Ditemukan 136454 data
HARTATIK
Tergugat:
1.KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
2.SEKRETARIS KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH BPN
Turut Tergugat:
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
356 — 0
Penggugat:
HARTATIK
Tergugat:
1.KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
2.SEKRETARIS KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH BPN
Turut Tergugat:
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
55 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
RONALD GOSALI, dk vs PELAKSANA PENGADAAN TANAH/KEPALAKANTOR PERTANAHAN (BPN) KABUPATENMAROS, dk
PT.PLN Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara I
Termohon:
Bayo
39 — 2
Pemohon:
PT.PLN Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara I
Termohon:
Bayo
Terbanding/Penggugat : Zulfata
40 — 20
Pembanding/Tergugat : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Selatan
Terbanding/Penggugat : ZulfataSalinanPUTUSANNomor 38/PDT/2019/PT BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana DaerahKabupaten Aceh Selatan, beralamat di Komplek PerkantoranPuncak Geumilang Aie Simauang, Gampong Lhok BakongTapak Tuan, yang diwakili oleh Cut Syazalisma,S.STP, dalamhal ini memberikan
Rp 1.165.499.295 (satu milyar seratus enam puluhlima juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus Sembilanpuluh lima rupiah) adalah bentuk Perbuatan Melawan Hukum karena selakuHalaman 4 dari 22 Putusan Nomor 38/PDT/2019/PTBNA11.12.pelaksana pekerjaan, Penggugat telah bekerja sampai dengan perhitunganprogress kegiatan yang diketahui oleh Tergugat sebesar 65,757%, danPengguat dengan suratnya telah meminta kepada Tergugat selakuPengguna Anggaran untuk dibayarkan secara patut sebesar yang
Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini.Atau :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya, atau Ex Aquo Et Bono.Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugatmemberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:DALAM EKSEPSIBahwa sesuai dengan Gugatan Penggugat Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Ttntanggal 21 September 2018 yang didaftarkan pada Pengadilan NegeriTapaktuan tanggal 24 September 2018, mengajukan gugatan perdata terhadapKepala Pelaksana
Gugatan tersebuthanya menetapkan Kepala Pelaksana BPBD Kab. Aceh Selatan sebagaiTergugat sehingga gugatan tersebut tidak menarik pihak yang langsung terlibatdalam objek sengketa atau dinyatakan gugatan kurang pihak, sebab ProyekRekonstruksi Tanggul Krueng Kluet Gampong Paya yang diperkarakan sudahdilimpahkan kewenangan pengelolaannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kab.
HARTATIK
Tergugat:
1.KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
2.SEKRETARIS KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH BPN
Turut Tergugat:
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
156 — 80
Penggugat:
HARTATIK
Tergugat:
1.KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
2.SEKRETARIS KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH BPN
Turut Tergugat:
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONALKetua Pelaksana Pengadaan Tanah Badan Pertanahan Nasional,bertempat tinggal di JL. TERUSAN KAWI NO. 10MALANG, Gadingsari, Klojen, Kota Malang, JawaTimur , dalam hal ini diwakili oleh Heny Susilowati,S.E., M.Hum., Irhas, S.H., M.Hum., Lina Pramawati,S.H., Triady Karyantono, S.E. berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 28 Desember 2020 sebagaiTergugat I;2. Sekretaris Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Bpn, bertempattinggal di JL.
Bahwa Pelaksana Pengadaan Tanah melalui Satgas B (SatgasYuridis) melaksanakan inventarisasi dan identifikasi pada tanggal 11September sampai dengan 01 Oktober 2015, termasuk bidang tanahHak Milik Adat/Yasan Nomor: 2100 Persil 13 Kelas S.IIl atas namaHARTATIK, hasil Identifikasi dan Inventarisasi dibuat dalam bentukdaftar Nominatif ;d.
Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 7 adalah tidak benar sama sekalikarena menyampaikan tidak sesuai fakta yang ada, bahwa tidak adapenyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Turut Tergugat dimanadalam hal ini Turut Tergugat karena jabatannya adalah juga ditunjuksebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jl.
;Setelan Pelaksana Pengadaan Tanah menerima hasil penilaaianganti kerugian dari Appraisal , maka pelaksana pengadaan tanahmelaksanakan musyawarah penetapan ganti kerugian pada tanggal15 Desember 2016 dan Sdri HARTATIK menyetujui bentuk gantikerugian berupa uang sesuai Berita Acara Kesepakatan nomor:605/BA.Musy35.07/PPT/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 (BuktiT1, TT. No. 7.3.);Pada tanggal 09 Januari 2017, dilaksanakan pembayaran ganti rugiterhadap bidang tanah milik HARTATIK dengan rincian :a.
Setelan Pelaksana Pengadaan Tanah menerima hasil penilaaianganti kerugian dari Appraisal , maka pelaksana pengadaan tanahmelaksanakan musyawarah penetapan ganti kerugian pada tanggal15 Desember 2016 dan Sdri HARTATIK menyetujui bentuk gantikerugian berupa uang sesuai Berita Acara Kesepakatan nomor:605/BA.Musy35.07/PPT/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 ;11. Pada tanggal 09 Januari 2017, dilaksanakan pembayaran ganti rugiterhadap bidang tanah milik HARTATIK dengan rincian :a.
PT.PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh
Termohon:
NN IV
54 — 1
Pemohon:
PT.PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh
Termohon:
NN IV
44 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
JONY DKK VS PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOLBAKAUHENI-TERBANGGI BESAR II , DKK
., dan kawankawan, Para Advokat, berkantor diJalan Khairil Anwar Nomor 81A, Durian Payung, Tanjung KarangPusat, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 17 Juli 2017;Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;LawanPANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOLBAKAUHENITERBANGGI BESAR II, berkedudukan di JalanSoekarno Hatta Km. 55 Panggungan, Gunung Sugih, LampungTengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasan BasriNatamanggala, S.H.
Selain itu terjadi standar ganda dalam pelayanan Publik jikaternyata Kampung Gunung Sari, Gunung Sugih, dan Seputih Jaya tidakditerbitkan Surat Keputusan atau surat/dokumen lain yang menunjukkansikap Panitia Pelaksana dalam menentukan besaran nilai ganti kerugian;Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undangundang nomor 2 tahun 2012tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum,Halaman 10 dari 52 hal. Put.
berhak dalamwaktu paling lama 30(tiga puluh) hari kerjasejak hasil Penialiditerima oleh KetuaPelaksana PengadaanTanah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 66ayat (3).(2) Pelaksanaanmusyawarahsebagaiaman dimaksudpada ayat (1)dilaksanakan denganmengikutsertakanInstansi yangmemerlukajn tanah.(3) Musyawarahsebagiaman dimaksudpada ayat (1), dialkukanbentuk Ganti Kerugianberdasarkan hasilpenilaian Ganti Kerugiansebagaimana dimaksuddalam Pasal 65 ayat (1).(4) Dalam Musyawarahsebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana
Apabila kita mengacu pada PERMA Nomor 3 Tahun 2016, padaPasal 1 Ayat (4) disebutkan: Musyawarah Penetapan GantiKerugian adalah Musyawarah yang dilakukan oleh lembagapertanahan selaku pelaksana pengadaan tanah dengan pihak yangberhak atau kuasanya dan mengikutsertakan Instansi yangmemerlukan tanah untuk memperoleh kesepakatan mengenaibentuk dan/atau besar ganti kKerugian berdasarkan hasil penilaianganti kerugian dari penilai atau penilai publik yang hasilnyadituangkan dalam berita acara hasil musyawarah
NENENG JENAB H
Tergugat:
BUDP Proyek Pelaksana Sektor Air Kotor
84 — 3
Penggugat:
NENENG JENAB H
Tergugat:
BUDP Proyek Pelaksana Sektor Air Kotor
257 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUWARDI VS PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL PEKANBARU KANDIS DUMAI KELURAHAN BAGAN BESAR, dkk.
(KKKS) PT ChevronPasifik Indonesia dalam rangka kegiatan hulu migas, yang berpotensimenjadi perkara di pengadilan, sehingga ganti rugi untuk tanah a quoakan di konsinyasi di pengadilan, sedangkan ganti rugi lainnya untukPemohon Keberatan telah dihitung secara layak dan independen olehTermohon Kasasi III:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Suwarditersebut harus ditolak serta mengabulkan permohonan kasasi PemohonKasasi Il : Pelaksana
PT.PLN Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara I
Termohon:
Mr.XXX
37 — 5
Pemohon:
PT.PLN Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara I
Termohon:
Mr.XXX
HERBIN SAROHA SILABAN
Tergugat:
BADAN PIMPINAN CABANG GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI
47 — 16
Penggugat:
HERBIN SAROHA SILABAN
Tergugat:
BADAN PIMPINAN CABANG GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI
PT.PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh
Termohon:
NN Dua
64 — 0
Pemohon:
PT.PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh
Termohon:
NN Dua
PT.PLN Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara I
Termohon:
IPI
15 — 0
Pemohon:
PT.PLN Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara I
Termohon:
IPI
PT.PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh
Termohon:
NN Tiga
78 — 0
Pemohon:
PT.PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh
Termohon:
NN Tiga
Adele Ndun Fanggidae
Tergugat:
Raymond Andre Parikesit ( selaku kontraktor pelaksana)
51 — 17
Penggugat:
Adele Ndun Fanggidae
Tergugat:
Raymond Andre Parikesit ( selaku kontraktor pelaksana)
65 — 41
WIDYA RAHMAT KARYA vs KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANA PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I NTT
73 — 9
PERKEBUNAN NUSANTARA V (PERSERO) KOTA PEKANBARU UNIT PELAKSANA PKS TANDUN
PUTUSANNomor : 33/G/2013/PHI.PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara perselisihan hubungan industrial padaperadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara ;MUHAMAD YUSUF, tempat/Tgl lahir : Binjai, 05 Mei 1975, agama : Islam,Pekerjaan : Karyawan PTPN V (Persero) Unit Pelaksana PKS Tandun, alamat :Jalan Talang Danto RT. 006/RW. 004 Kelurahan Desa Kasikan
Bahwa Penggugat adalah Karyawan Pelaksana PKS Tandun PT.Perkebunan Nusantara V (Persero) Cabang Kota Pekanbaru dengan Jabatan:Pembantu Oprator Rail Track, Golongan: IC/01, No. Kebun/Registrasi: 5739/05010575013748, No. Peserta Dapenbun: 052975055001 dan mulaibekerja pada tanggal 10 Mei 2001 dan upah terakhir pada bulan Oktobersebesar Rp. 2.933.841, ; 2.
Bahwa sejak diterimanya surat tersebut diatas, Penggugat jelas tidak masukkerja lagi dan mendapat Surat Keputusan (SKEP) dengan Nomor: 432SKEP/05.D5/05.10/XII/2011 Tentang: Pemberhentian Karyawan Pelaksana PKS Tandun PT.Perkebunan Nusantara V (Persero) Atas nama: M. Yusuf, yang dikeluarkan diPekanbaru pada tanggal 30 Desember 2011 oleh Direktur SDM/Umum yaituSdr.Djoko Muljono;20.
Bahwa atas Surat Keputusan (SKEP) dengan Nomor: 432SKEP/05.D5/ 05.10/XII/2011 Tentang: Pemberhentian Karyawan Pelaksana PKS TandunPT. PerkebunanNusantara V (Persero) Atas nama: M. Yusuf, yang dikeluarkan di Pekanbaru padatanggal 30 Desember 2011 oleh Direktur SDM/Umum yaituSdr.
Perkebunan Nusantara V(Persero) Nomor : 432SKEP/05.D5/05.10/XII/2011 tentang PemberhentianKaryawan Pelaksana PKS Tandun PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) a.n.M.Yusuf tertanggal 30 Desember 2011, bukti ini telah dicocokan dan sesuaidengan aslinya serta telah bermaterai cukup, diberi tanda T11 ;12. Fotocopy Surat Nomor : 68/05.PKS TAN/XI/2011 dengan hal TindakanIndisipliner tertanggal 12 November 2011 yang ditujukan kepada ManagerPKS Tandun PT.
126 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH DARI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, DK
KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH DARIKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERINGILIR, berkedudukan di Jalan Yusuf Singadekane, Nomor 27,Desa Muara Baru, Kecamatan Kota Kayuagung, KabupatenOgan Komering llir:2.
PT.PLN Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara I
Termohon:
Alm. Hasan
54 — 0
Pemohon:
PT.PLN Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara I
Termohon:
Alm. Hasan
PT.PLN Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara I
Termohon:
Hj Abdullah
46 — 0
Pemohon:
PT.PLN Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara I
Termohon:
Hj Abdullah