Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT denganPosita poin 2 halaman ke 1 yang menyatakan "perkawnan antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat dipertahankan akibat cekcokyang terus menerus dan tidak bisa di damaikan lagi walaupun telah berulangkali di damaikan namun usaha perdamaian tidak berhasil dengandemikian perkawnan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah putusdengan segala akibat hukumnya" Dalil yang dikemukakan PENGGUGATtersebut tidak benar, fakta yang benar bahwa sesungguhnya perkawinanantara

Bahwa TERGUGAT sepakat dengan posita poin 3 halaman ke 2yang menyatakan "perkawnan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telahputus dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan negeri Jakarta Baratnomor: 728/PdtG/2010/PN.JKT.BAR tanggal 13 Desember 2010" (sesuaiHal 14 dari 26Halaman Putusan No.405/ Pdt/2016/PT.DKIdengan bukti Tl);5.

Bahwa TERGUGAT sepakat dengan dasar hukum yang di dalilkan di dalamposita poin 5 halaman ke 2 dan ke 3 yang menyatakan "Undangundang (UU)No: 1 Tahun 1974 tentang perkawnan Pasal 35 menyatakan:Ayat (1) : Harta benda yang diperoleh selama perkawnan menjadi hartabersamaAyat (2) : Harta bawaan dari masingmasing suami dan istri dan hartabenda yang diperoleh masing masing sebagai hadiah atauwarisan adalah di baweh penguasaan masing masingsepanjang para pihak tidak menentukan lain";.

Bahwa TERGUGAT sepakat dengan posita poin 6 halaman ke 3 yangmenyatakan "dalam perkawnan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidakada perjanjian perkawnan sehingga sesuai Pasal 35 ayat (1) UndangundangNo: 1 Tahun 1974 di atas, harta bersama dalam perkawnan antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT adalah semua harta benda yang diperolehselama perkawnan";.

Bahwa TERGUGAT sepakat dengan posita poin 7 halaman ke 3 yangmenyatakan "selama dalam perkawnan PENGGUGAT dan TERGUGAT telahmembeli sebidang tanah dengan alasHak Sertifikat Hah Milik (SHM) No:1057/Gunung Sahari Selxxtan, seluas 130 M? (seratus tiga puluh meterpersegi) tertulis atas nama TERGUGAT;.

Rasid Watngil, dengan maskawinberupa uang sejumlah Rp.5.000,(Lima ribu rupiah) dibayar tunai dan telahterjadi ijab kabul;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalildalil permohonan para Pemohon, terlebih dahulu pengadilan akanmempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalammemeriksa dan memutus permohonan isbat nikah ini;Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islammenyatakan bahwa : ayat (2) Dalam hal perkawnan tidak dapat dibuktikandengan

Adanya perkawnan dalamrangka penyelesaian perceraian, b. Hilangnya Akta Nikah, c. Adanya keraguantentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawnan, d.

bertujuan untukmewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmahsesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi hal tersebut harusdidukung dengan pencatatan yang secara administratif dari lembaga terkaitPenetapan Nomor 104Pdt.P/2015/PA TI. halaman 8 dari 11 hal.sehingga ketertiban perkawinan bagi masyarakat dapat terjamin danberkekuatan hukum;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 1Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islammenyebutkan Perkawnan

karena itu dapatdisimpulkan akad nikah yang dilangsungkan oleh para Pemohon telahmemenuhi ketentuan dalam Hukum Islam sehingga berdasarkan ketentuanPasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwaperkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannyasebagai perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa ketentuan dalam pengajuan pengesahan perkawinandi Pengadilan ditentukan terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan Dalam hal perkawnan

Abdul Rasid Watngil dan Nasar Lustawer, denganmaskawin berupa uang sejumlah Rp.5.000,(Lima ribu rupiah) dibayar tunai dantelah terjadi ijab kabul;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalildalil permohonan para Pemohon, terlebih dahulu pengadilan akanmempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalammemeriksa dan memutus permohonan isbat nikah ini;Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islammenyatakan bahwa : ayat (2) Dalam hal perkawnan tidak

Adanya perkawnan dalamrangka penyelesaian perceraian, b. Hilangnya Akta Nikah, c. Adanya keraguantentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawnan, d.

Mitsagon ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untukmewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmahsesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi hal tersebut harusdidukung dengan pencatatan yang secara administratif dari lembaga terkaitsehingga ketertiban perkawinan bagi masyarakat dapat terjamin danberkekuatan hukum;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 1Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islammenyebutkan Perkawnan

karena itu dapatdisimpulkan akad nikah yang dilangsungkan oleh para Pemohon telahmemenuhi ketentuan dalam Hukum Islam sehingga berdasarkan ketentuanPasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwaperkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannyasebagai perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa ketentuan dalam pengajuan pengesahan perkawinandi Pengadilan ditentukan terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan Dalam hal perkawnan

12 hal.bernama Nasar Renhoat dan Abidin Maswatu, dengan maskawin berupa uangsejumlah Rp.5.000,(Lima ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab kabul;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalildalil permohonan para Pemohon, terlebih dahulu pengadilan akanmempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalammemeriksa dan memutus permohonan isbat nikah ini;Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islammenyatakan bahwa : ayat (2) Dalam hal perkawnan

Adanya perkawnan dalamrangka penyelesaian perceraian, b. Hilangnya Akta Nikah, c. Adanya keraguantentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawnan, d.

Mitsaqon ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untukmewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmahsesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi hal tersebut harusdidukung dengan pencatatan yang secara administratif dari lembaga terkaitsehingga ketertiban perkawinan bagi masyarakat dapat terjamin danberkekuatan hukum;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 1Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islammenyebutkan Perkawnan

para Pemohon telahmemenuhi ketentuan dalam Hukum Islam sehingga berdasarkan ketentuanPasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwaperkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannyasebagai perkawinan yang sah;Penetapan Nomor 106/Pat.P/2015/PA TI. halaman 9 dari 12 hal.Menimbang, bahwa ketentuan dalam pengajuan pengesahan perkawinandi Pengadilan ditentukan terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan Dalam hal perkawnan

Bahwa para Penphon tidak pernah mnenerim Kutipan AktaNkah dari Pegawai P encatat Nkah Kantor Urusan AgamKecamatan Pakuniran, Kabupaten Proboli nggo dan setelah paraPenohon nengurusnya, ternyata pernikahan para Penpvhontersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan AgamKecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo.Oleh karenanya para Penvohon nenbutuhkan Penetapan Nkahdari Pengadilan Agam Kraksaan, guna dijadikan sebagai alashukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan untukkepastian hukum perkawnan

Sulaiman Menimbang, bahwa pernikahanPenohon dengan Termohon tidak tercatat diPPN Kantor Urusan Agam Kecamatan Pakuniran (P. 4)disebabkan karena kelalainan P#N setempat, dan pencatatanperkawnan itu sendiri bukan rukun dan syarat sahnyasuatu perkawnan.

segala akibat hukum yang ditimbul kankemmdian ;Menimbang, bahwa tujuan pernmohonan itsbat' nikah = yangdiajukan padaPemohon dalam rangka mendapatkan kepastian danperli ndungan hukum serta untukkepentingan pengurusan akte kelahiran anakanak PenohonI dan Penvohon II pada Kantor Catatan Sipil danKe penduduk ansetempat ;Menimbang, bahwa berdasarkan pert imbangan pert imbangantersebut di muka, ternyata pernikahan Pennhon denganTernohon telah nenmenuhi rukun dan syarat syaratnikah secara syariat Islam dan perkawnan

Menyatakan sah nenurut hukum perkawnan Penwohon Idengan Penvhon II yang dil aksanakan pada tanggal 10Desember 1996 di Kabupaten Proboli nggo;3. Menerintahkan para Penohon untuk nencatatkanperkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nkah KantorUrusan Agam Kecamatan Pakuniran, Kabupaten4.

saat ini telah diterima dan lulus testing CPNSdi salah satu Rumah sakit umum di Riau sebagai Apoteker sehingga Tergugatsudah mampu untuk membiayai seluruh kebutuhan dan mengasuh anakTergugat dan Penggugat hingga nantinya sampai dewasa dan anak tersebutdapat menentukan sendiri jalan hidupnya.Bahwa berdasarkan halhal sebagaimana Tergugat uraikan diatas , Maka Tergugatmohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A guountuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :1;Menyatakan Perkawnan

(schaiding ven tapel enbelt);Menimbang, bahwa ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 1 tahun 1974 tentang: Perkawinan pada pokoknya menentukan bahwa:perkawnan yang sah adalah perkawnan yang dilakukan menurut hukum agamadan kepercayaan masingmasing pihak yang mengadakan perkawnan danperkawnan tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka magjelisberpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syaratsahnya

adalah: "orang yangberada dibavah usia 21 (dua puluh satu ) tahun dan belum pernah kawn;Menimbang, bahwa dengan demikian, maka anak Penggugat dan Tergugatyang bernama : AUDRELLIA BELVANI BR GINTING, perempuan, yang lahir diBakti Makmur Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 25 Februari2013 masih belum genap berusia 21 (dua puluh satu tahun), yang menurutpendapat majelis Hakim masih tergolong dalam usia anak;Menimbang, bahwa ketentuan pasal 41 Undangundang nomor 1 tahun1974 tentang : Perkawnan

berbunyi sebagai berikut :Akibat putusnya perkawnan karena perceraian ialah :a.

Mdn.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 UndangUndangnomor 1 tahun 1974 tentang : Perkawnan menentukan bahwa : Anak yang sahadalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawnan yang sah;Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, Penggugatdan Tergugat telah tidak tinggal serumah lagi sejak Januari 2014, sedangkan sianak yang bernama : AUDRELLIA BELVANI BR GINTING, perempuan, yang lahirdi Bakti Makmur Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 25 Februari2013

UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1disebutkan: Perkawnan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukummasingmasing agama dan kepercayaannya,2. Kompilasi Hukum Islam:Hal. 8 dari 11 halaman Pen. No.102/Pdt.P/2017/MSLsmTgl.05.10.17a. Pasal 4 menyebutkan: Perkawnan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNo. 1 Tahun 1974,b.

Pasal 7 ayat (1) menyebutkan: Perkawnan hanya dapat dibuktikandengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;c. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan: Dalam hal perkawnan tidak dapatdibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya kePengadilan Agama;d.

Pasal 7 ayat (4), menentukan bahwa: Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka,vali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawnan itu;Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menentukanbahwa rukun untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a). Calon Suami, b).Calon Isteri, c). Wali nikah, d).

pengakuan, jaminan, perlindungan, dankepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapanhukum Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sahapabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syaratsahnya perkawinan menurut syariat Islam (vide pasal 2 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi HukumIslam);11Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinanadalah sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yangberbunyi:untuk melaksanakan perkawnan

bahwapernikahan Pemohon dan Pemohon Il telah teroukti memenuhiketentuan hukum lslam, yaitu adanya wali, mahar, kedua mempelai dandua orang saksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, 21ayat (1) dan 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ahli figh Islam, yangdalam penetapan ini telah diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakimmenyatakan;gd Cyarldig col g gad Cre Alay pti g Ainue 83 Sl pal gle cL 6 goal 68Artinya : Dan didalam pengakuan telah terjadinya perkawnan

Khasyiyah lanatutthalibin juz IVhalaman 254).Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakanketerangan dalam kitab Ushul Figh, Abdul Wahhab Khallaf, halaman 93yang diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyisebagai berikut :Wel gil (ple Sula Al aly al alae ua g ML aga Cdl dag 5 ADE ULE CeArtinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itusebagai isteri seorang lakilaki, maka dihukumkan masih tetap adanyahubungan suamiistri selama tidak ada buktibukti yang menentukan lain(putusnya perkawnan

Bagir Manan, SH, yang menyimpulkan bahwa:pencatatan perkawnan adalah suatu yang penting saja untuk12dilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawnanitu sendiri. Pendapat Prof. DR. Mahfud MD, SH, yang menyatakan bahwa :perkawnan Sirri tidak melanggar konstitusi, karena di jalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H.

., berpandangan bahwa: kalau perkawnan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umumdan didasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakimharus mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokoksebagaimana diuraikan di atas, terlebin dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum,yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini;Menimbang, bahwa Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan menyatakan Perkawnan jalah ikatan lahir batin antaraseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

Perkawnan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu,2.

Tiaptiap perkawnan dicatat menurut peraturan perundangundanganyang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,dalam hal ini dari alat bukti surat yaitu bukti P6 berupa Kutipan AktaPerkawinan atas nama AGUS SANTOSA dengan JACINTA DESYCHRISMERY PANCASARI, No 0425/CS/G/2004 dan bukti P2 berupa KartuKeluarga Nomor 1901012402120008 atas nama Kepala Keluarga JACINTADESY CHRISMERY PANCASARI yang dikuatkan dengan keterangan saksi 1.Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor

kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpabermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, danPegavai Pencatat mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yangdiperuntukkan untuk itu;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 35 Ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut: Apabila perceraiandilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum PegavaiPencatat dimana perkawnan

dilangsungkan, maka satu helai salinan putusandimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telahdikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegavai Pencatat tempatperkawnan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat padabagian pinggir dari daftar catatan perkawnan dan bagi perkawnan yangdilangsungkan di luar negeri salinan itu disampaikan kepada Pegavai Pencatatdi Jakarta,Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian dianggap terjadibeserta segala akibatakibatnya

Bahwa Para Penohon sanggup rnenbayar seluruh biaya yangtimbul aki bat perkara ini;Ber dasarkan hal hal tersebut di at as, Para Pemohonmohon kepada Ket ua Pengadi an Agara Banj ar bar u c. q.Maj elis Hakim yang di t unj uk unt uk mermeriksa perkaraini, berkenan untuk = menjatuhkan penetapan yang = amarnyaberbunyi sebagai beri kutPr i reEE Mengabul kan permohonan ParaPemohon; Menetapkan sahnya perkawnan antara Penohon denganPemohon Il yang dila ksanakan pada tanggal 10 Noperber2003 di Kelurahan Loktabat

slam perni kahanyang sah adalah yang tidak mengandung larangan perkawnan,baik karena menyangkut pert alian nasab, pert alian ker abatsenenda, maupun pertalian sesusuan, atau karena keadaantert entu, seperti masih adanya ikatan perkawnan antara siwanita dengan lakilaki lain, si wanita masih dalam masaiddah dengan mantan suaninya, salah satu pihak non musli matau sebabsebab syari lainn ya;Menimbang, incasu berdasarkan faktafakta sebagai manadiuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum t er

sebutternyata pernikahan Para Pernohon telah memenuhi' rukun dansyarat perkawnan menurut ketentuan hukum Islam dan tidak adahalangan untuk menikah.

Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, KotaBanj arbaru, dengan wali paman Penohon II bernarna Hadri binUtuh yang langsung' melakukan akad ijab sendiri t anpamewakil kan, disaksikan antara lain yang ditunjuk AnwarKursani dan Slamet, dan banyak saksi lainnya, Para Pemohonsamasama beragama Islam tidak ada hubungan nasab, semnendamaupun susuan, Permohon berstatus duda cerai, sedangkanPemohon Il janda cerai mati, dan keduanya juga tidakpernah bercerai atau murt ad sanpai sekarang;Meni mbang, oleh karena perkawnan

Para Pemnohon telahmerenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam dan tid akpula ada halangan untuk menikah, serta tidak mela nggarlarangan perkawnan sebagaimana diatur dalam pasal 8, pasal9, dan pasal 10 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawnan, maka permohonan Para Pemohon dalam peti tumpert ama dan kedua dapat dikabul kan, dengan mnenyatakan sahpernikahan Pemohon dengan Penohon I1;Meni mbang, terkait soal biaya perkara, menurut ket entuanpasal 89 ayat (1) UndangUndang Nonor 7 tahun

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/PDT.G/2016/PN Pmskemudian Penggugat serta Tergugat tinggal satu rumah di kediaman merekadi Sibolga ;Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugattelah dilakukan menurut hukum agamanya, hal mana telah memenuhiketentuan pasal 2 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,oleh karenanya petitum nomor urut 1 (satu) Gugatan Penggugat haruslahdikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang Undang No. 1Tahun 1974 tentang Perkawnan

menyebutkan bahve Perkawnan dapat putuskarena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan ;Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukupalasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagaisuami Isteri (vide pasal 39 ayat 2 Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentangPerkawnan) dan selanjutnya dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dijabarkan bahwaalasan alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah

terjadipertengkaran dan adanya faktor kecemburuan kemudian Tergugat telah pergimeninggalkan tempat kediaman mereka di Sibolga dan meninggalkanPenggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang ;Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Saksi, sudah adadiupayakan oleh pihak keluarga untuk mengupayakan agar penggugat dantergugat kembali bersatu dan hidup rukun dan damai seperti keluarga lainnyaakan tetapi penggugat dan tergugat tetap dengan keputusan mereka untukbercerai ;Menimbang, bahwa tujuan perkawnan

adalah untuk membentukkeluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksuddalam Undang Undang Perkawnan Nomor1 Tahun 1974 ;Menimbang, bahwa dari definisi perkawinan sebagaimana tersebutdiatas, dapat disimpulkan bahwa Undang Undang No.1 tahun 1974 tentangperkawnan tidak hanya memandang perkawnan dari segi ikatan kontaklahirnya saja akan tetapi perkawnan dipandang sekaligus sebagai suatu ikatanpertautan kebathinan antara suami Istri dengan tujuan untuk membina satukeluarga bahagia dan

dijadikan dasar / alasanHal. 10 dari 17 hal.Putusan No. 341/Pdt.G/2016/PN.Dpsuntuk perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkanfakta dan buktibukti yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkutmengenai perceraian, maka akan dipertimbangkan terlebin dahulu apakahantara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sahmenurut hukum, dimana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun1974 menyatakan : Perkawnan

adalah sah apabila perkawnan tersebutdilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itudan dalam ayat ( 2 ) nya menentukan tiaptiap perkawnan dicatat menurutperaturan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Kutipan AktaPerkawinan No : 74/1995 tertanggal 16 Februari 1995 yang dikeluarkan olehKantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung terungkapfakta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah diDenpasar, tanggal

dan perselisihan yang membuat rumah tangga Penggugat danTergugat menjadi tidak harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya rumahHal. 12 dari 17 hal.Putusan No. 341/Pdt.G/2016/PN.Dpstangga pada umumnya ;Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Ril.Nomor : 534 K/ Pdt/ 1996 tanggal 18 Juni 1996 bahvea dalam perceraiantidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau karena salahsatu. pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalahperkawnan itu sendiri, apakah perkawnan

itu masih dapat dipertahankan atautidak, karena itu hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawnan itusendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipunsalah satu pihak tetap menginginkan perkawnannya supaya tetap utuh,apabila perkawnan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkanperkawnan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawnan itu tetappecah (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., 1996 halaman 292 ) ;Menimbang, bahwa menurut Undangundang No.

Pasal 7ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) KompilasiHukum Islam disebutkan : yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikahialah suami atau isteri, anakanak mereka, wali nikah dan pihak yangberkepentingan dengan perkawnan itu;Menimbang, berdasarkan ketentuanketentuan di atas, berkaitan denganpokok perkara serta kedudukan para pihak, maka majelis hakim menilaipermohonan Pemohon merupakan wewenang absolut PengadilanAgama

saudarasaudara ibumu yang perempuan; anakanakperempuan dari saudarasaudaramu yang lakilaki; anakanak perempuan darisaudarasaudaramu yang perempuan; ibuibumu yang menyusui kamu; saudaraperempuan sepersusuan; ibuibu isterimu (mertua); anakanak isterimu yangdalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamubelum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidakberdosa kamu mengawninya; (dan diharamkan bagimu) isteriisteri anakkandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawnan

Kabupaten BenerMeriah, tanggal 01 Desember 1959 tersebut dapat dinyatakan sah menuruthukum, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) KompilasiHukum Islam disebutkan : itsbat nikah yang dapat diajukan ke PengadilanAgama terbatas mengenai halhal yang berkenaan dengan : a. adanyaperkawnan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c.adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawnan

; d.adanya perkawnan yang terjadi sebelum berlakunya Undangundang No. 1Tahun 1974, dan; e. perkawnan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawnan menurut halangan perkawnan Undangundang No. 7 Tahun 1974; Halaman 11 dari 13 halamanPutusan Nomor 022/Pdt.G/2014/MSSTRMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dikutipdi atas, maka permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon telahbersesuaian dengan peraturan yang berlaku, karena sesuai dengan maksudPasal 7 ayat (3)

Nomor295K/AG/ 2000 tanggal 29 Agustus 2002 mengandung abstraksi hukumbahwa dikabulkannya perceraian harus adanya cukup alasan bahveantara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagidengan fakta yang terbukti dipersidangan berupa keduanya sering cekcokdan keduanya telah hidup berpisah sejak bulan Nopember 2017 sampaisekarang, apapun pemicu pertengkaran / perselisihan menurutyurisprudensi Mahkamah Agung tidak perlu dipersoalkan seiring denganperkembangan hukum perkawnan saat

ini yang menitikberatkan padapecahnya perkawnan itu sendiri sebagai standar penyelesaianperkawnan, asas mana lebih sesuai dengan hukum perkawnan Islam(syiqaq) dan lebih rasional, di mana pecahnya perkawnan hanyaditujukan pada perkawnan itu sendiri yakni apabila sendisendiperkawnan sudah terurai dan tidak bisa dipersatukan kembalisebagaimana semula, serta hukumhukum Allah sudah tidak bisaditegakkan dalam rumah tangga, tanpa melihat lagi siapa yang salah dansiapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan

belah pihak sudah tidak bersama lagi sejak 10 (Sepuluh)tahun yang lalu ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka ketentuan dalam hal keadaanSuami Istri sudah tidak dapat dirukunkan kembali dalam Rumah tangganya, sudahdapat dibuktikan menurut hukum ;Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Nomor: 534 K/PDT/1996 tanggal 18Juni 1996 menyatakan Bahve dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapapenyebab percekcokan atau karena salah satu pihak telah meningggalkan pihak lain,tetapi yang perlu dilihat adalah perkawnan

itu sendiri, apakah perkawnan itu masihdapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecahHalaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 648/Pat.G/2017/PN Sgrmaka perkawnan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukanlagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawnan supaya tetap untukdipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawnan pecah tetap akan berbuatyang tidak baik agar perkawnan itu tetap pecah*;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan

UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1disebutkan: Perkawnan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukummasingmasing agama dan kepercayaannya,2. Kompilasi Hukum Islam:Hal. 8 dari 11 halaman Pen. No.107/Pdt.P/2017/MSLsmTgl.05.10.17a. Pasal 4 menyebutkan: Perkawnan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNo. 1 Tahun 1974,b.

Pasal 7 ayat (1) menyebutkan: Perkawnan hanya dapat dibuktikandengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;c. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan: Dalam hal perkawnan tidak dapatdibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya kePengadilan Agama;d.

Pasal 7 ayat (4), menentukan bahwa: Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka,vali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawnan itu;Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menentukanbahwa rukun untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a). Calon Suami, b).Calon Isteri, c). Wali nikah, d).

perundangundangan yang berlaku, karenapernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan selain itujuga para Pemohon selama menikah belum pernah putus akibat perceraian;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) KompilasiHukum Islam disebutkan : /tsbath nikah yang dapat diajukan ke PengadilanAgama terbatas mengenai halhal yang berkenaan dengan : a. adanyaperkawnan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c.Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawnan

; d.Hal. 7 dari 9 Salinan Penetapan No.0412/Padt P/2017/PA.Bgiadanya perkawnan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1tahun 1974, dan e. perkawnan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunya halangan perkawnan menurut halangan perkawnan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dikutipdi atas, maka permohonan itsbath nikah yang diajukan oleh Pemohon telahbersesuaian dengan peraturan yang berlaku, karena sesuai dengan Pasal 7ayat (3) huruf

,harta benda yang diperoleh selama perkawnan menjadi hartabersama, sehingga pada saat ternadinya perceraian hartabersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami istriBahwa berdasarkan alasanalasan sah tersebut diatas, maka sudahsepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan selurun Gugatanyang diajukan PENGGUGAT dan menyatakan bahwa PENGGUGATsebagai pemilik atas separuh Harta Bersama. llHARTA BERSAMA DIPEROLEH/DIMILIKI PADA MASA PERKAWINANPENGGUGAT DAN TERGUGAT Mohon perhatian Yang Mulia

perkawnan antara Penggugat denganTergugat bernama: Luke Xavier Keet, lakilaki, lahir di Jakarta padatanggal 28 Juli 2003 berada dalam asuhan dan pemeliharaanPenggugat;Dalam Rekonpensi: Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;Amar Putusan tersebut jelasjelas bertentangan dengan putusan FamilyCourt Of Australia At Sidney yang telah terlebih dahulu diputus.11.

mereka harus didaftarkandi Kantor Pencatatan Perkawnan tempat tinggal mereka.Bahwa, oleh karenanya dengan mendasarkan pada Pasal 56 ayat 1 UU1/1974 yang menyatakan :Perkawnan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orangvarganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia denganvarganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukumyang berlaku di negara dimana perkawnan itu dilangsungkan danbagi warganegara Indonesia tidak melanqgar ketentuanketentuanUndangundang ini.Maka sesuai

Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU Perkawinan,Perkawnan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorangvanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagiadan kekal berdasarkan Ketuahan Yang Maha Esa.

66 UU 1/1974, karenanya patut dikesampingkan ;Demikian pula Pembanding menolak dengan tegas pertimbanganPengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusannya pada halaman 69pragraf ke 8 dan yang menyatakan Menimbang, bahvwea berdasarkan dalilyang dikemukakan oleh Penggugat bahva selama perkawnan mereka telahdidapat harta bersama seperti yang tertuang dalam gugatan penggugat yangapabila dari waktu perolehan maka didapat setelah Penggugat dan T ergugatmelangsungkan perkawnan pada tanggal 18 Mei 2002,namun

Rasid Watngil dan Nasar Renhoat, dengan maskawin berupauang sejumlah Rp.25.000,(Dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai dan telahterjadi ijab kabul;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalildalil permohonan para Pemohon, terlebih dahulu pengadilan akanmempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalammemeriksa dan memutus permohonan isbat nikah ini;Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islammenyatakan bahwa : ayat (2) Dalam hal perkawnan

Adanya perkawnan dalamrangka penyelesaian perceraian, b. Hilangnya Akta Nikah, c. Adanya keraguantentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawnan, d.

Mitsaqon ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untukmewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmahsesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi hal tersebut harusdidukung dengan pencatatan yang secara administratif dari lembaga terkaitsehingga ketertiban perkawinan bagi masyarakat dapat terjamin danberkekuatan hukum;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 1Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum lslammenyebutkan Perkawnan

karena itu dapatdisimpulkan akad nikah yang dilangsungkan oleh para Pemohon telahmemenuhi ketentuan dalam Hukum Islam sehingga berdasarkan ketentuanPasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwaperkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannyasebagai perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa ketentuan dalam pengajuan pengesahan perkawinandi Pengadilan ditentukan terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan Dalam hal perkawnan

bahwapernikahan Pemohon dan Pemohon Il telah terbukti memenuhi ketentuanhukum Islam, yaitu adanya wali, mahar, kedua mempelai dan dua orangsaksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, 21 ayat (1) dan30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan doktirin ahli figh Islam, yang dalampenetapan ini telah diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakimmenyatakan;J 9S Cpsrlcig oly gai Ce Abe g lig Ainne 83 Bl yal gle oS Uc gall byArtinya : Dan didalam pengakuan telah terjadinya perkawnan

lanatutthalibin juz lV halaman 254).11Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu) = mengemukakanketerangan dalam kitab Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf, halaman 93yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagaiberikut :Uns lg il (ple ula 4d aly al alate daa y jl age Gob dag j ADD LES CysArtinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itusebagai isteri seorang lakilaki, maka dihukumkan masih tetap adanyahubungan suamiistri selama tidak ada buktibukti yang menentukan lain(putusnya perkawnan

Bagir Manan, SH, yang menyimpulkan bahwa:pencatatan perkawnan adalah suatu yang penting saja untukdilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawnan itusendin. Pendapat Prof. DR. Mahfud MD, SH, yang menyatakan bahwa :perkawnan Simi tidak melanggar konstitusi, karena di jalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H.

., berpandangan bahwa :kalau perkawnan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dandidasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.