Ditemukan 4026 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kekuasaan kekrasan kekeasan kekuatan kekerasan keluanan keluahan
Pengadilan PA JAKARTA BARAT
Register : 12-09-2012 — Putus : 14-11-2012 — Upload : 21-11-2013
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 1183/Pdt.G/2012/PA.JB
Tanggal 14 Nopember 2012 —
12 — 1
  • Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agamaberkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya alasan manasesuai pula dengan azas peradilan sebagaimana pada Pasal 2 ayat (4) UndangundangNomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasan Kehakiman jo.
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata
Register : 09-08-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 13-09-2018
Putusan PN PALEMBANG Nomor 227/Pdt.P/2018/PN Plg
Tanggal 5 September 2018 — Pemohon:
LUCIA HAPPY
30 — 11
  • Menetapkan Pemohon bertindak menjalankan kekuasan orang tua bagi anak-anaknya : 1. LIVIA JOANNE, Perempuan, 16 Tahun 2. SILVIA JOANNE HARTONO, Perempuan, 12 Tahun dan 3. PATRICIA JOANNE HARTONO, Perempuan, 11 Tahun.
  • Memberikan izin kepada Pemohon untuk diri sendiri dan mewakili anak kandungnya yang belum dewasa bernama : 1. LIVIA JOANNE 2. SILVIA JOANNE HARTONO dan 3.
    ., UU.No.1 Tahun 1974 serta ketentuan dariPeraturanperaturan lainnya yang bersangkutan;MENETAPKAN:Halaman 5 dari 7 Penetapan 227/Pat P/2018/PN PigPMengabulkan Permohonan Pemohon.Menetapkan Pemohon bertindak menjalankan kekuasan orang tua bagianakanaknya : 1. LIVIA JOANNE, Perempuan, 16 Tahun 2. SILVIAJOANNE HARTONO, Perempuan, 12 Tahun dan 3. PATRICIA JOANNEHARTONO, Perempuan, 11 Tahun.Memberikan izin kepada Pemohon untuk diri sendiri dan mewakili anakkandungnya yang belum dewasa bernama : 1.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Umum
Register : 08-03-2019 — Putus : 18-03-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 719/Pid.B/2019/PN Mdn
Tanggal 18 Maret 2019 — Penuntut Umum:
CHANDRA PRIONO NAIBAHO,SH
Terdakwa:
FENNY CLARA SASKIA MANALU
285 — 129
  • perlindungan terhadap kepentingan umum juga memperhatikankepentingan pribadi, dan juga menunjukkan adanya kedudukan yang berimbangantara kewenengan Jaksa Penuntut Umum dengan azas opportunitas dapatmengenyampingkan perkara demi kepentingan umum, dengan pembatasankewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut apabila tidak ada keinginankorban atau orang yang dirugikan secara pribadi untuk mengadukan perkaranya;Menimbang, bahwa memperhatikan tentang pasal 2 ayat (4) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan
    Kehakiman mengenai azasazas Penyelenggaraan Kekuasan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilandilakukan sederhana, cepat dan biaya ringan, serta dengan memperhatikanketentuan pasal 284 ayat (4) KUHP, sehingga dengan adanya pencabutanpengaduan dari korban tersebut maka menurut Majelis Hakim terhadappenuntutan Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 719/Pid.B/2018/PN.Mdn.Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum dinyatakantidak dapat
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 29-01-2019 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 01-03-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Dps
Tanggal 27 Februari 2019 — Pemohon:
Ni Made Sunari
20 — 8

  • M E N E T A P K A N :

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
    2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku orang tua kandung ( ibu kandung) yang menjalankan kekuasan wali atas anaknya yang masih dibawah umur yang bernama :

    I NYOMAN TRISNA PABRI WIRAWAN, NI KETUT WIDYA OKTAVIANTARI, dan NI WAYAN NOVIA WILANDARI, mewakili bertindak didepan hokum sebagai orang tua dari anak-anak tersebut untuk menjual tanah yang terletak

    Memberikan ijin kepada Pemohon selaku orang tua kandung ( ibukandung) yang menjalankan kekuasan wali atas anaknya yang masihdibawah umur yang bernama : NYOMAN TRISNA PABRI WIRAWAN, NI KETUT WIDYAOKTAVIANTARI, dan NI WAYAN NOVIA WILANDARI, mewakili bertindakdidepan hokum sebagai orang tua dari anakanak tersebut untuk menjualtanah yang terletak di Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal, Kabupatenbadung, Propinsi bali berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 623/DesaPunggul, seluas 1000 M2 dengan Surat
Pengadilan PA JAKARTA BARAT Perdata Agama
Register : 20-04-2015 — Putus : 27-05-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 240/Pdt.G/2015/PA.JB.
Tanggal 27 Mei 2015 — PENGGUGAT
10 — 2
  • Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agamaberkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya alasan mana sesuaipula dengan azas peradilan sebagaimana pada Pasal 2 ayat (4) Undangundang Nomor 48Tahun 2009 Tentang Kekuasan Kehakiman jo.
Pengadilan PA MAJENE Perdata Agama Harta Bersama
Register : 17-01-2014 — Putus : 02-05-2014 — Upload : 04-06-2014
Putusan PA MAJENE Nomor 13/Pdt.G/2014/PA.Mj
Tanggal 2 Mei 2014 — PEMOHON
83 — 16
  • menerangkan bahwa pemohon tidakmemenuhi isi teguran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan;Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 49 ayat (1) Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikanperkara yang diajukan kepadanya dan sesuai pula dengan azas peradilansebagaimana pada Pasal 2 ayat (4) Undangundang Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasan
Pengadilan PA JAKARTA BARAT Perdata Perceraian
Register : 15-11-2013 — Putus : 11-06-2014 — Upload : 08-07-2014
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 1802/Pdt.G/2013/PA.JB
Tanggal 11 Juni 2014 — PENGGUGAT TERGUGAT
6 — 1
  • Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agamaberkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya alasan mana sesuaipula dengan azas peradilan sebagaimana pada Pasal 2 ayat (4) Undangundang Nomor 48Tahun 2009 Tentang Kekuasan Kehakiman jo.
Pengadilan PN TRENGGALEK Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 04-04-2011 — Upload : 24-10-2012
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 09/Pid.B/2011/PN.TL
Tanggal 4 April 2011 — SOIJAN bin WOIJO
41 — 14
  • Hari Sidang Keempat : Kamis 10 Pebruari 2011Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa dipersidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 12 ayat (1) UUNomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman disebutkan : Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dengankehadiran terdakwa, kecuali Undang undang menentukan lain Menimbang, bahwa karena telah ditetapkan hari hari sidangdengan tenggang waktu yang patut akan tetapi Penuntut Umum tidakdapat menghadirkan Terdakwa, sehingga
Pengadilan PN SEKAYU Pidana Umum Penggelapan
Register : 08-05-2014 — Putus : 17-07-2014 — Upload : 28-07-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 316/Pid/B/2014/PN.SKY
Tanggal 17 Juli 2014 — HENGKY SETIAWAN Bin SUHARYANTO
42 — 7
  • Banyuasin Bahwa uang yang Terdakwa gunakan sekitar Rp.7.758.000, (tujuh jutatujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah); Bahwa uang tersebut ada pada kekuasan Terdakwa karena jabatanTerdakwa sebagai Collector yang bertugas menagih uang angsuran paranasabah ; Bahwa terhadap uang setoran para nasabah seharunya Terdakwa setorkankepada kasir Koperasi; Bahwa uangnya Terdakwa gunakan untuk membayar sewa kontrakan dankeperluan anak sekolah dan keperluan lainya; Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pimpinan
    Banyuasin sejumlah Rp.7.758.000,(tujun juta tujun ratus lima puluh delapan ribu rupiah) untuk keperluanseharihari terdakwa; Bahwa benar uang tersebut ada pada kekuasan Terdakwa karena jabatanTerdakwa sebagai Collector Koperasi Serba Usaha Karya Mandiri JalanPalembangBetung Lt. Bakti No. 07 Rt. 16 Rw.03 Kel. Sukomoro Kec.Talang Kelapa Kab.
    kejahatanmelainkan karena dilakukan oleh orang yang memegang barang ituberhubungan dengan pekerjaannya / jabatannya atau karena mendapatupah uang;Menimbang, bahwa unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karenakejahatan, adalah sesuatu benda itu dapat berada dibawah kekuasaan seseorangtidaklah selalu karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewamenyewa,pinjammeminjam, dan sebagainya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkapdipersidangan, bahwa benar uang tersebut ada pada kekuasan
Pengadilan PA JAKARTA BARAT Perdata Perceraian
Register : 09-10-2013 — Putus : 21-05-2014 — Upload : 28-05-2014
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 1576/Pdt.G/2013/PA.JB
Tanggal 21 Mei 2014 — PENGGUGAT TERGUGAT
7 — 1
  • Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agamaberkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya alasan mana sesuaipula dengan azas peradilan sebagaimana pada Pasal 2 ayat (4) Undangundang Nomor 48Tahun 2009 Tentang Kekuasan Kehakiman jo.
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata Agama Perceraian
Putus : 11-05-2015 — Upload : 01-08-2016
Putusan PN SURAKARTA Nomor 259 /Pdt G/ 2014/PN Skt
Tanggal 11 Mei 2015 — KUNTI PRASETY ANINGRUM vs ROY KRISTIAN
19 — 4
  • Negeriberpendapat yaitu dengan berpedoman dari faktafakta yangterungkap dipersidangan ternyata dengan kepergian Tergugat yangSampai sekarang ini tidak pernah kembali lagi pada keluarganya,dapat disimpulkam bahwa Tergugat tidak mempunyai rasatanggungjawab lagi terhadap kehidupan keluarganya terutamasekali terhadap kelangsungan hidup anaknya terutama mengenaipendidikan anaknya, maka dengan demikian sudah sepantasnyaanak yang dilahirkan oleh Penggugat dengan Tergugat tersebutharus dinyatakan dibawah kekuasan
    Penggugat ;Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum3 (tiga) dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan yaitu Menetapkan anak hasil perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang bernama OLIVER EMILIO BAMA CHRISTIAN lahir diSurakarta tanggal 06 Mei 2010 dibawah kekuasan Penggugat ,Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas makagugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dan oleh karenaitu Tergugat adalah pihak yang dikalahkan ;Menimbang, bahwa karena Tergugat adalah pihak
Pengadilan PN TENGGARONG Perdata
Register : 16-05-2023 — Putus : 25-05-2023 — Upload : 07-06-2023
Putusan PN TENGGARONG Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Trg
Tanggal 25 Mei 2023 — Pemohon:
AGUSTINA
23 — 4
  • Memberikan izin dan hak kepada Pemohon AGUSTINA untuk melaksanakan kekuasan orang tua terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama REVALDI TANJUNG untuk mengalihkan dan/atau menjual harta warisan berupa benda tidak bergerak atas sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Sertifikat Hak Miiik Nomor: 16.03.10.03.1.00211, Surat Ukur Nomor: 110/1999 dengan luas 480 M2 yang sertifikat
Pengadilan PA DUMAI Perdata Agama
Register : 24-08-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 01-02-2021
Putusan PA DUMAI Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Dum
Tanggal 26 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
96 — 29
  • Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Konvensi yang objek sengketa berada dalam kekuasan Tergugat Konvensi pada diktum angka 3 secara innatura, kalau tidak bisa dijual melalui lelang dan hasilnya seperdua bagian Penggugat Konvensi diserahkan kepada Penggugat Konvensi.
  • Menghukum Penggugat Konvensi untuk menyerahkan bagian Tergugat Konvensi yang objek sengketa berada dalam kekuasan Tergugat Konvensi pada diktum angka 3 secara innatura, kalau tidak bisa dijual melalui lelang dan hasilnya seperdua bagian Tergugat Konvensi diserahkan kepada Penggugat.
  • Menolak gugatan Penggugat Konvensi mengenai 1 (unit) Honda Vario warna hitam BM 2672 HH
  • Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi selainnya tidak dapat diterima.
Pengadilan PA SAMBAS Perdata
Register : 01-01-1970 — Putus : 22-06-2015 — Upload : 26-08-2015
Putusan PA SAMBAS Nomor Nomor 245/Pdt.G/2015/PA.Sbs
Tanggal 22 Juni 2015 — penggugat vs tergugat
11 — 1
  • sebelumsampai pada hari persidangan yang telah ditetapbkan, maka demi sesuatuyang lebih baik persidangan diajukan dan pencabutan patut untuk dikabulkantanpa perlu persetujuan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankankepada Penggugat;Memperhatikan Pasal 10 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasan
Pengadilan PA SAMBAS Perdata
Register : 23-04-2015 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 02-09-2015
Putusan PA SAMBAS Nomor 313/Pdt.G/2015/PA.Sbs
Tanggal 8 Juni 2015 — PEMOHON VS TERMOHON
16 — 3
  • sebelumsampai pada hari persidangan yang telah ditetapbkan, maka demi sesuatuyang lebih baik persidangan diajukan dan pencabutan patut untuk dikabulkantanpa perlu persetujuan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankankepada Penggugat;Memperhatikan Pasal 10 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasan
Pengadilan PTA PEKANBARU Perdata Agama
Register : 09-03-2021 — Putus : 05-04-2021 — Upload : 05-04-2021
Putusan PTA PEKANBARU Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Pbr
Tanggal 5 April 2021 — PEMBANDING VS TERBANDING
92 — 29
  • Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Konvensiyang objek sengketa berada dalam kekuasan Tergugat Konvensi pada diktum angka 3secara innatura, kalau tidak bisa dijual melalui lelang dan hasilnya seperdua bagianPenggugat Konvensi diserahkan kepada Penggugat Konvensi.5.
    Menghukum Penggugat Konvensi untuk menyerahkan bagian Tergugat Konvensiyang objek sengketa berada dalam kekuasan Tergugat Konvensi pada diktum angka 3secara innatura, kalau tidak bisa dijual melalui lelang dan hasilnya seperdua bagianTergugat Konvensi diserahkan kepada Penggugat.6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi mengenai 1 (unit) Honda Vario warnahitam BM 2672 HH7.
Pengadilan PA JAKARTA BARAT Perdata Agama Perceraian
Register : 20-02-2015 — Putus : 15-04-2015 — Upload : 27-01-2016
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 1821/Pdt.G/2014/PA.JB
Tanggal 15 April 2015 — penggugat tergugat
9 — 1
  • Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agamaberkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya alasan mana sesuaipula dengan azas peradilan sebagaimana pada Pasal 2 ayat (4) Undangundang Nomor 48Tahun 2009 Tentang Kekuasan Kehakiman jo.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Umum
Register : 08-03-2019 — Putus : 18-03-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 718/Pid.B/2019/PN Mdn
Tanggal 18 Maret 2019 — Penuntut Umum:
CHANDRA PRIONO NAIBAHO,SH
Terdakwa:
JUNAIDI
322 — 128
  • perlindungan terhadap kepentingan umum juga memperhatikankepentingan pribadi, dan juga menunjukkan adanya kedudukan yang berimbangantara kewenangan Jaksa Penuntut Umum dengan azas opportunitas dapatmengenyampingkan perkara demi kepentingan umum, dengan pembatasankewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut apabila tidak ada keinginankorban atau orang yang dirugikan secara pribadi untuk mengadukan perkaranya;Menimbang, bahwa memperhatikan tentang pasal 2 ayat (4) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan
    Kehakiman mengenai azasazas Penyelenggaraan Kekuasan Kehakiman menyebutkan bahwa Peradilandilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, serta pasal 284 ayat (4)KUHP, sehingga dengan adanya pencabutan pengaduan dari korban tersebutmaka menurut Majelis Hakim terhadap penuntutan Penuntut Umum tersebutharuslah dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum dinyatakantidak dapat diterima, maka terhadap biaya perkara dinyatakan dibebankan kepadanegara;Halaman
Pengadilan PA DEPOK Perdata Agama
Register : 15-01-2020 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 19-03-2020
Putusan PA DEPOK Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Dpk
Tanggal 3 Maret 2020 — PEMOHON
11 — 7
  • PENETAPANNomor 0039/Padt.P/2020/PA.DpkANGSeay tsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapandalam perkara permohonan kekuasan bertindak terhadap anak yangdiajukan oleh :sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti danmendengarkan keterangan saksisaksi di persidangan;DUDUK
    Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta hukum bahwaPemohon selama dalam perkawinan dengan isterinya yang bernamaNAMA telah dikaruniai 3 anak yang bernama NAMA ANAK ( umur 31tahun ), NAMA ANAK ( umur 24 tahun ) dan NAMA ANAK ( umur 14tahun ), dan anak yang bernama NAMA ANAK masih dibawah umurkarena baru berumur 14 tahun, maka berdasarkan Pasal 47 ayat (1 )UndangUndang Nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2019, anaktersebut berada dalam kekuasan
Pengadilan PA DEPOK Perdata Agama
Register : 09-11-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan PA DEPOK Nomor 326/Pdt.P/2020/PA.Dpk
Tanggal 3 Desember 2020 — Pemohon melawan Termohon
14 — 14
  • PENETAPANNomor: 0326/Pdt.P/2020/PA.Dpk>aeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapandalam perkara permohonan kekuasan untuk bertindak terhadap anakyang diajukan oleh :Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi di persidangan;DUDUK PERKARABahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal
    ditemukan fakta hukum bahwaPemohon selama dalam perkawinan dengan suaminya yang bernamaNAMA, telah dikaruniai 2 anak, diantaranya anak yang bernama NAMAANAK, serta ternyata anak tersebut masih dibawah umur olehHal. 8 dari 11 hal, Penetapan No. 0326/Padt.P/2020/PA.Dpk.karenanya dipandang belum cakap bertindak secara hukum, makaberdasarkan Pasal 47 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 16 tahun 2019, anak tersebut berada dalam kekuasan