Sementara itu, Ridwan Khairandy dalam bukunya berjudul ItikadBaik Dalam Kebebasan Berkontrak halaman 194, mengartikan pembeliberitikad baik sebagai seseorang yang membeli barang dengan penuhkepercayaan bahwa si penjual benarbenar pemilik dari barang yangdijualnya itu ia sama sekali tidak mengetahui bahwa ia membeli barangdari yang bukan pemiliknya ia adalah seorang pembeli yang jujur.2.

Sementara itu, Ridwan Khairandy dalam bukunya berjudul ItikadBaik Dalam Kebebasan Berkontrak halaman 194, mengartikan pembeliberitikad baik sebagai seseorang yang membeli barang dengan penuhkepercayaan bahwa si penjual benarbenar pemilik dari barang yangdijualnya itu ia sama sekali tidak mengetahui bahwa ia membeli barangdari yang bukan pemiliknya ia adalah seorang pembeli yang jujur;2.Gugatan Kabur (Obscuur Libel); Bahwa gugatan para Penggugat mengadaada tidak mempunyaidasar hukum yang jelas karena

Namun demikian, addendum tersebut tidak pernahdiberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat II;Menurut Ridwan Khairandy, dalam bukunya Perseroan Terbatas, Doktrin,Peraturan Perundangundangan dan Yurisprudens?

(Dikutip dari laman internet : http:/Awww.businessdictionary.com/ definition/purchaseringoodfaith. html)Pengertian serupa juga dikemukakan oleh Ridwan Khairandy dalam bukunyayang berjudul lktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Jakarta, UI Press,2004, halaman 194, yang mengartikan pembeli beritikad baik sebagaiseseorang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa si penjualbenarbenar pemilik dari barang yang dijualnya itu.Sementara itu, Rachmadi Usman dalam bukunya yang berjudul HukumKebendaan

Ridwan Khairandy, itikad baik subyektifmerupakan salah satu varian dari asas itikad baik, dimana itikad baikHalaman 15 putusan perkara Nomor : 647/PDT/2019/PT.DKIsubyektif terkait dengan itikad baik dalam prakontrak. Itikad baiksubyektif berarti kejujuran (honesty) karena didasarkan pada kejujuranpara pihak terkaitsaat melakukan negosiasi.?33.

disampaikannya peristiwa yang mendasari gugatan(feiteliike grond) a quo sebagaimana yang telah diuraikan di atas, makasampailah PARA PENGGUGAT untuk menguraikan dasar hukum (rechtgrond) wanprestasi yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT;Bahwa sebelum sampai pada uraian dasar hukum wanpresrasi, terlebihdahulu dalam kesempatan ini PARA PENGGUGAT mengemukakanmengenai tinjauan teoritis mengenai prestasi di dalam perjanjian.Halaman 19 dari 190 PUTUSAN Nomor 119/PDT.G/2020/PN.JmbMengutip pendapat Prof Ridwan Khairandy

Ridwan Khairandy di dalam bukunya jugamenyebutkan bentukbentuk wanprestasi debitor yakni dapat berupa:(i) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;(ii) Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimanayang diperjanjikan;(iil) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat; atau(iv) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.Bahwa dengan memperhatikan pendapat pendapat Prof.

Hal mana PARA PENGGUGAT sandarkanpada pendapat Prof Ridwan Khairandy di dalam bukunya menyatakan:Dari pasal 1267 KUHPerdata dapat disimpulkan apabiliakreditor yang menderita kerugian karena debitor melakukanwanprestasi, kreditor memiliki alternatif untuk melakukan upayahukum atau hak sebagai berikut:(i) Meminta pelaksanaan perjanjian; atau(ii) Meminta ganti kerugian; atau(ili) Meminta pelaksanaan penanjian sekaligus meminta gantirugi; atau(iv) Dalam peranjian timbal balik, dapat diminta pembatalanpenanjian

Ridwan Khairandy;Bahwa menurut Prof. Ridwan Khairandy ada 3 indikator iktikad baik,iktikad baik itu bisa diukur pertama disebut dengan pra perjanjian, duapelaksanaan kontrak, ketiga pasca kontrak. Pra kontrak adalah para pihakharus melakukan 2 hal, pertama to inform, jadi kalo ahli menjual barangpada A maka ahli menginformasikan tentang keadaan barang, kualitasbarang secara jujur.

Dr.Ridwan Khairandy, S.H., M.H yang menyatakan persetujuan tersebutdapat diberikan secara diamdiam;Putusan PN halaman 37 alinea ke5:Hal. 31 dari 37 hal. Put.

Yang dimaksudkan dengan terminologi itikad baik tersebut menurutRidwan Khairandy dalam bukunya yang berjudul Itikad baik dalamKebebasan Berkontrak halaman 347 349 adalah suatu kejujuran (dimensisubjektif) dan suatu kerasionalan dan kepatutan atau keadilan (dimensiobjektif).Itikad baik yang bersifat subjektif ini digantungkan pada kejujuran para pihak.Dalam proses negosiasi dan penyususnan kontrak, pihak kreditur memilikikewajiban untuk menjelaskan fakta material yang berkaitan dengan pokokHal. 19

Subekti, Aneka Perjanjian,Bandung, PT Aditya Bakti, 2014, hlm.15) Pembeli yang beritikad baik adalah seseorang yang membelibarang dengan penuh kepercayaan bahwa si penjual benarbenarpemilik dari barang yang dijualnya itu (Ridwan Khairandy, /tikadBaik dalam Kebebasan Berkontrak, Jakarta: UI Press, 2004,hlm. 194).

Ridwan Khairandy, S.H., M.Si., dalam perkaraa quo tidaklah tercapai. Termohon Kasasi secara berulangulang dalamjawab jinawab di persidangan menyatakan kerugiannya karena membeliobjek yang tidak sesuai dengan keinginannya. Di sisi lain, PemohonKasasi sendiri sudah lelah menghadapi berbagai upaya TermohonHalaman 67 dari 77 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt/2015Kasasi yang secara terus menerus dan berulang mempermasalahkanunit SRS yang dibeli dari Pemohon Kasasi pada tahun 1997.

Ridwan Khairandy, S.H., M.Si., dalam bukunya HukumKontrak Indonesia Dalam Perpektif Perbandingan (Pidato Pengukuhandalam Jabatan Guru Besar Hukum Kontrak disampaikan di depanSidang Senat Terbuka Universitas Islam Indonesia, tanggal 8 Februari2011) halaman 197 menyatakan kewajiban kontraktual (contractualobligation) dalam suatu perjanjian tidak hanya berdasarkan apa yangdiperjanjikan para pihak dalam perjanjian namun juga kewajiban yangditentukan oleh peraturan perundangundangan.

Menurut Ridwan Khairandy pembeli yang beritikad baikadalah seseorang yang membeli barang dengan penuh kepervayaanbahwa si penjual benar benar pemilik dari barang dijualnya itu:.Sedangkan menurut Agus Yudha Hermoko pembeli yang beritikad baikadalah orang yang jujur dan tidak mengetahui cacat yang melekat padabarang yang dibelinya itu .perlawanan diajukan terhadap eksekusi atas putusan yang telahberkekuatan hukum tetap membuktikan bahwa perlawanan pelawan tidakberdasar hukum dan pelawan adalah pelawan

Persetujuan harusdilaksanakan dengan itikad baik.61.Bahwa selanjutnya, Burton dan Andersen telah berpendapatsebagaimana yang telah dikutip oleh Ridwan Khairandy dalambukunya yang berjudul /tikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak,sebagai berikut :Dalam kasus tertentu, itikad buruk terdiri dari suatupenggunaan diskresi atas sejumlah isi perjanjian untukmengambil keuntungan yang timbuI .......... 62.Bahwa berdasarkan pada faktafakta hukum sebagaimana yangtelah dijelaskan sebelumnya (vide Butir 58 sampai

Menurut Ridwan Khairandy Pembeli yang beritikad baik adalahseseorang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa sipenjual benarbenar pemilik dari barang yang dijualnya itu. Sedangkanmenurut Agus Yudha Hermoko, Pembeli yang bentikad baik adalahorang yang jujur dan tidak mengetahui cacat yang melekat pada barangyang dibelinya itu..

pembelian kembali saham oleh perseroan atau pengalihannya;penambahan modal perseroan;pengurangan modal perseroan;persetujuan rencana kerja perseroan;pengesahan neraca dan laporan keuangan perseroan;persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporankeuangan serta laporan pengawasan dewan komisaris;penetapan penggunaan laba;pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris;penetapan mengenai penggabungan, peleburan, danpengambilalihan; danpenetapan pembubaran perseroan.Sejalan dengan Ridwan Khairandy

Jadi, tidak dilakukan dan tidak diadakan RUPS secarafisik.Halaman 33 dari 129 Hal Putusan Nomor 768/PDT/2018/PT.DKIRidwan Khairandy, dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas (FH UII Press,Yogyakarta, 2014), halaman 254, selanjutnya memberikan pengertian mengenaicircular resolution sbb.:RUPS dengan cara circular resolution atau circular letter bukanmerupakan bentuk RUPS tersendiri seperti RUPS Tahunan atau RUPSLB.Ini hanya merupakan cara untuk melaksanakan RUPS.

Cara inidapat diterapkan baik untuk pelaksanaan RUPS Tahunan atauRUPSLB.Bahwa apabila dicermati dari ketentuan Pasal 91 UU PT serta penjelasan M.Yahya Harahap dan Ridwan Khairandy tersebut, maka dapat diketahui halhalsbb.: Ketentuan Pasal 91 UU PT hanya merupakan mekanisme pengambilanKeputusan RUPS saja; Tidak dalam forum RUPS formil/RUPS fisik; Tanpa didahului panggilan kepada para Pemegang Saham.Karena ketentuan Pasal 91 UU PT hanya merupakan mekanisme pengambilankeputusan di luar RUPS secara fisik

RIDWAN KHAIRANDY, S.H.,M.H., tetapi ternyata Majelis Hakimmengesampingkan pendapat dari ketiga orang saksi tersebut dengan alasankarena pertimbangan hukum Majelis Hakim sudah meliputi keseluruhan.Pertimbangan hukum yang demikian adalah sangat menyesatkan.Keterangan atau pendapat saksi ahli tentu saja didukung oleh kerangka teoridisiplin ilmu hukum yang telah teruji secara ilmiah, sehingga seharusnyaHakim secara arif dan bijaksana berkewajiban untuk menghormati pendapatahli.

RIDWAN KHAIRANDY, S.H. MH, berpendapat:"pahwa kalau modal dimasukkan pada PT (Perseroan Terbatas) makatunduk pada hukum PT (Perseroan Terbatas). (Vide Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru hal. 376).

Aditya Bakti, 2014halm. 15), demikan juga menurut Ridwan Khairandy, menyebutkan:Bahwa pembeli yang bertikad baik adalah seseorang yang membelibarang dengan penuh kepercayaan bahwa sipenjual benarbenar pemilikdari barang yang dijualnya (dalam buku Ridwan Khairandy: Iktikad baikdalam Kebebasan Berkontrak, Jakarta, Ul Pres, 2004, halm. 194);Bahwa seharusnya jualbeli tanah warisan ini disetujui oleh semua AbhliWaris sebagai pihak yang mendapatkan hak milik atas tanah tersebutakibat pewarisan, (Irma Devita

Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Ut;dan Tergugat (Sugiwati) saja, tapi juga para Penggugat selaku anak kandungalmarhumah Tumirah;Menimbang, bahwa menurut R.Subekti dalam Buku Aneka Perjanjianpembeli yang beritikad baik diartikan sebagai pembeli yang sama sekali tidakmengetahui bahwa ia berhadapan dengan orang yang sebenarnya bukanpemilik, demikian pula menurut Ridwan Khairandy, dalam Buku Iktikad BaikDalam Kebebasan Berkontrak, bahwa Pembeli yang beritikan baik adalahseseorang yang membeli barang

disampaikannya peristiwa yang mendasari gugatan (feitelijke grond)Halaman 20 dari 194 Putusan Nomor 52/PDT/2021/PT JMBa quo sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka sampailah PARAPENGGUGAT untuk menguraikan dasar hukum (recht grond) wanprestasiyang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT;Bahwa sebelum sampai pada uraian dasar hukum wanpresrasi, terlebihdahulu dalam kesempatan ini PARA PENGGUGAT mengemukakanmengenai tinjauan teoritis mengenai prestasi di dalam perjanjian.Mengutip pendapat Prof Ridwan Khairandy

Ridwan Khairandy di dalam bukunya jugamenyebutkan bentukbentuk wanprestasi debitor yakni dapat berupa:(i) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;(ii) Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimanayang diperjanjikan;(iii) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat; atau(iv) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.Bahwa dengan memperhatikan pendapat pendapat Prof.

Hal mana PARA PENGGUGAT sandarkan pada pendapat ProfRidwan Khairandy di dalam bukunya menyatakan:Dari pasal 1267 KUHPerdata dapat disimpulkan apabilia kreditoryang menderita kerugian karena debitor melakukan wanprestasi,kreditor memiliki alternatif untuk melakukan upaya hukum atau haksebagai berikut:(1) Meminta pelaksanaan peranjian; atau(ii) Meminta ganti kerugian; atau(ili) Meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi;atau(iv) Dalam peranjian timbal balik, dapat diminta pembatalanperjanjian

Subekti menerangkanbahwa pembeli yang beritikad baik adalah pembeli yang sama sekali tidakmengetahui bahwa ia berhadapan dengan orang yang sebenarnya bukanpemilik, sehingga ia dipandang sebagai pemilik dan barang siapa yangmemperoleh suatu barang darinya dilindungi oleh hukum.Sedangkan menurut Ridwan Khairandy dalam bukunya berjudul IktikadBaik Dalam Kebebasan Berkontrak, halaman 192, mengartikan bahwapembeli yang beritikad baik sebagai seseorang yang membeli barangdengan penuh kepercayaan bahwa

Subekti pada bukunyaAneka Perjanjian, Bandung, PT Aditya Bakti, 2014, halaman 15 yangmenjelaskan Pembeli Beritikad Baik diartikan pembeli yang sama sekali tidakmengetahui bahwa ia berhadapan dengan orang yang sebenarnya bukanPemilik, Serta dipertegas kembali oleh doktrin ahli Ridwan Khairandy padabukunya Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Jakarta; UI Press, 2004,him. 194.

Ridwan Khairandy di dalam bukunya yang berjudul Iktikad Baik DalamKebebasan Berkontrak pada halaman 194 menyebutkan bahwa PembellBeritikad Baik adalah seseorang yang membeli barang dengan penuhkepercayaan bahwa Penjual benarbenar pemilik dari barang yang dijualnyaitu3.

(Dikutipdari laman internet : htto:/Awww.businessdictionary.com/definition/purchaseringoodfaith.html)Pengertian serupa juga dikemukakan oleh Ridwan Khairandy dalambukunya yang berjudul /ktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Jakarta, UlPress, 2004, halaman 194, yang mengartikan pembeli beritikad baik sebagaiseseorang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa si penjualbenarbenar pemilik dari barang yang dijualnya itu.Sementara itu, Rachmadi Usman dalam bukunya yang berjudul HukumKebendaan