Bahwa untuk lebih deteilnyatergugat akan menguraikan tahapan dan prosespenerbitan sertipikat Hak Milik Nomor 30/Sihiongatas nama Derman Sitorus seluas 1445 nf sebagaiberikutini24Atas permohonan Derman Sitorus tanggal 4Pebruari2008 dengan melengkapi = syaratsyarat seve i Jerikat:1.2.Fotocopi Kartu) Tanda PendudukSurat Pernyataan tanggal 28Januari 2008.Surat Pernyataan PenguasaanFisik Bidang Tanah.Surat Pernyataan penunjukantanda batas.Bahwa data yuridis tersebutsetelah diteliti oleh petugaskantor pertanhan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA CQ KEPALA KEPALA KANTOR BADAN PERTANHAN NASIONAL JAWA TENGAH CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR

Oktober 2010 Nomor 3020/26.2600/X/2010 Perihal PermohonanPencabutan/Pembatalan Sertifikat Hak Milik No.5/Mahakeret atas nama MariaRuntunuwu seluas 9.490 M2 terletak di Kelurahan Mahakeret Kecamatan WenangKota Manado Propinsi Sulawesi Utara (fotocopy sesuai fotocopy) ;eBuktiT.2 : Surat dari Ombudsman Republik Indonesia Kantor PerwakilanWilayah Sulawesi Utara Dan Gorontalo tertanggal 29 Pebruari 2012 Nomor 0009/KLA/0011.2012/mdo25/I/2012 Perihal Undangan Klarifikasi I yang ditujukankepada Kepala Badan Pertanhan

2010 Nomor 3020/26.2600/X/2010 Perihal PermohonanPencabutan/Pembatalan Sertifikat Hak Miulik No.5/Mahakeret atas nama MariaRuntunuwu seluas 9.490 M2 terletak di Kelurahan Mahakeret Kecamatan WenangKota Manado Propinsi Sulawesi Utara (fotocopy sesuai fotocopy) ;eBukttT.2 : Surat dari Ombudsman Republik Indonesia Kantor PerwakilanWilayah Sulawesi Utara Dan Gorontalo tertanggal 29 Pebruari 2012 Nomor 0009/KLA/0011.2012/mdo25/II/2012 Perihal Undangan Klarifikasi II yang ditujukankepada Kepala Badan Pertanhan

2013, perihal Mohon Penjelasan terhadap Rincik Persil No.21SI KohirNo.49 CI, Rincik Persil No.21SI Kohir No.503 CI dan Rincik Persil No.21 SOKohir No.503 ~ CI, yang ditujukan kepada Lurah PandangPandang ;BuktiT5 : Foto copy dari foto copy surat dariLurah PandangPandang Nomor: 466/5/KLP/XII/2013, tanggal 11 Desember2013, perihal Jawaban terhadap Rincik Persil No.21SI Kohir No.49 CI, RincikPersil No.21SI Kohir No.503 CI dan Rincik Persil No.21 SO Kohir No.503 CI,yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanhan

yangdiajukan oleh Penggugat sesuai dengan peraturan perundangundangan ; Menimbang, bahwa hal tersebut adalah sejalan dengan Surat dari Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 23 Maret 2009perihal penyelesaian sengketa tanah yang terletak di jalan Sultan Hasanuddin, kelurahanPandangPandang ( bukti P6 ) yang pada angka 12 4/&hurud amenyatakan :a tanah yang dimohonkan haknya oleh ahli waris Massu DaengSikki dan atau yang memperoleh hak daripadanya kepadakepala kantor pertanhan

Putusan Nomor 231 K/TUN/2016D.Nomor84/Teladan Barat di Kantor Pertanhan Kota Medan dengan melihatpeta lokasi pada tanggal 23 Maret 2015 pada saat itu Penggugat diberitahuoleh petugas dari Kantor BPN Medan dengan memperlihatkanpetasituasi tanah terperkara bahwa benar letak lokasi tanah yang dimaksudpada Sertipikat Hak Milik Nomor 84/Teladan Barat berada diatas tanah yangselama ini dikuasai dan dimiliki olen Para Penggugat ;Bahwa oleh sebab Para Penggugat baru mengetahui dan merasa dirugikankepentingannya

kutipan risalahlelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 41, atau aktasebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1), atau Surat sebagaimanadimaksud Pasal 53, atau kuasanya;Dalam hak pemegang hak atau penerima hak sebagaimana pada ayat (2)sudah meninggal dunia, permohonan sertifikat pengganti dapat diajukanoleh ahli warisnya dengan menyerahkan bukti sebagai ahli waris;Penggantian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat padabuku tanah yang bersangkutan;Juncto Peraturan Kepala Badan Pertanhan

Negara tetapimerasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu 90 hari dihitung secara kasuistissejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara danmengetahui adanya keputusan tersebut.Bahwa Penggugat baru mengetahui secara pasti dan merasa kepentingannya sangatdirugikan atas terbitnya Surat Keputusan Objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik(SHM) No. 84/Teladan Barat setelah melakukan pengecekan letak lokasi objek SertipikatHak Milik No. 84/Teladan Barat di Kantor Pertanhan

saat saksi menyerahkan fhoto copy surat jual beli kepada Irwan Ilyas,asli surat tersebut sama Ibu Roslia.Bahwa pada Tahun 2009 Irwan Ilyas membuka kantor di Rumah itu dia sendiri yangmelapor di RTsetempat.Bahwa Ibrahim A.Badui tidak pernah membuat KTP setempat.Bahwa saksi mengatakan memberikan kopy surat jual beli kepada Irwan Ilyas diamau pinjam uang ke Bank untuk modal usaha.buka showroom mobil, tahun 2009.Bahwa saksi membantah mengatakan tidak tahu dengan surat permohonan yangdiajukan ke Badan Pertanhan

BADUI mengenai hakguna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik, namun bukti T.3 adalah buktipengoperan kepemilikan, sedangkan bukti pengoperan kepemilikan yang dimaksudbukti T.3 belum diakui/ belum diberi status oleh negara (Badan Pertanhan Nasional /Kepala Kantor Pertanahan) dan karenanya masih sebatas hak menguasai, dimanaakta Hibah Pejabat Pembuat Akta Tanah (bukti T.3) justru dijadikan dasarpertimbangan untuk menerbitkan sertifikat Hak Milik (Objek Sengketa) olehTergugat: 22 2==Menimbang,

3tahun 1982 Desa Kadoodan, Kecamatan Bitung Tengah Kabupaten Daerah Tingkat IIMinahasa atas nama pemegang Hak Pemerintah Daerah Kota Administratif Kota Bitung,apakah memang benar bahwa Badan Pertanahan Nasional dalam menerbitkan /memberikan hak kepada Tergugat atas tanah yang kemudian dibangun Rumah Dinas yangmenjadi obyek sengketa sekarang ini telah memenuhi syaratsyarat atau prosedur hukumyang benar sebagai mana yang telah ditentukan dalam peraturan perundangundanganyang berlaku, sehingga Badan Pertanhan

SHM No.9653/Tugu yangditerima dan akan dibebani hak Tanggungan oleh Tergugat Il telahdilakukan pada Kantor Pertanhan Kota Depok dinyatakan telah sesuaidengan daftar di Kantor pertananan bahwa tanah objek Sengketa benaratas nama Tergugat yang dibeli dari Pengguat atas dasar Akta JualBeli/AJB yang dibuat PPAT priai takari utama No. 286/2013 tanggal 23092013.

Saksi Joni Malela Marpaung, ST. di bawah janji menerangkan padapokoknya sebagai berikut:e Bahwa Saksi adalah Penilai Publik;e Bahwa sebagai Penilai Publik Saksi tergabung dalam Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Immanuel Johnny Dan Rekan telahmendapat izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesiasebagaimana dalam Surat Keputusan Menteri Keaungan Nomor1169/KM.1/2009, tanggal 30 September 2009 dan juga telahmendapat Lisensi Penilai Pertanhan dari Badan PertanahanNasional Republik Indonesia sebagaimana

Immanuel H.Sitompul dan Saksi Johnny Malela Marpaung, ST. yang menerangkan padapokoknya bahwa SaksiSaksi adalah Penilai Publik yang telah mendapat izin dariMenteri Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat KeputusanMenteri Keuangan Nomor 1169/KM.1/2009, tanggal 30 September 2009 dan jugatelah mendapat Lisensi Penilai Pertanhan dari Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia sebagaimana dalam Lisensi Penilai Pertanahan Nomor 11/LSSPT63SK.BPN/II/2013, tanggal 11 Februari 2013 dan tanggal

Kakanwil Badan Pertanhan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang, yang beralamat di Jalan Kapten A. Rivai. No. 99 Palembang. Diwakili kuasanya Armawati, SH. SMn dan Firman Fready Busroh, SH,MHum.

Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq.Kakanwil Badan Pertanhan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Cq. Kepala KantorBadan Pertanahan Kota Palembang, yang beralamat di Jalan Kapten A. Rivai. No. 99Palembang. Diwakili kuasanya Armawati, SH. SMn dan Firman Fready Busroh,SH,MHum.

Bukti surat tersebut telahdiberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yangternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;Fotokopi Surat Jawaban dari Kementerian Agraria danTata Ruang/Badan Pertanhan Nasional, Kantor PertananKabupaten Bogor. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukupdan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, laluoleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Gunther S.

DALAM REKONPENSI :1.Menyatakan gugatan Rekonpensi dari penggugat Rekonpensi adalahberdasarkan hukum ;Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensiseluruhnya ;Menyatakan sah secara hukum surat sertipikat Hak Milik Nomor 184,Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru,tertanggal 22 Oktober 2001 yang telah diterbitkan oleh tergugat IV(Kepala Kantor Badan Pertanhan Kota Pekanbaru) atas nama Tergugat 1(Syafrizal ), seluas.195 M2 dengan batasbatas sempadan sebagaimanayang termuat

Kalasuat RT. 01/RW. 06, Kelurahan Klagete, Distrik Sorong Utara,Kota Sorong berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Miik Nomor 70yang diterbitkan oleh Badan Pertanhan Kota Sorong, dengan luaskeseluruhan 530 M2 (lima ratus tiga puluh meter persegi), dimana tanahtersebut batasbatasnya adalah sebagai berikut :Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan F. Kalasuat;Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Diana Han;Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik H.

23 yaitu : Untuk keperluan pendaftaran hak;a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan : 1) Penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenangmemberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yangberlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanahNegara atau tanah hak pengeloalan; Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No. 304/2010 tanggal 15042010,yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yoni Sudarti,SH. telah terjadi peralinan hak dari Nurbetti kepada Suryati, yangtercatat pada kantor Pertanhan

Hak memungut hasil hutan.Dalam kedua regelasi pertanhan nasional tersebut, Hak Garap samasekali tidak dikenal, sehingga dalil Penggugat mengenai adanya Hak Garapatas tanah milik Negara adalah tidak berdasar hukum ;. Bahwa Suratsurat yang disebutkan oleh Penggugat pada halaman 3 angka2 tersebut menurut hukum bukanlah bukti adanya hak Penggugat atau suatuobyek tanah milik Negara.

Sukarame tanggal 20May 2014, Surat Ukur No. 59/Talang Jambe/2014 tanggal 04 Maret2014 atas nama Edi Susanto (Fotocopy sesuai Asli) ; Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanhan Kota Palembang Nomor :291/ HM/ BPN.16.71/ 2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang PemberianHak Milik atas Edi Susanto atas tanah seluas 19.916 M2 (Sembilanbelas ribu sembilan ratus enam belas meter persegi) (Fotocopy sesuaiAS) 3 wn enn ne nnn nnn nnn nnn ene nnn nn nn nn nen ee ne cn cn cn nn cn con cen cen en ennSurat Keterangan ahli

Hak memunguthasil hutan.Dalam kedua regelasi pertanhan nasional tersebut, Hak Garap samasekali tidak dikenal, sehingga dalil Penggugat mengenai adanya Hak Garapatas tanah milik Negara adalah tidak berdasar hukum ;. Bahwasuratsurat yang disebutkan oleh Penggugat pada halaman 3 angka2 tersebut menuruthukum bukanlah bukti adanya hak Penggugat atau suatuobyek tanah milik Negara.

petugas khusus dari pegawai pertanahan setempat sebagaipenangung jawab; (3) Dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah kepada instansi yang memerlukanuntuk pelaksanaan tugasnya dapat diberikan petikan, salian atau rekaman dokumenpendaftaran tanah yang etrsimpan di Kantor Pertanahan. (4) Dengan izin Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapatdiberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadidasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanhan