Ditemukan 88 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penuntut penun penuntu penunut penunttu penutut penunutt penutnt
Pengadilan PN PURWODADI Pidana Umum
Register : 10-06-2020 — Putus : 04-08-2020 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN PURWODADI Nomor 79/Pid.B/2020/PN Pwd
Tanggal 4 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
DJOHAR ARIFIN,SH
Terdakwa:
JUNI SETIAWAN Bin KIRMAN
41 — 14
  • terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal46 ayat (2) KUHAP, apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakanpenyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalamputusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuknegara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapatdigunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang buktidalam perkara lain;Menimbang, bahwa Penuntt
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 26-02-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 312/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 24 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terdakwa:
1.ADE SUKANDA
2.MUHAMAD ALWI
269 — 151
  • Unsur barang siapa;Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah unsur yang menunjukkanpelaku dari suatu perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntt Umum,telah dihadapkan Terdakwa MUHAMMAD ALWI dengan identitas sebagaimanayang disebutkan dalam surat dakwaan dan dia telah membenarkannya bahkanmengerti atas isinya surat dakwaan yang telah dibacakan dan selama dalamproses persidangan secara pribadi Terdakwa secara sadar
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Khusus Perpajakan
Register : 21-01-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim
Tanggal 20 Mei 2021 — PENUNTUT UMUM : SILVI MULIANI LESTARI, S.H., M.H. TERDAKWA : SUTARDI LILI
583 — 280
  • UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 tentang PerubahanKeempat atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, tidak terpenuhi, maka sesuaidengan ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dinyatakan, tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan oleh Penuntt
    Yangsudah tidak terbukti pada dakwaan alternatif pertama, sehingga karenanya terdakwajuga harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntt Umum dalam dakwaanalternatif kedua, dan karenanya terdakwa juga harus dibebaskan dari dakwaantersebut.Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan hukum pembuktian unsuryuridis di atas, perlu dipertimbangkan disini bahwa penanganan perkara pidanaperpajakan dalam tingkat penyidikan perkara
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-04-2014 — Putus : 19-08-2014 — Upload : 29-11-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 8/Pid.Tipikor/2014/PN Tte
Tanggal 19 Agustus 2014 — ABDUL RASYID SALASA, SH. Bin ABDULLAH SALASA
46 — 26
  • Pasal 18 Undangundangnomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangundang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan105tindak pidana korupsi dalam dakwaan Kesatu Primer PenuntutMenimbang, bahwa oleh karena dakwaan PenuntutUmum disusun secara Alternatif Subsidairitas, maka dengantelah terbuktinya dakwaan Kesatu Primer dari Penuntt Umum,maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan dandipertimbangkan lagi ; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183KUHAP dan pasal 193 KUHAP
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 1/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG
Tanggal 26 Maret 2019 — -. PAULUS HUNGA MEHA alias BAPAK NONA, DK
95 — 39
  • rupiah).Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kamiajukan pada tanggal 13 Desember 2018.Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam KontraMemori Banding pada pokoknya menyampaikan halhal sebagai berikut:POINTPOINT KEBERATAN PENUNTUT UMUM DALAM MEMORI BANDINGTERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADAPENGADILAN NEGERI KUPANG DAN TANGGAPAN TERBANDING;Bahwa setelah Terbanding mencermati Memori Banding Penuntut Umum,maka adapun pointpoint keberetan Penuntt
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-02-2014 — Putus : 17-06-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PN PADANG Nomor 4/Pid.Sus/2014/PN.Pdg
Tanggal 17 Juni 2014 — REYNOLD OKTAVIANTO
53 — 22
  • No. 04/Pid.Sus/2014/PN.PDGMenimbang bahwa selama proses persidangan perkara a quo, Penuntt umum telahmelakukan tindakan hukum berupa Melakukan penyitaan uang milik dari Terdakwa dandimasukkan dalam tuntutan pidana atas diri Terdakwa, Majelis berpendapat, untuk keberadaanuang milik Terdakwa yang disita penuntut umum tersebut harus jelas posisinya, dan untukjelasnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakimberpendapat perlu untuk
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-01-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PALU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal
Tanggal 13 Juni 2017 — ISNAENI LAREKENG, SH.,M.Hum
105 — 31
  • Penahanan lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai0dengan tanggal 20 Januari 2017;Perpanjangan oleh Penuntt Umum sejak tanggal 21 januari 2017 sampaidengan tanggal 1 Maret 2017;Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12Pebruari 2017 ;Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalu sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Pebruari2017;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-08-2011 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 3/Pid.TPK/2011/PN.TK
Tanggal 25 Agustus 2011 — HARIADI SADONO.
246 — 648
  • seratusdua puluh rupiah).221Menimbang bahwa atas uraianuraian tersebut diatas Majelis Hakimberpendapat unsur Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang No. 31 tahun 1999 adalah tentang pembayaranuang pengganti telah terpenuhi;Menimbang bahwa tentang Nota pembelaaan terdakwa yang mengatakan bahwasurat dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas, tidak cermat dan kabur sehinggadakwaan jaksa penuntt