BAB Ill Organisasi dan Menajemen Perkreditan huruf D Tugasdan Tanggung Jawab Pemrakarsa dan Pemutus Kredit pada Point 1 huruf a(IV, V, VI), Surat Keputusan NOKEP : S.227DIR/ADK/12/2011 tanggal 15Desember 2011 yang telah direvisi dengan Surat Keputusan NOKEP :S.277bDIR/ADK/11/2015 tanggal 31 Desember 2015.memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa selaku Marketing Kredit (Mantri) padaPT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Unit Andalas Gorontalo dan MarketingKredit (Mantri) Kantor PT.

transparan, danbertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutanb) Pasal 8 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 tahun 1992 tentang PerbankanDalam memberikan kredit ataupembayaran berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyalkeyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dankemampuan serta kesanggupan nasabah/debitur untuk melunasiutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud seusai denganyang diperjanjikan.Cc) BAB Ill Organisasi dan Menajemen

BAB Ill Organisasi dan Menajemen Perkreditan huruf D Tugas danTanggung Jawab Pemrakarsa dan Pemutus Kredit pada Point 1 huruf a (IV,V, VI), Surat Keputusan NOKEP : S.227DIR/ADK/12/2011 tanggal 15Desember 2011 yang telah direvisi dengan Surat Keputusan NOKEP :S.277bDIR/ADK/11/2015 tanggal 31 Desember 2015.Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negarasebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit dalam Rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan

HakimParat Majelis Anggota Halaman 74 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUSTPK/2021/PT GTOakurat sesuai dengan keadaan sebenarnya dan hasil pemeriksaan yangdilakukan Terdakwa sehingga pengisian form analisa dan evaluasi dibuatsecara asalasalan oleh Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebutbertentangan dengan Surat Keputusan NOKEP: S.227DIR/ADK/12/2011tanggal 15 Desember 2011 yang telah direvisi dengan Surat KeputusanNOKEP: S.277bDIR/ADK/11/2015 tanggal 31 Desember 2015, bab Illtentang Organisasi dan Menajemen

Nomor 97 PK/Pid.Sus/201868).69).70).71).72).73).74).75).76).77).78).79).80).kegiatan yang dikelola DPU Kota Salatiga Tahun 2008 (bersertalampirannya);Berita Acara Serah Terima Pekerjaan KE 2/AKHIR PEKERJAAN(FHO) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga STA1+800 s.d. 8+350 Nomor 620/105/2009 tanggal 13 November 2009;(beserta lampirannya);Surat Nomor 005/662/2002, tanggal 16 September 2002 perihalUndangan;Surat Nomor 800/868/2003 tanggal 15 Desember 2003 perihal DataCalon Peserta Diklat Menajemen

Berdasarkan hal tersebut, sangat jelasbahwa ketentuan Peraturan PerundanganUndangan yangmengatur tentang Manajeman ASN khususnya Pasal 87 ayat (4)huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah NomorHalaman 29 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD11 Tahun 2017 tentang Menajemen Pegawai Negeri Sipil harusdilaksanakan..

Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan Pasal 247, 248 ayat(2) dan Pasal 249 ayat (1) Peraturan Pemerintahan Nomor 11Tahun 2017 tentang Menajemen Pegawai Negeri Sipil harusdimaknai secara utuh dan menyeluruh sehingga dapat dipisahkandan dipahami ketentuan mengenai pemberhentian ASN denganberbagai alternative sesuai dengan kedudukan hukum ASN.Dalam hal pemberhentian Tidak dengan Hormat yang digunakanadalah ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf

Strategis, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran BKPterhadap peredaran seluruhnya.bahwa berdasarkan surat perjanjian jasa manajemen antara Pemohon Banding dengan PYAstra Agro Lestari Nomor : FinTax/044 tanggal 03 November 2003 dan Surat Penjelasan Tertulis dariPemohon Banding Nomor : Tax/B/324/CPN/EXT/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 menjelaskan jasamanajemen yang dibayarkan kepada PT Astra Agro Lestari, Tbk yang merupakan Holding Company dariPemohon Banding adalah jasa menajemen terhadap

30 Maret 2010, 17 Juni2010, 24 september 2010, dan 22 Desember 2010 yang sudahdilegalisir ;Rekapitulasi Nama Dan Nomor Rekening Sekolah Penerima Dana BOSTriwulan s/d VV Yang sudah dilegalisir;2 (dua) lembar Rekapitulasi Penyaluran Dana BOS sampai dengan 26Juli 2010, sampai dengan 27 Oktober 2010 yang sudah dilegalisir;1 (satu) Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah;Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabuapten Kupang Nomor420/ 4564/ PKIV/2010 tanggal 17 Desember 2009 tentang PembentukanTim Menajemen

Debet/Kredit tanggal 30 Maret 2010, 17 Juni2010, 24 september 2010, dan 22 Desember 2010 yang sudahdilegalisir;Rekapitulasi Nama Dan Nomor Rekening Sekolah Penerima Dana BOSTriwulan s/d VV Yang sudah dilegalisir;2 (dua) Lembar Rekapitulasi Penyaluran Dana BOSsampai dengan 26Juli 2010, sampai dengan 27 Oktober 2010 yang sudah dilegalisir;1 (satu) Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah;SK Kepala Dinas Pendidikan Kabuapten Kupang Nomor420/4564/PKIV2010 tanggal 17 Desember 2009 tentang PembentukanTim Menajemen

PenetapanAlokasi Dana BOS dan Prosedur Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah(BOS) pada Tahun Anggaran 2012 sebagaimana diatur dalam BAB IV hal. 13s.d 16 dalam Buku Petunjuk Teknis Pengunaan Bantuan Operasional Sekolah(BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Opersional Sekolah Tahun Anggaran2012 adalah sebagai berikut :a Proses Penetapan Alokasi Dana BOS dan Pelaksanaan alokasidana BOS dilaksanakan sebagai berikut :1 Sekolah mengisi data formulir pendataan untuk diserahkan ke TimManajemen BOS Kabupaten/Kota.2 Tim menajemen

PenetapanAlokasi Dana BOS dan Prosedur Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah(BOS) pada Tahun Anggaran 2012 sebagaimana diatur dalam BAB IV hal. 13s.d 16 dalam Buku Petunjuk Teknis Pengunaan Bantuan Operasional Sekolah(BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Opersional Sekolah Tahun Anggaran2012 adalah sebagai berikut :a Proses Penetapan Alokasi Dana BOS dan Pelaksanaan alokasidana BOS dilaksanakan sebagai berikut :Sekolah mengisi data formulir pendataan untuk diserahkan ke TimManajemen BOS Kabupaten/Kota.Tim menajemen

menikahi anak ParaPemohon sebagaimana yang telah diketahui oleh aparat desa setempatyaitu Kepala Waringin Tunggal, Kecamatan Kuranji, Kabupaten TanahBumbu;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, diperoleh keteranganbahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah mendapatkanbimbingan konseling dengan materi kesehatan repsoduksi dan resikokehamilan usia di bawah 20 tahun, dampak menikah muda ditinjau darisisi mental dan ekonomi, penggunaan alat kontrasepsi setelah menikah,kekerasan dalam rumah tangga dan menajemen

Pungkook Indonesia One atau pun siapa pundari pihak menajemen PT. Pungkook Indonesia One;Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dantidak keberatan;6.

ISM Code sebagai panduandalam menajemen keselamatan untuk pengoperasian kapal yang amanserta pencegahan pencemaran;Sedangkan tujuan ISM Code adalah menjamin keselamatan di laut ,pencegahan cidera manusia atau hilangnya jiwa dan menghindarikerusakan pada lingkungan khususnya pada lingkungan laut dan hartabenda;Pelaksaanan ISM Code merupakan tanggung jawab Nahkoda.Bahwa dalam hal terjadi tumpahan minyak ke laut dan crew kapalmengetahuinya, maka awak kapal harus :a.

pada saat penyidikan karena itu berbeda SP2HPtidak cukup bukti dengan SP3;Bahwa didalam hukum acara fase penyelidikan belum adaistilah SP3 karena didalam prakteknya SP2HP tidak cukup bukti masihbisa dibuka kembali dengan bukti yang menunjang maka dari itu dalamfase penyidikan juga masih dibuka kembali, namun dalam fasepenyelidikan belum masuk pro justisia;Bahwa P3 dan T14 Ahli berpendapat bahwa ini menyangkuthal teknis dan jelas sudah dikatakan dihentikan penyelidikan dan iniadalah hal teknis dan menajemen

Dengan demikian, maka Surat Keputusanyang dikeluarkan oleh Tergugat sangatlan bertentangan denganketentuan Pasal 247, 248, 249, 250, 251 dan Pasal 252 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Menajemen PNS jo Pasal17 UndangUndang Nomor. 30 tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan serta UndangUndang tentang Peradilan Tata UsahaNegara;Bahwa persyaratan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil harus sesuaiprosedur dan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ketentuanpasalpasal di bawah ini, yaitu:e

sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 247,248, 249, 250, 251, dan 252 peraturan perundangundangan yaituPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil;Bahwa dengan ditetapbkannya objek sengketa pada tanggal 17September 2018, sedangkan putusan pidana korupsi yangbersangkutan (Penggugat) telah berkekuatan hukum tetap padatanggal 12 Oktober 2016, maka KTUN objek sengketa a quo telahbertentangan dengan peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 tentang Menajemen

M.Si Bin ESKANDARyang sudah jadi/tertulis dan kemudian disempurnakan oleh TerdakwaJUSMAN Bin NANGYU selaku Bendahara Pengeluaran Pembantudengan membuat dan/atau menandatangani bukti Tanda Pembayaranyang disesuaikan dengan Surat Pesanan Kamar dan Surat Perintah Kerjayang telah ada sebelumnya tersebut, walaupun Terdakwa JUSMAN BinNANGYU selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu telah secara jelasdan pasti mengetahui jika jumlah nominal uang yang sebenarnya telahdibayarkan/diserahkannya kepada pemilik/menajemen

M.Si Bin SEKANDARyang sudah jadi/tertulis dan kemudian disempurnakan oleh TerdakwaJUSMAN Bin NANGYU selaku Bendahara Pengeluaran Pembantudengan membuat dan/atau menandatangani bukti Tanda Pembayaranyang disesuaikan dengan Surat Pesanan Kamar dan Surat Perintah Kerjayang telah ada sebelumnya tersebut, walaupun Terdakwa JUSMANBinNANGYU selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu telah secara jelasdan pasti mengetahui jika jumlah nominal uang yang sebenarnya telahdibayarkan/diserahkannya kepada pemilik/menajemen

M.Si Bin ISGKANDARyang sudah jadi/tertulis dan kemudian disempurnakan oleh TerdakwaJUSMAN Bin NANGYU selaku Bendahara Pengeluaran Pembantudengan membuat dan/atau menandatangani bukti Tanda Pembayaranyang disesuaikan dengan Surat Pesanan Kamar dan Surat Perintah Kerjayang telah ada sebelumnya tersebut, walaupun Terdakwa JUSMAN BinNANGYU selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu telah secara jelasdan pasti mengetahui jika jumlah nominal uang yang sebenarnya telahdibayarkan/diserahkannya kepada pemilik/menajemen

PigPembantu dengan membuat dan/atau menandatangani bukti TandaPembayaran yang disesuaikan dengan Surat Pesanan Kamar danSurat Perintah Kerja yang telah ada sebelumnya tersebut, walaupunTerdakwa JUSMAN Bin NANGYU selaku Bendahara PengeluaranPembantu telah secara jelas dan pasti mengetahui jika jumlah nominaluang yangsebenarnya telah dibayarkan/diserahkannya kepadapemilik/menajemen hotel tidak sesuai dengan jumlah nominal uangyang telah tertera dalam Tanda Pembayaran berikut dokumen LaporanPertanggung

Strategis, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran BKPterhadap peredaran seluruhnya.bahwa berdasarkan surat perjanjian jasa manajemen antara Pemohon Banding dengan PT.Astra AgroLestari Nomor : FinTax/044 tanggal 03 November 2003 dan Surat Penjelasan Tertulis dari PemohonBanding Nomor : Tax/B/324/CPN/EXT/VIH/2014 tanggal 14 Juli 2014 menjelaskan jasa manajemen yangdibayarkan kepada PT Astra Agro Lestari, Tbk yang merupakan Holding Company dari PemohonBanding adalah jasa menajemen terhadap

., apabila bataswaktu pemenuhan angsuran kredit tidak terpenuhi selama lebih dari1(satu) bulan waktu angsuran, maka sistem menajemen keuanganHalaman 15 dari 23 Putusan Nomor 558/PDT/2019/PT SMG.Untuk Dinas14.15.dan administrasi PT. ADIRA Dinamika Multi Finance Tbk. Akanmelocking (menutup/mengunci). Sehingga Debitur akan dikenaisangksi administrasi atas keterlambatan pembayaran kreditpembiayaan;13.4.

Larangan Melampaui Wewenang b) Bahwa dan pelanggaran yang kedua dalam Surat Objek Sengketayang diterbitkan tersebut terkait pengunaan teor retroaktif ataumemberlakukan hukum = surut kebelakang dalam pertimbangankonsideran Surat Objek Sengketa, seperti bertentangan denganPasal 141 Undangundang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN jo.Pasal 364 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Menajemen PegawaiNegeri Sipil, yang menyebutkan : Pasal 141 UU No. 5 Tahun 2014 : Undangundang ini mulai berlakupada tanggal diundangkannya

Surat ObjekSengketa memberlakukan teori retroaktif atau memberlakukan surutkebelakang sebagai dasar konsideran penerbitan Surat ObjekSengketa, sedangkan dalam penegakan hukum administrasi tidakdapat menggunakan teori retroaktif yang secara otomatis melanggarasas prospectively hukum administrasi pemerintahan atau negarayang memberlakukan kedepan ; Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undangundang Nomor 5tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b PPNomor 11 Tahun 2017 tentang Menajemen

PNS tidak dapatditerapkan dalam perkara a quo dan secara substansi materi yangdiatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undangundang Nomor 5tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b PPNomor 11 Tahun 2017 tentang Menajemen PNS, sesungguhnyaberlawanan dengan azas a contrario actus dalam perkara aquo,secara azas dan logika hukum, Tergugat tidak memiliki Kewenangan(legal standing) untuk memberhentikan Penggugat yang jabatannyatelah mencapai Jabatan Pembina Golongan IV/A, sebagaimana

isteriPemohon (vide bukti surat bertanda T24 dan T25);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Termohon bertanda T26, T27 dan T28, ternyata berkas perkara, barang bukti dan Tersangka telahdiserahkan oleh Termohon kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriMinahasa Utara;Menimbang, bahwa dari uraianuraian tersebut diatas, Hakimberpendapat bahwa Termohon telah melakukan proses penyidikan tindakpidana sesuai dengan Pasal 15 huruf (a) sampai dengan huruf (h) PeraturanKapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Menajemen

Pasal 1 angka (10)serta putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28April 2014 :Hal ini sangat keliru dan tidak mendasar serta mengadangada karenapenetapan tersangka,penangkapan dan penahanan yang dilakukan olehtermohon terhadap diri para Pemohon itu sudah sesuai dengan porsedurhukum yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam UU nomor 8 taHUN1981 (KUHAP) dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUUX1I/2014 tanggal 28 April 2014 serta Peraturan Kapolri nomor : 14 tahun2012 tentang menajemen

jawabankarena penjelasan tersebut adalah hal yang berulangulang disampaikanoleh Pemohon dalam permohonan praperadilan ini serta kamimenganggap para pemohon tidak paham dan tidak mengerti hukum danperundangundangan.Bahwa berkaitan dengan upaya paksa yang dilakukan oleh termohonterhadap diri pemohon mulai dari penetapan tersangka,penangkapan danpenahanan termohon sudah dilakukan sesuai dengan prosedur hukumsebagaimana yang dijelaskan didalam UU nomor 8 tahun 1981,Perkapnomor 14 tahun 2012 tentang menajemen

Identitas Menajemen ;3. Objek tanah ;4. Sejarah tanah ;5. Izin Lokasi ;6. Perizinan dari Dinas Kehutanan ;7.

BKI dilakukan melalui Kanwil BPN Propinsi dengan persyaratanyang penting yaitu : Identitas badan Hukum, Identitas Menajemen, Objek tanah,Sejarah tanah, Izin Lokasi , Perizinan dari Dinas Kehutanan, Surat ukur. Keteranganahli tersebut bersesuaian dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi (T.1.1,2.1T.3, T.10.1,11.1,12.1,13.1T,14).Menimbang, bahwa proses dari penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) PT.

Rp.6.817,000,10.13Bukti teransfer Ke no ree saudara Penggugat terlampir serta rinciannya.Saya tergugat sampai rnengirimkan pengugat melewati saudaranya kama peggugatsengngaja tidak mau mengakat telpon saya Tergugat, meskipun sering saya telponberulangulang kalinya.Bahwa tidak benar yang di sampaikan Penggugat, kalau saya Tergugat tidakmemberikan sepenuhnya menajemen keuangan, buktinya pada poin 9 pada jawabanpenggugat, kenapa ada pembayaran utang pada paman Penggugat Sebanyak Rp.2.000,000, itu pun

Bahwa sebagaimana dalil Gugatan para Penggugat pada Posita point 4, dan Petitum point2, para Penggugat menyatakan :onan nen anne nnn n nanan n== " pihak menajemen PT.