Ditemukan 127 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 10-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 202 /B/PK/PJK/2015
Tanggal 10 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BAYER MATERIALSCIENCE INDONESIA
2312 Berkekuatan Hukum Tetap
  • telahdibayarkan oleh Pemohon Banding tidak dapat dibuktikan olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)Halaman 14 dari 26 Halaman Putusan Nomor 202 /B/PK/PJK/2015mengingat di Indonesia penggunaan teknologi DMC telahdipatentkan oleh pihak lain.. bahwa berdasarkan keterangan dari Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) diketahui bahwa besarnya Licence feeyang harus dibayar adalah 1% dari Net Sales.. bahwa pada paragraf 6.8 Chapter VI OECD Transfer PricingGuideline dinyatakan bahwa: Patents
Putus : 13-02-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 /B/PK/PJK/2017
Tanggal 13 Februari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA
4426 Berkekuatan Hukum Tetap
  • However,no such deduction shall be allowed in respect of amounts, ifany, paid (otherwise than towards reimbursement of actualexpenses) by the permanent establishment to the head officeof the enterprise or any of its other offices, by way ofroyalties, fees or other similar payments in return for the useof patents or other rights, or by way of commission forspecific services performed or for management, or by way ofinterest on moneys lent to the permanent establishment.Likewise, no account shall be
    taken, in the determination ofthe profits of a permanent establishment, for amountscharged (otherwise than towards reimbursement of actualexpenses), by the permanent establishment to the head officeof the enterprise or any of its other offices, by way ofroyalties, fees or other similar payments in return for the useof patents or other rights or by way of commission for specificservices performed or for management or by way of intereston moneys lent to the head office of the enterprise or any ofits
Register : 16-11-2011 — Putus : 04-06-2014 — Upload : 29-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-52925/PP/M.XIIA/13/2014
Tanggal 4 Juni 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
21173
  • The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind made asConsideration for the use of, or the right to use, copyrights of literary, artistic, orscientific works (including copyrights of motion pictures and films, tapes or othermeans of production used for radio or television broadcasting), patents, designs,models, plans, secret processes or formulas, trademarks, or for informationconcerning industrial, commercial or scientific experience, It also includes gainsderived from the
Putus : 13-05-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 153/B/PK/PJK/2015
Tanggal 13 Mei 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BAYER MATERIALSCIENCE INDONESIA
6729 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tidak dapat dibuktikan olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengingatdi Indonesia penggunaan teknologi DMC telah dipatentkan oleh pihaklain.Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 153/B/PK/PJK/201510.3.10.4.10.5.10.6.10.7.10.8.10.9.Bahwa berdasarkan keterangan dari Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) diketahui bahwa besarnya Licence feeyang harus dibayar adalah 1% dari Net Sales.Bahwa pada paragraf 6.8 Chapter VI OECD Transfer Pricing Guidelinedinyatakan bahwa: Patents
Putus : 23-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 889/B/PK/PJK/2015
Tanggal 23 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT NOK INDONESIA
2918 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 889/B/PK/PJK/2015 bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam SuratUraian Banding menjelaskan tanggapannya atas materiSurat Banding Termohon Peninjauan Kembali yangpada dasarnya hanya menegaskan kembali uraiandalam Laporan Penelitian Keberatan yang menolakSurat Keberatan Termohon Peninjauan Kembali; bahwa dari laman Patents Observer diketahui bahwaNOK Corporation mendaftarkan 6.954 hak patent,sedangkan SYNZTEC CO, Ltd.
Putus : 01-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 906/B/PK/PJK/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, vs PT. SCOMI OILTOOLS
5021 Berkekuatan Hukum Tetap
  • yangberlaku efektif tanggal 1 Agustus 2005 diketahui bahwaPemegang lisensi dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) sepakat untuk membayar royaltykepada pemberi Royalty (KMC Oiltools BV) sebesar Tingkatroyalty yaitu sebesar 3% (tiga persen);"Royalty Rate : 3 Per Cent (3%), except for the right tomanufacture and sell product under the Unimat Patent, in whichcase the rate shall be 5 Per Cent (5%),;Bahwa pada paragraf 6.8 Chapter VI OECD Transfer PricingGuideline dinyatakan bahwa: Patents
Putus : 30-06-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 555/B/PK/PJK/2016
Tanggal 30 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. BAYER MATERIALSCIENCE INDONESIA
3043 Berkekuatan Hukum Tetap
  • eksistensi dari Intangible Property yang royaltinya telahdibayarkan oleh Pemohon Banding tidak dapat dibuktikan olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)mengingat di Indonesia penggunaan teknologi DMC telahdipatentkan oleh pihak lain.c. bahwa berdasarkan keterangan dari Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) diketahui bahwa besarnya Licence feeyang harus dibayar adalah 1% dari Net Sales.d. bahwa pada paragraf 6.8 Chapter VI OECD Transfer PricingGuideline dinyatakan bahwa: Patents
Putus : 30-06-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 554/B/PK/PJK/2016
Tanggal 30 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. BAYER MATERIALSCIENCE INDONESIA
3522 Berkekuatan Hukum Tetap
  • eksistensi dari Intangible Property yang royaltinya telahdibayarkan oleh Pemohon Banding tidak dapat dibuktikan olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)mengingat di Indonesia penggunaan teknologi DMC telah dipatentkanoleh pihak lain.. bahwa berdasarkan keterangan dari Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) diketahui bahwa besarnya Licence feeyang harus dibayar adalah 1% dari Net Sales.. bahwa pada paragraf 6.8 Chapter VI OECD Transfer Pricing Guidelinedinyatakan bahwa: Patents
Putus : 30-06-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 557/B/PK/PJK/2016
Tanggal 30 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. BAYER MATERIALSCIENCE INDONESIA
3622 Berkekuatan Hukum Tetap
  • telahdibayarkan oleh Pemohon Banding tidak dapat dibuktikan olehTermohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding)mengingat di Indonesia penggunaan teknologi DMC telahdipatentkan oleh pihak lain.Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 557/B/PK/PJK/2016bahwa berdasarkan keterangan dari Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) diketahui bahwa besarnya Licence feeyang harus dibayar adalah 1% dari Net Sales.. bahwa pada paragraf 6.8 Chapter VI OECD Transfer PricingGuideline dinyatakan bahwa: Patents
Register : 17-11-2015 — Putus : 18-01-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1206 B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Januari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PANASONIC GOBEL ENERGY INDONESIA;
7553 Berkekuatan Hukum Tetap
  • membayar berapa pun tagihan MBI tanpamengetahui kajian analisis kebijakan dan pemanfaatan atasbeban itu sendiri berikut cost allocationnya;Bahwa dengan demikian Bahwa Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan secarakongkret bahwa biaya tersebut Biaya yang layak untuk dibayar,oleh karena Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) tidak membutuhkan intangible property tersebut.bahwa pada paragraf 6.8 Chapter VI OECD Transfer PricingGuideline dinyatakan bahwa: Patents
    Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) tidak mempunyai dasar yang kuat terkaitdengan tidak dapat dibuktikannya kepemilikan atas intangibleproperty;v Sehubungan dengan ada tidaknya penyerahan jasa teknikyang diberikan, Termohon Peninjauan Kembali (SsemulaPemohon Banding) tidak memberikan buktinya yakni terkaitjasa teknik apa yang diberikan, buktibukti sehubungandengan pemberian jasa teknik tersebut;v bahwa pada paragraf 6.8 Chapter VI OECD Transfer PricingGuideline dinyatakan bahwa: Patents
Putus : 30-06-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 556/B/PK/PJK/2016
Tanggal 30 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. BAYER MATERIALSCIENCE INDONESIA
4427 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pada paragraf 6.8 Chapter VI OECD Transfer PricingGuideline dinyatakan bahwa: Patents are basically concernedwith the production of goods. Pembayaran royalti lazim/wajarnyaberdasarkan produksi. Menghubungkan pembayaran royaltidengan net sales bertentangan dengan prinsipkelaziman/kewajaran..
Putus : 26-05-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 116/B/PK/PJK/2014
Tanggal 26 Mei 2014 — PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk (ex. PT. LIPPO BANK, Tbk) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
21286 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Internasional, yaitusebesar Rp 796.243.051,00 dengan penjelasan sebagai berikut:Bahwa Pasal 13 ayat 3a Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)antara Indonesia dan Amerika menyebutkan bahwa :"The term "royalties" as used in this Article means payments of any kindmade as consideration for the use of or the right to use, copyrights ofliterary, artistic, or scientific works (including copyrights of motion picturesand films, tapes or other means of reproduction used for radio or televisionbroadcasting), patents
Register : 10-12-2018 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 15 Mei 2019 — PT. LINTAS PROMOSI GLOBAL, Cs >< PT. KARTA INDONESIA GLOBAL, Cs
17321858
  • Sehingga teknologi yangtelah diungkap Tergugat pada media cetak dan online tersebut dapatdijadikan dasar untuk menyatakan bahwa permohonan Paten Papan IklanPada Sepeda Motor tidak memenuhi unsur kebaruan karena memilikipersamaan dengan teknologi yang telah diungkapkan sendiri oleh Tergugat.Bahwa berdasarkan pendapat dari Carl Battle dalam buku yang berjudul ThePatent Guide A Friendly Guide to Protecting and Profiting from Patents,halaman 8 tersebut menyebutkan:Basicially for an invention to be new
    Perihal: PemberitahuanKedua Hak Paten tertanggal 31 Juli 2018 dari the GlobalLaw Firm kepada Penggugat Il selaku perwakilanPenggugat , (Sesuai dengan Print Out)Surat Nomor: 78/TGLMP/VIII/18 Perihal: PemberitahuanKetiga dan Kerjasama Hak Paten tertanggal 3 Agustus2018 dari the Global Law Firm kepada Penggugat Ilselaku perwakilan Penggugat , (Sesuai dengan PrintOut);Kutipan dari halaman 8 buku yang ditulis oleh Carl Battleyang berjudul The Patent Guide A Friendly Guide toProtecting and Profiting from Patents
Putus : 13-05-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 154/B/PK/PJK/2015
Tanggal 13 Mei 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BAYER MATERIALSCIENCE INDONESIA
3413 Berkekuatan Hukum Tetap
  • telahdibayarkan oleh Pemohon Banding tidak dapat dibuktikan oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengingat di Indonesiapenggunaan teknologi DMC telah dipatentkan oleh pihak lain.Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 154 B/PK/PJK/2015bahwa berdasarkan keterangan dari Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) diketahui bahwa besarnya Licence fee yangharus dibayar adalah 1% dari Net Sales.. bahwa pada paragraf 6.8 Chapter VI OECD Transfer Pricing Guidelinedinyatakan bahwa: Patents
Putus : 28-09-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 75/B/PK/Pjk/2007
Tanggal 28 September 2012 — BUT ABN AMRO BANK N. V. (ABN) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5537 Berkekuatan Hukum Tetap
  • reasonably connected with such profits,including executive and general administrative expenses, whether incurred in theContracting State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid(otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanentestablishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way ofroyalties, fees or other similar payments in return for the use of patents
Putus : 26-05-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 118/B/PK/PJK/2014
Tanggal 26 Mei 2014 — PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk. (Ex. PT. LIPPO BANK, Tbk) vs DIREKTUR JENDRAL PAJAK
5024 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 13 ayat 3a Persetujuaan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)antara Indonesia dan Amerika, menyebutkan : "The term "royalties" asused in this Article means payments of any kind made as considerationfor the use of or the right to use, copyrights of literary, artistic, or scientificworks (including copyrights of motion pictures and films, tapes or othermeans of reproduction used for radio or television broadcasting), patents,designs, models, plans, secret processes or formulas, trademarks, or forinformation
Register : 17-11-2015 — Putus : 18-01-2016 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1202 B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Januari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PANASONIC GOBEL ENERGY INDONESIA;
6260 Berkekuatan Hukum Tetap
  • membayar berapa pun tagihan MBI tanpamengetahui kajian analisis kebijakan dan pemanfaatan atasbeban itu sendiri berikut cost allocationnyaBahwa dengan demikian Bahwa Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan secarakongkret bahwa biaya tersebut Biaya yang layak untuk dibayar,oleh karena Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) tidak membutuhkan intangible property tersebut.bahwa pada paragraf 6.8 Chapter VI OECD Transfer PricingGuideline dinyatakan bahwa: Patents
Register : 03-03-2014 — Putus : 26-05-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 115 B/PK/PJK/2014
Tanggal 26 Mei 2014 — PT. LIPPO BANK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
7849 Berkekuatan Hukum Tetap
  • CardInternasional, yaitu sebesar Rp 992.474.334,00 dengan penjelasansebagai berikut:Bahwa Pasal 13 ayat 3a Persetujuaan Penghindaran Pajak Berganda(P3B) antara Indonesia dan Amerika menyebutkan bahwa :"The term "royalties" as used in this Article means payments of any kindmade as consideration for the use of or the right to use, copyrights ofliterary, artistic, or scientific works (including copyrights of motionpictures and films, tapes or other means of reproduction used for radioor television broadcasting), patents
Putus : 21-05-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 480/B/PK/Pjk/2011
Tanggal 21 Mei 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SUPRA PRIMATAMA NUSANTARA
5233 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (a) The term "royalties" as used in this Article means payments of any kindmade as consideration for the use of, or the right to use, copyrights ofliterary, artistic, or scientific works (including copyrights or motionpictures and films, tapes or other means of reproduction used for radioor television broadcasting), patents, designs, models, plans, secretprocesses or formula, trademarks, or for information concerningindustrial, commercial or scientific experience.
Register : 22-06-2017 — Putus : 07-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1400 B/PK/PJK/2017
Tanggal 7 September 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR;
138106 Berkekuatan Hukum Tetap
  • the correspondingLicensed Information, and all Industrial Property Rights to Productsand Parts and Licensed Information shall remain the Licensor'sProperty and Licensee shall, under no circumstances, use suchLicensed Information, or manufacture, assemble, use or sellProducts and/or Parts in the Territory or induce anyone else to doso, except as may be permitted by this Agreement;Article 1 Paragraph 1.05 Licensor 's Industrial Property Rights"Licensor 's Industrial Property Rights" shall mean such patents
    Putusan Nomor 1400/B/PK/PJK/2017Article 1 Paragraph 1.05 Licensor's Industrial Property Rights:"Licensor's Industrial Property Rights" shall mean such patents,utility model rights, design rights, copyrights and other industrialproperty rights as Licensor may now, or any time during the termof this Agreement; have in the Territory, and which may apply tothe manufacture and assembly of Products and Parts;Article 1 Paragraph 1.07 "Licensed Information" defined;"Licensed Information" shall mean any and