Saya dan istri saya pencinta kucing kami merawat sama sama,kamar dan ruang tamu bersebelahan, kadang istri tidur di ruang tamubersama saya dan kucing kucing. Kadang saya tidur sendiri di ruang tamu.Sebelum di gugat saya kami melakukan hubungan suami istri;9. Yang mulia Ketua Majelis Hakim, dalam gugatan ini sayamengakui semua kesalahan saya dan saya berusaha untuk memperbaiki.Saya kira tidak ada kata terlambat untuk belajar memperbaiki diri danmenjadi panutan keluarga.

Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30Juli 2016;Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 21 Juli 2016sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 20 Agustus2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016 ;Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;Pengadilan Negeri tersebut ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Penasehat Hukum dariYayasan Pencinta Kesadaran Hukum dan Keluarga Kalimantan Selatan yangberkantor

AdvokatPengacara dariYayasan Pencinta Kesadaran Hukum Dan Keluarga (YPKHK) yangberkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 1 Komplek Masjid Raya SabilalMuhtadin Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan SuratPenetapan Nomor 125/Pid.Sus/2017/PN Pli tanggal 10 Mei 2017 ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 125/Pid.Sus/2017/PNPli tanggal 3 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;Halaman 17 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2017/PN

AdvokatPengacara dariYayasan Pencinta Kesadaran Hukum dan Keluarga (YPKHK) LembagaKonsultasi dan Bantuan Hukum Untuk Wanita dan Keluarga (LKBHuWK) yangHalaman 1 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN Pliberalamat di Komp.Pembangunan Jalan Safari Rt.03 No.40 Kota BanjarmasinPropinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Juni 2017Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN Pli, surat penetapan tersebut setelah dibacakanoleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;Pengadilan Negeri tersebut

Hakim adalah pencinta dan penemu hukum. Hakim apabilamenghadapi suatu ketentuan yang tidak adil maka berupaya menerapkannyasecara adil dan benar ;Bahwa berapa banyak perkara penyalahgunaan Narkotika akan diputusbebas apabila kita terjebak pada fenomena Pasal 127 ayat (1) huruf a tidakdidakwakan, dan keliru pula apabila menerapkan ketentuan Pasal 111 ayat(1) sebagaimana telah dijelaskan di atas. Bahwa tentu keadaan semacam iniHal. 9 dari 12 hal. Put.

Gregorius Rahmadi, Pr pada tanggal 3 Januari 2008 di Gereja Maria Ratu Pencinta Damai, Pontianak sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 27/K/IV/2008 yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 5 Maret 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

AdvokatPengacara dariYayasan Pencinta Kesadaran Hukum Dan Keluarga (YPKHK) yangberkedudukan di Komplek Pembangunan Jalan Safari No.3 Rt. 40Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, untuk mendampingi terdakwaHalaman 1 dari 18 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN Plidipersidangan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PNPli tanggal 27November 2017, surat penetapan tersebut setelah dibacakanoleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan

., AdvokatPengacara dari Yayasan Pencinta Kesadaran Hukum dan Keluarga (YPKHk)Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2017/PN PliLembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Untuk Wanita dan Keluarga(LKBHuWk) yang beralamat di Komp.Pembangunan Jalan Safari Rt.03 No.40Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapantanggal 26 September 2017 Nomor 258/Pid.Sus/2017/PN Pli;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 258/Pid.Sus/2017

PenasehatHukum dari Yayasan Pencinta Kesadaran Hukum dan Keluarga (YPKHK) LembagaKonsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHUWk) KalimantanSelatan yang berkantor di Jalan Komplek Pembangunan 1 Jalan Safari No.3 Rt.40Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan penetapan Nomor:34/Pid.Sus/2018/PN.Pli tertanggal 5 Februari 2018.PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;Telah membaca seluruh suratsurat dalam berkas perkara ; 2Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor:34/Pid.Sus

AdvokatPengacara dariYayasan Pencinta Kesadaran Hukum Dan Keluarga (YPKHK) yangberkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 1 Komplek Masjid Raya SabilalMuhtadin Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan SuratPenetapan Nomor 84/Pid.Sus/2017/PN Pli tanggal 29 Maret 2017;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri PelaihariNomor 84/Pid.Sus/2017/PNPlitanggal 22 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;Penetapan Majelis HakimNomor84/Pid.Sus/2017/PN Plitanggal

SUNARTI, SH.AdvokatPengacara dari Yayasan Pencinta Kesadaran Hukum dan Keluarga(YPKHK) Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Untuk Wanita dan KeluargaHalaman 1 dari 15 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2016/PN Pili(LKBHuWkK) yang beralamat di Komp.Pembangunan Jalan Safari Rt.03 No.40Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat PenetapanHakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 358/Pid.Sus/2016/PNPli. tanggal 19 Desember 2016 ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca : Penetapan

buaya muara; Bahwa buaya muara diburu untuk diambil kulitnya dan dijadikankerajinan kulit tas, dan lain lain; Bahwa benar buaya muara termasuk yang sering diperjual belikan;Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa terdakwa mengenal barang bukti ditunjukkan di persidangan; Bahwabarang bukti yang ditunjukkan adalah dua buaya muara; Bahwa terdakwa bisa mengenal barang bukti tersebut awalnya terdakwadititipi buaya muara oleh teman pencinta

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 27September 2014 sampai dengan tanggal 25 November 2014 ;Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat hukum yaitu Hj.SUNARTI, SH AdvokatPengacara dari Yayasan Pencinta Kesadaran Hukumdan Keluarga / Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita danKeluarga (LKBHuWk) berkantor di Jalan Jendral Sudirman Nomor 1 KomplekMesjid Raya Sabilal Muhtadin Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan,berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Penasehat Hukum dariYayasan Pencinta Kesadaran Hukum dan Keluarga Kalimantan Selatan yangberkantor di Jalan Pembangunan jalan Safari No.3 Rt.40 Banjarmasin,Kalimantan Selatan berdasarkan penujukan Ketua Majelis Hakim pada tanggal31 Oktober 2017 Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN Pli.Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2017/PN Pii.Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 188/Pen.Pid/2017/ PNPli tanggal 19 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim

mengetahuinya, tidak perlu sampai ada gelarperkara di Polda Jawa Timur setelah menunggu setahun pelaporan.Bahwa, di dalam SP3 a quo TERMOHON tidak mencantumkan SPDPyang dikirim kepada Jaksa Penuntut Umum, padahal hal tersebut menjadikewajiban dari TERMOHON sejak proses penyidikan berlangsung, hal inisemakin terang jika SP3 TERMOHON tidak berlandaskan hukum danTERMOHON tidak professional dalam bekerja.Bahwa, dalam perkara a quo TERMOHON sudah banyak memanggil saksidari Pegawai Kebun Binatang Surabaya, saksi pencinta

yang dikeluarkan oleh Termohon tidak tercantumSurat Perintah Penyelidikan maupun Surat Perintan Penyidikan yangdijadikan dasar menggali permasalahnan dugaan tindak pidana yangdilaporkan.Bahwa tidak adanya surat perintah Penyelidikan dan Surat PerintahPenyidikan menjadikan proses dikeluarkannya SP3 menjadi cacat hukum.Sebab SP3 hanya bisa dikeluarkan jika proses hukum sudah memasukiPenyidikan.Bahwa dalam perkara a quo Termohon sudah banyak memanggil saksi dariPegawai Kebun Binatang Surabaya, saksi pencinta

Umum sejak tanggal 25 Juni 2014 sampaidengan tanggal 4 Juli 2014;Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12Juli 2014 ;Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 8 Juli 2014 sampaidengan tanggal 22 Juli 2014.Pengalihan Penahan dari tahanan Rumah Tahanan Negara menjadiTahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014 ;Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hj.SUNARTI,S.HPenasehat Hukum dari Yayasan Pencinta

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 14 Juni 2017sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hj.SUNARTI, SH Advokat/ Penasihat Hukum dari Yayasan Pencinta Kesadaran Hukum dan Keluarga /Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan KeluargaKalimantan Selatan beralamat di di Komplek Pembangunan Jalan Safari RT.40 No. 3 Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor140/Pid.Sus/2017/PN Pli tanggal 22 Mei 2017;Pengadilan Negeri

Sunarti, SH,AdvokatPengacara dari Yayasan Pencinta Kesadaran Hukum dan Keluarga(YPKHK) Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Untuk Wanita dan Keluarga(LKBHuWkK) yang beralamat di Komp.Pembangunan Jalan Safari Rt.03 No.40Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan tanggal6 Nopember 2017 Nomor 307/Pid.Sus/201 7/PN Pli;Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2017/PN PiliPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 307/Pid.Sus

AdvokatPengacara dariYayasan Pencinta Kesadaran Hukum Dan Keluarga (YPKHK) yangberkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 1 Komplek Masjid RayaSabilal Muhtadin Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, untukmendampingi terdakwa dipersidangan, berdasarkan Surat PenetapanNomor 216/Pid.Sus/2017/PN Pli tanggal 2 Agustus 2017, surat penetapantersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkasperkara ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari

AdvokatPengacara dari Yayasan Pencinta Kesadaran Hukum Dan Keluarga (YPKHK)yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 1 Komplek Masjid RayaSabilal Muhtadin Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkanPenetapan Penunjukan Nomor 122/Pen.Pid/2018/PN Pli, tanggal 11 Mei 2018.Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 122/Pen.Pid/2018/PNPli tanggal 11 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Hakim Nomor 122/Pen.Pid/2018/PN Pli