dengan kedua orang. tuaPemohon, seperti halnya: Termohon tidak melakukansilaturahmi atau komunikasi sebagaimana layaknyaseorang menantu kepadamertuanya; Pemohon sering mengingatkan, menasehati danmenyarankan Termohon agar mau merubah sikapnya untukmembina silaturahmi atau mencoba komunikasi meskipunlewat telepon atau. dengan cara lainnya, tetapiTermohon tidak memperdulikan dan tidak mau berubahsikanya tersebut; Dan dengan kondisi tersebut Pemohon merasa tidak nyamandan terjadi perselisihan atau. pertentangan

bathinsecara terus menerus antara Pemohon denganTermohon; +5.Bahwa perselisihan atau pertentangan bathin tersebuttelah mencapai puncaknya dengan diajukannya perkarapermohonan cerai talak melalui Pengadilan AgamaCikarang yang berakhir tanggal 18 Agustus 2010,perkaranya ditolak karena Pemohon dengan Termohonmelakukan hubungan suami isteri pada saat perkaraberjalan, padahal Pemohon melakukannya dalam keadaanmabuk akibat Pemohon merasa kalut dan rasa jengkel yangberkepanjangan dan sulit dikendalikan

Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebutakibat sikap Termohon yang kurang' bersahabat dankurang baik hubungannya dengan orang tua Pemohon,Pemohon' sering menasehati Termohon akan tetapitidak merubah sikapnya sehingga bagi Pemohonmenjadi pertentangan bathin yang terus menerusdengan Termohon juga berakibat pertentangan batinpula dengan orang tuaPemohon; .

PERTENTANGAN DENGAN UU MINERBA, KONTRAK KARYA, PERATURANMENTERI ESDMN NOMOR 1/2014 dan PERATURAN MENTERI ESDMNOMOR 11/201413.

PERTENTANGAN DENGAN AZASAZAS UMUM PEMERINTAHAN YANGBAIK (AUPB)23.

Pengadilan Tata Usaha Negara Secara Absolut Tidak MempunyaiKewenangan Untuk Mengadili Gugatan Para Penggugat YangMendalilkan Tentang Pertentangan Antara Peraturan Menteri ESDMDengan UndangUndang Minerba Yang Merupakan KewenanganAbsolut Dari Mahkamah Agung1.

Pengujian pertentangan antara Peraturan Menteri ESDM dengan UUMinerba merupakan kewenangan absolut Mahkamah AgungRepublik Indonesia, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam halini PTUN Jakarta15.Pada halaman 5 s.d. halaman 7 Gugatan, Para Penggugat mendalihkanadanya Pertentangan dengan UndangUndang Minerba, Kontrak Karya,Permen ESDM No.1/2014 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral RI No.11 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan PersyaratanHalaman 65 dari 87 halaman Putusan No.64/G/2015/PTUNJKTPemberian

Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak mempunyaikewenangan untuk mengadili gugatan Para Penggugat yang mendalilkantentang pertentangan antara Peraturan Menteri ESDM dengan Undangundang Minerba yang merupakan kewenangan absolut dari MahkamahAgung ;2.

Yahya Harahap dalam bukunya "Kekuasaan MahkamahAgung Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata",2008, halaman 335 menyatakan sebagai berikut:"Jika diperhatikan putusanputusan kasasi sejak dulu, putusan JudexFacti yang mengandung saling pertentangan selalu dikategorikanputusan yang salah menerapkan hukum.

Mengenai ruang lingkupputusan mengandung saling pertentangan yang masih dapat dikategorikesalahan penerapan hukum meliputi:e saling pertentangan antara satu pertimbangan dengan pertimbanganyang lain;e saling pertentangan antara pertimbangan dengan berita acarapersidangan, atau;e saling pertentangan antara pertimbangan dengan amar putusan;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang UndangMahkamah Agung dan doktrin M.

Nomor 453 K/Pdt.SusHKI/201315.Bahwa pertentangan pertimbangan yang pertama adalah pertimbangan16.17.Judex Facti pada halaman 58 alinea pertama tersebut nyatanyata telahbertentangan dengan pertimbangan Judex Facti pada halaman 57 alineakeempat, yang menyatakan sebagai berikut:"Menimbang, bahwa terhadap buktibukti Penggugat ini Majelisberpendapat dengan bukti berupa print out Jlaporan tahunanperkembangan pelanggan saja sedangkan sebaliknya buktibukti T16 T20 dan keterangan Saksi Syukri Tergugat dapat

Nomor 453 K/Padt.SusHKI/201318.19.20.dihalaman berikutnya tibatiba Pemohon Kasasi dinyatakan terbukti telahmenggunakannya;Bahwa pertentangan pertimbangan yang demikian tidak dapat diterima dimuka hukum karena sudah melukai rasa keadilan dan jauh dari prinsipkepastian hukum bagi pihak yang berperkara, sehingga patutlah MajelisHakim Agung yang Mulia untuk membatalkan Putusan Judex Facti, danmengadili sendiri perkara ini;Bahwa lebih jauh lagi setelan Pemohon Kasasi dinyatakan telahmenggunakan desain

pertimbangan yang demikian tidak dapat diterima dimuka hukum karena sudah melukai rasa keadilan dan jauh dari prinsipkepastian hukum bagi pihak yang berperkara, sehingga patutlah MajelisHakim Agung yang Mulia untuk membatalkan Putusan Judex Facti, danmengadili sendiri perkara ini;Bahwa pertentangan pertimbangan yang ketiga adalah pertimbanganJudex Facti pada halaman 58 alinea pertama, yang menyatakanPemohon Kasasi telah terbukti menggunakan desain industri TermohonKasasi pada kurun waktu 2005 sampai

Bahwa mengingat gugatan Penggugat tidak jelas mengenai dasar fakta ( fedelijeground) mengakibatkan kerancuan, obscuur, sehingga terjadi pertentangan, yakniantara validitas bukti pada uraian posita dengan petitum gugatan. Konsekwensidari ketidak jelasan dan adanya pertentangan fakta hukum tersebut (obscuur libel)gugatan diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak. (videPutusan MARI No.28.

Sumber Abadi Sentratama secara resmi sah menjadi suatu badan hukum,pada tanggal 24 April 2008, setelah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum danHAM RI ,dengan surat Keputusan Nomor : AHU20729.AH.01.01 tahun 2008 ;3 Bahwa, mengingat gugatan Penggugat tidak jelas mengenai Dasar fakta ( feitelijkegrond ) mengakibatkan kerancuan, obscuur, sehingga terjadi pertentangan, yaknivaliditas bukti pada uraian posita dengan petitumm Gugatan .Konsekuensi dari ketidakjelasan dan adanya pertentangan Fakta Hukum

berikut :Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti secara cermateksepsi Tergugat poin dan 2 adalah ternyata sudah menyangkut mengenai pokok perkara,sehingga dengan demikian eksepsi tersebut haruslah di pertimbangkan dengan bersamapokok perkara, oleh karenanya eksepsi Tergugat poin dan 2 tersebut dinyatakan ditolak ;Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada poin 3 yang menyatakan gugatanPenggugat tidak jelas mengenai dasar fakta mengakibatkan kerancuan, obscuur, sehinggaterjadi pertentangan

Bahwa dikerenakan halhal tersebut diatas, akhirnya kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena seringterjadi pertentangan dan pertengkaran ;7. Bahwa karena pertentangan dan pertengkaran tersebut, maka diantaraPenggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam hidupberumah tangga ;8. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulanDesember 2010 sampai dengan sekarang dan tidak ada khabar beritanyalagi ;9.

Bahwa akibat pertengkaran dan pertentangan tersebut kini anataraPenggugat dan tergugat tidak dapat dipersatukan lagi untuk hidupbersama membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekalberdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa ;10.Bahw atas halhal tersebut, maka kehidupan keluarga/rumah tanggaPenggugat dan Tergugat tidak ada lagi kebehgiaan sebagaimana yangdiamanatkan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 ;11.Bahwa berhubung karena itu, maka Penggugat mohon agarperkawinannya dengan Tergugat yang dilakukan

Dengandemikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembaliselengkapnya termuat dalam berkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukanPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agungberpendapat sebagai berikut :Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana mengenai adanya pertentangan putusan satu

samalain dari dua perkara yang terkait, tidak dapat dibenarkan karena dalilhukum pertentangan yang dijadikan alasan peninjauan kembali olehPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang menimbulkanketidakadilan dan ketidakpastian hukum, sebab penentuan status barangbukti dari dua atau lebih perkara bisa saja berbeda penentuan statusnya,sangat tergantung dari berbagai faktor seperti bagaimana caramemperoleh barang bukti, untuk apa digunakan barang bukti, dari manabarang bukti diperoleh atau disita; dengan

demikian dalil pertentanganyang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana bukanlahpertentangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2)huruf b KUHAP, oleh karena itu alasan tersebut ditolak:Bahwa mengenai alasan peninjauan kembali Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana tentang adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruanyang nyata, alasan inipun harus ditolak karena dalam putusan a quotidak terlinat adanya suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata,dan jika pertentangan dari isi

Pertentangan antara dua kepentingan hukum); 2. Pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban; 3. Pertentangan antara dua kewajiban hukum; Menimbang, bahwa jika diteliti halhal yang menghapuskan pidana paraTerdakwa termasuk pertentangan antara dua kepentingan hukum yang berbedasatu sama lain para Terdakwa dan saksi Drg. Lisdawaty Lena, sehingga terjadipertentangan sebagaimana telah diuraikan diatas.

Pembanding sesuai denganmemori bandingnya tanggal 9 Februari 2012, intinya keberatan terhadapputusan Mahkamah Syariyah Jantho Nomor: 210/Pdt.G/2011/MSJth.tanggal 10 Januari 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Shafar1433 Hijriyah, baik pertimbangan hukum maupun amar putusannya yangpada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa, Majelis Hakim Mahkamah Syariyah Jantho telahsalah dalam menerapkan hukum atau dalam menerapkanhukum telah tidak sebagaimana mestinya menurut undangundang, atau telah terjadi pertentangan

No. 16/Pdt.G/2012/MSAcehtelah terjadi pertentangan hukum mengenai pembuktiansaksisaksi tersebut;Bahwa, terhadap hak pengasuhan anak sebagaimana dalampetitum ke 4 halaman ke 16, Tergugat/Pembanding telahmembantah bila Penggugat/Terbanding tidak cakap menuruthukum untuk mengasuh anakanak karena Tergugat/Pembanding telah menyatakan secara tegas menolak diasuholeh Penggugat/Terbanding, karena moral Penggugat tidaksesuail dengan keadaan dan jiwa seorang ibu, dimanaTerbanding/Penggugat telah mengakui secara

No. 16/Pdt.G/2012/MSAcehdalam menerapkan hukum telah tidak sebagaimana mestinya menurutundangundang atau telah terjadi pertentangan hukum antara Posita danPetitum (maksudnya hubungan hukum antara perkawinan dan perceraian).Maka dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwaMajelis Hakim tingkat pertama telan tepat dalam menerapkan hukumkarena telah sesuai dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam danpasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor: 1 Tahun 1974 dan pasal 7 ayat(3) Kompilasi

Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsunglama, karena ternyata di tahun pertama pernikahan saja antara Penggugat danTergugat sering terjadi pertentangan, perselisihanperselisihan danpertengkaranpertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip,yang telah berlangsung rupa dan terus berulangulang sehingga tidak adaharapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;.

Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan terutama adanyaperbedaan pandangan, pola pikir maupun sikap dan prinsip dalam rumah tanggaPenggugat dan Tergugat, dan bahwa Penggugat berusaha untuk menyesuaikan,bersabar, mengalah dan mencoba untuk mengatasi keadaan perbedaan tersebutakan tetapi senantiasa timbul pertentangan dan perselisihan kembali;.

Bahwa pertentangan antara Penggugat dan Tergugat seperti yang diuraikanpada butir keempat dan butir kelima di atas tentu akan membawa dampak yangburuk terhadap perkebangan jiwa Penggugat maupun Tergugat sendiri;.

Olen karena ada terdapatnya pertentanganantar diktum petitum, maka gugatan para Penggugat beralasan untukdinyatakan sebagai obscuur libel;Bahwa terdapat pertentangan antar dalil dalam posita gugatanPenggugat maupun antara dalil posita dengan petitum gugatan. Bahwa padaposita gugatan poin 7 dan 8, para Penggugat mendalilkan, Tergugat II telahmenjual obyek sengketa kepada Tergugat VI.

Berdasar fakta yangsedemikian ini ternyata selain ada pertentangan antar dalil dalam positagugatan tentang gugatan pihak mana yang setepatnya menjual obyeksengketa kepada Tergugat VI, juga terdapat pertentangan antara dalil positagugatan poin 7 dan 8 dengan petitum gugatan poin 6.

Pertentangan yangsedemikian ini menyebabkan gugatan gugatan Penggugat adalah obscuurlibel;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Luwuk telahmengambil putusan, yaitu putusan No. 20/Pdt.G/2008/PN.Lwk., tanggal 6November 2008 yang amarnya sebagai berikut:MENGENAI POKOK PERKARA:DALAM EKSEPSI:e Menolak eksepsi kuasa Tergugat , Il dan VI dalam pokok perkarauntuk poin 2, 3 dan 4;DALAM POKOK PERKARA:Hal. 9 dari 13 hal. Put.

Terdapatnya pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yanglainnya;42.Bahwa Terlawan menolak surat perlawanan yang diajukan Pelawan,karena surat perlawanan Pelawan cacat hukum secara formil;43.Bahwa yang menjadi dasar surat perlawanan Pelawan menjadi cacathukum secara formil, adalah karena terdapatnya pertentangan antaradalildalil yang diajukan oleh Pelawan;44.Bahwa dalil Pelawan pada bagian pokok perkara pada dalil poin 12, 13dan 23 Pelawan menyatakan bahwa Pelawan tetap lancar dan tepatwaktu

membayar upah kepada Terlawan;Hal. 18 dari 28 hal.Put.No. 832 K/Pdt.Sus/200845.Bahwa pada bagian pokok perkara pada dalil poin 20, Pelawanmenyatakan bahwa sejak April 2005, upah Terlawan tidak diberikan/tidak dibayar, karena Terlawan tidak melakukan pekerjaan atau tidakmau masuk ke ruang kerjanya masingmasing;46.Bahwa jelas dalildalil Pelawan tersebut sangat bertentangan, yaituterdapatnya pertentangan antara dalil poin 12, 138 dan 23 dengan dalilpoin 20, sehingga menimbulkan kesulitan untuk menentukan

Bahwa Pemohon Kasasi, semula Terlawan menolak putusan judex facti,karena putusan judex facti kontradiktif (saling bertentangan),berdasarkan halhal berikut ini:l. pertentangan pertama; Bahwa apabila menurut judex facti PHI pada Pengadilan NegeriSerang tidak berwenang, maka hal tersebut seharusnya dibuatkandalam putusan sela, karena berkaitan dengan kompetensipengadilan; Bahwa kenyataannya, persoalan kompetensi tersebut diputuskandalam putusan akhir;Il. pertentangan kedua; Bahwa dalam pertimbangan

facti adalah karena surat perlawananyang diajukan oleh Termohon Kasasi semula Pelawan cacat formil,karena dalildalil yang dikemukakan oleh Termohon Kasasi, semulaPelawan tidak akurat dan tidak jelas, yang pada pokoknya dapatdibuktikan dari halhal berikut ini: Dalam surat perlawanan dinyatakan pihakpihak yang menjadiTerlawan berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang; Bahwa kenyataannya jumlah pihak yang menjadi Penggugat dalamperkara No. 02/PL.G/2008/PHI.SRG. sebanyak 16 (enam belas)orang;Terdapatnya pertentangan

satu dengan dalil yanglainnya;.Bahwa Pemohon Kasasi, semula Terlawan menolak putusan judex factiyang menyatakan menerima perlawanan yang diajukan oleh TermohonKasasi, semula Pelawan;42.Bahwa sangat jelas putusan judex facti tersebut telah keliru, karenamenerima surat perlawanan yang cacat formil;43.Bahwa tentang cacat formilnya surat perlawanan yang diajukan olehTermohon Kasasi, semula Pelawan telah dikemukakan pada suratjawaban Pemohon Kasasi, semula Terlawan, yang pada pokoknyakarena terdapatnya pertentangan

KemudianPenggugat pergimeninggalkanTergugat sampaidengansekarang.Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dandamai, Namun sejakbulanJuli 2016 Penggugat dan Tergugat mulaiterjadiperselisihan faham,pertentangandanpertengkaran, yang disebabkan : Tergugatbersifategoissehinggaketikaterjadipertengkarangseringterjadikekerasanfisik; AntaraPenggugatdanTergugatseringterjadiperselisihanfaham,pertentangan,pertengkaran yang menyebabkancekcok;Halaman 2 dari 7.HalamanPenetapan Nomor 0825/Pdt.G

Bahwa puncak perselisinan faham, pertentangan dan pertengkaranantaraPenggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2018 yang disebabkanTergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuanPenggugat. Dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadiperselisinan faham, pertentang serta pertengkaran di sebabkan olehKeluargalTergugat yang selalu ikut campur permasalahan keluargaPenggugatdanTergugat.7.

"Pertentangan (kontradiksi) lainnya antara pertimbangan yang satudengan pertimbangan yang lain di dalam putusan (tingkat pertama)adalah mengenai pertimbangan terhadap surat panggilan dariHal. 35 dari 78 hal. Put.

Saling pertentangan antara pertimbangan dengan berita acarapersidangan;Pertentangan antara pertimbangan dengan berita acara persidanganterlinat jelas di dalam Putusan (tingkat pertama), khususnya dalambagian pertimbangan terhadap unsur "berisi ancaman kekerasan ataumenakutnakutr sebagai berikut:Dalam Putusan (tingkat pertama) halaman 200, disebutkan :"Menimbang bahwa menurut pendapat ahli DR.

Pertentangan antara pertimbangan yang satu denganpertimbangan yang lainnya.a. Keterangan Pelapor / saksi HM Lukminto yang diberikan tidakdi bawah sumpah diterima sebagai alat bukti, sementaraketerangan saksi Leony Herawatie yang diberikan tidak dibawah sumpah karena ada hubungan keluarga tidak diterimasebagai alat bukti.b.

Pertentangan antara pertimbangan dengan berita acarapersidangan.a. Pertentangan (ketidaksesuaian) antara pertimbanganmengenai keterangan ahli DR. Mudzakkir, SH., MH. denganketerangan ahli DR. Mudzakkir, SH., MH. sendiri di dalamPutusan.b. Pertentangan (ketidaksesuaian) antara pertimbanganmengenai keterangan saksi Sumartono Hadinoto denganketerangan saksi Sumartono Hadinoto sendiri di dalamPutusan.c. Pertentangan (ketidaksesuaian) antara pertimbanganmengenai keterangan ahli Prof. Dr.

Putusan memuat pendapat subjektif Majelis Hakim yangbahkan tidak pernah terdapat di dalam fakta persidangan danjuga pertentangan (ketidaksesuaian) pendapat Majelis Hakimdengan berita acara persidangan (mengenai keterangan saksi,keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang telah diuraikanHal. 45 dari 78 hal. Put.

I TENTAN ATAN YANG TIDAK MEMENUHI SYARATFORMIL DALAM HAL FUNDAMENTUM PETENDI (MENGANDUNGSALING PERTENTANGAN)Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 (tiga)angka 9(sembilan)yang pada pokoknya menyatakan Akta Pengakuan Hutang DenganPenyerahan Jaminan No. 15 tertanggal 6 September 2005 dan Akta Surat KuasaNo. 16tertanggal 6 September 2005yang dibuat oleh Tergugat dan Tergugat IIbertentangan dengan undangundang, dan menghukum Penggugat denganTergugat Il secara bersamasama untuk mengembalikan

bersamasama dengan Terqugat Il(memenuhi prestasi Tergugat Il)untuk membayar hutang Tergugat Il kepadaTergugat sebesar Rp. 120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah) ;Bahwa formulasi gugatan adalah perumusan surat gugatan yang memenuhisyarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yangberlaku, dimana salah satu syaratnya dalam hal fundamentum petendi (grosdslagvan de lis) ialah dalil gugatan harus mempunyai dasar hukum (berlandaskanhukum) dan tidak boleh terdapat saling pertentangan

didalamanya ;Bahwa dalil gugatan yang didalamnya terdapat pertentangan antaradalil yang satu dengan dalil yang lain, dinyatakan sebagai gugatan yangtidak mempunyai landasan hukum yang jelas.

Siu Tin), dengan demikianjelaslah bahwa perbuatan hukum Tergugat dan Il adalah causa yang halal samasekali tidak memuat pertentangan dengan pasal 1337 KUH Perdata ;Bahwa undangundang tidak pernah melarang seorang yang sudah dewasauntuk berhutang dan menjaminkan harta kekayaan pribadinya (sebagaimana yangdilakukan oleh Tergugat Il), sehingga dengan demikian maka nyata dan terbuktiadanya bahwa Akta Pengakuan Hutang Dengan Penyerahan Jaminan No. 15tertanggal 6 September 2005 dan Akta Surat Kuasa No.

Siu Tin), dengan demikianjelaslah bahwa perbuatan hukum Penggugat dr dan Tergugat II dk adalah causayang halal dan sama sekali tidak memuat pertentangan dengan pasal 1337KUH Perdata ;Bahwa undangundang tidak pernah melarang seorang yang sudah dewasauntuk berhutang dan menjaminkan harta kekayaan pribadinya (sebagaimana yangdilakukan oleh Tergugat Il), sehingga dengan demikian maka nyata danterbukti adanya bahwa Akta Pengakuan Hutang Dengan Penyerahan JaminanNo. 15 tertanggal 6 September 2005 dan Akta

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dandamai, Namun sejak bulan Febuari tahun 2012 rumah tangga Penggugatdan Tergugat mulai terjadi perselisihan fanam dan pertentangan yangdisebabkan : Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain; Tergugat tidak pernah pulang selama 6 (enam) tahun tanpa alasan yangjelas; Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin selama 6 (enam)tahun..

Bahwa puncak perselisihan faham dan pertentangan antara Penggugat danTergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2012 yang disebabkanTergugat tidak pernah pulang kerumah tanpa alasan yang jelas dan tidakmemberikan nafkah lahir maupun nafkah batin karena Tergugat sudahmenikah lagi dengan wanita lainyang diketahui Penggugat dari akunFacebook milik Tergugat. Sejak saat itu, Penggugat pergi meninggalkanTergugat dari rumah Orangtua Tergugat sampai dengan sekarang.Halaman 2 dari 6 hal.

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dandamai, Namun sejak bulan Juli 2016 Penggugat dan Tergugat mulai terjadiperselisinhan faham dan pertentangan yang disebabkan : Tergugat sering berkata kasar dan menyakiti fisik Penggugat; Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertentangan danperselisinan faham secara terus menerus; Tergugat bersifat egois; Tergugat tidak jujur kepada Penggugat..

Bahwa puncak perselisihan faham dan pertentangan terjadi pada bulanDesember 2017 yang disebabkan Penggugat tidak suka dengan sifatTergugat yang hanya mementingkan kepentingan pribadi Tergugat sendiri,kemudian Penggugat meminta kepada Tergugat untuk dipulangkan kerumahHalaman 2 dari 11 HalamanPutusan Nomor 0799/Pdt.G/2018/PA.TnkOrangtua Penggugat. Akan tetapi, atas permitaan tersebut, Tergugatmenyakiti fisik Penggugat.

Kembali ke Il Nomor 53/Pdt.Plw/1999/PN Gin yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Gianyar, permohonan tersebut disertai denganmemori peninjauan kembali ke Il yang memuat alasanalasan yang diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali ke Ilyang diterima tanggal 20 Mei 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali ke II pada pokoknya mendalilkanbahwa pada perkara a aquo terdapat pertentangan

peninjauan kembali ke Iltersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali ke Il telah mengajukan kontramemori peninjauan kembali ke Il pada tanggal 31 Mei 2019 yang padapokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauankembali ke II dari Pemohon Peninjauan Kembali ke II;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat: Bahwa untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke II haruslahmemenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 10Tahun 2009 yaitu adanya pertentangan

putusan, sedangkan dalamHalaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 961 PK/Pdt/2019permohonan a quo Pemohon Peninjauan Kembali ke Il mengajukanPutusan Nomor 629/PK/PDT/2018 dan Putusan Nomor 473 K/TUN/2017,yang sebenarnya tidak terdapat pertentangan, dimana pada putusanperkara Nomor 629/PK/PDT/2018 adalah memutus dan mengadili perkaraterkait sengketa kepemilikan atas suatu hak, sedangkan pada putusanperkara Nomor 4/73 K/TUN/2017, terkait dengan kewenangan danprosedur terbitnya suatu hak; Bahwa selain

Bahwa masih terdapat pertentangan yang sangat jelas dan nyata serta tidakdapat ditolelir yaitu pasal 32 Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 64 tahun1999 dengan pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 4 tahun 2001Pertentangan antara kedua peraturan tersebut tidak hanya dari segi materiilsaja, tetapi dari segi formil.6.

Bahwa pertentangan dari segi materiil terbukti menurut ketentuan pasal 32Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 64 tahun 1999 jumlah anggota BadanPerwakilan Desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa yangbersangkutan dengan ketentuan minimal 1500 jiwa = 5 orang anggota BadanPerwakilan Desa hingga maksimal lebih dari 3000 jiwa = 13 orang anggotaBadan Perwakilan Desa.

No.03 G/HUM/2002cara yang demikian itu adalah jelas dan nyatanyata melanggar KedaulatanRakyat.Bahwa pertentangan dari segi formil terbukti dari ketentuan pasal 32Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 64 tahun 1999 adalah bersifat permanenakomodatif yang dapat mengadopsi kepentingan hak masyarakat.

Penetapan No. 1523 /Pdt.G/2017 /PA.Sda.Bahwa Tidak ada protes dan pertentangan dari warga sekitar berkenaandengan dengan status pernikahan antara orang tua Pemohon yangbernama Ayah Pemohon dengan Termohon I.Bahwa Saksi mengetahui bahwa ketika Kedua orang tua Pemohon danTermohon Il yakni Ayah Pemohon dan Termohon masih dalam hidupberumah tangga sebagai suami isteri, kKeduanya masingmasing tetapdalam akidah Islam serta tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikahlagi dengan orang lain.Bahwa sepengetahuan

Penetapan No. 1523 /Pdt.G/2017 /PA.Sda.Pemohon, tanggal lahir 01 Januari 1959; kedua bernama Termohon Il(Temohon II), tanggal lahir 26 September 1969 ;Bahwa Tidak ada protes dan pertentangan dari warga sekitar berkenaandengan dengan status pernikahan antara orang tua Pemohon yangbernama Ayah Pemohon dengan Termohon I.Bahwa Saksi mengetahui bahwa ketika Kedua orang tua Pemohon danTermohon Il yakni Ayah Pemohon dan Termohon masih dalam hidupberumah tangga sebagai suami isteri, kKeduanya masingmasing

Bahwa tidak ada protes dan pertentangan dari warga sekitar berkenaandengan dengan status pernikahan antara orang tua Pemohon yangbernama Ayah Pemohon dengan Termohon I.5.

itu tidaklah tepat dikatakan bahwaNursamanTergugat 2 telah melakukan perouatan merampas harta tanah Penggugat Danandaikata jika Penggugat tetao pada pendirian yang menyatakan bahwa Nursamar/ Tergugat2 melakukan perouatan perampasan harta tanah Penggugat, maka tentu Pengadilan ini atausetidakidaknya Majelis Hakim ini tidak berwenang mengadili, karena perouatan perampasanadalah masuk pada kategori perouatan pidana.Bahwa dengan demikian, karena gugatan Penggugat terhadap Tergugat 2mengandung saling pertentangan

Jadi adalah jelas tidak sejalan antara dalGugatan Penggugat dengan petitum Penggugat Oleh karena sudah sepantasnya gugatanPenggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankeliike Verklaara).Bahwa berdasarkan uraian dan alasanalasan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, di mana gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, gugatan yang kabur dantidak berdasar, mengandung saling pertentangan, petitum yang tidak jelas, dan petitumPenggugat yang tidak sejalan dengan dalil gugatan, maka gugatan Penggugat tidak

Gugatan Penggugat mengandung saling pertentangan;4. Gugatan Penggugat tidak jelas;Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat pada point 1 tersebut diatas, dalam hal iniMajelis memperimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR dan 162 Rbg terdapat beberapa jeniseksepsi yakni :1. Eksepsi Prosesual (eksepsi mengenai kewenangan mengadili), yang terdiri atas 2 jenisyakni :a) Eksepsi tidak berwenang mengadili secara absoluteb) Eksepsi tidak berwenang mengadili secara relative2.

penjualan tidak sah, telapi pettum menuntut pembagian hasilpenjualan;Menimbang, bahwa setelah mencermati salah satu posita penggugat yang pada intinyamenyatakary mendalikan bahwa para tergugat ada dilokasi objek perkara karena dibawa olehpenggugat sementara di petitumnya penggugat meminta agar perouatan para tergugat yangtelah menguasai objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat adalah perouatanHalaman 14 dan 15 Halaman Putusan Nomor 2/PDT.G/201G@/PN Swmelawan hukum maka darn sini terdapat pertentangan

antara posita dengan petitumpenggugat;Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pertentangan antara posita denganpetitumnya maka gugatan penggugat mengandung suatu kekaburan atau tidak jelas (obscuurlibel) maka cukup beralasan kiranya Majelis menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidakdapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard.