Kabupaten Lombok Barat, sudah beralihdan sudah sah menjadi hak milik dari terlawan TI (IDA AYU MADESURYANINGSIH);Bahwa sesuai semua uraian (dari angka 3 11 dan angka 12 huruf a f) diatas,maka sudah jelas dan gambling segala tindakan dan perbuatan Terlawan III adalah1314telah dilakukan dengan itikad baik dan telah sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, oleh karena itu adalah sah menurut hokum;Sehingga dengan demikian, konsekuensi hukumnya lebih lanjut Terlawan IITadalah pembeli (pelelang

) atau pembeli barang yang beriktiad baik; Oleh karenaTerlawan III adalah pembeli (pelelang) yang beriktiad baik, maka wajibmemperoleh perlindungan hukum; (Mohon dibaca Yurisprudensi MahkamahAgung RI antara lain: Nomor: 251 K/SIP/1958 tanggal 26 Desember 1958,Nomor: 1237 K/SIP/1973 tanggal 15 April 1976, Nomor: 821/SIP/1974 tanggal 28April 1976, Nomor: 1230 K/SIP/1980 tanggal 29 Maret 1982, Nomor: 320 K/Pdt/1991 tanggal 30 Januari 1996);Bahwa apa yang disampaikan Pelawan dalam Perlawanannya angka

Bahwa, jika TERGUGAT II melakukan tindakan pelelang hak milikPENGGUGAT sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nomor:224/LEG/MSDNOT/IX/2012 tanggal, 06092012, yang diterbitkan olehTURUT TERGUGAT selaku PPAT di Kabupaten Padang Lawas, akanmenambah kerugian yang lebih besar bagi diri PENGGUGAT;20.

Pasal 20 ayat 1 UU Hak Tanggungan, maka Tergugta II telah diberi hak dankewenangan untuk menjual obyek hak tanggungan melalui pelelang umum,apabila tergugat Isebagai debitur cedera janji kepda Tergugat II dan hasilpenjualan obyek hak tanggungan dapat Tergugat II gunakan untuk melunasihutang Tergugat kepada tergugat II mendahului daripada kreditur lainnya.B.

Daftar biaya/ tariff barang /jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan /distributor tunggal.serta didalam Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada ketentuanumum 1.15 yang menyebutkan secara tegas yaitu :Harga PerkiraanSendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yangditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dikalkulasi secarakeahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan sertadipergunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawarantermasuk rinciannya.Bahwa dalam proses pelelang

Dengan demikian faktor tersebut tidak dapat dijadikan unsurpenilaian, hasil penilaian aquo telah diadikan dasar oleh Tergugat untuk tidakmeluluskan Penggugat, oleh karenanya menurut hukum pelelang aquo sudahbertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ;Bahwa Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Padang dalam melakukanevaluasi penawaran telah menggunakan nilai ambang batas sehingga jadwalpelaksanaan dimasukkan kedalam penilaian teknis, apabila dihubungkan denganketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan

melampirkan persyaratan; Bahwa setelah dilakukan pengumuman pemenang lelang dilakukan masasanggah selama 3 (tiga) hari dan apabila terjadi perbedaan pendapatanatara PPK dan POKJA mengenai kualifikasi pemenang lelang tidakmemenuhi persyaratan hal tersebut dilaporkan kepada PenggunaAnggaran dan Pengguna Anggaran apabila perusahaan sebagaipemenang lelang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi maka PenggunaAnggaran dapat melakukan pembatalan pemenang lelang tersebut ataulelang dianggap gagal; Bahwa mengenai pelelang

Surat Keterangan Ganti Rugi tersebut didapat dari Sdr.MARLIS (sebagai pemenang lelang pacta Kantor Lelang Negara KotaPekanbaru, sesuai Risalah Lelang Nomor 22/19921993 tertanggal 18Juni 1992), yang selanjutnya diperkuat dengan Surat Keterangan dariKepala Desa Karya Indah SYAMSINUR, Nomor 140/130/KI/VIIV2006tertanggal 15 Agusus 2006 atas nama RUDIANA dan Nomor140/131/KI/VIIV2006 tertanggal 15 Agusus 2006 atas nama ELIZA ZEN ;Bahwa seharusnya Kepala Kantor Lelang Negara Kota Pekanbarusebagai pihak pelelang

Bahwa Pada sekitar Bulan Mei 2015 hingga Februari 2016beberapa kali Penggugat menemui Tergugat dan Tergugat Ildirumah Tergugat I, dimana tergugat mengaku sebagai atas namalelang saja, sedangkan Pelelang yang sebenarnya adalah seorangjenderal TNI yang bertugas di Papua yang merupakan kakakkandung Tergugat Il, keterangan tersebut juga dibenarkan olehTergugat Il ;.

Ketentuan bagi pelelang adalah:Pelelang diutamakan adalah masyarakat petani desa yangbersangkutan;Setiap pelelang hanya diperbolehkan melelang paling luas2 (dua) Ha;Pemenang lelang wajib mengembalikan hak garapnyakepada pemerintah desa setelah (satu) tahun garapan;Pemenang lelang dilarang mengubah batas fisik tanah;Pemenang lelang wajib membayar Pajak Bumi danBangunan (PBB) dan materai;b. Pemenang lelang menerima salinan perjanjian lelang sebagaibukti hak penggarapan tanah titisara;c.

Bahwa pihak Tergugat secara sepihak menyerahkan asset milik ParaPenggugat kepada Tergugat II untuk dilakukan pelelang atas obyekjaminan tersebut, padahal pengembalianya sudah mendekati separuhdari fasilitas pinjaman yang telah diberikanya serta kebijakankebijakan tersebut diatas belum diberlakukan oleh Tergugat gunauntuk meringankan Para Penggugat,yang sebetulnya masih dapatdilakukan jalan penyelesaian dengan melakukan kesepakatan keduabelah pihak atas asset tersebut sebelum nantinya di adakanpelelangan

Nomor 2687 K/Pdt/2012meneliti secara cermat alat bukti P14 dan alat bukti T.1.II.IIL15 adalah alat buktisurat yang sama berupa Surat tertanggal 4 Agustus 2010 Nomor:027/4361/Dispenda perihal Pelelang Ulang yang ditujukan kepada PokjaPengadaan Barang, yang menyatakan Tergugat I/Pembanding !

Nomor 357 K/Pdt/1999, dimana terhadap putusan mana telahdilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 26 Maret 2002berupa Eksekusi Declarator, yang berisi antara lain : Menyatakan pelelang atas jaminanjaminan milik Penggugat sebagai pelelangan yang tidaksah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, yaitu pelelangan atas jaminanjaminan :a. Sertifikat Hak Milik tanah seluas kurang lebih 440 M? atas nama H.

Tergugat bersama keluarganya minta pada Penggugat untukmenjual tanah warisan Penggugat yang diberikan oleh orang tuaPenggugat untuk menutup Bank sebelum diambil ke pihak Pelelang,tapi pihak keluarga Penggugat tidak setuju dan tidak boleh kalauwarisan tersebut dijual guna menutup utangutang kakak Tergugat.Keluarga Penggugat dan Penggugat sudah terlanjnur sakit hati padaTergugat yaitu ketika Penggugat membelikan handphone padaanaknya, Tergugat bilang pada anaknya kalau uang untuk membelihandphone tersebut

keputusan tersebut berbunyi Penanggung hutang masih diberikesempatan untuk melunasi hutangnya dan seterusnya . ini berarti pelunasanhutang Penggugat tidak dilakukan lewat pelelang namun oleh penanggunghutang yang ternyata sangat jelas dan tegas termuat dalam surat KepalaPUPN Jayapura Nomor: = S50/WPN.09/KP.03/1992 dengan sifat pentingperihal Penyelesaian Hutang atas nama saudara Herman Bambang yangditujukan kepada saudara Pimpinan bank Ekspor Import Indonesia CabangMerauke.Pemohon Kasasi keberatan

Bahwa disamping itu pelelang yang telah dilakukan oleh KementrianKeuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan NegaraKantor Wilayah DJKN Aceh KPKNL Lhokseumawe pada tanggal 24Oktober 2018 adalah lelang Eksekusi atas barang barang jaminanhutang Pelawan kepada Terlawan II melalui Perangkat lelang yangdisebut dengan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atastanah berserta bangunan diatas tanah tersebut;.

Daftar biaya/ tariff barang /jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan /distributor tunggal.serta didalam Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada ketentuanumum 1.15 yang menyebutkan secara tegas yaitu :Harga PerkiraanSendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yangditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dikalkulasi secarakeahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan sertadipergunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawarantermasuk rinciannya.Bahwa dalam proses pelelang

oleh pabrikan /distributor tunggal.Hal. 24 Putusan Nomor 13 /Pid.SusTPk/2018/PT.DKIserta didalam Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada ketentuanumum 1.15 yang menyebutkan secara tegas yaitu :Harga PerkiraanSendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yangditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dikalkulasi secarakeahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan sertadipergunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawarantermasuk rinciannya.Bahwa dalam proses pelelang

internet sesuai Waktu Indonesia Barat (WIB);Menimbang, bahwa apabila fakta hukum di atas dikaitkan denganketentuan mengenai kepentingan Penggugat dalam pengajuan gugatan diPeradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa ObjekSengketa yang berisi mengenai penetapan jadwal lelang, nyatanyata telahdilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2020, sedangkan Para Penggugatmendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medanpada tanggal 24 Juni 2020 yaitu sehari sebelum pelaksanaan pelelang

Bahwa dengan demikian apa yang dilakukan oleh TergugatIV selalu pelelang maupun Tergugat V selaku pemenanglelang tanah milik para Penggugat merupakan perbuatanmelawan hukum yang merugikan para Penggugat karenatidak sesuai dengan asas kepatutan;14. Bahwakarena proses lelang yang dilakukan olehTergugat IV merupakan perbuatan melawan hukum, makalelang tersebut haruslah dinyatakan catat hukum danbatal demi hukum;15.

Bahwa dalam mengikuti proses pelelang sebagaimana dimaksud di atas,Penggugat telah melaksanakannya sesuai dengan mekanisme dan syaratsyarat yang ditentukan dalam ketentuan Peraturan Presiden No. 70 Tahun2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan untuk ituperusahaan Penggugat telah pula dilakukan pemeriksaan pembuktiankualifikasi oleh Tergugat III dan hasilnya perusahaan Penggugat tersebutdinyatakan lulus dalam pembuktian kualifikasi (telah memenuhi syaratadministrasi), sehingga dengan demikian

Bahwa dalam mengikuti proses pelelang sebagaimana dimaksud di atas,Penggugat telah melaksanakannya sesuai dengan mekanisme dan syaratsyarat yang ditentukan dalam ketentuan Peraturan Presiden No. 70 Tahun2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan untuk ituperusahaan Penggugat telah pula dilakukan pemeriksaan pembuktiankualifikasi oleh Tergugat II dan hasilnya perusahaan Penggugat tersebutdinyatakan lulus dalam pembuktian kualifikasi (telah memenuhi syaratadministrasi), sehingga dengan demikian

Menyatakan apabila harta bersama milik Penggugat dan Tergugattersebut tidak dapat dibagi secara natura dan riil akan di lelang melaluiBadan Pelelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat danTergugat;11.

ARTA BUMI ANDALAS paket 1 (DAK) JalanTabek Dilam Jalan Lakuak Durian Bahwa dalam gugatan ini dapat kamijJelaskan tahaptahap pelelang yang tidak masuk akal sehatyang dilakukan oleh tergugat ini jelas melanggar prosespelelangan dan jelas secara terang benderang bahwapelelangan ini ada dan kami jelaskan mulai dari BeritaAcara Hasil Pemilihan (BAHP)1. Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP)19.08.20202. Berita Acara Penetapan Pemenang tender(BAPPT) 19.08.20203.

dengan kepentingan individu yang lain; (2)kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentinganHalaman 25 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.PDGWarga Masyarakat dan (4) kepentingan kelompokmasyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakatyang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan WargaMasyarakat; Bahwa yang terjadi dalam azaz ini ( Poin 2 ) adalahtergugat jelas melakukan pelanggaran mencampur adukanasas tersebut di atas, dengan sebuah kepentingan pribadidalam proses pelelang