Ditemukan 265 data
18 — 6
Bahwa sebagai PNS Penggugat telah mengurus surat izin perceraiansesuai dengan Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor0530/Kk.03.7.a.2/HK.03.4/03/2020, tanggal 19 Maret 2020, yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Kemetrian Agama Kabupaten Lima PuluhKota;9.
152 — 58
Dengandemikian keduanya berkapasitas sebagai pihakpihak (legal standing) dalam perkaraMenimbang bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada KantorKementrian Agama Ngada, untuk melakukan perceraian ini telah memperoleh suratizin dari Kepala Kantor Kemetrian Agama Kabupaten Ngada tanggal 24 Maret 2014,oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan PemerintahNomor 10 tahun 1983 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian
21 — 3
Surat Tjin Melakukan Perceraian dari Kemetrian Keuangan Republik Indonesia DirektoratJenderal Pajak tanggal 20 September 2010, BuktiP.5; Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telahmenghadirkan 2 orang saksi, masing masing :1.
17 — 7
Direktorat Urusan Agama Islam danPembinaan Syariah Kemetrian Agama Republik Indonesia guna kepentinganibadah sosial, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat takliktalak telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyaicukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2)Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi HukumHalaman 16 dari 19 halamanPutusan
12 — 7
Fotokopi ljazah MTs Al Hidayah Jenu Tuban MOHAMMAD ADIFITRIANTO, yang diterbitkan oleh Kemetrian Agama RI bukti surattersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 danparaf10.
11 — 6
LAILATULMUBAROKAH, yang diterbitkan Kemetrian Agama RI, bukti surattersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinyadan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi P.7 dan paraf;8. Fotokopi Surat Keterangan E KTP An.
MUHAMMAD JAKA TRISNADI, SH
Terdakwa:
MANSYAH Bin ANANG USUF
18 — 3
atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandar adalah yang tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan olehKementrian Kesehatan (alat kesehatan) dan BPOM (obat);Bahwa benar keamanan khasiat dan kemanfaatan mutu maksudnya adalahkalau produk tersebut sudah memenuhi syaratsyarat keamanan ketikadigunakan, dan memenuhi syaratsyarat mutu yang telah ditentukan;Bahwa benar farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edaradalah ijin yang tidak ada dikeluarkan dari BPOM untuk sediaan farmasidan kemetrian
1.DOMINGGUS DJARI
2.HERLINA SEANTO
Tergugat:
1.LORENS L.KALUMBANG
2.DRS.JULIUS DAVID KALUMBANG
Turut Tergugat:
1.THOMAS ALFERD EDISON TUE
2.Badan Pertanahan Nasional Kab. Sumba Barat Daya
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI DI JAKARTA, Cq.KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG,Cq.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
173 — 78
BILLalias AMA YOEL Disebelah selatan berbatsan dengan tanahnya KWEE SU TJEK(PEMILIK TOKO SS DI WAINGAPU ) Disebelah timur berbatasan dengan jalan raya ledegiring Disebelah barat berbatasan dengan kali kering ; tanah manatergugat II peroleh hasil bagi waris dari kakek tergugat II bernamaalmarhum BULLA BORA BULU alias (AMA DANGGALIMU) Tahun 1980,mohon di sebut bidang tanah A.Bahwa,Bidang tanah A tersebut tergugat II belum pernah garap karena sibukkerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) pada kantor kemetrian
35 — 5
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/Ms.Lgs.Menimbang, bahwa Pemohon sebagai PNS telah mendapatkan suratizin bercerai dari atasannya sebagaimana tersebut dalam Surat Nomor B3349/Kk.01.02/I.a/Kp.01.02/06/2020, Tentang Surat Keputusan MemberikanIzin Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kemetrian AgamaKabupaten Aceh Timur.
39 — 8
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/Ms.Lgs.Menimbang, bahwa Pemohon sebagai PNS telah mendapatkan suratizin bercerai dari atasannya sebagaimana tersebut dalam Surat Nomor B3349/Kk.01.02/I.a/Kp.01.02/06/2020, Tentang Surat Keputusan MemberikanIzin Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kemetrian AgamaKabupaten Aceh Timur.
Terbanding/Tergugat II : KEMETRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DJKN KANTOR WILAYAH IX CQ KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL SURAKARTA
Terbanding/Tergugat III : PT. BPR BINA LANGGENG MULIA SUKOHARJO
44 — 35
KEPALA ATR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SURAKARTA
Terbanding/Tergugat II : KEMETRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DJKN KANTOR WILAYAH IX CQ KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL SURAKARTA
Terbanding/Tergugat III : PT. BPR BINA LANGGENG MULIA SUKOHARJO
16 — 1
Bahwa Pemohon berstatus sebagai PNS di Kemetrian Agama Kabupaten Kapuasdan telah mendapat izin untuk melangsungkan perceraian dari atasan langsungNomor : , tanggal 05 Juni 20159. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudahtidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untukmembina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.
Asep Tansyah Nur Iman
Tergugat:
Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Barang dan Jasa Pemerintah Satuan Kerja Lingkup BPJN XXI Kendari
398 — 171
Delta Sarana Sentosa adalah pihak yang memenangkanlelang pada Kantor Kemetrian Pekerjaan Umum Dan PerumahaanRakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan JalanNasional XXI Kendari Satuan Kerja Pelaksana Jalan NasionalWilayah Il Sulawesi Tenggara yaitu Pekerjaan paket PreservasiRekonstruksi Jalan Batas Kab.Konawe Utara/Kab.KonawePohara(Morosi) TA.2019. Nilai proyek sebesar Rp.28.751.000.000.00 (duapuluh delapan juta tujuh ratus lima puluh satu juta rupiah) denganmenetapkan PT.
Penggugat adalah peserta tender atas pekerjaan Paket PreservasiRekonstruksi Jalan Batas Kabupaten Konawe Utara/KabupatenKonawePohara (Morosi) Tahun Anggaran 2019 dengan Pagu Anggaran28.751.000.000, (dua puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh satujuta rupiah) yang diselenggarakan oleh Kemetrian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Balai PelaksanaanJalan Nasional XXI Kendari T.A 2019 yang dilaksanakan secara LelangEComerce melalui LPSE Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan
Majelis hakim menilai dariformal telah final karena tidak perlu lagi persetujuan dari atasan namun tidakIndividual dikarenakan Pemberitahuan Tender Gagal tidak hanya ditujukankepada Penggugat tapi kepada seluruh peserta tender peserta tender ataspekerjaan Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan Batas Kabupaten KonaweUtara/Kabupaten KonawePohara (Morosi) Tahun Anggaran 2019 dengan PaguAnggaran 28.751.000.000, (dua puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh satujuta rupiah) yang diselenggarakan oleh Kemetrian
33 — 4
euphoria dan berhalusinasi;Bahwa zat yang terkandung dalam obat dextro adalah zat dextrometorfanyang bersifat antitusif yaitu menekan batuk pada pusat syaraf otak;Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2015/PN MjlBahwa efek jangka pendek penggunaan pil dextro secara berlebihan adalahadanya gangguan lambung atau maag;Bahwa apabila diminum secara berlebihan bisa mengakibatkan kematian;Bahwa untuk pendistribusian pil dextro dari pabrik disalurkan kepadadistributor resemi yang mempunyai ijin dari Kemetrian
124 — 34
Maybank IndonesiaFinance yang telah mendapat persetujuan dari Kemetrian Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia No. AHU0947396.AH.01.02 Tahun 2015 tertanggal 7Desember 2015. Perubahan identitas ini pun juga telah diakui secara tegas olehPenggugat, karena dalam gugatannya, Penggugat telah menarik pihak PT. MaybankIndonesia Finance Jakarta cq. Pimpinan Maybank Indonesia cabang Cirebon dan bukanPT. BI Finance Center.
2.KEMETRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DJKN KANTOR WILAYAH IX CQ KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL SURAKARTA
3.PT. BPR BINA LANGGENG MULIA SUKOHARJO
87 — 51
KEPALA ATR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SURAKARTA
2.KEMETRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DJKN KANTOR WILAYAH IX CQ KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL SURAKARTA
3.PT. BPR BINA LANGGENG MULIA SUKOHARJO
107 — 65
Bahwaterdakwa YUFANTRI tidak pernah melangsungkan pernikahan dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII KabupatenSijunjung dan tidak pernah ada nama Kepala KUA atas namaSYAHRUL HAMID sebagaimana yang tercantum tercantum dalam bukuakta nikah tersebut.Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 42/PID/2019/PT PDG Bahwabuku nikah adalah buku nikah Seri RU adalah buku nikah yangdikeluarkan oleh Kemetrian Agama yang diperuntukan untuk ProvinsiRiau.
71 — 70
ROMAPERNA ABDINA, PARATERGUGAT dan TURUT TERGUGAT II membuat / menandatanganiAkta Perubahan No. 49 tanggal 29 Agustus 2012 dan mendaftarkanpengesahannya ke Kementrian Hukum dan HAM RI.Oleh karenanya perbuatan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGATIl tidak bertentangan dan telah sesuai menurut UU No. 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas beserta peraturan pelaksananya terouktiAkta No. 49 tanggal 29 Agustus 2012 telah mendapat PENGESAHANdari Kemetrian Hukum dan HAM RI sebagaimana surat pemberitahuandengan
YADI MULYADI, SH., M.Hum.
Terdakwa:
MULYANSYAH SHUMITA ABDULLAH alias ASEP bin MUMUS MULYADI
81 — 12
(dua jutarupiah);Bahwa Terdakwa didalam mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau. kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalammengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijinedar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (3), UndangUndang Kesehatan karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yangberwenang / Kemetrian Kesehatan RI;Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian
ARIO ARIBOWO, SH
Terdakwa:
Alek Rudi Hartono Als Alek Bin Sumarno
360 — 23
Jambi adalah Menyusun rencana strategis bidang pertambangan umum Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaanpertambangan mineral dan batubara yang dilakukan oleh pemerintahKabupaten kota dalam Provinsi Jambi Menghitung penerimaan negara dari kegiatan pertambangan mineraldan batubara= Menghitung produksi dan penjualan mineral dan batubara dalamwilayah Provinsi Jambi Melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten kota dalamProvinsi Jambi Melakukan konsultasi ke kementrian ESDM dan kemetrian