Syadullah Lantai IlPasar Kreneng Denpasar.Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di PDPasar Kreneng jl Kamboja Denpasar.Bahwa benar Pada saat dilakukan penggeledahan di Kios Bapak M.Syadullah Lantai Il Pasar Kreneng Denpasar pada hari Jumat tanggal 2September 2016 pukul 10.30 Wita oleh petugas Balai Besar POM diDenpasar ditemukan Kosmetika dan Obat Tradisional yang dilaranguntuk beredar.Bahwa benar Tindakan yang dilakukan oleh petugas Balai Besar POMDi Denpasar terhadap Kosmetika

Pst.melaksanakan seluruh halhal yang telah disepakati dalam PerjanjianPemakaian Tempat Usaha (PPTU); Bahwa setiap Pemilik Hak Pemakaian Tempat Usaha dapat mengalihkanHak Pemakaian Tempat Usahanya kepada pihak lain sesuai ketentuanyang berlaku dan harus dengan persetujuan tertulis dari Direksi PDPasar Jaya; Bahwa hubungan hukum= antara Turut Tergugat V denganPedagang/Pemakai Tempat Usaha dapat tercipta apabila Turut TergugatV dengan Pedagang/Pemakai Tempat Usaha telah menandatanganiPerjanjian Pemakaian

Bahwa dalam jual beli tersebut Turut Tergugat dan Turut Tergugat Iladalah pihak yang tidak berhak untuk mengalihkan 2 (dua) unit Kios/obyeksengketa kepada pihak lain/para Penggugat walaupun telah mendapatsurat kuasa yang tanpa diberi tanggal kapan surat kuasa tersebut dibuatdari pemilik asal (Turut Tergugat Ill/Herlina Tanuwidjaja (Bukti P5 danBukti P6), karena belum adanya penyerahan dari Turut Tergugat V/PDPasar Jaya sebagai pemilik dari KiosKios kepada Turut Tergugat Ill danuntuk peralinan tersebut

ABDUL MUIS BIN ASNAWI;Bahwa program tersebut tidak selesai 100%, karena terkendala dengan tidaksepakatnya antara PKL dengan PD PASAR oleh karena ada wacana untukpenebusan sebagaimana draft surat perjanjian yang disodorkan oleh PDPASAR atas nama WARSIAT kepada saksi terutama dalam Pasal 15(sebagaimana yang kami serahkan kepada penyidik).Bahwa tentang Kalau sepakat atau tidak sepakat, saksi tidak mengetahuimasalah tersebut, oleh karena itu urusan dan difasilitasi oleh saksi Abdul MuisKabid Bina Usaha

statusnya masih dikerjasamakandengan pihak ketiga maka perlu dilakukan pembicaraan anatara koprasi, pihakketiga, dan pemerintah daerah terkait status aset yang akan dibangun melaluiprogram hibah kepada koprasi tersebutBahwa Mengenai undangan tersebut, memang saksi mengundang beberapapihak yang terkait untuk menghadiri di ruangan kerja saksi, dan pada saat ituMASRURI selaku kepala Dinas koprasi didampingi oleh Kabid Binus ABDULMUIS juga hadir, dan turut hadir pula saksi SYARWANI, dan juga staf dari PDPASAR

tempat tetapi dalam hal ini masih tidak adatanggapan dari PKL;Bahwa adanya perubahan design gambar lapak yang akan dibangun, lapak yangakan dibangun sejumlah 50 unit tetapi dalam pelaksanaannya atas permintaan PKLdiminta 10 unit untuk pedagang ikan yang menggunakan mobil dan sisanyadisesuaikan dengan luas lapak yang sudah ada, tetapi perubahan tersebut tidakdisampaikan ke Kementerian Koperasi selaku pemberi dana bantuan Berkaitandengan pelaksanaan kegiatan tersebut ketika setelah mengadakan rapat di PDPasar

pertemuan dengan pedagang danpedagang menuntut harus kembali ditempat semula ;Halaman 31 Putusan Perkara Nomor : 72/G/2020/PTUNMDNBahwa setahu Saksi belum ada kebijakan dari Pemerintah Daerahuntuk merevisi IMB dan ke tingkat Walikota juga belum pernahdibicarakan ;Bahwa Saksi hanya membuat perjanjian dengan pedagang yang isinyamenyatakan para pedagang harus masuk ketempat semula ;Bahwa Pedagang yang 332 hanya untuk lantai 1 dan yang lantai 2 danlantai 3 untuk pengembang, lantai bawah itu memang hak nya PDPasar

Bahwa Turut Tergugat menolak dalih Penggugat seluruhnya, karena PDPasar Surya merupakan badan hukum daerah yang independen dengankewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota SurabayaNomor 6 tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya.Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka Turut Tergugat mohon kepada MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus. Dalam Eksepsi ; 1. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak ;2.

Nomor 180 PK/Pdt/2016 Bukti T.Il6 berupa surat Bupati Bogor, Surat Perintah Nomor:510.16/114/Perek tertanggal 9 September 2009, yang menunjuk PDPasar Tohaga/Termohon PK Il untuk melanjutkan proyekpembangunan pasar Parung; Bukti P31 berupa Surat dari Pemerintah daerah Kabupaten BogorPerusahaan Daerah Pasar Tohaga, bertanggal 26 Oktober 2009,Nomor: 539/539.aPD.THG, Perihal: Surat Penunjukan/PenugasanPD.

Bahwa sesuai Notulen Rapat pemberian pesangon kepada MantanDireksi PD Pasar pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 diruang rapat Turut Tergugat d.k, telah disepakat karena dari segikemampuan keuangan perusahaan Pc iggugat d.r/Tergugat d.kbelum mampu memberikan pesangon kepada mantan Direksi PDPasar Kota Medan den pen'lberian pesangon kepada mantanDireksi PD Pasar yang telah berakhir rnasa tugasnya belumpernah dilakukan, mengingat peraturaii yang mengatur pesangonDireksi secara khusus belurn ada.

, sekali lagi Termohonsampaikan bahwa Termohon hanya mengimbangi perilaku suami yangkebetulan seorang pejabat publik, yakni : DIREKTUR TEKNIK PDPASAR SURYA SURABAYA Juga perlu dimengerti oleh Pemohonbahwa pada dasarnya.

Bahwa batas waktu hak pemakaian Tempat Usaha di Pasar Cikini bagi parapedagang sebelum diperpanjang saat ini, telah ditetapkan dalam KeputusanDireksi PD Pasar Jaya Nomor 4268 Tahun 1993 Tanggal 29 Desember 1993tentang Batas Waktu Hak Pemakaian Tempat Usaha di PasarPasar Milik PDPasar Jaya sebagaimana Lampiran Keputusan Direksi PD Pasar JayaNomor 4268 Tahun 1993 Tanggal 29 Desember 1993 tentang Batas WaktuHak Pemakaian Tempat Usaha di PasarPasar Milik PD Pasar Jaya No. 1Poin 3 yang menetapkan masa

Direktur Utama Perusahaan Daerah PasarBermartabat Kota Bandung per tanggal 30 Juli 2019 telah diberhentikanoleh Walikota Bandung berdasarkan Surat Nomor 821.2/Kep.612Ek/2019, sehingga menurut hemat kami dengan diberhentikannya AndriSalman, S.T. selaku Pjs Dirut PD Pasar Bermartabat Kota Bandung makasudah kehilangan /egal standing untuk mengajukan gugatan a quo danmelakukan perbuatan hukum untuk bertindak untuk dan atas nama PDPasar Bemartabat Kota Bandung;.

Front toko ukuran 4x4 m2 yang terletak di pasar Pa'baengHal. 29 dari 47 Put.no.1037/Pdt.G/2015/PA.Mks.baeng,Kelurahan Pa'baeng baeng,Kecamatan Tamalate,Kota Makassardengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah Utara Berbatas Front tokoHj.HajarSebelah Timur Berbatas Pintu Gerbang Tengah PasarSebelah Setatan Berbatas Lorong Lods KainSebelah Barat Berbatas Front Toko H.llyasYang dipindah tangan Kan ke anak TermohonHj.Fatimah AzZahra Tanpasepengetahuan Pemohon yang jelasjelas adalah yang tercatat pada" PDPasar

statusnya masih dikerjasamakan dengan pihak ketiga makaperlu dilakukan pembicaraan anatara koprasi, pihak ketiga, dan pemerintahdaerah terkait status aset yang akan dibangun melalui program hibah kepadakoprasi tersebut88e Bahwa Mengenai undangan tersebut, memang saksi mengundang beberapapihak yang terkait untuk menghadiri di ruangan kerja saksi, dan pada saat ituMASRURI selaku kepala Dinas koprasi didampingi oleh Kabid Binus ABDULMUIS juga hadir, dan turut hadir pula saksi SYARWANI, dan juga staf dari PDPASAR

ABDUL MUIS BIN ASNAWI;Bahwa program tersebut tidak selesai 100%, karena terkendala dengan tidaksepakatnya antara PKL dengan PD PASAR oleh karena ada wacana untukpenebusan sebagaimana draft surat perjanjian yang disodorkan oleh PDPASAR atas nama WARSIAT kepada saksi terutama dalam Pasal 15(sebagaimana yang kami serahkan kepada penyidik).Bahwa tentang Kalau sepakat atau tidak sepakat, terdakwa tidak mengetahuimasalah tersebut, oleh karena itu urusan dan difasilitasi oleh saksi AbdulMuis Kabid Bina

Banjar, namun terhadap draftyang dibuat oleh PD PASAR TERSEBUT terdakwa juga tidakmenyetujuinya; oleh karena dalam draft yang diminta dan dibuat olen PDPASAR dan persetujuan Asisten Pemda Banjar tersebut memintapengelolaan dana sebesar Rp. 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima jutarupiah) tersebut selurunnya diserahkan semua kepada PD PASAR; padahalberdasarkan peraturan penggunaan dana tersebut yang bertanggungjawabadalah sebenarnya KSU SURYA SEKAWAN, sehingga bagaimana mungkindana tersebut langsung

Mitra Graha Sejahtera telah memberitahukan perihalperubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Direktur Utama PDPasar Jaya (Ir. Djangga Lubis), dengan mengirimkan surat resmi.Pada tanggal 6 Agustus 2015 PT. Mitra Graha Sejahtera telahmengirimkan Surat No.005/VIII/MGS/DIR/2015.

TERMOHON, maka sudah sepantasnya dalilpermohonan praperadilan PEMOHON yang tidak berdasarhukum ini ditolak untuk seluruhnya.Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil permohonanPEMOHON pada halaman 6 yang pada pokoknya menerangkanbahwa berdasarkan perubahan pemegang saham berdasarkanAkta No. 46 tanggal 30 Oktober 2008 yang dibuat dari kantorNotaris ROSE TAKARINA, SH PEMOHON selaku DirekturPT.MGS mengadakan perjanjian Kerjasama Revitalisasi &Renovasi Pasar Perniagaan Wilayah Jakarta Barat dengan PDPasar

PasarIResik tanggal 5 Juli 2011 Sesuai dengan asli ) ;Notulen hasil pernbahasan rapat tanggal 5 juli 2011 antara Pengelola MCK dengan PD PasarResik Kota Tasikmalaya ; 12 Sesuai dengan asli ) ; Undangan Pengelolaan MCK dari PD Pasar Resik Kota Tasikmalaya untuk pertemuanpada tanggal 30 September 2011 Daftar hadir pada pertemuan tanggal 30 September13011 antara Para PengelolaMCK dengan PD Pasar Resik KotaTasikmalaya ; Notulen hasil rapat tanggal 30 September 2011 antara Para Pengeiola MCK dengan PDPasar

Tergugat I danTergugat II mengurus~ proses administrasi terhadap PDPasar Palembang Jaya, tentang masa berlaku sewa danbesamya sewa. Sedangkan keuangannya berasal dari hartaHal. 9 dari 35 halaman Perkara Nomor 233 /Pdt.G/2011/PA Plgorang tua, kemudian masalah nomor petak memang benar No.6 BAA, 7 BAA, 13 AB, 14 AB, 15 AB dan 16 AB.

Dugaan penyalahgunaan wewenang yang berpotensi menimbulkankerugian keuangan Negara dalam kasus kerugian PD Paus dan PDPasar Horas Jaya Kota Pematangsiantar;c.

tertulis yang dikeluarkan oleh badanatau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negarayang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifatkongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi sesorangatau badan hukum perdata;5 Bahwa berdasarkan definisi sebagaimana dikemukakan dalam angka 1 diatas,Surat Pengosongan Tempat Usaha Pertokoan Kavling 36 Bendungan Hiliradalah sebuah surat tertulis yang ditandatangani oleh Manager Area Pusat I ,PDPasar

Foto copy Legalisir dan Nazegelen Keputusan Direksi PerusahaanDaerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat Il Medan (ic.Tergugat Il Intervensi) No: 671/1386/PDPKM/95, TentangPelaksanaan Pengutipan Sewa Toko, Rumah Milik PDPasar Kota Medan di Pasar Jalan Muara Takus, tanggal 23Maret 1995. Diberi tanda.......... (Bukti TIl Intervensi10) ;Foto copy Legalisir dan Nazegelen Lampiran Keputusan DireksiPerusahaan Daerah Pasar Kota Medan (ic.

,M.H. untuk mengajukan gugatan kepada TERGUGAT I, Il, Ill, IV menjadicacat formil sehingga tidak sah lagi bertindak untuk dan atas nama PDPasar Bermartabat Kota Bandung;. GUGATAN PARA PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL9. Bahwa, gugatan PARA PENGGUGAT tertanggal 18 Juni 2019 yangdidaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung dan diregisterdengan No.216/Pdt.G/2019/PN Bdg adalan Gugatan Perbuatan MelawanHukum.

Eksepsi Kompetensi Absolut:25.26.21Bahwa tanah tempat berdirinya bangunan SHGB Nomor 667/MadrasHulu atas nama Rony Rohim adalah milik dari Pemohon Kasasi/PDPasar Kota Medan selaku BUMD Pemerintah Kota Medan yangmerupakan harta yang dipisahkan milik dari Pemerintah Kota Medan;Bahwa masa berlaku SHGB Nomor 667/Madras Hulu atas namaRony Rohim berakhir tanggal 17 Maret 2016 dan Termohon Kasasibaru mengajukan gugatan tanggal 22 September 2016, sehinggapada waktu mengajukan gugatan Termohon Kasasi tidak