Pemohon berprofesi sebagai perawat yang sama sekali tidakterkait dengan substansi dari Keppres 25/2018 yaitu tentangJabatan Dokter, Dokter Gigi dan Bidan sebagai jabatan tertentudengan batas usia pelamar paling tinggi 40 (empat puluh)tahun.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, telah jelaskewenangan untuk melakukan uji materiil peraturanperundangundangan di bawah undangundang merupakankewenangan Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung tidakmemiliki kewenangan menguji Keppres 25/2018 yangmerupakan Produk Keputusan Tata Usaha Negara.Kewenangan Pengujian Keppres 25/2018 yang merupakankeputusan tata usaha Negara merupakan kewenangan PeradilanTata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1angka 18 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014

Sehinggasecara kompetensi absulut Mahkamah Agung tidakberwenangan menguji Keppres 25/2018.Berdasarkan uraian tersebut diatas, karena ketidak adanya kerugianyang dialami oleh Pemohon dan tidak adanya kewenangan MahkamahAgung dalam menguji Keppres 25/2018 sehingga menurut Termohonadalah tepat jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung RIHalaman 30 dari 41 halaman.

jabatan tertentu dengan batas usia Pelamar paling tinggi 40(empat puluh) tahun, yang tidak mengatur jabatan perawat;Bahwa Pemohon berprofesi sebagai Perawat yang sama sekali tidakterkait dengan substansi dari Keppres 25 Tahun 2018.

Pemohon tidakdapat menguraikan bentuk kerugian yang dialaminya sebagai akibatberlakunya Keppres 25 Tahun 2018, pemohon hanya menguraikanmengenai asumsi adanya kerugian yaitu dengan tidak dimasukkannyatenaga perawat dalam jabatan tertentu dalam Keppres 25 Tahun 2018yang mengakibatkan ketidakadilan, ketidak pastian hukum dandiskriminasi bagi Pemohon;Bahwa oleh karena tidak terpenuhinya unsur hubungan causal verbandantara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturanperundangundangan yang dimohonkan pengujian

No. 327K/Pid.Sus/2009Hal ini bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) dan ayat(2) KEPPRES Nomor : 80 Tahun 2003 yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disusunoleh Panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan olehPengguna Barang ;Bahwa dengan adanya surat pemberitahuan lelang No.01/P.K.B.J/VII/2005 tanggal O06 Juli 2005 dari Terdakwa lI.RAMLAN IBRAHIM, A.

ARAFAH dalam berkaspenawaran hanya sebesar 3 %, yang seharusnya menurutrencana kerja dan syarat syarat (RKS) adalah 10 %, halinit sesuai Keppres 80 Tahun 2003 beserta perubahannyadalam Keppres No. 32 Tahun 2005, sehingga seharusnya CV.ARAFAH sudah dapat dinyatakan gugur dari awal, namundalam pelak sanaannya ternyata justru) CV.

Bahwa judex facti telah melakukan kekeliruan yang nyatadalam menerapkan hukum, karena berdasarkan Keppres No.80 Tahun 2003 jo Keppres No. 61 Tahun 2004, jo PerpresNo. 32 Tahun 2005, jo Perpres No. 70 Tahun 2005 joPerpres No. 08 Tahun 2006 jo Perpres No. 79 Tahun 2006,bahwa struktur organisasi (setker) yakni Bupati,Bendahara, Panitia, Panitia Pemeriksa Barang, PanitiaPenerima Barang dan Kontraktor atau Penyedia Barangsamasama harus' bertanggung jawab terhadap pengelolakeuangan Negara tentang pelaksanaan

KEPPRES No. 80 Tahun 2003. Mula mulaTerdakwa mengadakan pemilihan langsung dan penunjukanlangsung, Terdakwa II tidak menegur malahan menyetujuidan mendukung dengan alasan proyek' tersebut adalahprioritas.

Pemohon seluruhnya ;

Sekretaris : Elkanadiae Anggota : Andri Saptawan Sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (5) Keppres 80 Tahun 2003, tugas,wewenang dan tanggung jawab Panitia Pengadaan adalah sebagai berikut :. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaanserta lokasi pengadaan barang / jasa;. Menyusun dan menerapkan Harga Perkiraan Sendiri(HPS);Menyiapkan dokumen pengadaan;d.

Hermes;Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Keppres 80 Tahun 2003, tugas pokokPPK adalah sebagai berikut :a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;b. Menetapkan paketpaket pekerjaan disertai ketentuan mengenaipeningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatanpemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, sertakelompok masyarakat;c.

Hermes selakuPengguna Anggaran, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 Keppres 80Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang / Jasa Pemerintah(selanjutnya disebut KEPPRES 80 Tahun 2003) kemudian menerbitkanbeberapa Surat Keputusan, yaitu :1. Keputusan Sekretaris DPRD Kota Singkawang Nomor : 09 Tahun2007 tanggal 13 Agustus 2007 Tentang Penunjukan Erwin Irawadisebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa di LingkunganSekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2007;2.

Sekretaris : Elkanadi3, Anggota ; Andri Saptawan Sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (5) Keppres 80 Tahun 2003, tugas,wewenang dan tanggung jawab Panitia Pengadaan adalah sebagai berikut :. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasipengadaan barang / jasa;. Menyusun dan menerapkan Harga Perkiraan sendiri (HPS);Menyiapkan dokumen pengadaan;.

Susunan Personil Panitia Pemeriksa Barang : Ketua : Ibrahim Ali, BASekretaris ; Irwan KurniawanAnggota ; Khairul Sesuai Ketentuan Umum Bab II butir D.1. h. 1) Keppres 80 Tahun 2003Keppres 80 Tahun 2003, tugas, wewenang dan tanggung jawab PanitiaPemeriksa Barang antara lain sebagai berikut :1.

Bahwa Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana serta PenunjangOperasional RSUD Soreang TA 2002 tersebut di atas, dilaksanakan dengancara pelelangan yang pelaksanaannya mengacu kepada Keppres No. 18Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/JasaInstansiPemerintah, yang mana berdasarkan ketentuan dalam Keppres No. 18Tahun 2000 tersebut, Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab PemimpinProyek, Bagian Proyek Panitia Pengadaan ditetapkan sebagai berikut:Pasal 7 ayat (3) Keppres No. 18 Tahun 2000:Tugas Pokok

No. 18 Tahun 2000sebagaimana yang tercantum pada Bab Ketentuan Umum, bagian 6ruang lingkup berlakunya Keppres, Pasal 6 Keppres ini berlaku untuk:Angka Pengadaan Barang/Jasa yang pembiayaannya sebagian atauseluruhnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara(APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi danAPBD Kabupaten/Kota dan Surat Keputusan Bersama Menteri KeuanganRl dan Kepala Bapenas Nomor: 342/A/2000,Nomor: 52262/D2/05/2000Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa yang

Bandung TA2002 yang mengacu kepada Keppres No. 18 Tahun 2000 dan Juklak/JuknisTingkat Kab.

Bahwa Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana serta penunjangOperasional RSUD Soreang TA 2002 tersebut di atas, dilaksanakan dengancara pelelangan yang pelaksanaannya mengacu kepada Keppres No. 18Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/JasaInstansiPemerintah, yang mana berdasarkan ketentuan dalam Keppres No. 18Tahun 2000 tersebut, Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab PemimpinProyek, Bagian Proyek Panitia Pengadaan ditetapkan sebagai berikut ::Pasal 7 ayat (3) Keppres No. 18 Tahun 2000:Tugas

Namun apabilamenganalisis Keppres No.18 Tahun 2000 tidak mewajibkan PanitiaLelang untuk menentukan harga HPS/OE berdasarkan harga Pabrikanatau Distributor dengan kata lain Keppres tersebut memperbolehkanuntuk menggunakan harga berdasarkan penawaran rekanan di sampingharga Pabrikan serta Keppres aquo tidak memuat sanksi pidana bagiTerdakwa apabila seandainya menggunakan harga dari rekanan ;Bahwa atas dakwaan Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan dantuntutan serta dalam putusan No.509/Pid.B/2007

dalildalil sebagai berikut :Gugatan Penggugat error in persona.Bahwa Tergugat dalam melaksanakan setiap kegiatan pekerjaan (proyek) untukkepentingan umum mempunyai tatacara tertentu sebagaimana yang telah diatur dalamperaturan perundangundangan ;Bahwa dalam proses pengadaan barang/jasa, ketentuan yang mengaturnya adalahKeppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasayang saat ini telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 TentangPerubahan Keenam atas Keppres

Acara Pembayaran Nomor 398/JPPJST/BL/ Distarkim/2004tanggal 17 Desember 2004 sebesar Rp. 480 000 000, ;Bahwa mengenai gugatan Penggugat yang meminta pembayaran atas dasarpersetujuan lisan sebagaimana yang telah diutarakan Penggugat dalam pointke 10 gugatannya, maka dapat dipastikan bahwa persetujuan Iisan tersebutbukan dari Tergugat karena Tergugat sebagai Pemerintah Kota Bekasi tidakaka =n bisa berbuat melebihi kewenangan sebagaimana yang telah diatur dalamketentuan perundangundangan dan dalam Keppres

No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;Jadi jelaslah bahwa apabila Termohon Kasasi berdalih bahwa yangmemerintahkan Termohon Kasasi untuk melaksanakan pekerjaan pematanganlanjutan adalah Walikota saat itu adalah tidak dapat dibenarkan karena jelasjelasaturan dalam Keppres No.80 Tahun 2003 melarang seorang pengguna barang/jasamelakukan hal tersebut ;5 Bahwa Majelis Hakim telah keliru mengartikan suatu perjanjian Iisan.Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Pasal

No.1574 K/Pdt/20111010terlarang (halal) dengan kata lain perjanjian yang dibuat tersebut tidak bertentangandengan peraturan perundangundangan, sedangkan kenyataannya bahwa pelaksananpekerjaan yang disebut oleh Penggugat sebagai pekerjaan lanjutan tersebut telahmelanggar Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah yang mensyaratkan harus adanya proses untukpenunjukkan/pemilihan/lelang untuk menentukan Penyedia Barang/Jasa dalam suatupekerjaan yang harus dibuatkan

No.1574 K/Pdt/201112dalam APBD tahun 2005 adalah melanggar hukum sesuai ketentuanPasal 9 ayat (4) Keppres No.80 Tahun 2003 yang menyatakan "Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan Penyedia barang/jasa apabilabelum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akanmengakibatkan dilampauinya batasan anggaran yang tersedia untuk kegiatanyang dibiayai dari APBN/APBD ;8 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam halaman 26 mengatakanbahwa sesuai dengan fakta yang sudah

Keppres No.80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003,bab tentang Persiapan Pengadaan barang/jasa Pemerintah, hurufE angka 3. HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga,biaya lainlain dan Pajak Penghasilan (PPh) penyedia barang/jasa;. Pasal 32 ayat (4) Keppres 80 Tahun 2003: Penyedia barang/jasadilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utamadengan mengsubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara danalasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis;.

Pasal 35 ayat (7) Keppres 80 Tahun 2003: Kontrak dibatalkanapabila para pihak terbukti melakukan KKN, kecurangan danpemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak;. Pasal 36 ayat (3) Keppres 80 Tahun 2003: Pengguna barang/ jasamenerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaandilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;.

Keppres No.80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003,bab tentang Persiapan Pengadaan barang/jasa Pemerintah, huruf Eangka 3; HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biayalainlain dan Pajak Penghasilan(PPh) penyedia barang/jasa;Pasal 32 ayat (4) Keppres 80 Tahun 2003 Penyedia barang/jasadilarang mengalinkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utamadengan mengsubkonirakkan kepada pihak lain dengan cara danalasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis;Pasal 35 ayat

(7) Keppres 80 Tahun 2003: Kontrak dibatalkan apabilapara pihak terbukti melakukan KKN, kecurangan dan pemalsuandalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak;.

Pasal 36 ayat (3) Keppres 80 Tahun 2003: Pengguna barang/jasamenerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaandilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;.

Keppres 80 Tahun 2003, Lampiran I, Bab ILA.1.j, tentang: PengumumanPemenang Lelang.Bahwa sesuai Pengumuman Pemenang Pelelangan No.32/Pan/2008, tanggal 4Nopember 2008, Penggugat memenangkan Ielang paket pekerjaan jembatanLokidong dengan harga penawaran terkoreksi Rp. 1.983.784.000, (satu milyarSembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu).Bahwa sesuai surat No.050/1252, tanggal X Nopember 2008, perihal: Suratpenunjukan Penyedia Jasa (SPPJ), penggugat telah ditunjuk sebagai

tanggal 24 Desember 2008, tanpa seijin dan sepengetahuanpenggugat, tergugat dengan surat Nomor: 050/2084, perihal: PembatalanPelelangan; menyatakan pelelangan Jasa Pemborongan Pembangunan JembatanLokidang dinyatakan gagaV/batal dan tidak dapat dilakukan penandatangananperikatan perjanjian, dengan alasan adanya sistim kontrak tahun jamak tidakdapat disetujui, adalah alasan yang tidak benar.Bahwa sistim kontrak tahun jamak, merupakan salah satu sistimkontrak yang diperkenankan oleh pasal 30 ayat (8) Keppres

80 Tahun 2003,oleh karena itu alasan tidak dapat dilakukan penandatangan perikatanperjanjian adalah bertententangan dengan pasal 30 ayat (8), Keppres No. 80Tahun 2003 adalah alasan yang tidak benar dan hanya dibuatbuat sajadengan sengaja, untuk sangat merugikan penggugat, baik materiil 10.11.12.13.maupun moril.Bahwa kemudian pada Tahun Anggaran 2009 ini, dengan surat nomor: 513/Pan.Lig / 2009, tanggal 15 April 2009, penggugat dinyatakan sebagaipemenang lelang atas: Paket PekerjaanPembangunan Jembatan

Surat Penunjukan Penyedia Jasa (SPPJ), penggugat diterimapenawarannya, sebagai pelaksana paket pekerjaan pembangunan jembatanLokidang, senilai Rp. 1.574.500.000,(satu) milyar lima ratus tujuh puluhempat juta lima ratus ribu).Bahwa penggugat telah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan untukpekerjaan pembangunan jembatan Lokidang, melalui PT.Bank Jatengcabang Kebumen sesuai Garansi Bank PelaksanaanNo.Pe1/364/BG/V/2009, tanggal 05 Mei 2009, senilai Rp. 79.000.000,(tujuh puluh Sembilan juta rupiah), sesuai Keppres

No. 80 Tahun 2003,yang berbunyi : Apabila ternyata sanggahan banding ternyata benar, maka prosespemilihan dievaluasi kembali atau dilakukan proses pemilihan ulang, ataudilakukan pembatalan kontrak, ~ Menimbang, bahwa demikian juga dalil gugatan Penggugat poin 12 = yangmenyatakan bahwa Pembatalan SPPJ (Surat Penunjukan Penyedia Jasa) bertentangandengan Keppres No. 80 Tahun 2003, oleh karena pembatalan SPPJ sudah sesuai denganPasal 27 ayat (7) Keppres No. 80 Tahun 2003 tersebut; ~ Menimbang, bahwa

Puramas Mahardika tidak sesuai tujuan dan prinsip pengadaanbarang dan jasa, yaitu : efisien, efisien, akuntabel, terouka dan bersaing,12transparan, adil dan tidak diskriminatif, sesuai Pasal 2 Keppres Nomor 80Tahun 2003 ;Pada tanggal 01 Februari 2009, terdakwa pensiun dari DepartemenKeuangan berdasarkan Surat Keppres RI Nomor : 8/K Tahun 2009tanggal O38 Maret 2009, sedangkan Pekerjaan Pengadaan danPemasangan Lift di GKN Semarang belum diselesaikan olehPT.

Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana beberapakali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun2007, yaitu :> Pasal 2, dinyatakan bahwa Tujuan diberlakukan Keppres iniadalah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atauseluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif,terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, danakutabel ;> Pasal 5 huruf g, dinyatakan bahwa Pengguna barang

Puramas Mahardika tidak sesuaitujuan dan prinsip pengadaan barang dan jasa,' yaitu : efisien,24akuntabel, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif,sesuai Pasal 2 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 ; Pada tanggal 01 Februari 2009, terdakwa pensiun dari DepartemenKeuangan berdasarkan Surat Keppres RI Nomor : 8/K Tahun 2009tanggal O38 Maret 2009, sedangkan Pekerjaan Pengadaan danPemasangan Lift di GKN Semarang belum diselesaikan olehPT. Puramas Mahardika ; Perbuatan terdakwa dan Ir.

yang hubungannya dengan pengadaan barang dan jasaadalah Keppres No. 17 yang dirubah menjadi Keppres 45 termasukpengadaan barang dan jasa, untuk pengadaan barang dan jasapelaksanaannya sendiri diadakan pengujian .Bahwa Pengujian setiap pengeluaran dilakukan oleh Menteri sebagaiPengguna Anggaran (PA) dan kebawahnya yang melaksanakan sebagiantugas Menteri dalam hal ini Terdakwa selaku KPA sekaligus merangkapsebagai PPA.Bahwa Dasar pelaksanaan Terdakwa selaku KPA sekaligus merangkapPPA pada DIPA Tahun

Puramas Mahardika tidak sesuai tujuan dan prinsippengadaan barang dan jasa, yaitu : efisien, efisien, akuntabel,terobuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif, sesuaiPasal 2 Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 ;4. Terdakwa Drs.

Sukarno selakuPPK dengan sengaja tidak melaksanakan tugas sesuai dengan RKSsebagaimana diuraikan di atas sehingga menyebabkan peralatan perangkatmedia komunikasi data DJP yang diadakan tidak terintegrasi dan tidakkompatibel dengan jaringan terpasang ;Tidak terintegrasi dan tidak kompatibel dengan jaringan terpasang perangkatmedia dan komunikasi data DJP yang para Terdakwa adakan karenabeberapa perbuatan melawan hukum dilakukan oleh Terdakwa danTerdakwa Il, yaitu : sesuai dengan Pasal 10 Ayat (5) Keppres

HPS untukPaket Pengembangan Perangkat dan Media Komunikasi Data DJP adalahsebesar Rp43.686.947.922,00 (empat puluh tiga miliar enam ratus delapanpuluh enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus duapuluh dua rupiah) ;Bahwa sesuai dengan Lampiran Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 Bab Ilhuruf A angka 1 huruf d : 1) Penjelasan lelang dilakukan di tempat dan padawaktu yang ditentukan, dihadiri oleh para Penyedia Barang/Jasa yangterdaftar dalam daftar peserta lelang.

Datacomp Diangraha untuk mengikuti Aanwijzing danPengambilan Dokumen sesuai Surat Nomor : SU.14/DIP/PMKD/VIII/DIPA/2006 tanggal 23 Agustus 2006 ;Bahwa sesuai dengan Pasal 3 Keppres Nomor : 80 Tahun 2003Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsipprinsip antara lain :adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semuacalon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberikeuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.Selanjutnya dalam Pasal 5 Keppres

Padahal Spesifikasi Teknis tersebut dibuatsehari sebelum Aanwijzing yaitu pada tanggal 27 Agustus 2006 ;Bahwa sesuai Lampiran Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 Bab II huruf Aangka 1 huruf d : 5) Pemberian penjelasan mengenai pasalpasal DokumenPemilinan Penyedia Barang/Jasa yang berupa pertanyaan dari peserta danjawaban dari Panitia/Pejabat Pengadaan serta keterangan lain termasukperubahannya dan peninjauan lapangan, harus dituangkan dalam BeritaAcara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh Panitia/

Seharusnya sesuai dengan Pasal 20 ayat (1)Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 sebelum mengusulkan dan menetapkanpemenang lelang dilakukan terlebin dahulu evaluasi terhadap penawaranharga ;Bahwa atas pelaksanaan pelelangan/seleksi yang tidak sesuai ataumenyimpang dari Dokumen pengadaan yang telah ditetapbkan sebagaimanatersebut di atas, berdasarkan Pasal 28 Ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun2003 dan RKS, Terdakwa Pulung Sukarno selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) seharusnya menyatakan lelang gagal dan diulang

Bahwa kalimat yang berbunyi setiap orang yang terlibat dalamGerakan Aceh Merdeka dalam Keppres RI Nomor 22 Tahun 2005 tersebutmemang sangat luas dan multi tafsir, sehingga bisa ditafsirkanbermacammacam. Namun semuanya harus dikembalikan pada konsideranspenerbitan Keppres RI Nomor 22 Tahun 2005, yaitu) dalam rangkamewujudkan rekonsiliasi nasional guna memperkokoh kesatuan bangsa,perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia, sertauntuk mengakhiri konflik secara permanen.9.

Namun berdasarkan Keppres Nomor 22 Tahun 2005,sudah seharusnya Terdakwa mendapatkan amnesti atas perbuatan yangtelah dilakukannya, dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskanatau setidak tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum.3.

Aceh Merdeka, terhadapperbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, denganmengemukakan pendapat sebagai berikut Bahwa sesuai pertimbangan pada butir c Keppres RI Nomor 22Tahun 2005, Keppres Nomor 22 Tahun 2005 tersebut dikeluarkan olehPresiden RI Dr.

Bahwa kemudian dalam butir Keempat Keppres Nomor 22 Tahun 2005dinyatakan bahwa Keppres tersebut tidak berlaku bagi setiap orangyang :a. Melakukan tindak pidana yang tidak ada hubungan sebabakibat atau tidak terkait langsung dengan GAM; ataub. Terlibat dalam GAM dengan menggunakan senjata setelahtanggal berlakunya Keppres. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945,Presiden mempunyai kewenangan untuk memberi amnesti dan abolisidengan memperhatikan pertimbangan DPR.

Bahwa Keppres Nomor 22 Tahun 2005 tangga 30 Agustus 2005tersebut dikeluarkan oleh Presiden setelah memperhatikanpertimbangan DPR sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPR RI Nomor:09/PIMP/I/2005 2006 tentang Pertimbangan DPR RI untuk pemberianAmnesti dan Abolisi kepada semua orang yang terlibat dalam kegiatanGerakan Aceh Merdeka (GAM). Dengan demikian Keppres RI Nomor 22tahun 2005 tersebut adalah produk konstitusional yang kuat danmengikat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Satwiga Mustika Naga telah sesuai dengan yangdiatur dalam Pasal 9 Keppres No. 80 Tahun 2003 sehingga yang dilakukan olehTerdakwa Drs.

Gathot Purwanto, M.Si. sebagaimana Keppres No.80 Tahun 2003 selaku pengguna jasa atau pengguna anggaran, dan dalampelaksanaan pekerjaan memerlukan dana untuk kepentingan pembangunan,pengguna jasa atau anggaran memerintahkan untuk membayar dengan suratperintah membayar (SPM);Bahwa pembengkakan anggaran dikarenakan adanya beberapa Addendumyang sebelumnya belum tertuang dalam perjanjian kontrak sehingga dibenarkanmenurut aturan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003;Bahwa Terdakwa pernah menerima uang sejumlah

No. 919 K/Pid.Sus/2013BNI dari saksi Koestoer merupakan pinjaman pribadi yang sudah dikembalikanTerdakwa kepada saksi Koestoer;Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atasapabila dihubungkan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 bila kita bacasecara teliti bahwa yang tertuang dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tersebuthanya memuat pedomanpedoman secara umum tidak ada pasal yangmengatur mengenai sanksi pidana bagi yang melanggar Keppres itu, yangdiatur dalam Pasal 49 Keppres

No. 80 Tahun 2003namun menurut Pertimbangan majelis hakim tingkat banding telah melanggarketentuan Pasal 3 dan Pasal 9 Keppres No. 80 Tahun 2003 yang ditujukankepada Terdakwa Drs.

Gathot Purwanto, M.Si. telahmelanggar Pasal 3 dan Pasal 9 Keppres No. 80 Tahun 2003;Sanksi apakah yang tertuang bila terjadi pelanggaran terhadap Pasal 3 dan 9dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tersebut;Bahwa oleh karena sanksi yang tertuang dalam Pasal 49 Keppres No. 80 Tahun2003 tidak menjelaskan secara spesifik dikenakan sanksi administrasi, sanksiPerdata dan sanksi dilaporkan secara pidana, sehingga tidak sesuai denganazaz nullum delectum sine praevia lege poenali yang terkandung dalam Pasal 1Ayat

,Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 Description Real Keppres VNU Mjk SMP;

D.

1). 1(satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555880 Tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp. 789.350.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

2). 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tanggal 2-3-2011 an. VISI NARA UTAMA,CV.

,Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 Description Real Keppres CV.AKP-Mojokerto;

51). 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan 06500108 tanggal 31 07 2012 an Aneka Karya Prestasi CV.,Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 Description Real Keppres CV.AKP-Mojokerto;

E.

1).

Nomor Rekening 0651000149Tanggal Realisasi 2-Dec-10 plafon Rp.1,200,000,000 Nomor loan 06500057 Nama proyek "Keppres Sumba Barat Pengadaan Buku Perpustakaan padaDisDikPemuda&OlahRagaKabSumbaBaratDayaNTT" Nilai Proyek Rp.2,093,336,000.

3). CV ANEKA PUSTAKA ILMU.

Nomor Rekening 0651000718 Tanggal Realisasi8-Nov-10 plafon Rp. 2,000,000,000,- Nomor loan 06500038 Nama Proyek KMK Keppres Labuhan Batu Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi & Buku Panduan Pendidik Dis Dik Labuhan Batu Sumut Nilai Proyek Rp. 3,611,790,000,-;

1. nomor Rekening 0651000718 Tanggal Realisasi 2-Dec-10 plafon Rp. 1,300,000,000,-Nomor Loan 06500056 Nama Proyek KMK Keppres (SumbaBaratDaya) Pengadaan Alat Peraga IPA DisDikPemuda