Pengadilan Pajakdengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalihpertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak aquo karena in casu berupa klarifikasi atas Faktur Pajak terhadapjawaban konfirmasi dijawab "Tidak Ada atau ada tapi tidak sesuaimaka apabila mungkin akan terjadi kerugian yang mungkin akan timbultidak dapat dilimpahkan kepada Pemohon Banding, sehingga FakturPajak Masukan tetap dapat dikreditkan, sedangkan terhadap KawasanBebas Pulau Batam telah didukung dengan dokumen Kepabean

(C.1.S) tanggal 29 Juli 2016 merupakan gandum yang layak dikonsumsimanusia masuk pos tarif 1001.99.19.90 Bea Masuk 0% (nol perseratus)dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan dan keputusanTermohon Peninjauan Kembali harus dibatalkan karena tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam UndangUndang Kepabean dan Buku TarifKepabeanan Indonesia (BTKI) 2012:Halaman 6 dari 9 halaman

Fotokopi Slide Danny Darussalam Tax Center pada Seminar Sengketa Kepabean dan Solusinyapada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Pengadilan Pajak tanggal 21 Oktober 2009 diHotel Borobudur;bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor:S1535/KPU.01/2013 tanggal 18 April 2013, telah diminta konfirmasi Form E Nomor:E133312009550063 tanggal 22 Maret 2013 kepada Zhejiang EntryExit Inspection and QuarantineBureau of The Peoples Republic of China;bahwa berdasarkan

tersebut telah terdaftar untuk diedarkan di wilayah RI yangdikeluarkan oleh Badan POM karena barang tersebut tidak mengandung bahanbahan berbahaya; Bahwa, sebelum diedarkan barangbarang yang berasal dari Luar Negeri harusmemenuhi jjin importir terdaftar produk tertentu dari Menteri dan dokumen yangdilampirkan untuk mendapatkan jin tersebut antara lain Angka PengenalImport (API), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP), Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK), Nomor Identitas Kepabean

Bahwa, gula pasir yang diangkut oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapidengan suratsurat atau dokumen dan tidak memiliki yin dari pihak yangberwenang; Bahwa, sebelum diedarkan barangbarang yang berasal dari Luar Negeri harusmemenuhi yin importir terdaftar produk tertentu dari Menteri dan dokumen yangdilampirkan untuk mendapatkan jin tersebut antara lain Angka PengenalImportr (API), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP), Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK), Nomor Identitas Kepabean

Pengadilan Pajak dengan benar,sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum danmenguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu berupaklarifikasi atas Faktur Pajak terhadap jawaban konfirmasi dijawab "TidakAda atau ada tapi tidak sesuai maka apabila mungkin akan terjadikerugian yang mungkin akan timbul tidak dapat dilimpahkan kepadaPemohon Banding, sehingga Faktur Pajak Masukan tetap dapatdikreditkan, sedangkan terhadap Kawasan Bebas Pulau Batam telahdidukung dengan dokumen Kepabean

Packing List untuk Commercial Invoice Nomor: A725 tanggal 05 Desember 2012;Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P01/BC/2007 tentangPerubahan Kelima atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP81/BC/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untukPenghitungan Bea Masuk;Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea MasukKeputusan Dirjen Bea dan Cukai: KEP81/BC/1999 tanggal 31 Desembr 1999;Slide Danny Darussalam Tax Center pada Seminar Sengketa Kepabean

(C.1.S) tanggal 29 Juli 2016 merupakan gandum yang layak dikonsumsimanusia masuk pos tarif 1001.99.19.90 Bea Masuk 0% (nol perseratus)dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankandan keputusan Termohon Peninjauan Kembali harus dibatalkan karenatidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam UndangUndang Kepabean dan BukuTarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012;Halaman 7 dari 11

unseparated) dengan proses injection molding tidak dapat diklasifikasi padapos 6402.99 yaitu NonWaterproof Footwear produced in one piece;Bahwa pengertian produced in one piece: dihasilkan dengan satu kali produksi;melalui injection molding sehingga bagian atas tidak dipasang pada sol dantidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau prosessemacam itu, bagian atas dan sol menyatu (unseparated);Bahwa pendapat Terbanding pada butir 5 di atas diperjelas dengan suratDirektur Kepabean

Barang barang dengan materialtersebut sesuai hasil temuan KSO SUCOFINDO diklasifikasikan kedalam HS 6402.99.90.00 sebagaimana tercantum dalam LS yangdimaksud.Bahwa Sucofindo menetapkan klasifikasi barang tersebut tetapberpedoman pada peraturan kepabean dunia yang dibuat oleh WCO,namun Termohon menetapkan klasifikasi barang tersebut hanyaberdasarkan interpretasi Termohon sendiri dan tidak berpedomanpada aturan WCO maupun BTKI 2012, sebab BTKI 2012 merupakanBuku Tarif Kepabeanan Indonesia yang disusun

Menetapkan identifikasi jenis barang yang diimpor oleh PemohonBanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sebagai tersebut diantaranya PIB, Invoice, Bill of Lading, Form E.Sedangkan dalam PIBNomor : 202612 tanggal 20 Mei 2014 berupa Non WaterproofFootwear, berarti dalam pengklasifikasian pos tarif menggunakan BukuTarif Kepabean Indonesia (BTKI) 2012, yang mulai berlaku tanggal 1Januari 2012 yaitu. : Peraturan Menteri Keuangan Nomor213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang PenetapanSistem

Kepabeanan seba;telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan Nilai Pabearpenghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 160/PMK.04/20101 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, Nilai Transaksi seba;dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan Nilai Pabean dalam hal:a. barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor kePabean

Sedangkan dalamPIB Nomor 436965 tanggal 18 Oktober 2016, berupa ChildrenSandal PVC, Youth Sandal PVC, Adult Sandal PVC, negara asalChina, berarti dalam pengklasifikasian pos tarif menggunakan BukuTarif Kepabean Indonesia (BTKI) 2012, yang mulai berlaku tanggal 1Januari 2012 yaitu: Peraturan Menteri Keuangan Nomor213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang PenetapanSistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atasBarang Impor;Bahwa barang yang menjadi perkara a quo adalah ChildrenSandal

Sedangkan dalam PIBNomor : 120580 tanggal 20 Maret 2017, berupa Plastic Sandal danPlastic Shoe, negara asal China, berarti dalam pengklasifikasian postarif menggunakan Buku Tarif Kepabean Indonesia (BTKI) 2012, yangmulai berlaku tanggal 1 Januari 2012 yaitu : Peraturan MenteriKeuangan Nomor : 213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan TarifBea Masuk atas Barang Impor;2.

Sedangkan dalam PIB Nomor :498366 tanggal 23 November 2016, berupa Adult Sandal PVC,negara asal China, berarti dalam pengklasifikasian pos tarifmenggunakan Buku Tarif Kepabean Indonesia (BTKI) 2012, yangmulai berlaku tanggal 1 Januari 2012 yaitu : Peraturan MenteriKeuangan Nomor : 213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan PembebananTarif Bea Masuk atas Barang Impor.Bahwa barang yang menjadi perkara a quo adalah Adult SandalPVC, tersebut diimpor dari

Sedangkan dalam PIBNomor : 113296 tanggal 14 Maret 2017, berupa Adult Shoe PVC, negaraasal China, berarti dalam pengklasifikasian pos tarif menggunakan BukuTarif Kepabean Indonesia (BTKI) 2012, yang mulai berlaku tanggal 1Januari 2012 yaitu : Peraturan Menteri Keuangan Nomor213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang PenetapanSistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atasBarang Impor.Bahwa barang yang menjadi perkara a quo adalah Adult Shoe PVC,tersebut diimpor dari China dengan

Putusan Nomor 1497/B/PK/Pjk/2018quo untuk penetapan klasifikasi pos tarif dan tarif Bea Masuk atas suatujenis barang, tatacaranya adalah dengan:1.Menetapkan identifikasi jenis barang yang diimpor olehPemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sebagaitersebut di antaranya PIB, Invoice, Bill of Lading, Form E.Sedangkan dalam PIB Nomor 500487 tanggal 24 November 2016,berupa Adult Shoe PVC, berarti dalam pengklasifikasian pos tarifmenggunakan Buku Tarif Kepabean Indonesia (BTKI) 2012, yangmulai

Sedangkan dalam PIBNomor 101313 tanggal 07 Maret 2017, berupa Adult Sandal PVC danAdult Shoe PVC, negara asal China, berarti dalam pengklasifikasianpos tarif menggunakan Buku Tarif Kepabean Indonesia (BTKI) 2012,yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2012 yaitu: Peraturan MenteriKeuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan TarifBea Masuk atas Barang Impor;.

Putusan Nomor 1465/B/PK/Pjk/2018Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sebagai tersebutdi antaranya PIB, Invoice, Bill of Lading, Form E Sedangkan dalamPIB Nomor 436122 tanggal 18 Oktober 2016, berupa ChildernSandal PVC; berarti dalam pengklasifikasian pos tarif menggunakanBuku Tarif Kepabean Indonesia (BTKI) 2012, yang mulai berlakutanggal 1 Januari 2012 yaitu: Peraturan Menteri Keuangan Nomor213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang " PenetapanSistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan

Barang barang dengan material tersebut sesuai hasil temuanKSO SUCOFINDO diklasifikasikan ke dalam HS 6402.99.90.00sebagaimana tercantum dalam LS yang dimaksud;Bahwa Sucofindo menetapkanklasifikasi barang tersebut tetapberpedoman pada peraturan kepabean dunia yang dibuat oleh WCO ,namun termohon menetapkan klasifikasi barang tersebut hanyaberdasarkan interpretasi termohon sendiri dan tidak berpedoman padaaturan WCO maupun BTKI 2012, sebab BTKI 2012 merupakan Buku TarifKepabeanan Indonesia yang disusun

Putusan Nomor 1075/B/PK/PJK/2017pengklasifikasian pos tarif menggunakan Buku Tarif Kepabean Indonesia(BTKI) 2012, yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2012 yaitu : PeraturanMenteri Keuangan Nomor : 213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan PembebananTarif Bea Masuk atas Barang Impor.Bahwa barang yang menjadi perkara a quo adalah alas kaki dari plastiktersebut diimpor dari China dengan fasilitas tarif Bea Masuk AseanChinaFree Trade Area, sehingga diberlakukan

Putusan Nomor 121/B/PK/Pjk/2019533126 tanggal 14 Desember 2016, berupa Plastic Shoe, negaraasal China, berarti dalam pengklasifikasian pos tarif menggunakanBuku Tarif Kepabean Indonesia (BTKI) 2012, yang mulai berlakutanggal 1 Januari 2012 yaitu: Peraturan Menteri Keuangan Nomor213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang PenetapanSistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atasBarang Impor;.

Sedangkan dalam PIBNomor 038111 tanggal 24 Januari 2017, berupa Children Sandal PVC,negara asal China, berarti dalam pengklasifikasian pos tarifmenggunakan Buku Tarif Kepabean Indonesia (BTKI) 2012, yang mulaiberlaku tanggal 1 Januari 2012 yaitu: Peraturan Menteri KeuanganNomor 213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentangPenetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif BeaMasuk atas Barang Impor;2.

Per7/BC/2012 tentang Standar Audit Kepabean dan Cukai dan Per9/BC/2012 tentang Tatalaksana Audit Kepabean dan Audit Cukai.Fakta bahwa tim audit menyerahkan Daftar Temuan Sementara (DTS)tanpa tanggal kepada kami selaku auditee tanpa disertai Surat Pengantaryang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah dan tanpa disertaiLembar Pernyataan Persetujuan DTS.Fakta bahwa terhadap DTS tersebut kami telah menanggapinya danmengirimkan kembali kepada Tim Audit sesuai ketentuan yaitu selambatlambatnya 7 (tujuh