Nomor: 1302K/Pid/ 2015, denganperincian sebagai berikut:Biaya Panjar dalam Permohonan Peninjauan Kembali ke dua denganNomor: 07/Pdt.PK/2019/PN.Smg sebesar Rp. 4.900.000, (empat jutasembilan ratus ribu rupiah);Biaya Panjar dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum denganNomor: 516/Pdt.G/2019/PN.Smg sebesar Rp. 2.216.000, (dua jutadua ratus enam belas ribu rupiah);Biaya Panjar dalam Gugatan a guo sebesar Rp. 2.216.000, (dua jutadua ratus enam belas ribu rupiah);Sehingga total kerugian Materiil PARA PENGGUGAT

Biaya Panjar dalam Permohonan Peninjauan Kembali ke dua denganNomor: 07/Pdt.PK/2019/PN.Smg sebesar Rp. 4.900.000, (empat jutasembilan ratus ribu rupiah);b. Biaya Panjar dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum denganNomor: 516/Pdt.G/2019/PN.Smg sebesar Rp. 2.216.000, (dua jutadua ratus enam belas ribu rupiah);c.

Nomor 858 PK/Pdt/2018Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor514 K/Pdt/2008 tanggal 9 Januari 2009 yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembalipada tanggal 18 September 2017 kemudian terhadapnya oleh PemohonPeninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 6 April 2018 diajukan permohonan PeninjauanKembali pada tanggal 9 April 2018 sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Pdt.PK

., juncto Nomor 08/Pdt.PK/2017/PN Smg., yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai denganmemori peninjauan kembali yang memuat alasanalasan yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan

., tanggal 22 Oktober 2018 yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Oktober 2018 kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraankuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2019 diajukanpermohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 8 April 2019 sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor2/Pdt.PK/2019/PN Pya., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriPraya permohonan tersebut

sesudah putusan Pengadilan Tinggi MakassarNomor 237/PDT/2017/PT MKS, tanggal 14 September 2017 yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada PemohonPeninjauan Kembali pada tanggal 14 Desember 2017 kemudian terhadapnyaoleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2019 diajukanpermohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 18 November 2019sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan PeninjauanKembali Nomor 1/Pdt.PK

sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Peneguran/Aanmaning,Nomor: 06/Pdt.G/2009/PN.MPW jo Nomor: 004/Pdt.Eks/2011/PN.MPW,tanggal 15 Desember 2011;4 Terhadap keberatan Pelawan I, II dan HI yang pertama , bahwa benarpada tanggal 7 Desember 2011, Pelawan I, II dan III telah menyatakanupaya hukum Peninjauan Kembali terhadap Putusan Kasasi MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor: 2803 K/Pdt/2010 tanggal 31 Maret2011 sesuai Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor:06/Pdt.G/2009/PN.MPW jo Nomor: 01/Pdt.PK

/2011/PN.MPW dan padahari itu juga Pelawan I, II dan II1 menyerahkan Memori PeninjauanKembalinya sesuai dengan Tanda Terima memori Peninjauan KembaliNomor: 06/Pdt.G/ 2009/Pn.MPW jo Nomor: 01/Pdt.PK/2011/PN MPWtanggal 7 Desember 2011.

., Juncto Nomor 2/Pdt.PK/2017/PNWsb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo, permohonantersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut padatanggal itu juga;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan

Mahkamah Agung Nomor 995K/Pdt/1999 tanggal 31 Januari 2002 yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Tergugat dan III/Pembanding dan II pada tanggal 19 Maret 2003 kemudian terhadapnya olehPara Pemohon Kasasi/Tergugat I, III/Pembanding dan II melalui kuasanyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2016, diajukan permohonanpeninjauan kembali pada tanggal 2 Februari 2016 sebagaimana ternyata dariAkta Pernyataan Peninjauan Kembali Nomor 01/Pdt.PK

Nomor 365 PK/Pdt/2016Berita Acara Sumpah Nomor 1/Pdt.PK/2016/PN Bir., tanggal 28 Maret 2016sehingga permohonan tersebut telan melewati tenggang waktu pengajuanpermohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 67huruf b juncto Pasal 69 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan peninjauan kembali tersebutharus

biaya perkaradalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1631K/PDT/2013 tanggal 22 Mei 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembandingpada tanggal 24 November 2015 kemudian terhadapnya oleh PemohonKasasi/Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan peninjauan kembali padatanggal 23 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan PeninjauanKembali Nomor 2/Pdt.PK

., tanggal 19 Desember 2018 yang telahberkekuatan hukum tetap' tersebut telah diberitahukan kepadaPenggugat/Terbanding pada tanggal 28 Februari 2019 kemudianterhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2019, diajukanpermohonan peninjauan kembali pada tanggal 30 April 2019 sebagaimanaternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor01/Pdt.PK/2019/PN.Plw., juncto Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Plw., yang dibuatoleh Panitera

Putusan Nomor 2092 K/Pdt/2014, tanggal 19Maret 2015;Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 2092 K/Pdt/2014,tanggal 19 Maret 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebutdiberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Juli 2016,kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 7 Maret 2018 diajukan permohonan peninjauan kembalipada tanggal 14 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta PernyataanPermohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pdt.PK

dalamtingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor1703 K/Pdt/2018 tanggal 6 Agustus 2018 yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembalipada tanggal 11 Desember 2018 kemudian terhadapnya oleh PemohonPeninjauan Kembali diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal20 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanPernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Pdt.PK

ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 56K/PDT/2017, tanggal 15 Maret 2017 yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon PeninjauanKembali pada tanggal 15 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh ParaPemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2018, diajukan permohonanpeninjauan kembali pada tanggal 29 Januari 2018 sebagaimana ternyatadari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/PDT.PK

26 Agustus 2019 tersebut dapatdikatagorikan sebagai GUGATAN YANG PREMATURE ATAU TERLALU DINIUNTUK DIAJUKAN (DILATORIA EXCEPTIE), dengan alasanalasan hukumsebagai berikut ; Bahwa atas Putusan Perkara No.40/Pdt.G/2018/PN.Blb, tanggal 6 Juni 2018yang dijadikan dasar gugatan Pembagian Harta Bersama oleh Penggugatdalam perkara quo telah diajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali kepadaMahkamah Agung RI , sebagaimana Tanda Terima Memori PeninjauanKembali Nomor 40/Pdt.G/2018/PN.Blb Jo Nomor : 11/Pdt.PK/2018

No.11/Pdt.PK/2018/PN.Blb yang dijadikan dasar gugatam pembagian hartabersama tersebut sedang dalam proses Peninjauan Kembali ;Hal 13 dari 18 Putusan Nomor 505/PDT/2020/PT.BDG2. bahwa oleh karena terhadap putusan tanggal O6 juni 2018, No.40/Pdt.G/2918/PN.Blb tersebut belum tuntas secara hukum maka gugatanpembagian harta bersama tersebut masih premature ;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut setelah Pengadilan Tinggimempelajari pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat pertama bahwa sesuaidengan pasal

bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 3505K/Pdt/2017, tanggal 12 Februari 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali padatanggal 7 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Para PemohonPeninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 27 November 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembalipada tanggal 29 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta PernyataanPermohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/PDT.PK

Maret 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali padatanggal 6 November 2017 kemudian terhadapnya olen Pemohon PeninjauanKembali, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 11 Oktober 2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembali padatanggal 4 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanPeninjauan Kembali Nomor 122/Pdt.G/2014/PN Blb juncto Nomor272/PDT/2015/PT BDG juncto Nomor 603 K/Pdt/2016 juncto Nomor01/Pdt.PK

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 1942K/Pdt/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali padatanggal 28 Desember 2018, kemudian terhadapnya diajukan permohonanpeninjauan kembali pada tanggal 23 Mei 2019, sebagaimana ternyata dariAkta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor08/Pdt.PK

Nomor 220 PK/Pdt/20202019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan PeninjauanKembali Nomor 1/Pdt.PK/2019/PN SkI., juncto Nomor 10/Pdt.G/2017/PNSkl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkil, permohonantersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut padatanggal 24 Juli 2019;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali diajukan padatanggal 12 Juli 2019 sedangkan memori peninjauan kembali diajukan

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 242 K/Pdt/2018,tanggal 16 Maret 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebutdiberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5November 2018, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2019, diajukanpermohonan peninjauan kembali pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan PeninjauanKembali Nomor 3/Pdt.PK

/Tergugat I/Pembanding untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratusribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2495K/Pdt/2015, tanggal 11 Mei 2016, yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali padatanggal 15 Desember 2016, kemudian terhadapnya diajukan permohonanpeninjauan kembali pada tanggal 29 Mei 2017, sebagaimana ternyata dariAkta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pdt.PK