Keputusan Gubernur KDKI Nomor122 Tahun 2001, sampai pada pelanggaran Peraturan PemerintahNomor 36 Tahun 1997 yang telah dicabut dan diganti denganPeraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000, Pasal 2 huruf btentang pajak yang harus dibayar, yang menimbulkan kerugian baikpada Penggugat maupun kepada Negara yang dilakukan oleh ParaTergugat secara bersamasama, secara sadar danterkoordinirdengan rapi, mulai dari tindakan penerbitan Akta Jual Beli, penerbitanSertifikat induk dan Pemisahan, Penyembunyian Pertelaan

Nomor 583 PK/Pdt/2017diserahkan kepada Perhimpunan Penghuni, sehingga sampaisaat ini Penggugat dan Para pemilik lainnya tidak mengetahuiadanya serah terima rumah susun dari Tergugat dan Ilkepada Perhimpunan Penghuni, termasuk Sertipikat Induk,Akta Pemisahan, Pertelaan dan uraian, serta lampirannya,padahal dokumendokumen a quo merupakan petunjuk danpenjelasan tentang adanya status Hak Pengelolaan in casu;36.

Bahwa adapun dasar dimohonkannya penundaan ini akibat dari tidakjelasnya status tanah yang sebenarnya karena Penggugat belummendapatkan Sertifikat induk dan Pertelaan beserta uraian rinciandan akta pemisahan dan Lampiran yang menyatakan status HGB diatas Hak Pengelolaan a quo, dan kalaupun ada hanya sebatas lisan,tanpa tertulis yang didasarkan pada dokumendokumen resmi sepertiSertifikat induk dan Pertelaan beserta uraian dan PerjanjianKerjasama antara Tergugat dan Il dengan Pemda DKI Jakartamengenai

Bahwa ketidakjelasan ini disebabkan karena adanya perbedaanantara yang Penggugat beli berdasarkan dokumen yang ada dikaitkandengan undangundang dan peraturan yang berlaku, dimanaseharusnya yang Penggugat beli dan dapati adalah HGB di atastanah Negara. akan tetapi secara sepihak dikatakan HGB yang berdiridi atas Hak Pengelolaan tanpa didukung oleh dokumen yang jelasseperti Pertelaan. beserta rincian dan uraiannya Sertifkat Induk. danPerjanjian Kerjasama antara Tergugat dan Il dengan Pemda DKIJakarta

Nomor 583 PK/Pdt/2017perpanjangan/biaya rekomendasi kepada Pemegang HPL; Setiap kaliperpanjangannya HGB di atas HPL;Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat IV dan V untuk memberikan salinanSertifikat induk, Pertelaan dan uraian beserta Lampirannya termasukPerjanjian Kerjasama antara Tergugat dan Tergugat Il dengan Pemda DKkI(Tergugat V) Nomor 6 Tahun 1984 tanggal 6 Juni 1984 kepada Penggugat;Meletakkan sita jaminan atas harta benda Tergugat dan Tergugat Ilberupa yaitu:1.

dari 70 halaman Putusan Nomor 1215 K/Pdt/2014sampai pada pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1997yang telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor112 Tahun 2000, Pasal 2 huruf b tentang pajak yang harus dibayar,yang menimbulkan kerugian baik pada Penggugat maupun kepadaNegara yang dilakukan oleh para Tergugat secara bersamasama,secara sadar dan terkoordinir dengan rapi, mulai dari tindakanpenerbitan Akta Jual Beli, penerbitan sertifikat induk dan Pemisahan,penyembunvian Pertelaan

yangtercakup di dalam Pertelaan serta Perjanjian Kerjasama yang berkaitandengan Hak Pengelolaan aquo dengan pihak Pemda DKI Jakarta, dantindakantindakan tersebut menimbulkan kerugian bukan hanya kepadaNegara, akan tetapi juga kepada Penggugat, maka sesuai denganketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, tentang perbuatan melawan hukum,dan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor II/KPTS/1994,Tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Pasal 5.3,Tentang Kewajiban Pengusaha Pembangunan Perumahan

Bahwa adapun dasar dimohonkannya penundaan ini akibat dari tidakjelasnya status tanah yang sebenarnya karena Penggugat belummendapatkan sertifikat induk dan Pertelaan beserta uraian rincian dan aktapemisahan dan Lampiran yang menyatakan status HGB di atas HakPengelolaan a quo, dan kalaupun ada hanya sebatas lisan, tanpa tertuiisyang didasarkan pada dokumendokumen resmi seperti sertifikat induk danPertelaan beserta uraian dan Perjanjian Kerjasama antara Tergugat dan Ildengan Pemda DKI Jakarta mengenai

Bahwa ketidakjelasan ini disebabkan karena adanya perbedaan antara yangPenggugat beli berdasarkan dokumen yang ada dikaitkan dengan undangundang dan peraturan yang berlaku, dimana seharusnya yang Penggugatbeli dan dapati adalah HGB di atas tanah Negara, akan tetapi secara sepihakdikatakan HGB yang berdiri di atas Hak Pengelolaan tanpa didukung olehdokumen yang jelas seperti Pertelaan, beserta rincian dan uraiannya SertifkatInduk, dan Perjanjian Kerjasama antara Tergugat dan dengan Pemda DKIJakarta

Menghukum Tergugat , Il dan Tergugat IV dan V untuk memberikan salinansertifikat induk, Pertelaan dan uraian beserta Lampirannya termasukPerjanjian Kerjasama antara Tergugat dan Tergugat Il dengan Pemda DKI(Tergugat V) Nomor 6 Tahun 1984 tanggal 6 Juni 1984 kepada Penggugat;. Meletakkan sita jaminan atas harta benda Tergugat dan II berupa:1.

Nomor 1085 K/Pdt.SusPailit/2019CibodasKotamadya Tangerang kedalam daftar pertelaan aset didalamproses kepailitan PT Jabatex (dalam pailit);6.

118/ UwungJaya yang terletak di Jalan Kalisabi Raya Nomor 156, Desa Cibodas,Kotamadya Tangerang adalah merupakan harta/boedel pailit PT Jabatex(dalam pailit);Memerintahkan Penggugat/Tim Kurator untuk memasukkan sertamencatatkan asetaset tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikanNomor 1256/Cibodas, SHGB Nomor 8/Jatiuwung, SHGB Nomor 31/Gandasari, SHGB Nomor 117/Uwung Jaya, dan SHGB Nomor 118/ UwungJaya yang terletak di Jalan Kalisabi Raya Nomor 156, Desa CibodasKotamadya Tangerang kedalam daftar pertelaan

aquo berdiri diatas HPL ;e Bahwa, pada objek Jual Beli yang tercantum dalan Akta Jual Beli meliputi HakMilik satuan rumah susun, benda bersama, bagian bersama dan tanah bersama, tapibagaimana mungkin Tergugat dan semua pembeli memiliki tanah bersama dimanaternyata tanahnya adalah tanah milik Pemda/Tanah sewaan ;25Bahwa, disamping antara sertifikat yang Penggugat miliki berbeda dengan sertifkatyang ada di Kantor Pertanahan, pada sertifikat yang Tergugat miliki tidak lengkapdan tidak disertai dengan Pertelaan

dimana pada Pertelaan tentu akan tercantumdengan jelas tentang status tanahnya (dan sampai sekarang Tergugat sangat sulituntuk mendapatkan Pertelaan tersebut meskipun Tergugat telah berusaha kerasuntuk memintanya kepada Penggugat dan juga kepada Kantor Pertanahan.)

;Bahwa, ini jelas adalah perbuatan dari Tergugat Rekonpensi, sebab bukan hanyasertifikat yang Penggugat Rekonpensi miliki yang palsu, akan tetapi sertifikat yangPenggugat miliki juga tidak lengkap dimana tidak ada Pertelaan dalam sertifikataquo, dimana menurut Undang undang yang berlaku bahwa sertifikat yangPenggugat Rekonpensi miliki harus memuat Buku Tanah, Pertelaan dan Denah,sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 dan Penjelasan UU No. 16 1985, yangberbunyi sebagai berikut :Pasal 9Ayat (1)Sebagai

;Bahwa, dengan tidak lengkapnya sertifikat yang Penggugat Rekonpensi milikidimana tidak memiliki Pertelaan, jelas ini merupakan tindakan dari TergugatRekonpensi yang bekerjasama dengan Kantor Pertanahan.Bahwa, akibat tindakan Tergugat Rekonpensi aquo jelas Penggugat Rekonpensimerasa sangat dirugikan karena :Bahwa, sebelumnya Penggugat Rekonpensi merasa bahwa Penggugat Rekonpensiadalah sebagai Pemilik dan ternyata faktanya hanyalah sebagai Pemakai ;Bahwa, dengan berobahnya status HGB menjadi HGB diatas

pembelian atas unitunit Rumah SusunPuri Garden Apartemen dan telah lunas ; 4 Bahwa antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 telah dilakukan serahterima unitunit kepada Penggugat ; 5 Bahwa sampai dengan waktu yang disepakati belum ada penyelesaian suratsurat dan dokumendokumen terkait kepemilikan atas unitunit Rumah SusunPuri Garden Apartemen dimaksud yang merupakan kewajiban Turut Tergugatdikarenakan izinizin antara lain tetapi tidak terbatas pada izin layak huni, IzinMendirikan Bangunan (IMB ),Pertelaan

No. 089/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR.10111213141516Ii Penyempurnaan Point Gugatan Pada Angka II huruf kTentang Rincian Kerugian Immateril, tanggal 24 April 2013Perluasan IMB dari 23 lantaii menjadi 32 ditambah gambar ditambah dendasebesar Rp. 10.000.000.000, ; Izin layak huni ditambah denda sebesar Rp. 3.000.000.000, ; Pembuatan dan perizinan Pertelaan dan gambar berikut lampiran dan uraianditambah Akta Pemisahan ditambah denda sebesar Rp.2.000.000.000, ;Alat pemadam kerbakaran yang terdiri dari smoke,

MITRA PRIMASEJAHTERA sangat diperlukan untuk ditingkatkan menjadi Sertifikat SatuanRumah Susun kepemilikan Bersama dan Pertelaan atas nama masingmasingpemilik Unit Apartemen yang berjumlah + 350. orang ;Bahwa untuk halhal tersebut TERGUGAT IV dapat memberikan keterangandan penjelasan kepada Majelis Hakim, dimana keberadaan SERTIFIKAT danHal. 21 dari 65 hal. Put.

FITRIANINGRUM JONG (bertindak untuk dan atas nama PERHIMPUNANPENGHUNIT RUMAH SUSUN PURI GARDEN APARTEMEN) disebut PihakKedua, Bukti P.20 ; Foto copy Surat yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional DKI Jakarta tertanggal 2 Mei 2013, No. 1265/431.200/V/2013, Hal :Pengajuan Pengesahan Pertelaan yang ditujukan kepada Ketua PPRS PuriGarden Apartemen, Bukti P.21a ; Foto copy surat yang dikeluarkan oleh Dinas Pengawasan dan PenertibanBangunan DKI Jakarta tertanggal 1 Mei 2013, No. 1347

No. 089/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR.bersama dan pertelaan atas nama masingmasing pemilik unit Apartemen yangberjumlah + 350 orang ; e Bahwa benar Tergugat I telah menjaminkan Sertifikat Hak Guna Bangunan(HGB) Nomor : 3023, 3024, 3068, 2813 atas nama PT.Mitra Prima Sejahtera,telah dipasang Hak Tanggungan dan masih dijaminkan sebagai agunan ataspinjaman Kredit sejumlah Rp.50.000.000.000.

Memerintahkan Penggugat/Tim Kurator untuk memasukkan sertamencatatkan asetaset tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikanNomor 1256/Cibodas, SHGB Nomor 8/Jatiuwung, SHGB Nomor31/Gandasari, SHGB Nomor 117/Uwung Jaya, dan SHGB Nomor118/Uwung Jaya yang terletak di Jalan Kalisabi Raya, Nomor 156, DesaCibodasKotamadya Tangerang ke dalam daftar pertelaan aset di dalamHalaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 26 PK/Pdt.

Memerintahkan Penggugat/Tim Kurator untuk memasukkan sertamencatatkan asetaset tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikanNomor 1256/Cibodas, SHGB Nomor 8/Jatiuwung, SHGB Nomor31/Gandasari, SHGB Nomor 117/Uwung Jaya, dan SHGB Nomor118/Uwung Jaya yang terletak di Jalan Kalisabi Raya, Nomor 156, DesaCibodasKotamadya Tangerang ke dalam daftar pertelaan aset di dalamproses kepailitan PT Jabatex (Dalam Pailit);. Memerintahkan Tergugat II untuk mengembalikan/menyerahkan fisikharta/boede!

Putusan Nomor 1869/B/PK/PJK/2017dan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor620/PMK.03/2004, dan berdasarkan PPJB masingmasingUnit Apartemen serta Uraian Teknis Pertelaan Bangunan,harga bangunan per M2 di luar harga tanah Majelisberkesimpulan harga bangunan per M2 di luar hargaTanah = seluruhnya menujukan lebih rendah dariRp4.000.000,00, oleh karena itu berdasarkan ketentuanPasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor620/PMK.03/2004 Unit Apartemen yang dijual olehPemohon Banding tidak termasuk sebagai

Pertama, menentukan keluasan tanah (proporsi) dari tiapUnit Apartemen, yaitu dengan cara mengalikan luas tanahdikalikan dengan NPP masingmasing Unit Apartemen(sesuai data pertelaan);b.

Merujuk pada haltersebut, maka pemeriksa tidak mengeluarkan nilai bangunanbersama dalam menghitung nilai harga bangunan per M2;Harga Bangunan per M2 dihitung berdasarkan formula sebagaiberikut:Total Harga Unit Apartemen di uar PPN Harga TanahLuas Bangunan Efektifb) Bahwa berdasarkan data penerimaan pembayaran angsuran UnitApartemen, PPJB, Pertelaan Bangunan, Perbandingan PerhitunganHalaman 29 dari 42 halaman.

Bersama Total Tanah Bangunan/M4 5 6 8 9=(7811 4 394. 22.11 414.248.818 22.000. 7.131.1 2 175. 12.000. .992.7 10 B 2409/15 18/08/2006 85 17 71,35 619.765.318 34.000.000 6.891.591Catatan :Harga total penjualan unit, luas tanah, dan harga tanahberdasarkan PPJBLuas bangunan bersama berdasarkan data pertelaan Bangunanc) Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut harga bangunan per M2 diluar harga tanah seluruhnya lebih besar dari Rp4.000.000,00 olehkarena itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor620

menghitung harga bangunan per M2 bangunan unit apartemen diluar harga tanah dengan penjelasan sebagai berikut :Menentukan luas bangunan yang dijual kepada pembeli, yangterdiri dari 2 (dua) unsur yakni :1) Luas Bangunan Sendiri (Luas Bangunan Efektif);2) Porsi Luas Bangunan Bersama;Untuk menentukan luas seluruh bangunan ditentukanberdasarkan izin mendirikan Bangunan (IMB) yakni seluas54.920 M2 sedangkan luas bangunan unit adalah sebesar30.129,10 M2 dan luas bangunan bersama didasarkan padadaftar pertelaan

Akta Kuasa Nomor 111 tanggal 29 Desember 2010;

tindakan lainnya yang dibutuhkan dalam rangka permohonan penerbitan pengesahan Pertelaan, pemecahan SHGB 691/Karet menjadi SHMSRS, penandatanganan Akta Jual Beli atas unit Gedung The H Tower yang sudah terjual dihadapan Notaris PPAT, serta proses balik nama SHMSRS ke atas nama masing- masing pembeli unit Gedung The H Tower;

Adapun proses yangtelah dilakukan oleh TERMOHON PKPU sampai dengan saat ini adalahmemproses penyerahan Marga Jalan didepan proyek Pulo Mas Park Center disisi Jalan Perintis Kemerdekaan sebagai salah satu syarat proses pertelaan untukmendapat pengesahaan dari Gubernur (Bukti T8).

Pertelaan ini juga merupakansalah satu syarat untuk memperoleh SHMSRS..Namun demikian, perlu dicatat bahwa proses yang sedang dilaksanakan olehTERMOHON PKPU tekait pembagian dan pengulangan proses perizinan inisangat memerlukan dukungan data dari PT Pulo Mas Jaya.

Adapun pertelaan ini kemudian akandigunakan untuk memperoleh SHMSRS. Berikut adalah proses pelaksanaansertifikasi rumah susun berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 04 tahun 1988tentang Rumah Susun (PP Rusun).PROSES PELAKSANAAN SERTIFIKAS RUMAH SUSUN(Berlacarar PP iio. a TS8k)3 ee lain Menuihen Serecuran Suet wanes 2 ee rs inetores 2 (ea. HpPancadangae PenbebotanTate: Loin TanahTenpaestan Dattaaz fe Fy Pa Sihje) PR nran Hest aces anes Pee iiae Ene Serta!

T10 Surat No: O02/IMSLGL/VII/20 tertanggal Membuktikan bahwa meskipun dalam15 Juli 2020 dari TERMOHON PKPU kondisi pembatasan operasional kantorkepada PT Pulo Mas Jaya mengenai karena adanya pandemi nasional CovidPermohonan Mengurus Izin Trase Jalan. 19, TERMOHON PKPU itetap mengejardokumen yang diperlukan dari PT PuloMas Jaya dalam hal ini yaitu permohonanmengurus izin trase jalan yang mana izinini sangat diperlukan untuk konstruksijalan seluas 2.997 M2 yang merupakanbagian dari proses pertelaan

untukmendapat pengesahan Gubernur. diterbitkan olehPKPU padaBulletin yangTERMOHONAgustus 2020.periode Membuktikan bahwa dengan itikadbaiknya, TERMOHON PKPU telahmenyampaikan kepada PARAPEMOHON PKPU mengenai statusproses untuk memperoleh SHM SRSyaitu saat in) TERMOHON PKPU masihdalam proses penyerahan marga jalan didepan proyek Pulo Mas Park Center disisi Jalan Perintis Kemerdekaan sebagaisalah satu syarat proses pertelaan untukmendapat pengesahan Gubernur.

Ali; apakah Sukiono adatanda tangan dalam pertelaan bersama M. Ali (mana pertelaan tanah 24Februari 1983 No. 1171/1983).c.

terlawansudah berulangkali menghubungi para pelawan secara baikbaik untukmengosongkan dan mengembalikan tanah adalah kebohongan denganbukti pada tanggal 25 Maret 2018 pelawan mesomasi pemegang SHMNo. 850/1983 (Ahli Waris)nya Muhajir ternyata nama yang bersangkutanfiktif dan tidak dikenal dilingkungan tanah tersebut; kemenangan terlawanjelas menggunakan surat palsu, saksi palsu (Mariyatno) dan kawankawan 5 orang; tegasnya penerbitan SHM No. 850/1983 adalah tidakpernah diukur dan tidak pernah ada pertelaan

telahmelakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan penyerobotantanah pelawan dengan menggunakan surat palsu dengan ciriciri sebagaiberikut:1)2)3)Muhajir adalah nama fiktif karena kesaksian palsu dapat tanah dariKepala Padang Parto dengan luas beda dan batas tidak sama berartitanahnya tidak diukur dengan bukti tidak ada permohonanpendaftaran ke BPN; tidak ada warkah dapat dari Kepala Padangdan batasnya salah yakni batas dengan Sukiono pada hal yangbenar Kurdi Sambun jadi pertanyaan apakah ada pertelaan

Saksi lain Syahril danSupian Noor (halaman 14 dan 15) putusan No. 20/2014/PN.BJBdilakukan pengukuran ulangnya nyatanya tidak ada buktipengukuran/ pertelaan yang ditanda tangani Sukiono atau M.

Iskandar adalah tindasan/ palsu.f) Nama pemegang Muhajir adalah fiktif karena kesaksian palsu.g) SK pemberian hak adalah milik orang lain/ tanah negara.h) Tidak ada alas hak/ warkah/ buku desa/ buku tanah.i) Tidak ada pengukuran ulang karena tidak ada bukti tandatangan batas/ pertelaan.16. Kesimpulan yang bersifat kasuistis adalah:a.

No. 2379 K/Pid.Sus/2010maupun tidak langsung menikmati atau pun memperoleh manfaat atasbagian bersama maupun benda bersama tersebut, dalam hal manadiperjelas berdasarkan Pertelaan No. 1216 tahun 1996 tanggal 19 Agustus1996 yang disahkan Gubernur DKI secara tegas menyatakan :1. "Akta Pemisahan"Hak Bersama terdiri dari :Butir (b) Kelengkapan Rumah Susun :No : 4 Ruang GensetNo : 6 Jaringan ListrikNo :10 Ruang Panel ListrikNo :11 Ruang Trafo2.

"Uraian Pertelaan" Bagian Bersama :Butir (b) Kelengkapan Rumah Susun Hunian dan Non Hunian :No : 6 Jaringan ListrikNo : 10 Ruang Panel ListrikNo : 11 Ruang TrafoBahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasalpasal dalamperaturan tersebut di atas tindakan PEMOHON KASASI tidak dapatdikategorikan sebagai tindak pidana pencurian oleh karena PEMOHONKASASI selaku Penghuni Apartemen ITC Roxy Mas selain berhak atasbagian dan benda bersama juga memiliki apa yang disebut dengan NilaiPerbandingan Proporsional

No. 1234 K/Pdt/201 1muka persidangan Pengadilan Jakarta Utara pada pokoknya atas dalildalil :1Bahwa, Tergugat adalah sebuah Perusahaan Terbuka yang didirikanmenurut hukum Indonesia yang bertindak sebagai Developer sertaPengembang property, dan pada sekitar tahun 1990 telah membangun danmendirikan sebuah gedung berlantai lebih dari 4 lantai, yang telah ditetapkandalam pertelaan yang telah disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta padatanggal 19 Maret 1992, Nomor 533/1992, dengan jin Layak Huni Nomor2717/

Penggugat, maka patutdianggap bahwa adanya konspirasi yang kuat antara Tergugat denganTergugat Il dan Tergugat Ill dan secara bersamasama dan bersekongkoltelah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga para Penggugatmerasa sangat dirugikan ;Bahwa, selain itu sertifikat yang Penggugat miliki tidak lengkap sama sekali,dimana sertifikat yang Penggugat miliki tidak memiliki Pertelaanssebagaimana layaknya sertifikat yang disyaratkan oleh undangundangyang berlaku, yaitu terdiri dari Buku Tanah, Denah serta Pertelaan

;Bahwa, dengan tidak lengkapnya sertifikat yang Penggugat miliki, yaitu tidakmiliki Pertelaan sebagaimana mestinya, jelas dan patut dianggap bahwakonspirasi yang kuat antara Tergugat dan Tergugat Il tidak dapat disangkallagi, dan oleh karenanya baik Tergugat maupun Tergugat Il yang dibantuoleh Tergugat ll secara bersamasama dan secara tanggung renteng harusmemikul tanggung jawab tersebut secara hukum didepan hukum ;Bahwa, selain itu, Tergugat NV, sebagal Pemegang Hak Pengelolaan (HakPengelolaan

No. 1234 K/Pdt/2011dengan sebenarbenamya patut dianggap telah mengetahui dengan pasti bahwaHak Guna Bangunan yang semula dijual kepada para Penggugat adalah hakGuna Bangunan Murni ternyata faktanya sekarang adalah Hak Guna Bangunanyang berdiri diatas Hak Pengelolaan milik Pemda DKI Jakarta, serta denganmenyembunyikan Pertelaan dari Penggugat, yang jika diperkirakan perhitungankerugiannya adalah sebagaiberikut :Nilai Kerugian Akibat Hilangnya Status Kepemilikan Tanah Semula harga kios yang berdiri

No. 1234 K/Pdt/2011Penggugat mendalilkan bahwa pertelaan rumah susun bukan hunianITC Mangga Dua telah disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta padatanggal 19 Maret 1992, sehingga terjadi dalil yang sulit kontradiktif ;.

bahwa kekosongan aturan baku tersebut mengakibatkanmasingmasing pihak mempunyai cara tersendiri dalammenghitung Harga Bangunan per M2 di luar harga tanah;Oleh karena itu perhitungan masingmasing pihak harus diujikewajarannya berdasarkan peraturan perandanganundangan yang terkait;bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan yang diaturdalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU Rumah Susun dan Pasal 2Peraturan Meneteri Keuangan Nomor: 620/PMK.03/2004, danberdasarkan PPJB masingmasing Unit Apartemen scrtaUraian Teknis Pertelaan

Pertama, menentukan keluasan tanah (proporsi) dari tiapUnit Apartemen, yaitu dengan cara mengalikan luas tanahdikalikan dengan NPP masingmasing Unit Apartemen(sesuai data pertelaan);b.

Merujuk pada haltersebut, maka pemeriksa tidak mengeluarkan nilai bangunanbersama dalam menghitung nilai harga bangunan per M2; Harga Bangunan per M2 dihitung berdasarkan formula sebagaiberikut:Total Harga Unit Apartemen di luar PPN Harga TanahLuas Bangunan Efektifb) Bahwa berdasarkan data penerimaan pembayaran angsuran UnitApartemen, PPJB, Pertelaan Bangunan, Perbandingan PerhitunganHarga Jual Bangunan per M2 menurut Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) adalah sebagai berikut : Luas (M2

Luar PPN (Rp) Jied ae sida Lona ffanah B.Bersama Total idl Tanah Bangunan/Mi2) iy (2) (3 AUD SA A (7) (8 9 =(7a) : (4)Pa aosto 56 28012006 a 46.45 343.594.433 22.000.000 6.064.045 2 aAoso7 36 14082006 40 a 2,30 216.737.782 16.000.000 5.018.4442 42606 16 187/20 312.162.955 22.000.000 = 6 ranrane Ss TT oT 3 056 1B OTD 7.131.796EI 6.992.743 5 D 6.779.250 10 34.000.000 6.891.591 Catatan : Harga total penjualan unit, luas tanah, dan harga tanahberdasarkan PPJB Luas bangunan bersama berdasarkan data pertelaan

Porsi Luas Bangunan BersamaUntuk menentukan luas seluruh bangunan ditentukanberdasarkan izin mendirikan Bangunan (IMB) yakni seluas54.920 M2 sedangkan luas bangunan unit adalah sebesar30.129,10 M2 dan luas bangunan bersama didasarkan padadaftar pertelaan yang disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta;Harga tanah ditetapkan sebesar porsi 30% dari harga jual unitapartemen , didasarkan pasa porsi penyertaan dalam PerjanjianKerjasama Operasi (KSO);Harga bangunan per M2 unit Apartemen dihitung berdasarkanformula

Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;- Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Pembayaran Pembelian Kendaraan No. 001/PERJ /APS-AJM/VII/2021;- Menyatakan 35 unit kendaraan bermotor merk Toyota New Avanza 1.3 G MT tahun 2021 warna hitam dan silver a quo masih sah milik Penggugat;- Memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan / mencoret 35 unit kendaraan bermotor merk Toyota New Avanza 1.3 G MT tahun 2021 warna hitam dan silver a quo dari daftar harta pailit (pertelaan

Bapak H.Ahmad Fauzi, SH.SM.Penguasaan asset I Jakarta diJakarta ;Menimbang, bahwa surat bukti T.I7 adalah Surat Pengantar dari PT.Kereta Api(Persero) kepada :e Pimpinan KUD Tarum Jaya di Rengasdengklok, Pertelaan surat 136/PNA.D.I/II/2013, diterima di Karawang tg 14022013 tanda tangan Taspani ;e Kepala Desa Rengasdengklok Selatan di Rengasdengklok, Pertelaan surat 136/PNA.D.I/II/2013, diterima tg 13022013 Kaur Trantib tanda tangan Sumarna ;e Bpk.

H.Nur Amin, Pimpinan KUD Tarum Jaya, Pertelaan surat 137/PNA.D.I/II/2013, diterima Karawang, tg 14022013 tanda tangan Taspani ;e Kapolres Karawang di Karawang, Pertelaan surat 136/PNA.D.I/II/2013, diterimatgl 140213 tanda tangan Kasih WSium Res Krw. ;e Camat Rengasdengklok di Rengasdengklok, Pertelaan surat 136/PNA.D.I/II/2013, diterima tgl 14022013 tanda tangan Martin Rizal ;e Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kab.

Karawang, Pertelaan surat 137/PNA.D.I/II/2013, diterima tgl 14022013 tanda tangan Kusnadi;e Kapolsek Rengasdengklok di Rengasdengklok, Pertelaan surat 136/PNA.D.I/II/2013, diterima tanda tangan Dadang K ;Menimbang, bahwa surat bukti T.I8 = T II3, adalah Surat dari Drs.H.AsepJunaedi, M.Pd.

Putusan Nomor 1867/B/PK/PJK/2017Unit Apartemen serta Uraian Teknis Pertelaan Bangunan,harga bangunan per M2 di luar harga tanah dihitung sebagaiberikut;UNIT PPJB Luas (M2) Harga Jual Di Luar PPN (Rp)Unit) Tanah/B.

Pertama, menentukan keluasan tanah (proporsi) dari tiapUnit Apartemen, yaitu dengan cara mengalikan luas tanahdikalikan dengan NPP masingmasing Unit Apartemen(sesuai data pertelaan);b.

Putusan Nomor 1867/B/PK/PJK/2017tersebut, maka pemeriksa tidak mengeluarkan nilai bangunanbersama dalam menghitung nilai harga bangunan per M2; Harga Bangunan per M2 dihitung berdasarkan formula sebagaiberikut:Total Harga Unit Apartemen di luar PPN Harga Tanah LuasBangunan Efektifb) Bahwa berdasarkan data penerimaan pembayaran angsuran UnitUNIT7BO07B17Apartemen, PPJB, Pertelaan Bangunan, Perbandingan PerhitunganHarga Jual Bangunan per M2 menurut Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) adalah

Bersama Total Tanah Bangunan/M4 5 6 8 9 =(7 8):14 4 394, 22.1 11 414.248.818 22.000. 7.131.13 1 1 2 175. 12.000. 992.7.10 B 2409 15 18/08/2006 85 17 71,35 619.765.318 34.000.000 6.891.591 Catatan : Harga total penjualan unit, luas tanah, dan harga tanahberdasarkan PPJB Luas bangunan bersama berdasarkan data pertelaan Bangunanc) Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut harga bangunan per M2 diluar harga tanah seluruhnya lebih besar dari Rp4.000.000,00 olehkarena itu. berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Putusan Nomor 1867/B/PK/PJK/20179)b) Bahwa perhitungan menurut2) Porsi Luas Bangunan Bersama;Untuk menentukan luas seluruh bangunan ditentukanberdasarkan izin mendirikan Bangunan (IMB) yakni seluas54.920 M2 sedangkan luas bangunan unit adalah sebesar30.129,10 M2 dan luas bangunan bersama didasarkan padadaftar pertelaan yang disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta;Harga tanah ditetapkan sebesar porsi 30% dari harga jual unitapartemen , didasarkan pada porsi penyertaan dalam PerjanjianKerjasama Operasi

(dua belas ribu delapan puluh tiga meterpersegi) setempat dikenal sebagai JI Cihampelas Belakang No 10 KotaBandung.PIHAK KEDUA bertanggung jawab segala biaya yang timbul atasperpanjangan Sertifikat Induk Hak Guna Bangunan dengan Nomor:177/Kelurahan Cipaganti, biaya penyelesaian sertifikat layak fungsi,biaya pengurusan akta pemisahaan atau pertelaan sampai dengandisahkannya, biaya splitsing dan biaya roya parsial atas Sertifikat IndukHak Guna Bangunan dengan Nomor: 177/Kelurahan Cipaganti menjadibeban

Tanggal 14 Agustus 2015 akan menyerahkan dokumen dan penyataanfasos dan fasum;Pihnak Management pada tanggal 14 Agustus 2015, tidak mememberikandokumen fasos dan fasum yang di maksud, namun memberikan surattanggapan yang intinya bahwa jalan yang di gunakan Perhimpunan PenghuniPuri Imperium (PPPI) adalah benar milik PPPI sesuai dengan pertelaan yangtelah ditanda tangani oleh Surat Keputusan Gubernur DK!

Tanggal 14 Agustus 2015 akan menyerahkan dokumen dan penyataanfasos dan fasum; Pihnak Management pada tanggal 14 Agustus 2015, tidakmememberikan dokumen fasos dan fasum yang di maksud, namunmemberikan surat tanggapan yang intinya bahwa jalan yang di gunakanPerhimpunan Penghuni Puri Imperium (PPPI) adalah benar milik PPPI sesuaidengan pertelaan yang telah ditanda tangani oleh Surat Keputusan GubernurDKI Jakarta Nomor 6557.IMB/1995 tanggal 22 Juni 1995 dan sertifikat HGBNomor 585.Bahwa selanjutnya

2013, tanda terima uang sebesarRp878.961.316,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta sembilanratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam belas rupiah) untukpembayaran pelunasan ke 1/1 unit A0915 atas nama IRZAL NCHATAB;Asli satu lembar kuitansi PT Triputra Karya Agung Nomor: 100/Adm/V1I/2013, tanggal 05 Juni 2013, tanda terima uang sebesarRp11.415.082,00 (sebelas juta empat ratus lima belas ribu delapanpuluh dua rupiah) dari IRZAL N CHATAB untuk pembayaran biayapembuatan Akta PPJB dan AJB, Biaya pertelaan

Putusan Nomor 961 K/Pid/20197)Asli satu) lembar kuitansi PT Triputra Karya Agung Nomor:122/Adm/X1/2013, tanggal 25 November 2013, tanda terima uangsebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari SOLIAVALENTINA untuk pembayaran biaya pembuatan Akita PPJB danAJB, Biaya pertelaan dan pembuatan sertifikat sarusun dan biayabalik nama sertifikat;Asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor228/TKARTDB/PPJB/XI/2013 tanggal 2 November 2013 pembelian UnitSatuan Rumah Susun Tipe Kondotel Royal Tulip Degreen

penyelenggarapembangunan adalah sebagaimana ditetapkan pada Pasal 47ayat (1) UU No.20 Tahun 2011 adalah Sertifikat hak Milik SatuanRumah Susun (SHM sarusun).17.7 Bahwa, kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat(3) PP No.4 Tahun 1988 selain dokumen sebagaimana dimaksudPasal 47 UU No.20 Tahun 2011 tersebut diatas, dokumendokumen yang harus diserahkan oleh Tergugat VIII Rekonpensikepada Para Penggugat Rekonpensi adalah yang meliputidokumen sebagaimana Pasal 30 dan 31 PP No.4 Tahun 1988yaitu :Pertelaan

Bahwa, oleh karena itulah, dugaan kuat Tergugat VIII Rekonpensisengaja tidak menyerahkan dokumendokumen yang berkaitan denganrumah susun seperti IMB dan Pertelaan maupun Akta Pemisahanhal 25 dari 52 hal put. No.542/PDT/2016/PT.DKISupaya dengan mudah menggunakan dan membangun unitunit barupada lahan bersama dan menjadi milik Tergugat VIII Rekonpensi.22.

No.542/PDT/2016/PT.DKI Dibangunnya unitunit baru, padahal Pertelaan, Akta Pemisahantelah disahkan pada tanggal 4 Mei 2005 oleh Gubernur KDKIJakarta, artinya Pertelaan dan Akta Pemisahan tersebut mengikatsemua pihak Perpanjangan buku tanah HGB kembali ke atas nama TergugatVtll Rekonpensi padahal Tergugat VIII Rekonpensi telah menjualnyasejak tahun 2003 dan Pertelaan, Akta Pemisahan telah disahkanoleh Gubernur KDKI Jakarta pada tanggal 4 Mei 2005 maupunSHMSRS Melakukan pengutan ilegal dan tanpa hak