Selanjutnya Rapat Pleno Dewan PengurusPartai dapat mengambil putusan atas permintaan itu;Bahwa, Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional UlamaKabupaten Sumenep didalam mengusulkan perombakan susunan pengurus yangbaru kepada Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama, tanpamengikut sertakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IJ, Penggugat IV,Penggugat V dan Penggugat VI didalam susunan Dewan Pengurus Cabang yangdiusulkan, sehingga tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

Nomor 54 K/Pdt.SusParpol/2014514151617Pasal 24 ayat 2 dan ayat 3;Sehingga sudah selayaknya harus dibatalkan;Bahwa, produk hukum dan segala turunannya yang dihasilkan dari produk yangcacat hukum, juga mengandung cacat hukum, sehingga oleh karenanya produkhukum dan segala turunannya tersebut, harus dinyatakan tidak sah, dan bataldemi hukum;Bahwa, perbuatan Tergugat IJ yang mengusulkan perombakan Susunan DanPersonalia Dewan Pengurus Cabang Panai Kebangkitan Nasional UlamaKabupaten Sumenep kepada Tergugat

Seharusnya berdasarkan berita acara Nomor : 15/BA/TIMLIH/NR/2013tanggal 8 Juli 2013 disebutkan komisioner cadangan ada sebanyak 5 orang, yakni :1 Firdaus, S.Sos.2 Khairullah, S.Ag.3 Junaidi, S,Sos.4 M.Nur Idris.5 Sabirin, S.Pd.Meski sudah ditetapkan susunan komisioner KIP Nagan Raya oleh Komisi ADPRK, akan tetapi Ketua DPRK melakukan perombakan hasil komposisi yangditetapkan oleh Komisi A DPRK tanpa sepengetahuan Komisi A DPRK, sehinggasusunannya sebagai berikut:1 Firdaus, S.Sos2 Arif Budiman, S.Pd3

No. 686 K/Pdt/2009Bahwa tanah kebun obyek sengketa tersebut diperoleh almarhumBernard Longdong dari hasil perombakan hutan bersamasama denganTergugat VI dan Penggugat pada sekitar tahun 1971 dimana sejakperombakan tersebut telah diolah dan ditanami tanaman pohon kelapa sertatanaman lainnya secara bersamasama oleh almarhum Bernard Longdongdengan Tergugat VI dan Penggugat dikuasai dan diduduki secara terusmenerus hingga saat ini;Bahwa kemudian sebagian dari tanah kebun obyek sengketa tersebutyaitu

Bitung atas tanah kebun obyek sengketa;Menyatakan bahwa Penggugat , Tergugat Vl/janda Yuliana Roorohserta ahli waris lainnya yaitu masingmasing : Cornelia Longdong,Corneles Longdong, Karolina Longdong, Agustina Longdong, MarsinaLongdong, Bernadus Longdong, Hendrik Longdong, Theresia Longdongdan Djoni Longdong adalah ahli waris yang sah dari almarhum BernardLongdong;Menyatakan tanah kebun obyek sengketa yang letak luas dan batasbatasnya sebagaimana tersebut pada posita gugatan butir ke 2 adalahhasil perombakan

Bahwa ,selama beberapa kali pengukuran tanah perombakan milik keluargaHimponan oleh Aparat Pemerintah Desa Lihunu bersama dengan petugaspengukur PT MMP sebagai penggugat Sdr Raldi Dalawa cs selalu hadirdilokasi tanah tersebut dan tanpa ada keberatan apapun atas tanahtersebut;.

tanah tersebut tidak dalam sengketa kepemilikandengan pihak manapun sengketa batas;e Berita Acara pengukuran luas tanah Nomor 130/2019/SKPT/IX2014tanggal 29 September 2014 yang diterbitkan Perangkat Desa Lihununyang diketahui oleh Hukum Tua Desa Lihunu dan KepalaKecamatan Likupang Timur;e Surat Keterangan kesaksian dari Masyarakat Desa Lihunu (tuatuaDesa) yakni sdr Patimus Yudas dan Welem Alumang denganmengetahui Hukum Tua Desa Lihunu dan Kepala KecamatanLikupang Timur;e Surat keterangan tanah Perombakan

;Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat s/dTergugat IV dalam jawabannya mendalilkan bahwa, tanah/objek sengketa yangdimaksud Para Penggugat sebagai ahli waris Alm Evi Barila, sebagaimana suratgugatan tertanggal 23 September 2015 adalah tanpa nomor Register karena EviBarila yang dimaksud Penggugat tidak ada dalam silsilah keluarga HimponanBarila sebagaimana silsilah yang dibuat oleh Hukum Tua Desa Lihunu tertanggal 7Agustus 2014 dan ,selama beberapa kali pengukuran tanah perombakan

Bahwa yang benar adalah tanah obyek sengketa saat ini dikuasai /diduduki dan dimiliki oleh para Tergugat adalah warisan yangmerupakan hasil perombakan dari Opa HARUNA SAID dengan batas batasnya sebagai berikut.Utara : berbatas dengan pantaiTimur : berbatas dengan keluarga ARIANSI AGAMA, keluargaTangkudung dan HAMID SAIDSelatan : berbatas dengan YOSEP AGAMA / ARIANSI AGAMAHalaman 14 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN BitBarat : berbatas dengan semula TARSAN GANAP, sekarangFRETS

jika dari laut ke jalan raya panjangnya 75 metersedangkan dari jalan raya ke arah gunung panjangnya 150 meter;Bahwa tanah yang sekarang menjadi jalan raya dulu adalah tanah dariHaruna Said dimana dulu ia menanam kelapa dan pisang;Bahwa di tanah Haruna Said ada kubur milik Piet Said dan MatildaBuleno;Bahwa yang menguasai tanah bekas eksekusi milik Ariansi Agamaadalah anaknya yaitu Ritna Rahamis;Bahwa tanah Hamid Said berasal dari Haruna Said;Bahwa setahu Saksi, Haruna Said mendapatkan tanah dari perombakan

untukTergugat 17 s/d Tergugat 21 hanya meminjam tanah kintal dan telah mendirikanrumah di atas tanah tersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya para penggugattelah mengajukan alat bukti surat yaitu P1 sampai dengan P30 dan 2 (dua)orang saksi;Menimbang, bahwa atas gugatannya para penggugat tersebut ParaTergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban yang pada pokoknyamenyatakan bahwa tidak benar tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat adalahmilik dari Opa Yosep Agama namun dari warisan dan perombakan

Mdo yang telahberkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan eksekusi ataukah objek sengketaadalah tanah lainnya yang merupakan hasil perombakan dari Opa Haruna Said;Menimbang, bahwa dari bukti P1 yakni putusan Nomor 74/ Pdt/1980.G/ PN. Mdo, diketahui bahwa yang menjadi objek sengketa yakni tanahyang terletak di wilayah Papusungan Kec.

Tergugat bahwa benar tanah tersebut yangsaat ini disengketakan dan saat ini dikuasai oleh Para Tergugat yangmerupakan milik dari Opa Haruna Said;Halaman 42 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN BitMenimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi Penggugat yakni saksiYOEL MANOPPO dan saksi ESTEFANUS KAWANGUNG, pada pokoknyamenerangkan bahwa tanah sengketa saat ini adalah termasuk dalam bagiantanah milik Ariansi Agama yang dulunya adalah milik dari Josep Agama yangdiperoleh dari hasil perombakan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun2002 Tentang PerkapalanPasal 41)Sebelum pembangunan atau perombakan kapal yangmerupakan bagian dari pengerjaan kapal dilaksanakan,pemilik atau galangan wajiob membuat perhitungan dangambar rancangbangun kapal serta data kelengkapannya;Penelitian dan pemeriksaan gambar kapal dan datasebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan olehPejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal;Apabila gambar dan data memenuhi persyaratan, makaPejabat Pemeriksa Keselamatan

Kapal memberikanpengesahan dapat dimulainya pelaksanaan pengerjaan;Pembangunan atau perombakan kapal harus mengikutigambar dan data yang telah memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan dilaksanakanpada galangan yang memenuhi persyaratan sesuaidengan ketentuan;4.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002Tentang PerkapalanPasal 41)Sebelum pembangunan atau perombakan kapal yangmerupakan bagian dari pengerjaan kapal dilaksanakan,Halaman 26 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2018/PT DPSpemilik atau galangan wajib membuat perhitungan dangambar rancangbangun kapal serta data kelengkapannya;2) Penelitian dan pemeriksaan gambar kapal dan datasebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan olehPejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal;3) Apabila

gambar dan data memenuhi persyaratan, maka PejabatPemeriksa Keselamatan Kapal memberikan pengesahandapat dimulainya pelaksanaan pengerjaan;4) Pembangunan atau perombakan kapal harus mengikuti gambardan data yang telah memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam ayat (3) dan dilaksanakan pada galanganyang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan;.

1Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhipersyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan danpelistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasukperlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yangdibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan danpengujian.Pasal 1 Angka 2Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifikasi kapal yangmelakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan permesinan kapal,jaminan mutu material marine, pengawasan pembangunan,pemeliharaan, dan perombakan

Taman SelametNo.24, Malang untuk membuktikan kebenarannya, makabersama ini dilampirkan fotokopi sertifikat bertandaP.1;Bahwa terhadap barang tersebut di atas, Penggugatmelakukan perombakan menyeluruh, bahkan dapat dikatakanHal. 1 dari 12 hal.

Register Nomor 1170 K/Pdt/2010 dimana batasbatas tanah kebun Himi tersebut yang benaradalah:: Berbatas dengan Rompis Tapada;: Berbatas dengan Damping Lahutang;Selatan : Berbatas dengan Dula Derek;Baratlll.Fakta: Berbatas dengan Rawung Gandaria;Bahwa adalah bohong menurut versi Pelawan dimana tanah kebunHimi adalah perombakan dan pembukaan dari Timotius Wilade (ayahdari Erna Wilade dan Lodewik Wilade) pada tahun 1940, sebab yangbenar tanah kebun Himmi tersebut dengan batasbatasnyasebagaimana nyata

Keberatan Kelima:Bahwa Pengadilan Tinggi Manado adalah juga melanggar hukum;Alasannya:Bahwa Pemohon Kasasi adalah sebagai yang berhak atas tanah sengketadengan dasar bahwa tanah EX GHU sudah dapat dibuktikan oleh Tergugat(Pemohon Kasasi) yang dahulu dalam perkara perdata Nomor 61/Pdt.G/2010/PN.Amg. telah dimenangkan dan dinyatakan bahwa Pemohon Kasasiadalah ahli waris pengganti dari Lie Bun Jat dan Sie Djok Nio dan terbuktibahwa tanah objek sengketa adalah bukan tanah Negara akan tetapi adalahtanah perombakan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002Tentang PerkapalanPasal 41)Sebelum pembangunan atau perombakan kapal yang merupakanbagian dari pengerjaan kapal dilaksanakan, pemilik atau galanganwajid membuat perhitungan dan gambar rancangbangun kapal sertadata kelengkapannya.Penelitian dan pemeriksaan gambar kapal dan data sebagaimanadimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Pejabat PemeriksaKeselamatan Kapal.Apabila gambar dan data memenuhi persyaratan, maka PejabatPemeriksa Keselamatan

Kapal memberikan pengesahan dapatdimulainya pelaksanaan pengerjaan.Pembangunan atau perombakan kapal harus mengikuti gambar dandata yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalamayat (3) dan dilaksanakan pada galangan yang memenuhi persyaratansesuai dengan ketentuan.4.

Pasal 12 (2) Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukanberdasarkan atas hak dan buktibukti yang sah untuk memperolehpembayaran;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002Tentang PerkapalanPasal 41) Sebelum pembangunan atau perombakan kapal yang merupakanbagian dari pengerjaan kapal dilaksanakan, pemilik atau galanganwajid membuat perhitungan dan gambar rancangbangun kapal sertadata kelengkapannya.Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2018/PT DPS Hal. 24 dari 45 halaman2) Penelitian

dan pemeriksaan gambar kapal dan data sebagaimanadimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Pejabat PemeriksaKeselamatan Kapal.3) Apabila gambar dan data memenuhi persyaratan, maka PejabatPemeriksa Keselamatan Kapal memberikan pengesahan dapatdimulainya pelaksanaan pengerjaan.4) Pembangunan atau perombakan kapal harus mengikuti gambar dandata yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalamayat (3) dan dilaksanakan pada galangan yang memenuhi persyaratansesuai dengan ketentuan.Perpres 54

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002Tentang PerkapalanPasal 41)Sebelum pembangunan atau perombakan kapal yang merupakanbagian dari pengerjaan kapal dilaksanakan, pemilik atau galanganwajid membuat perhitungan dan gambar rancangbangun kapal sertadata kelengkapannya.Penelitian dan pemeriksaan gambar kapal dan data sebagaimanadimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Pejabat PemeriksaKeselamatan Kapal.Apabila gambar dan data memenuhi persyaratan, maka PejabatPemeriksa Keselamatan

Kapal memberikan pengesahan dapatdimulainya pelaksanaan pengerjaan.Pembangunan atau perombakan kapal harus mengikuti gambar dandata yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalamayat (3) dan dilaksanakan pada galangan yang memenuhi persyaratansesuai dengan ketentuan.4.

Pasal 12 (2) Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukanberdasarkan atas hak dan buktibukti yang sah untuk memperolehpembayaran;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002Tentang PerkapalanPasal 41) Sebelum pembangunan atau perombakan kapal yang merupakanbagian dari pengerjaan kapal dilaksanakan, pemilik atau galanganwajidb membuat perhitungan dan gambar rancangbangun kapal sertadata kelengkapannya.Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2018/PT DPS Hal. 24 dari 45 halaman2) Penelitian

dan pemeriksaan gambar kapal dan data sebagaimanadimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Pejabat PemeriksaKeselamatan Kapal.3) Apabila gambar dan data memenuhi persyaratan, maka PejabatPemeriksa Keselamatan Kapal memberikan pengesahan dapatdimulainya pelaksanaan pengerjaan.4) Pembangunan atau perombakan kapal harus mengikuti gambar dandata yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalamayat (3) dan dilaksanakan pada galangan yang memenuhi persyaratansesuai dengan ketentuan.Perpres 54

mana pohon mangga tersebut adalah milik DORKASLAHOPE;Bahwa pohon yang dipotong oleh Para Terdakwa adalah pohonmangga kweni dan pohon kenari;Bahwa Saksi tidak tahu ada tanah milik Saksi HOMPRIT DEREK dilokasi tanah tersebut;Bahwa Saksi tidak tahu sertifikat tanah yang dimiliki oleh SaksiHOMPRIT DEREK;Bahwa Saksi HOMPRIT DEREK telah masuk ke dalam tanah milikDORKAS LAHOPE;Bahwa Saksi tidak pernah melihat pembagian waris dari NATANIELDEREK;Bahwa tanah yang dikuasai oleh NELTJI DEREK tersebutmerupakan perombakan

Sedangkan istri keempatbernama PRISKILA GOHA yang memiliki anak yang diantaranyaadalah LORENS DEREK dan FRITS DEREK;Bahwa Saksi HOMPRIT DEREK merupakan anak dari FRITSDEREK;Bahwa tanah yang dikuasai oleh Saksi HOMPRIT DEREKmerupakan hasil perombakan dari tanah milik NATANIEL DEREK;Bahwa sedangkan tanah yang sekarang dikuasai oleh ParaTerdakwa merupakan hasil perombakan dari tanah THOMASLAHOPE;Bahwa berdasarkan cerita dari orang tua mantu Terdakwa , dahuluNATANIEL DEREK bersama dengan SAPELA MAKAKOMBO

PANGKEYbertandatangan dan mengeluarkan surat kepemilikan tanah di saatdirinya tidak lagi menjabat sebagai Hukum Tua Desa Ponto;Bahwa tanah yang terdapat keempat pohon mangga yang ditebangoleh Para Terdakwa dahulu dikuasai oleh oma Terdakwa II padatahun 1928 dan sampai saat ini dikuasai oleh Para Terdakwa;Bahwa tanah tersebut merupakan hasil perombakan dari tanah milikTHOMAS LAHOPE dan NELTJI DEREK;Bahwa tanah tersebut memiliki batasbatas sebagai berikut:Utara : Keluarga LAHENGKING dan keluarga DEREK

DELIHADE, dankeluarga TIRAYOHBarat : Keluarga GOHA;Bahwa di dalam kebun tersebut terdapat pohon mangga, pohonkelapa, pohon kenari, dan kayukayuan;Bahwa sebagian tanah yang berdiri rumah Saksi HOMPRIT DEREKadalah milik keluarga LAHOPETAKALIUANG;Halaman 47 dari 73 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN ArmBahwa tanah tempat keempat mangga yang ditebang oleh ParaTerdakwa termasuk ke dalam tanah yang saat ini dikuasai oleh ParaTerdakwa;Bahwa tanah yang dikuasai oleh Saksi HOMPRIT DEREKmerupakan tanah hasil perombakan

Oleh sebab itu tindakan dari TURUT TERGUGAT IV yangHalaman 9 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MNDmerencanakan pembuatan jalan tol melewati Hutan Adat yang di dalamnyaada Mata Air (TANAH SENGKETA) dan bahkan sudah membongkarsebagian Hutan di sekitar Mata Air Hujan adalah merupakan perbuatanmelawan hukum dan perombakan Hutan Adat Mata Air Hujan harusdihentikan, serta perencanaan pembuatan jalan tol melewati Hutan Adatyang di dalamnya ada Mata Air (TANAH SENGKETA) harus di gesersehingga tidak

tapkan perbuatan TURUT TERGUGAT IV yang melakukanperencanaan dan perombakan serta pengrusakan Hutan Adat milikMasyarakat Negeri Adat Danowudu yang bertentangan dengan UndangUndang dan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan LingkunganHidup dan Hutan serta Mata Air adalah merupakan perbuatan melawanhukum.7.

Petitum Penggugat angka 7 tidak jelas/kabur, karena dalamPetitum angka 7, Penggugat tidak menyebutkan nomor dan tanggalperencanaan dan perombakan yang diterbitkan oleh Turut TergugatIV, yang menurut Penggugat, perencanaan dan perombakan yangdilaku kan oleh Turut Tergugat IV tersebut adalah merupakanperbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.2.

Penggugat dalam Petitum angka 7 menurut agar perbuatan BPJNXV Sulawesi Utara dan Gorontalo yang telah melakukanperencanaan dan perombakan, dinyatakan sebagai perbuatanmelawan hukum.2.

Menetapkan perbuatan TURUT TERGUGAT IV yang melakukanperencanaan dan perombakan serta pengrusakan Hutan Adat milikMasyarakat Negeri Adat Danowudu yang bertentangan denganUndangUndang dan Peraturan Pemerintah tentang PerlindunganLingkungan Hidup dan Hutan serta Mata Air adalah merupakanperbuatan melawan hukum.8.

Lamber Kalitow merupakan masyarakatadat asli Desa Talawaan Bantik, sehingga berhak untukmemperoleh perombakan tanah adat yang berlokasi di DesaTalawaan Bantik. Sampai saat ini, obyek sengketa telah dikeloladan dikuasai dengan itikad baik secara turun temurun sejakkakek TERGUGAT s/d III (Alm.

Tidakbenar kakek dan nenek PARA PENGGUGAT adalah pemilik atasobyek sengketa yang saat ini dikuasai oleh TERGUGAT s/d Ill,karena kakek dan nenek PARA PENGGUGAT bukan merupakanwarga adat Desa Talawaan Bantik, sehingga tidak memiliki hakuntuk melakukan perombakan ataupun memiliki sebagai hakmilik tanah adat yang berlokasi di Desa Talawaan Bantik.Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT MND9.

Lamber Kalitow)dari perombakan tanah adat Desa Talawaan Bantik, karena alm.Lamber Kalitow merupakan masyarakat adat asli Desa TalawaanBantik, sehingga berhak untuk mendapatkan hasil perombakandari tanah adat yang berlokasi di Desa Talawaan Bantik ;4. Bahwa sejak tahun 1934 hingga saat ini (82 tahun) obyeksengketa tetap dimiliki, dikelola dan dikuasai secara turuntemurun mulai dari kakek PARA PENGGUGAT REKONPENSI (alm.Lamber Kalitow) hingga saat ini dikuasai PARA PENGGUGATREKONPENSI.

Putusan Nomor 61 K/TUN/2015(Sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan RayaNomor 171/17/DPRK/2013, Tanggal 16 Juli 2013 tentang Penetapan CalonAnggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Periode20132018);610Bahwa kemudian atas perombakan tersebut, Tim Seleksi telah menggugat KetuaDPRK Nagan Raya ke Pengadilan Tata Usaha Negera Banda Aceh, dan telah disidangkan dalam Nomor Perkara 13/G/2013/PTUNBNA Tanggal 23 Juli 2013;Bahwa, ketika proses hukum tentang ke absahan

telah mengabaikan proses hukum yang sedangberjalan di Pengadilan TUN Banda Aceh, seharusnya Tergugat menghormatiproses hukum yang sedang berjalan sampai adanya putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap (incraht van gewisjde);Bahwa surat Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah merugikanPara Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa atas perombakan

perasaan para penggugat belaka ;Dengan demikian, majelis berpendapat bahwa mengenai dalil kerugian immateriilyang diderita para penggugat adalah tidak terbukti , oleh karena itu tuntutan kerugianimmateriil sebesar Rp 100.000.000. tersebut patut dikesampingkan ; Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan kerugian materiil yang dideritapara penggugat sebesar Rp 250.000.000. sebagaimana tersebut diatas, maka yang menjadipersoalan adalah : Apakah yang menyebabkan para penggugat melakukan renovasi /perombakan

selanjutnya pula para saksi dari tergugat dan turut tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa rumah obyek sengketa pernah digunakan parapenggugat untuk usaha karaoke ; Menimbang, bahwa oleh karena ternyata rumah obyek sengketa ini dikontrak parapenggugat dari tergugat karena terkait dengan tempat usaha hiburan karaoke sebelumnyadi jalan Putat Jaya Barat Gang 6 B yang telah berakhir masa sewanya ;Menimbang, bahwa dengan demikian majelis menilai bahwa yang mendorong parapenggugat untuk melakukan renovasi / perombakan

total rumah obyek sengketasesungguhnya adalah justru kegiatan bisnis para penggugat sendiri yang senantiasamenuntut tempat usaha hiburan karaokenya harus bagus, agar senantiasa menarik perhatianpengunjung untuk singgah, atau dengan kata lain perombakan / renovasi tersebut diatasadalah kehendak para penggugat sendiri, dan bukan diakibatkan oleh perbuatanperbuatan para tergugat , Il , dan III ;Halaman 27 dari 33 Putusan No.866/Pat.G/2015/PN.SbyMenimbang, bahwa oleh karena ternyata salah satu unsur

Bahwa, Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama KabupatenSumenep didalam mengusulkan perombakan susunan Pengurus yang barukepada Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama, tanpamengikut sertakan Penggugat , Penggugat II, Penggugat Ill, Penggugat IV,Penggugat V, dan Penggugat VI didalam susunan Dewan Pengurus Cabang yangdiusulkan, sehingga tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkandidalam Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Nasional Ulama HasilMuktamar Partai

Pasal 24 ayat 2 dan ayat 3,sehingga sudah selayaknya harus dibatalkan;14,.Bahwa, produk hukum dan segala turunannya yang dihasilkan dari produk yangcacat hukum, juga mengandung cacat hukum, sehingga oleh karenanya produkhukum dan segala turunannya tersebut, harus dinyatakan tidak syah, dan bataldemi hukum;15.Bahwa, perbuatan Tergugat Il yang mengusulkan perombakan Susunan DanPersonalia Dewan Pengurus Cabang Panai Kebangkitan Nasional UlamaKabupaten Sumenep kepada Tergugat I,.sehingga Dewan Pengurus

Bahwa tentang rumah di Jalan Bangka 8 No.17 SumbersariJember dengan nomor Sertifikat 367/Sumbersari, adalah hartabersama Pemohon dengan Termohon, karena setelah pernikahanrumah tersebut dirombak/direhap total seperti kondisi pada saatini, uang perombakan/rehap berasal dari pinjaman kepadaKoperasi dan Bank BNI46 Jember, uang pinjaman dari Koperasidipergunakan untuk merehap rumah dan sebagian uang hasil9pinjam dari BNI46 Jember sebagian digunakan untuk membayarhutang kepada kakak kandung Pemohon bernama

1956dibuatlah Surat Pembagian Pusaka, kemudian berdasarkan Surat PembagianPusaka Adeleida Pinontoan mendapat pembagian warisan 1/5 bahagian,selanjutnya setelah Adeleida Pinontoan meninggal pada tanggal 29 Juni 1977tanah budel tersebut menjadi warisan dari pada Para Penggugat.Bahwa kemudian Tanah Budel tersebut oleh Ahli Waris Pengganti dilakukanpengukuran pada tanggal 4 Juli 2005, Pengukur tanah tersebut Frederik Damopolidan di Registrasi di Kelurahan Paal IV, dibawah No. 42/P.IV/VII/2005.Bahwa sejak perombakan

Jadisecara jelas dan tepat tanah yang menjadi objek sengketa telah di tempati dandikuasai Penggugat dengan dasar Perombakan Hutan selama 84 tahun makasecara jelas Tergugat telah mengabaikan dan merugikan hak dan kepentinganhukum Para Penggugat, sehingga sangat beralasan hukum bahwa Sertifikat HakMilik No. 388/Sawangan Kecamatan Pineleng tangal 6 Januari 1981 haruslahDINYATAKAN BATAL ATAU TIDAK SAH, sebagaimana di isyaratkan pasal53 ayat Undangundang No. 9 Tahun 2004.Bahwa perbuatan Tergugat yang

Tergugat Konvensi/TergugatRekonvensi sedang tinggal di Sumbawa tempat suaminya bertugas;Bahwa selanjutnya Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensimelakukan perombakan (rehab) terhadap objek sengketa karenakondisinya sebelum itu tidak memungkinkan untuk ukuran keluargaTergugat (kecil) seperti sekarang ini;4.