebut telah secara khusus diuji oleh pihak independen yangmelakukan studi Transfer Pricing berdasarkan OECD guidelines dan membuatanalisa pembandingan harga dengan memperhitungkan harga indeks menurut pasardan faktorfaktor pembeda harga.

NEWC Indexmerupakan indeks acuan internasional untuk harga batubara yang telah dikenal secaraluas oleh negara negara yang merupakan penjual maupun pembeli batubara. NEWCIndex menunjukkan harga spot batubara yang dikirim melalui pelabuhan Newcastledi Australia dengan konsisi FOB.

NEWC Indexmerupakan indeks acuan internasional untuk harga batubara yang telah dikenal secaraluas oleh negaranegara yang merupakan penjual maupun pembeli batubara. NEWCIndex menunjukkan harga spot batubara yang dikirim melalui pelabuhan Newcastledi Australia dengan konsisi FOB.

;bahwa Pemohon Banding telah melakukan analisa kewajaran harga berdasarkanharga ratarata indeks dalam beberapa bulan sebelum ditandatanganinya kontrakpenjualan beserta faktorfaktor penyesuaian terhadap spesifikasi batubara dan biayabiaya. Analisa tersebut telah secara khusus diuji oleh pihak independen yangmelakukan studi Transfer Pricing berdasarkan OECD guidelines dan membuat analisapembandingan harga dengan memperhitungkan harga indeks menurut pasar danfaktorfaktor pembeda harga.

HBA menggunakan formula yang mengacukepada ratarata indeks ICI1 Undonesia Coal Index), Platts1, NEX (NewcastleExport Index) dan GC (Newcastle Global Coal Index). HBA berlaku untukharga spot (kontrak penjualan di bawah 12 bulan).

Penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadualpelaksanaan yang tercantum dalam kontrak/addendum;Bagian kontrak atau pekerjaan yang terlambat dilaksanakankarena kesalahan rekanan, penyesuaian harga satuan dan nilaikontrak menggunakan indeks harga sesuai jadwal pelaksanaanpekerjaan yang ditetapkan pada kontrak awal;d.

Penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yangberasal dari luar negeri dan dibayar dengan valuta asingmenggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barangtersebut;2.

harga komponen pada saat pekerjaandilaksanakan;Hal. 25 dari 36 Halaman Putusan Nomor 94 PK/Pdt/2014Bo, Co, Do = indeks harga komponen pada saat penyusunan hargapenawaran (28 (dua puluh delapan) hari sebelumpemasukan penawaran);Catatan:a.

Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BadanPusat Statistik (BPS). Jika indeks harga tidak dimuat dalampenerbitan BPS, maka digunakan indeks harga yang disiapkanoleh departemen teknis;b. Penetapan koefisien komponen kontrak pekerjaan dilakukan olehmenteri teknis yang terkait;Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan di atas, terlinat bahwapermintaan penyesuaian harga bukanlah sesuatu yang secara imperatifharus dipenuhi oleh pengguna jasa (i.c.

Selain itu, penghitungannya pun selain harusmenggunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh BPS, juga harusmenggunakan koefisien komponen kontrak dari menteri terkait;Bahwa berdasarkan uraian di atas, terlinat adanya kekeliruan yang nyata dipihak Judex Facti Pengadilan Tinggi Jambi (yang putusannya dibenarkanoleh Judex Juris) dalam memberikan pertimbangan hukumnya perihalpenyebab dari dilakukannya penyesuaian harga serta syaratsyarat yangharus dipenuhi untuk melakukan penyesuaian harga, karenanya

Pedoman kebijaksanaan, organisasi dan prosedur sentra kreditkecil, indeks No. BO109 BAB VI halaman 1 dan 2 Instruksi nomorIN/O64/REN tanggal 4 Agustus 20094. Pedoman kebijaksanaan dan prosedur kredit segmen kecilbuku bab Persetujuan kredit bab tanggung jawab dan wewenang subsub bab pemimpin cabang indeks CO202 BAB II sub Bab subsub Bab 07, halaman 1 Instruksi : IN/OO76/PMR tanggal 26 Juni20015.

Put. 06/PID.SUS.KOR/2016/PT: MKS.pemimpin cabang Bab sub Bab H sub sub Bab 08 Indeks;IN/O123/PMR tanggal 1 Juni 2003 halaman 1. Pedoman Kebijaksanaan organisasi dan prosedur buku pedomanuraian jabatan kantor besar sentra kecil indeks : BO109 Bab VIHalaman 1 Instruksi ; IN/O64/REN tanggal 4 Agustus 2009.

Strategi (MPS) debitur Golongan dan / atau Il yang mengalami penurunan kolektibilitas keGolongan III/IV/V dan menyerahkannya ke unit KreditUsaha.e Melakukan koordinasi atau proses administrasi,dokumentasi, dll yang terkait dengan pelaksanaanpemberian fasilitas kredit kepada debitur.Bahwa selain itu. sebagai Penyelia Pemasaran Bisnis (PPB)berdasarkan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Segmen KecilBuku Bab Persetujuan Kredit Sub Bab Tanggung Jawab danWewenang Sub Sub Bab Penyelia Pemasaran Bisnis Indeks

= Jaminan.Oo Meneliti semua memo rekomendasi penolakan kredit.Oo Meneliti Surat Keputusan Kredit.oO Meneliti memomemo mpdifikasi fasilitas.e WEWENANG :oO Menyetujui atau menolak PAK yang diusulkan oleh PPMOo Menyetujui atau menolak rekomendasi penolakanOo Menyetujui/menolak usulusul modifikasi Bahwa selain itu berdasarkan Pedoman Kebijakan dan ProsedurKredit Retail MarketBuku Bab Analisa Kredit Sub bab TanggungJawab dan Wewenang Sub Sub bab Penyelia Pemasaran Bisnis Bab Sub Bab H Sub Sub Bab 04 Indeks

Pedoman Kebijaksanaan, Organisasi dan Prosedur, Sentra KreditKecil, Indeks Nomor : BO109, BabVi, Halaman 7 Dan 8,Instruksi Nomor : IN/O64/REN, Tanggal 04 Agustus 2009, NamaJabatan (Senior Relationship Officer).2. Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Segmen KecilBuku Bab Persetujuan Kredit Sub Bab Tanggung Jawab dan WewenangSub Sub Bab Penyelia Pemasaran Bisnis Indeks CO202 BAB IIHal. 26 dari 64 Hal.

FH5756651 atasnama MUHAMMAD TAHIR SALEEM (incasu Pemohon Praperadilan) yang didalamnya terdapat Visa Kunjungan Indeks 211 No. V6B090985, dan bukan VisaTinggal Terbatas untuk melakukan kegiatan dalam rangka bekerja.

FH5756651 dan Visa Kunjungan Indeks 211 No. V6B090985dengan maksud dan tujuannya untuk mengurus perusahaannya PT. TAHAMTAHIR INTERNATIONAL yang berada di Medan yang bergerak di bidangpengiriman dan penjualan sapu lidi dari Indonesia ke Pakistan, dimana jabatantersangka (incasu. Pemohon Praperadilan) di PI. TAHAM TAHIRINTERNATIONAL adalah sebagai Komisaris dengan tugas dan fungsi tersangka(incasu Pemohon Praperadilan) melakukan pengecekan kualitas sapu lidi yangakan diekspor ke Pakistan.

Setelah Paspor miliktersangka(incasu Pemohon Praperadilan) dibawa dari Jakarta dan diperlihatkan, ternyatatersangka (incasu Pemohon Praperadilan) hanya dapat menunjukkan visa yangdigunakanya adalah Visa Kunjungan Indeks 211 No. V6B090985, bukan VisaTinggal Terbatas untuk melakukan kegiatan dalam rangka bekerja. Kemudiansetelah dilakukan pemeriksaan tersangka (incasu Pemohon Praperadilan)mengaku bahwa tugas dan fungsi tersangka (incasu Pemohon Praperadilan)sebagai Komisaris PT.

Muhammad Tahir Saleem No.FH5756651 yang didalamnya terdapat Visa Kunjungan Indeks 211 No.V6B090985 yang dikeluarkan tanggal 27 Juli 2015 dengan Sponsor An.Khalid Mahmood;5. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Taham Tahir International yangdukeluarkan oleh Kantor Notaris/PPAT Kota Medan, Mauliddin Shati, SH.

Pasal82 ayat (8) huruf d KUHAP, sehingga penyitaan terhadap barangbukti yang disita milik Pemohon Praperadilan tersebut sah menurut hukum;TANGGAPAN TERHADAP DALIL PEMOHON PRAPERADILAN :Bahwa dengan mengikutkan pengakuan Pemohon Praperadilan pada suratPermohonan Praperadilan halaman 1 sub A angka 1 menyebutkanpenggunaan Visa kunjungan yang dipergunakan Pemohon Praperadilan datangke Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas bisnis, MAKA dengandihubungkan dengan Barang Bukti berupa Visa Kunjungan Indeks

Bahwa Terdakwa baru mengetahui senjata laras panjang SS1V2 Indeks Saksi 2 hilang pada tanggal 13 Maret 2012 sekira pukul01.30 Wib.pada saat Terdakwa ditanya oleh Serka Sutomo danPraka Sugeng (Saksi5) dan Terdakwa menjawab bahwa senjataSaksi2 belum diserahkan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidakmelaporkan kepada Saksi2 tentang senjata laras panjang SS 1 V 2Indeks Saksi2 belum masuk ke dalam gudang senjata.j.

Bahwa benar Terdakwa baru mengetahui senjata laras panjang$S1 V2 Indeks Saksi2 hilang pada tanggal 13 Maret 2012 sekirapukul 01.30 Wib. pada saat Terdakwa ditanya oleh Serka Sutomodan Praka Sugeng (Saksi5) dan Terdakwa menjawab bahwasenjata Saksi6 sudah digudangkan oleh Pratu Danang (Saksi2).MenimbangMenimbang1310.Bahwa benar senjata laras panjang SS 1 V 2 Nojat 94.002.941Nomor popor 002 Indeks Saksi6 ternyata tidak ada digudang dansampai sekarang belum diketemukan, padahal senjata tersebutmenurut

lokasijalan, Indeks Gangguan ,Indeks Jenis usaha, Indeks Bangunan dan Tariflingkungan, hasil survei tersebut dituangkan dalan Berita Acara Pemeriksaan,lalu hasilnya diserahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan, dari hasilBAP tersebut Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dapat menghitung BesarnyaRetribusi lzin tersebut diatas.Masa berlaku lzin Gangguan sesuai dengan Perda No. 4 tahun 2011 TentangRetribusi Perizinan Tertentu, Pasal 35 ayat (1) Izin Gangguan berlaku selamaPerusahaan melakukan Usahanya

lokasijalan, Indeks Gangguan ,Indeks Jenis usaha, Indeks Bangunan dan Tariflingkungan, hasil survei tersebut dituangkan dalan Berita Acara Pemeriksaan,lalu hasilnya diserahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan, dari hasilHalaman 23 dari 101.Putusan Pengadilan TipikorNomor :76/Pid.SusTP.K/2015/PN.Mdn.BAP tersebut Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dapat menghitung BesarnyaRetribusi Izin tersebut diatas.Masa berlaku lzin Gangguan sesuai dengan Perda No. 4 tahun 2011 TentangRetribusi Perizinan

lokasi jalan, indeks gangguan,indeks jenis usaha, indeks bangunan dan tarif lingkungan.Bahwa hasil survei dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yangdiserahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan untuk dihitungbesarnya retribusi perizinan.Bahwa permohonan baru seharusnya dicek kelapangan sebelum ditetapkanbesaran SKRD.Bahwa saksi tidak pernah cek kelapangan atas permohonan Indosat.Bahwa permohonan izin Indosat adalah perpanjangan tidak perlu ceklapangan.Bahwa setahu saksi tidak ada pembayaran

Permohonan izin HO diserahkan Kepala Seksi Pelayanan Perizinan kepadaKepala Seksi Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian untukdilakukan survei guna mengetahui luas bangunan, indeks lokasi jalan, indeksgangguan, indeks jenis usaha, indeks bangunan dan tarif lingkungan, hasilHalaman 64 dari 101.Putusan Pengadilan TipikorNomor :76/Pid.SusTP K/2015/PN.Madn.survei dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan diserahkan kepadaKepala Seksi Pelayanan Perizinan untuk dihitung besarnya retribusi izin.Bahwaberdasarkan

TataUsaha / Kasubbag tata Usaha menyerahkan berkas (sertifikat Izin ) ke SeksiPelayanan Perizinan, kemudian pemohon dapat mengambil sertifikat Izin Gangguankebagian Pelayanan Perizinan, ini adalah Proses permohonan baru Non Survei danDaftar Ulang, baik Industri, maupun Non Industri, Jika perlu Survei maka berkasdiserahkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan kepada Kepala SeksiPengembangan, Pengawasan dan Pengendalian untuk dilakukan Survei guna untukmengetahui luas bangunan Usaha yang digunakan, Indeks

lokasi jalan, IndeksGangguan ,Indeks Jenis usaha, Indeks Bangunan dan Tarif lingkungan, hasil surveitersebut dituangkan dalan Berita Acara Pemeriksaan, lalu hasilnya diserahkankepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan, dari hasil BAP tersebut Kepala SeksiPelayanan Perizinan dapat menghitung Besarnya Retribusi Izin tersebut , Masaberlaku Izin Gangguan sesuai dengan Perda No. 4 tahun 2011 Tentang RetribusiPerizinan Tertentu, Pasal 35 ayat(1) Izin Gangguan berlaku selama Perusahaanmelakukan Usahanya,

Usaha / Kasubbag tata Usahamenyerahkan berkas (sertifikat Izin ) ke Seksi Pelayanan Perizinan, kemudian15pemohon dapat mengambil sertifikat Izin Gangguan kebagian PelayananPerizinan, ini adalah Proses permohonan baru Non Survei dan Daftar Ulang,baik Industri, maupun Non Industri, Jika perlu Survei maka berkas diserahkanoleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan kepada Kepala SeksiPengembangan, Pengawasan dan Pengendalian untuk dilakukan Surveiguna untuk mengetahui luas bangunan Usaha yang digunakan, Indeks

lokasijalan, Indeks Gangguan ,Indeks Jenis usaha, Indeks Bangunan dan Tariflingkungan, hasil survei tersebut dituangkan dalan Berita Acara Pemeriksaan,lalu hasilnya diserahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan, dari hasilBAP tersebut Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dapat menghitung BesarnyaRetribusi Izin tersebut dengan cara sebagaimana saya jelaskan diatas, Masaberlaku Izin Gangguan sesuai dengan Perda No. 4 tahun 2011 TentangRetribusi Perizinan Tertentu, Pasal 35 ayat(1) Izin Gangguan berlaku

Gangguan ,lndeks Jenis usaha, Indeks Bangunan dan Tariflingkungan, hasil survei tersebut dituangkan dalan Berita Acara Pemeriksaan, laluhasilnya diserahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan, dari hasil BAP tersebutKepala Seksi Pelayanan Perizinan dapat menghitung Besarnya Retribusi Izin tersebutdengan cara sebagaimana saya jelaskan diatas, Masa berlaku Izin Gangguan sesuaidengan Perda No. 4 tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Pasal 35 ayat(1)Izin Gangguan berlaku selama Perusahaan

trading adalah sebesarRp2.000.000.000,00 (dua milyard Rupiah);e Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwasanya Ia adalahtrader handal dan menerangkan bahwa kekhawatiran kebanyakan oranguntuk bermain di indeks trading adalah karena banyak yang menitipkandananya di trader yang salah dan tidak berpengalaman sehinggamenimbulkan kerugian yang besar dan selain itu terdakwa1)2)memperlihatkan pula laporan keuntungan dari transaksitransaksisebelumnya; Bahwa terdakwa juga akan membuat dan/atau mengirimkan

EQUITYWORLD FUTURES sebagaifasilitator dalam melakukan indeks trading, bahwa tandatangan padabuku perjanjian tersebut saksi tandatangani adalah berdasarkanpermintaan terdakwa yang menyampaikan dapat memberikan nasabahbaru bagi PT. EQUITYWORLD FUTURES;e Bahwa oleh karena kepercayaan saksi kepada terdakwa maka saksi beranimemberikan 3 (tiga) buah buku perjanjian dan salahsatunya saksi tandatangani.

Adapunkepentingannya adalah untuk mendalami proses indeks trading danmenyatakan maksud untuk berinvestasi dalam bidang tersebut;Bahwa terdakwa mengatakan untuk berkecimpung di dunia tradingsangat menguntungkan, namun tidak menutup kemungkinan timbulnyakerugian yang sangat besar.

Oleh karena itulah untuk berkecimpung didunia trading harus total dan tidak bisa tanggungtanggung dalam halmodal, apalagi mengingat indeks yang akan di trading adalah INDEKSHANGSENG, indeks mana adalah yang tercepat di dunia, fluktuasinyabisa mencapai 1000 (seribu) poin dalam 1 = (satu) hari;Bahwa terdakwa menjanjikan untuk membuatkan account tersendiri bagisaksi korban, namun untuk hal tersebut belum dapat direalisasikansehingga masih tergabung dengan account terdakwa dan danadanamasuk ke rekening

Oleh karena setiap transaksi harus dilakukan oleh pemilikdana dengan membuat account sendiri melalui perusahaan yang terdaftarbergerak di bidang fasilitator indeks trading;Bahwa terdakwa merasa menyesal dengan apa yang terjadi diantaraterdakwa dengan saksi korban;Bahwa total dana adalah sebesar Rp1.550.000.000,00, (satu: milyardlimaratus limapuluh juta Rupiah) dan bisa dikembalikan sebesarRp450.000.000,00, (empatratus limapuluh juta Rupiah);Bahwa ketertarikan saksi korban untuk memberikan sejumlah

pekebun/kelembagaanpekebun.Pasal 3:Ruang lingkup peraturan ini meliputi rumus harga pembelianTBS, pembinaan dan sanksi.Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 658 B/PK/PJK/20172.5.Pasal 5:(1)(2)Harga pembelian TBS oleh Perusahaan didasarkan padarumus harga pembelian TBS.Rumus harga pembelian TBS sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :H TBS = K (Hms x Rms + His x Ris).Dengan pengertian :H TBS : Harga TBS yang diterima oleh pekebun ditingkatpabrik, dinyatakan dalam Rp/Kg;K : Indeks

tertentusebagaimana yang telah ditentukan dalam angka 1 huruf(f) petunjuk pelaksanaan ini dinyatakan dalam Rp/Kg;Rms : Rendemen minyak sawit kasar (CPO) dinyatakandalam persentase (%);His : Harga inti sawit, dihitung ratarata tertimbang realisasipenjualan ekspor (FOB) maupun lokal masingmasingperusahaan pada periode penjualan tertentu sebagaimanayang telah ditentukan dalam angka 1 huruf (f) petunjukpelaksanaan ini, dinyatakan dalam Rp/Kg;Ris : Rendemen inti sawit (PK), dinyatakan dalampersentase (%).Besarnya Indeks

K yang digunakan untuk penghitunganharga TBS ditetapbkan pada saat dilaksanakan rapatpenetapan harga TBS dan batas minimum nilai Indeksyang diperbolehkan adalah 80% atas dasar perhitungannilai rendemen ratarata 5 (lima) tahun terakhir di ProvinsiRiau dan penetapan Indeks K minimum ini akandievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali;Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 658 B/PK/PJK/2017Angka VI Tata Cara Panen, Sortasi, Pengangkutan TBS,Penetapan Berat TBS, Sanksi, Insentif, Pembelian danPembayaran

, Perhitungan Besarnya Indeks kK SertaBesarnya Rendemen Minyak Sawit Kasar (CPO) dan IntiSawit (PK).Segala ketentuan yang diatur dengan jelasdalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor.14/Permentan/OT.140/2/2013 tahun 2013, tidak perludijabarkan lagi dalam Dokumen Lampiran ini, yaitumengenai tata cara panen, sortasi, pengangkutan TBS,penetapan berat TBS, sanksi, insentif, pembelian danpembayaran, perhitungan besarnya indeks K, kecualiuntuk rendemen minyak sawit kasar (MS) dan inti Sawit(IS)...5Bahwa

AFO.04953indeknya telah hilang pada tanggal 13 Agustus 2009 yanglalu. selanjutnya pasi intel melaporkan hilangnya senjatapistol indeks Terdakwa tersebut kepada Danyonif 511/DY danmendapat petunjuk agar melanjutkan pencarian denganberkoordinasi kepada Polsek dan Distrik setempat, tetapisetelah dilakukan pencarian tersebut ternyata hasilnyatetap nihil.8.

Keerom Papua dengan tugas pokok menjagakeamanan perbatasan RI PNG dengan jumlah anggota sebanyak20 (dua puluh) orang anggota lengkap dengan senjata berupaLaras Panjang jenis SS1 V2 sebanyak 19 (sembilan belas)pucuk, SO Minimi 1 (satu) pucuk, Pistol P2 AFO 04953 1(satu) pucuk (indeks Dan Pos) dan Munisi bekal pokokperorangan kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) butir,Helm Tempur 20 (dua puluh) buah, Teropong 2 (dua) set,Kompas 2 (dua) buah..

Ckm Rizky guna memeriksa personil danmateriil, selanjutnya Terdakwa berterus terang kepada PasiIntel bahwa Senjata jenis P2 Indeks milik Terdakwa telahhilang dan baru dilaporkan sekarang karena selama iniTerdakwa bersama anggota lainnya berusaha mencari danberharap menemukan kembali tetapi hasilnya nihil.6.

Keerom Papua dengan tugas pokok menjaga keamananperbatasan RIPNG dengan jumlah anggota sebanyak 20 (duapuluh) orang anggota lengkap dengan senjata berupa LarasPanjang jenis SS1 V2 sebanyak 19 (sembilan belas) pucuk,SO Minimi 1 (satu) pucuk, Pistol P2 Nomor AFO 04953 1(satu) pucuk (indeks Dan Pos) dan Munisi bekal pokokperorangan kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) butir,Helm Tempur 20 (dua puluh) buah, Teropong 2 (dua) set,Kompas 2 (dua) buah..

Putusan Nomor 180/B/PK/PJK/2015melakukan koreksi peredaran usaha dengan menggunakan indeks produksi dankelas lahan dalam buku panduan penggalian potensi pajak sektor usaha kelapasawit yang menjadi lampiran surat Terbanding Nomor S119/P.1.08/2007 tanggal26 September 2007 untuk menetapkan kembali produksi TBS;Bahwa dasar penetapan Keputusan Keberatan Nomor EP243/PJ.07/2009tanggal 20 April 2009 karena terdapat cukup alasan untuk menerima sebagianpermohonan Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Badan

terutang;Ketentuan Materiil.Sengketa Pajak.Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat KeputusanTerbanding Nomor KEP243/PJ.07/2009 tanggal 20 April 2009 tentangkeberatan atas SKPKB PPh Badan Tahun 2006 Nomor 00008/206/06/063/08tanggal 26 Maret 2008, total koreksi yang dilakukan oleh Penelaah Keberatanmenjadi sebesar Rp140.931.199.183,00 yang mengakibatkan PPh yang masihharus dibayar sebesar Rp 52.723.207.637,00;Bahwa dasar koreksi peredaran usaha yang dilakukan oleh Pemeriksamenggunakan indeks

dengan Surat Edaran Terbanding Nomor SE10/WP.7/2006 tanggal 20Desember 2006 mengenai konfirmasi atas pembahasan hasil pemeriksaan yangmenyatakan bahwa Tim Pemeriksa Pajak harus menyebutkan dasar hukumberupa hukum pajak dan peraturan yang lainnya untuk setiap temuan dalamdaftar temuan pemeriksaan;Bahwa koreksi peredaran usaha ini ditetapbkan Pemeriksa dengan caramembandingkan jumlah Produksi TBS antara:Produksi TBS dari produksi dari seluruh kebunkebun yang ada selamasetahun;Produksi berdasarkan indeks

Pembahasan Mengenai Peredaran Usaha.Pada waktu Pemeriksaan Pajak.Bahwa pada saat pemeriksaan pajak, Terbanding (Sekarang TermohonPeninjauan Kembali) telah melakukan koreksi tehadap peredaran usaha atasSPT PPh Badan Tahun 2006, dengan menggunakan dasar indeks produksi dankelas lahan, sebagaimana tersebut dalam buku panduan penggalian potensipajak sektor usaha kelapa sawit yang menjadi lampiran surat Terbanding NomorS119/PJ.08/2007 tanggal 26 September 2007 sebesar Rp202.438.186.024,00;Bahwa dengan

produksi dankelas lahan sesuai Buku Panduan Penggalian Potensi Pajak Sektor UsahaKelapa Sawit atau dengan menggunakan pendekatan benchmark, hal itudilakukan Terbanding karena menurut Terbanding, Buku Besar PemohonBanding tidak konsisten dengan Laporan Laba Ruginya;Bahwa menurut Majelis, Terbanding (Pemeriksa Pajak) pada saat pemeriksaantidak menggunakan pembukuan Pemohon Banding untuk menghitungperedaran usaha melainkan menggunakan metode menghitung produksi TBSdengan indeks produksi dan kelas lahan

rangka kunjungan Wisata,keluarga, sosial, seni dan budaya, tugas pemerintahan, memberceramah atau mengikuti seminar, mengikuti pameran internasional,mengikuti rapat dan meneruskan perjalanan ke Negara lain;Bahwa syarat penggunaan Bebas Visa Kunjungan antara lain masaberlaku Paspor Minimal 6 (enam) bulan, memiliki tiket pulang pergi(return ticket) dan tidak untuk melakukan kegiatan bekerja di Indonesia;Bahwa warga Negara Asing yang bekerja di Indonesia harus dilengkapidengan Visa Tinggal Terbatas Indeks

(812) yang diperuntukkan untukaktivitas bekerja;Bahwa syarat untuk medapatkan Visa Tinggal Terbatas Indeks (312)adalah pihak sponsor terlebih dahulu mengajukan permohonanRencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) melaluiKementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kemudiandirekomendasikan untuk Persetujuan Visa Tinggal Terbatas keDirektorat Jenderal Imigrasi lalu melakukan pembayaran DPKK,selanjutnya mengajukan Permohonan Izin tinggal Terbatas di KantorImigrasi untuk kemudian memperoleh Izin Mempekerjakan

SAGAMI INDONESIA yang berada di Tanjung Morawa;Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui jika warga Negaraasing yang bekerja di Indonesia harus dilengkapi dengan Visa TinggalTerbatas Indeks (812) dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing(IMTA), namun saat ini Terdakwa sudah mengetahuinya dan untukkedatangan berikutnya akan Terdakwa lengkapi dokumen tersebut;Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barangbukti berupa surat

SAGAMIINDONESIA yang berada di Tanjung Morawa; Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui jika Warga NegaraAsing yang bekerja di Indonesia harus dilengkapi dengan Visa TinggalTerbatas Indeks (812) dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing(IMTA), namun saat ini Terdakwa sudah mengetahuinya dan untukkedatangan berikutnya akan Terdakwa lengkapi dokumen tersebut;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, makasegala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangandan berkas

SAGAMI INDONESIA yang berada di Tanjung Morawa dansebelumnya Terdakwa tidak mengetahui jika Warga Negara Asing yangbekerja di Indonesia harus dilengkapi dengan Visa Tinggal Terbatas Indeks(312) dan Ilzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), namun saat iniTerdakwa sudah mengetahuinya dan untuk kedatangan berikutnya akanTerdakwa lengkapi dokumen tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makamenurut majelis hakim telah nyata jika Terdakwa datang ke Indonesia hanyadilengkapi