No. 264/Pdt.G/2013/PAPenggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai ketentuandan Pasal 150 R.Bg, maka dapat dikabulkan secara verstek;Menimbang, bahwa petitum Primer yang mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraianadalah bersifat umum, maka setelah mempertimbangkan faktafakta danmenghubukan dengan petitum Subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepatdan sesuai pula dengan ketenuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islamadalah menjatuhkan talak satu

Hal ini juga telahdibuktikan bahwa kakak Pemohon yang telah dipanggil secara resmi danpatut untuk didengar keterangannya namun tidak pernah hadlir.Menimbang, bahwa oleh karena itu dan sesuai dengan ketenuan pasal18 ayat (5) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 jo pasal 23ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka wali nikah Pemohon yang bernamaKakak Pemohon tersebut dapat dinyatakan sebagai wali Adlal.Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 18 ayat (4) PeraturanMenteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007

menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurutkemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikianitu merupakan ketentuan bagi orangorang yang berbuat kebajikan.Menimbang, bahwa nafkah iddah juga merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan

hadirdipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai UndangUndang, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukumsesuai ketentuan Pasal 149 ayat(1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapatdikabulkan secara verstek;Menimbang, bahwa petitum primer yang mohon agar perkawinanPenggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah bersifat umum,maka setelah mempertimbangkan faktafakta dan menghubungkan denganpetitum Subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai puladengan ketenuan

dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undangundang, dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuaiketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapat dikabulkansecara verstek;Menimbang, bahwa petitum primer yang mohon agar perkawinanpenggugat dengan tergugat putus karena perceraian adalah bersifat umum,10maka setelah mempertimbangkan faktafakta dan menghubungkan denganpetitum subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai puladengan ketenuan

Ketenuan tersebut sejalan sengan yurisprudensiMahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 tertanggal 1959 yangmengandung abstrak hukum bahwa apabila terjadi perceraian, makamasingmasing pihak (suami dan istri) mendapatkan setengah bagiandari harta bersama mereka;Bahwa dengan demikian baik pihak Penggugat maupun Tergugatmasingmasing berhak % (setengah) bagian atas harta bersamatersebut ;Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersbut tidak dapatdilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannyadilakukan

di persidangan,meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undangundang, dan gugatanPenggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) danPasal 150 R.Bg, maka dapat dikabulkan secara verstek;Menimbang, bahwa petitum Primer yang mohon agar perkawinan Penggugatdengan Tergugat putus karena perceraian adalah bersifat umum, maka setelahmempertimbangkan faktafakta dan menghubungkan dengan petitum Subsider, makabentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai pula dengan ketenuan

Panitera diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusanyang telah berkekuatan humum tetap kepada Pegawai Pencaatat Nikah KUAKecamatan tempat perkawinan dilaksanakan dan ditempat masingmasingPenggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yangdalam penjelasan pasal 49 ayat (2) UU No.7 tahun 1989 angka 9 masuk katagorigugatan cerai, maka berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlakuuntuk itu, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketenuan

PejabatPencatatan Sipil.Menimbang, bahwa posita permohonan Pemohon pada angka 7 dan 8menyatakan Pemohon telah mengajukan perbaikan ke Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan namun penjelasan dariKantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitanmenyatakan kesalahan tersebut agar diperbaiki dengan suatu Penetapan dariPengadilan Negeri sesuai ketentuan yang berlaku.Menimbang, bahwa Hakim menilai Pemohon tidak melaksanakan prosespembetulan akta pencatatan sipil sesuai ketenuan

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 Rbg maka gugatanperceraian Penggugat dapat dikabulkaftdengan verstek;Menimbang, bahwa berdasatkaimpertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, dan dengan mengingat keteNuan Basal 119 ayat ( 2 ) huruf c KompilasiHukum Islam maka gugatan percefaian Penggugat dapat dikabulkan denganmenjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;Menimbang,

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan; begituhalnya terhadap biaya melahirkan Termohon agar Pemohon bersedia memberikanbiaya sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah), dan terhadap tuntutan tersebutPemohon tidak bersedia memberikan, maka Termohon tidak menuntutnya lagi;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, terhadapkewajiban suami yang menceraikan istrinya sebagaimana ketenuan

Termohon, makaberdasarkan Pasal 49 ayat ( 1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, tentangPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, perkara a quo menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Pemohon berdomisili diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, sedangkan Termohon telah pergtanpa izin meninggalkan Pemohon selama 2 tahun berturutturut, makaberdasarkan ketenuan

Menetapkan biaya perkara menurut ketenuan hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa pada harihari sidang yang telah ditentukanPemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohontidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukanmeskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadapdi pesidangan sebagaimana Berita Acara panggilan panggilan nomor5093/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 19 Januari 2018 dan tanggal 05 Maret 2018yang dibacakan dalam persidangan dan ketidak

No 58/Pdt.G/2018/MS.Tkndemikian itu. merupakan ketentuan bagi orangorang yang berbuatkebajikan.Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan Pasal 41 huruf (c) Undang UndangNomor : 1 Tahun 1974 Junto Pasal 149 huruf (6) Kompilasi

Lmyang telah diumumkan melalui Radio Suara Lumajang serta media social lainnya,sebagaimana ketenuan pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, makapemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;Bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat PermohonanPemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa untuk meneguhkan

perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibdilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi pelaksana yang diterbitkan aktaHalaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN TjgPencatatan Sipil paling lama 30 hari sejak diterimanya salinan penetapanPengadilan Negeri oleh penduduk.(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PejabatPencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipildan kutipan akta Pencatatan Sipil.Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketenuan

perceraiansebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatanPenggugat patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat bahwagugatan Penggugat patut dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satuba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketenuan

sebagai jaminan untuk mengusrus kredit pada Bank BRI Sorong, yangpengurusannya mensyaratkan Penetapan Perwalian dari Pengadilan;Menimbang, bahwa dalam pasal 47 Undangundang nomor 1 tahun 1974disebutkan;1. anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernahmelangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama merekatidak dicabut dari kekuasannya;2. orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;Menimbang, bahwa dari ketenuan

bahwa salah satu substansi dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f Undangundang PajakPenghasilan adalah jumlah yang dibayarkan tidak melebihi kewajaran,bahwa Terbanding, baik dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP057/WPJ.19/KP.0205/2009 tanggal 16 April 2009 maupun dalam KeputusanKeberatan Nomor : KEP391/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 10 Agustus 2010 tidakmenentukan berapa jumlah pembayaran yang wajar walaupun Terbanding untukmelakukan pemeriksaan perpajakan yang mengandung unsur hubungan istimewa,mempunyai ketenuan

satu substansi dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f Undangundang PajakPenghasilan adalah jumlah yang dibayarkan tidak melebihi kewajaran,Menimbangbahwa Terbanding, baik dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP057/WPJ.19/KP.0205/2009 tanggal 16 April 2009 maupun dalam KeputusanKeberatan Nomor : KEP391/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 10 Agustus 2010 tidakmenentukan berapa jumlah pembayaran yang wajar walaupun Terbanding untukmelakukan pemeriksaan perpajakan yang mengandung unsur hubungan istimewa,mempunyai ketenuan

No 5127/Pdt.G/2020/PA.ClpMenimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan Pasal 41 huruf (c) Undang UndangNomor : 1 Tahun 1974 Junto Pasal 149 huruf (6) Kompilasi Hukum Islam.Demikian pula pendapat di dalam Kitab Syarqawi Ala al