Surat Keterangan kematian An: H SIDIK dari Kepala Desa DenanyarKecamatan Jombang Kabupaten Jombang, Nomor100/3176/415.53.06/2016, Tangal 02 Nopember 2016 (bukti P.3);e. Surat Keterangan kematian An: SITI KHOTIJAH dari Kepala DesaDenanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, Nomor100/3171/415.53.06/2016, Tangal 02 Nopember 2016 (bukti P.4);f. Surat Keterangan dari Kepala Desa Denanyar Kecamatan JombangKabupaten Jombang dengan nomor 460/3177/415.53.06/2016,tanggal 02 Nopember 2016 (bukti P.5);g.

Surat Keterangan kematian An: MATADJAB dari Kepala DesaDenanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, Nomor100/3170/415.53.06/2016, Tangal 02 Nopember 2016 (bukti P.7);Kemudian oleh ketua buktibukti tersebut setelah dicocokkandengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (P.1, P2,P.3,P.4,P.5,P.6 dan P.7).Menimbang bahwa Pemohon di samping mengajukan suratsuratbukti, juga mengajukan dua orang saksi, masingmasing bernama:1.

hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sinjai padatanggal 12 November 2019 sebagaimana ternyata dari akta pernyataan bandingnomor : 100/Akta Pid.Sus/2019/PN Snj dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Terdakwa pada Tanggal 13 November 2019 ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding olehPenuntut Umum tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;Menimbang , bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari BerkasBanding masingmasing Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Snj dan Nomor100

/Pid.Sus/2019/PN Snj yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan NegeriSinjai yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara Nomor100/Pid.Sus/2019/PN Sn dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepadaTerdakwa Tanggal 13 November 2019 dan Penuntut Umum pada Tanggal 13November 2019 telah diberi kKesempatan untuk mempelajari berkas perkara diHalaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 685/Pid..Sus/2019/PT MKS.Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dalam tenggang waktu selama 7(tujuh) hari setelan menerima

pemberitahuan ini ;Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam Tingkat Bandingoleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara sertasyaratsyarat yang ditentukan dalam undangundang, maka permintaan bandingtersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Bandingmemperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmiputusan Pengadilan Negeri Sinjai Tanggal 6 November 2019 Nomor100/Pid.Sus/2019/ PN.

Pengadilan Negeri tersebut ; Setelah membaca surat gugatan Penggugat ; Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yangbersangkutan; Setelah membaca Surat dari Penggugat tertanggal 14 Nopember2018 , yang mencabut perkara gugatan Nomor100/Pdt.G/2018/PN.Bpp. ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,Penggugat hadir kuasanya dan Kuasa Tergugat!

Dicatat disini, bahwa turunan resmi dari Penetapan ini Nomor100/Pdt.G/2018/PN.Bpp. tanggal 14 Nopember 2018 , telah diberikankepada Kuasa Penggugat , guna memenuhi permintaannya secaralisan pada tanggal 30 Nopember 2018 , dengan membayar biaya untukitu ;Balikpapan , 2018 .PENGADILAN NEGERI BALIKPAPANPANITERA ,MARTIN J TH RURU,S.H.NIP. 19620323 198503 1006 .Hal 7 dari 7 Penetapan Nomor: 100/Padt.G/2018/PN.Bpp.

Asas efektivitas;Bahwa keluarnya Surat Perintah Bupati Rokan Hulu) Nomor100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 Perihal TentangPengosongan Lahan diduga adanya kolusi dan kepentingan bisnis antaraTergugat dengan PT.

BilahBilah Jernih sampai ada putusan pengadilan yangmemperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewidsje) ;DALAM POKOK PERKARAMengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Bupati Rokan Hulu Nomor100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 Perihal PengosonganLahan di Propinsi Riau, Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Kepenuhan,Halaman 11 dari 61 halaman. Putusan Nomor 105 K/TUN/2015Kelurahan/Desa Kepenuhan Tengah, Rukun Tetangga Il, Rukun WargaVII, Sei.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Bupati Rokan Hulu Nomor100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 Perihal PengosonganLahan di Propinsi Riau, Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Kepenuhan,Kelurahan/Desa Kepenuhan Tengah, Rukun Tetangga II, Rukun WargaVII, Sei. BilahBilah Jernih ;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamPerkara Tata Usaha Negara ini ;Bahwa pada saat proses Pemeriksaan Persiapan dalam perkara ini telahmasuk Surat Permohonan Sdr.H.

Budi MurniPanca Jaya, sangat merugikan Penggugat Intervensi dikarenakan secarahukum Penggugat hanya memiliki Lahan seluas 300 Ha, sedangkansisanya seluas 400 Ha adalah milik Penggugat Intervensi ;Bahwa tindakan tergugat yang telah mengeluarkan Surat Perintah Nomor100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 perihal tentangpengosongan lahan (Objek Gugatan) adalah tidak sesuai dan/atauHalaman 36 dari 61 halaman.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Bupati Rokan Hulu Nomor100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 Perihal PerintahPengosongan Lahan ;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Bupati Rokan Hulu Nomor100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 Perihal PerintahPengosongan Lahan ;4.

Fotokopi Surat Keterangan Nomor100/08/Pem/K.IX KRG/2014 tanggal03 Maret 2014 yang dikeluarkan LurahIX Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah,Kota Solok, yang telah bermeteraicukup, serta telah dicocokkan denganaslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda (P.1), paraf dan tanggal; Fotokopi Surat Keterangan Nomor100/13/Pem /K.IX KRG/2014 tanggal18 Maret 2014 yang dikeluarkan olehLurah IX Korong, Kecamatan LubukSikarah, Kota Solok, yang telahbermeterai cukup, serta telahdicocokkan dengan aslinya, lalu olehKetua

Kabupaten DTII Tangerang, yangtelah bermeterai cukup, serta telahdicocokkan dengan aslinya, lalu olehKetua Majelis diberi tanda (P.3), paraf dan tanggal; Fotokopi Surat Keterangan PenggantiAkte Kelahiran Nomor 137/AK/1984tanggal 31 Maret 1984 atas namaErnety, yang dikeluarkan oleh KepalaBagian Pemerintahan, KantorWalikotamadya Daerah Tingkat IISolok, yang telah bermeterai cukup,serta telah dicocokkan dengan aslinya,lalu olen Ketua Majelis diberi tanda(P.4), paraf dan tanggal; Fotokopi Surat Keterangan Nomor100

IISolok, yang telah bermeterai cukup,serta telah dicocokkan dengan aslinya,lalu olen Ketua Majelis diberi tanda(P.8), paraf dan tanggal; Fotokopi Surat Keterangan PenggantiAkte Kelahiran Nomor 130/AK/1984tanggal 31 Maret 1984, atas namaWahyunursil, yang dikeluarkan olehKepala Bagian Pemerintahan, KantorWalikotamadya Daerah Tingkat IISolok, yang telah bermeterai cukup,serta telah dicocokkan dengan aslinya,lalu olen Ketua Majelis diberi tanda(P.9), paraf dan tanggal; 10.Fotokopi Surat Keterangan Nomor100

Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos perkara sejumlahRp.2.646.000,00 (Dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor100/Pdt.Plw/2019/PN Bjm., diucapkan pada tanggal 19 Agustus 2020, dengandihadiri oleh Kuasa Pelawan, dan tanpa dihadiri Para Terlawan, selanjutnya KuasaPembanding semula Pelawan mengajukan permohonan banding sebagaimana dariAkta Permohonan Banding Nomor 100/Pdt.Plw/2019/PN Bjm., tanggal 27 Agustus2020 yang dibuat

semula Terlawan II. pada tanggal 31 Agustus 2020, oleh Lisna KarlindaPrimasari, SH.MM, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin dan kepadaTerbanding Ill. semula Terlawan Ill. sebagaimana dari Surat Mohon BantuanPemberitahuan memeriksa berkas perkara pada Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNomor W15.U12346/Pdt/9/2020, tanggal 1 September 2020;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembandingsemula Pelawan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor100

tersebut sekarang sedang dalam proses kasasi.Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 75/PDT/2020/PT.BJM Bahwa untuk memberi kepastian hukum dan menghindari adanyaputusan yang tumpang tindih dan saling bertentangan adalah sudah tepat danbenar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama.Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majalis Hakim Tingkat Pertamasudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil menjadi pertimbangantersendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan putusan perkara Nomor100

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor100/Pdt.Plw/2019/PN Bjm. tanggal 19 Agustus 20203. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar ongkosperkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkansejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan TinggiBanjarmasin pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 oleh kami: Dr.Gusrizal,S.H.

/dV/luas 17050 M2 (1210,8Ru) dengan batas sebagaimana dalamsurat gugatan;Bahwa pada tanggal 13 Maret 2000 para ahli waris Dulrasid almarhummenjual tanah yang terletak di Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok KabupatenBlitar Petok No.100/56/dV/luas 17050 M2 (1210,8 Ru), dan menghadap PejabatPembuat Akta Tanah Camat Ponggok yang menghadap sebagaimana dalamsurat gugatan;Dengan surat bukti akta jual/beli Surat Pengantar No.598/70/423.046/2000 AktaJual/Beli Nomor 13/PGK/2000 tanggal 13 Maret 2000 Petok Nomor100

/56/dV/luas 810,8 Ru, pemilik sebelumnya adalah Dulrasid dan terlampirsurat pernyataan waris dalam akta tersebut dengan batasbatas sebagaimanadalam surat gugatan;Akta jual/beli No.14/PGK/2000 tanggal 13 Maret 2000 Petok nomor100/56/dV/luas 400 Ru pemilik sebelumnya Dolrasid dan terlampir suratpernyataan waris dalam akta tersebut dengan batas sebagaimana dalam suratgugatan;Bahwa Penggugat Sukron dalam perkara perdataNo.66/PDT.G/2002/PN.BLT menghadirkan saksi yang telah memberikanketerangan dibawah

Akta Jual/Beli Nomor 13/PGK/2000 tanggal 13 Maret 2000, petok nomor100/56/dV/luas tanah 810,8 Ru;b. Akta Jual/Beli Nomor 14/PGK/2000 tanggal 13 Maret 2000, petok nomor100/56/dV/luas tanah 400 Ru;bahwa Akta Jual/Beli Nomor 14/PGK/2000 tanggal 13 Maret 2000, Petok nomor100/56/dV/luas tanah 400 Ru, nilai uang sebesar Rp.70.000.000, belumdibayar/kurang bayar oleh Tergugat 3 kepada Penggugat;Hal. 3 dari 15 hal. Put.

;Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama dari Kepala Desa Bektiharjo,Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Nomor100/639/414.415.10/2019, tanggal O04 April 2019. Bukti tersebutbermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;Hal 4 dari 11 Hal. Penetapan, Nomor 302/Pdt.P/2019/PA.Tbn.f. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama dari Kepala Desa Bektiharjo,Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Nomor100/640/414.415.10/2019, tanggal O04 April 2019.

Akibat ketidaksamaan dalampenulisan indentitas Para Pemohon tersebut tentu sangat merugikan ParaPemohon, sehingga perlu disesuaikan sebagai jalan keluar penyelesaianhukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Surat Keterangan dariKepala Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Nomor100/640/414.415.10/2019, tanggal 04 April 2019, telah ternyata namaDIRMAN BIN RASIH, Tempat Tanggal Lahir Tuban 04071952 maupunDIRMAN BIN RASIH Tempat Tanggal

Inalahi,Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, sebagaiPenggugat;melawanTergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanWiraswasta, tempat kediaman di KelurahanInalahi,Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaahapada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor100

No 100 /Padt.P/2021/PA.UnaBahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugatdan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruhorang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas Nomor100/Pdt.G/2021/PA.Una tertanggal 18 Februari 2021 dan 26 Februari 2021yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa untuk mempersingkat

Legalisasi Panitera PengadilanAgama Barru tanggal 12 November 2008No.18/SK/2008/PA , selanjutnyadisebut tergugat I, tergugat II/Pembanding.melawanTERBANDING umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaanWiraswasta, tempat tinggal di No Makassar,sebagai Penggugat/ Terbanding.Pengadilan Tinggi Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkaradan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.TENTANG DUDUK PERKARANYAMengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimanatermuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor100

, maka putusan Pengadilan Agama a quo harusdibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi AgamaMakassar akan mengadili sendiri sebagaimana di bawah ini.Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 192 ayat(1) R.bg, maka biaya perkara ini dibebankan kepadaPenggugat /Terbanding.Mengingat dan memperhatikan segala ketentuanperundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini.MENGADILI Menyatakan, permohonan' banding Tergugat I danTergugat II/ Pembanding dapat diterima; Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Nomor100

Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor100/PID.B/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Juli 2018 yang amar lengkapnyasebagai berikut:Hal. 2 dari 9 hal.

Putusan Nomor 287 K/Pid/2019Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi DKIJakarta Nomor 297/Pid/2018/PT.DKI tanggal 29 Oktober 2018 yangmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor100/PID.B/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Juli 2018 harus diperbaiki mengenailamanya pidana yang dijatunkan kepada Terdakwa;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 311 Ayat (1) KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang

sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /TerdakwaSILFESTER MATUTINA dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor297/Pid/2018/PT.DKI tanggal 29 Oktober 2018 yang menguatkanPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor100

Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundangudangan yangberlaku.Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telahditetapbkan Penggugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pulamengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, lagi pulaketidakhadiran Penggugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yangsah, meskipun berdasarkan berita acara Sidang Nomor100/Padt.G/2019/PA.Sgta tanggal 15

Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di register PerkaraPengadilan Agama Sangatta tanggal O06 Februari 2019 dengan Nomor100/Padt.G/2019/PA.Sgta, gugur;2.

transportasi Rp309.587,00 dengan skema upah gajipokok Rp975.000,00 di tambah konjungtur Rp309.587,00 total keseluruhanupah Rp1.284.587,00 sementara UMP DKI Jakarta tahun 2012 sebesarRp1.529.150,00 artinya Tergugat membayar upah di bawah UMP;Bahwa berdasarkan uraian di atas sudah jelas kalau sistem kontrak kerjayang diterapkan Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan yangdisyaratkan Pasal 59 ayat (1), (2), (4), (5) dan (6) UndangUndang Nomor138 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Kepmen Nomor100

transportasi Rp309.587,00 dengan skema upah gajipokok Rp975.000,00 ditambah konjungtur Rp309.587,00 total keseluruhanupah Rp1.284.587,00 sementara UMP DKI Jakarta tahun 2012 sebesarRp1.529.150,00 artinya Tergugat membayar upah di bawah UMP;Bahwa berdasarkan uraian di atas sudah jelas kalau sistem kontrak kerjayang diterapkan Tergugat terhadap Penggugat II bertentangan dengan yangdisyaratkan Pasal 59 ayat (1), (2), (4), (5) dan (6) UndangUndang Nomor138 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Kepmen Nomor100

Nomor 73 K/Pdt.SusPHI/2015128.129.130.131.132.133.134.135.2012 sebesar Rp1.529.150,00 artinya Tergugat membayar upah di bawahUMP;Bahwa berdasarkan uraian di atas sudah jelas kalau sistem kontrak kerjayang diterapkan Tergugat terhadap Penggugat VIII bertentangan denganyang disyaratkan Pasal 59 ayat (1), (2), (4), (5) dan (6) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Kepmen Nomor100/MEN/2004;Bahwa Pasal 59 ayat (7) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 yangselengkapnya berbunyi Perjanjian

Bahwa berdasarkan uraian di atas sudah jelas kalau sistem kontrak kerjayang diterapkan Tergugat terhadap Penggugat XIII bertentangan denganyang disyaratkan Pasal 59 ayat (1), (2), (4), (5) dan (6) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Kepmen Nomor100/MEN/2004;196.

Nomor 73 K/Pdt.SusPHI/2015Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Kepmen Nomor100/MEN/2004;659. Bahwa Pasal 59 ayat (7) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 yangselengkapnya berbunyi Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidakmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) ayat(4) ayat (5) dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktutidak tertentu;660.

Bahwa, Tergugat dan Tergugat II telah melakukan Ingkar Janji berdasarkansurat pengakuan hutang nomor B.5/5425/7/2014 tanggal 2 Juli 2014;Pada pengakuan hutang tanggal 2 Juli 2014 Tergugat dan Tergugat Ilmenerima uang pinjaman/kredit Kupedes sebesar Rp. 40.000.000,(empat puluh juta rupiah);Untuk menjamin pinjamannya Tergugat & Il memberikan agunan berupatanah dan/atau bangunan dengan bukti SKRPT Register nomor100/SKT/2011/69 tanggal 18 Mei 2011 atas nama Hamdan;Asli bukti SKRPT Register nomor 100/

Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasaiatau. menempati obyek agunan SKRPT Register nomor100/SKT/2011/69 tanggal 18 Mei 2011 atas nama Hamdan untuksegera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugattidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biayaPara Tergugat sendiri, pihak Penggugat dengan bantuan yangberwajib dapat melaksanakannya;6.

Apabila Tergugat dan Tergugat II tidakmelunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat,maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SKRPT Register nomor100/SKT/2011/69 tanggal 18 Mei 2011 atas nama Hamdan yang dijaminkankepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakanuntuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat dan Tergugat II kepadaPenggugat; akan dipertimbangkan sebagaimana

tangungan berada di Penggugatdan objek jaminan juga sudah diletakan hak tanggungan, maka Hakim menilaiadalah sulit bagi para Tergugat untuk mengalinkan atau menjual objekjaminannya tersebut kepada orang lain, sehingga oleh karenannya Hakimmenilai terhadap petitum nomor 4 (empat) Penggugat layak untuk ditolak ;Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 5 (lima) Penggugat memintaagar Hakim Menyatakan Memerintahkan kepada Tergugat & Il atau siapa sajayang menguasai atau menempati obyek agunan SKRPT Register nomor100

Kabupaten Manokwari,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, umur : 27 tahun, agama : Islam, pendidikan : S1, pekerjaan :Karyawan Konter HP, Tempat Tinggal : Kabupaten Manokwari,selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang.DUDUK PERKARABahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2020 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari, dengan Nomor100

permohonan pencabutangugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundangundangan danhukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKANi, Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor100

No.100/Pdt.G/2021/PA.PsoDUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 17Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada hariKamis tanggal 17 Juni 2021 dengan register perkara Nomor100/Pdt.G/2021/PA.Pso telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagaiberikut :1.

memeriksa perkara berpendapat lain,mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat dan Tergugatdatang menghadap sendiri di persidangan.Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikankedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri,akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai makaatas pililhan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkanMuhammad Rifai, S.HI sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor100

berupae 1 (satu) lembar kutipan akta perkawinan Nomor 7371PK. 2008.000384 ;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ELISABETH;4, Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biayadalam perkara ini sebesar Rp. 5.000, (Lima riburupiah) ;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, terdakwamaupun Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta bandingdihadapan Panitera Pengadilan Negeri BauBau, untukterdakwa tanggal 14 Mei 2013 Nomor 100/Akta.Pid/2013/PN.BB, untuk Jaksa Penutut Umum tanggal 21 Mei 2013 Nomor100

olehpembanding/terdakwa terhadap diri saksi korban9tersebut kemudian dipandang salah/keliru dimata hukumkarena dianggap telah merugikan (menelantarkan) saksikorban (ELISABETH) maka hal itu sangat tidak adilkarena kemudian dibebankan kepada pundakpembanding/terdakwa apalagi harus dengan konsekwensihukum berupa penjatuhan pidana kepada diripembanding/terdakwa ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi,setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara,salinan resmi putusan Pengadilan Negeri BauBau Nomor100

terdakwa selaku orangdipersalahkan dan dijatuhi pidana, harus pula dibebanimembayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini,yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagimanadalam amar putusan dibawah ini ;Mengingat akan Pasal 49 huruf a UndangUndang Nomor23 Tahun 2004, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP)serta peraturanperaturan perundanganundangan lain yangterkait ;MENGADILI7 Menerima permintaan banding dari terdakwa dan JaksaPenuntut Umum ;7 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri BauBau Nomor100

., tanggal 28 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Pembanding semulaTergugat;Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor100/Pdt.G/2014/PN Skh tanggal 3 Juni 2015 yang dimohonkan bandingsekedar mengenai ganti kerugian immatenil dan uang paksa, sehinggaamar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:Dalam Intervensi: Menolak permohonan dari Pemohon Intervensi;Dalam Eksepsi :Halaman 8 dari 18 hal. Put.

tingkat pengadilan, yang dalam tingkat bandingsebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 Mei 2016kemudian terhadapnya Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding denganperantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2016diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2016 sebagaimana ternyatadari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/2016/Kas. juncto Nomor100

100/Pdt.G/2014/PN Skh tanggal 9 Desember 2014 yangdilampiri foto copy surat gugatan dari Penggugat yang telah terdaftardalam perkara Nomor 100/Pdt.G/2014/PN.Ska, demikian pula relaaspanggilan kepada Tergugat Nomor 100/Pdt.G/2014/PN Skh tanggal30 Desember 2014 secara jelas juga ditulis pihak Penggugat adalahAfandi sedangkan pihak Tergugat adalah: Manager KSP SwamitraBulakan (Foto Copy Surat Gugatan Penggugat dan RelaasPanggilanKepada Tergugat Terlampir);> Bahwa akan tetapi dalam Putusan Perkara Nomor100

telah lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan, karenamengganti subyek Tergugat tidak sesuai dengan isi surat gugatanPenggugat dan tidak sesuai dengan pihak yang terdaftar pada bukuregister induk perkara pedata Nomor 100/Pdt.G/2014/PN Skh diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang secara jelasdisebutkan bahwa pihak Tergugat adalah Manager KSP SwamitraBulakan dan bukan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SwamitraBulakan sebagaimana tertulis dalam putusan perkara Nomor100

Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum yangberlakukarena menolak Eksepsi mengenai gugatan salah subyekhukumnya/salah pihak, berdasarkan alasanalasan sebagai berikut:> Bahwa menurut hukum, yang dapat menjadi subjek hukum/pihakdalam suatu perkara gugatan perdata adalah perseorangan(natuurlijkepersoon) atau badan hukum (rechtpersoon) yang dapatmendukung hak dan kewajiban serta mempunyai kekayaansendiri/mandiri;> Bahwa subjek Tergugat dalam perkara gugatan perdata Nomor100/Pdt.G/2014/PN

Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum (exception onrechtmatigof ongegrond),Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor100/G/LH/2018/PTUN.SBY, tanggal 29 November 2018, kemudian di tingkatbanding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya dengan Putusan Nomor 45/B/LH/2019/PT.TUN.SBY,tanggal 22 April 2019;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Para Pemohon Peninjauan Kembali

dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 8 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkandari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepadaMahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:MENGADILI1 Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Para Pemohon PeninjauanKembali /Para Penggugat;2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor100

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dipersidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannyatanggal 13 Januari 2016 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama Tangerang dalam register perkara Nomor100/Pdt.G/2016/PA.Tng, telah mengemukakan alasanalasan yang padapokoknya sebagai berikut:1.Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telahmelangsungkan

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor100/Pdt.G/2016/PA.Tng dari Pemohon ;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.