Jaditidak ada kewenangan yang bukan berdasarkan undangundang.Jika ada suatu kewenangan yang dijalankan bukan dengan UUmaka tidak sah karena kewenangan sebagai kekuasaan publik harusberdasarkan undangundang sesuai dengan teori hukumsebagaimana juga dikemukakan teori oleh prof prajudi bahwa suatukewenangan mengikat publik sehingga suatu kewenangan harusdidasarkan pada undangundang.

Istilah Izin Lokasi dengan Rekomendasi Lokasi dari BadanPertanahan Nasional merupakan hal yang berbeda.Menurut Prajudi Admosudirjo dalam bukunya yangberjudul Hukum Administrasi Negara, halaman 94, yangdimaksud dengan lIzin (verguning) adalah suatuHalaman 65 dari 103 halaman. Putusan Nomor 472 K/TUN/2013penetapan yang merupakan suatu dispensasi daripadasuatu. larangan oleh undangundang.

Mencermati pertimbanganhukum judex facti tersebut dalam pembuktian unsur "menyalahgunakankewenangannya" judex facti tampak mengartikan "menyalahgunakankewenangan" adalah pelanggaran terhadap azasazas pemerintahan yanglayak atau Algemen beginselen van behoorlijk bestuur vide Philipus M.Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indanesia, Gajahmada Press,Yogyakarta, Cetakan kell, 1993, halaman 270, Prajudi Atmosudirjo, HukumAdministrasi Negara.

SusTPK/2017/PN.Pligwewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan Undangundang yangberlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu ( Prajudi Admasudirjo, HukumAdministrasi Negara (Ghalia Indonesia Jakarta November 1981, cetakan keempathalaman 78), sedangkan mengenai apa yang dimaksud dengan kesempatanadalah peluang yang dapat dimanfaatkan untuk dapat melakukan sesuatuperbuatan yang pada umumnya diproleh atau didapat sebagai akibat darikekosongan atau kelemahan dari ketentuanketentuan tentang

Bahwa menurut S.F Marbun berpendapat peradilan tata usaha negaradibentuk untuk memberikan perlindungan terhadapa hakhak perserorangandan hakhak masyarakat, sehingga tercapai keserasian, kesimbangan, dankeselarasan antara kepentingan masyarakat atau kepentingan umum;Bahwa selain itu, Prajudi Atmosudirjo, berpendapat bahwa tujuandibentuknya peradilan administrasi negara adalah untuk mengembangkandan memelihara administrasi negara yang tepat menurut hukum atau tepatmenurut undanundang atau tepat secara

Bahwa selain itu, Prajudi Atmosudirjo, berpendapat bahwa tujuandibentuknya Peradilan Administrasi Negara adalah untuk mengembangkandan memelihara administrasi negara yang tepat menurut hukum atau tepatmenurut undangundang atau tepat secara fungsional atau berfungsi secaraefisien;Halaman 87 dari 95 halaman.

dalam Hukum Administrasikewenangan ( authority gezag) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadapsegolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang berasaldari kekuasaan legislative atau dari kekuasaan pemerintah, sedangkan pengertian wewenang,( competence bavoegdheid) hanyalah mengenai onderdil tertentu atau bidang tertentu saja,dengan demikian wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan Undangundangyang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu ( Prajudi

Marbun dalam hukum administrasi,kewenangan (authority gezag) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadapsegolongan orang tertentu yang berasal dari kekuasaan legislative atau dari kekuasaanpemerintah, sedangkan pengertian wewenang (competence bavoegdheid) hanyalahmengenai onderdil tertentu atau bidang tertentu saja, dengan demikian wewenang adalahkemampuan bertindak yang diberikan Undangundang yang berlaku untuk melakukanhubungan hukum tertentu (Prajudi Admasudirjo, Hukum Adminstrasi Negara,

dalam HukumAdministrasi kewenangan (authority gezag) adalah kekuasaan yang diformalkanbaik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidangpemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislative atau dari kKekuasaanpemerintah, sedangkan pengertian wewenang, (competence bavoegdheid)hanyalah mengenai onderdil tertentu atau bidang tertentu saja, dengan demikianwewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan Undangundang yangberlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu ( Prajudi

Bahwa Pasal 5 UU Adpem mengatur: Penyelenggaraan AdministrasiPemerintahan berdasarkan asas legalitas, asas pelindungan terhadapHAM, dan AUPB.Bahwa asas legalitas menurut UU Adpem bermakna bahwapenyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasarhukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badandan / atau Pejabat Pemerintahan.Bahwa definisi asas legalitas menurut UU Adpem tersebut selaras denganpendapat Prajudi Atmosudirdjo yang menjelaskan bahwa asas legalitasadalah syarat

hukum administrasi pengertian kewenangan(authority gezag)) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadapsuatu bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislative atau dari kekuasaan pemerintah,sedangkan pengertian wewenang (competence bavoegdheid) hanyalah mengenai onderdil tertentu atau bidangtertentu saja, dengan demikian wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan undangundang yangberlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu (Prajudi

diberi tahu atau tidakpernah didengar pendapatnya, atau TermohonKasasi/Pembanding/T ergugat tidak pernah memberikankesempatan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/ParaPenggugat maupun warga Bukit Duri untuk didengar pendapatnyasebelum terbitnya Objek Sengketa TUN (SP III);Bahwa tindakan Termohon Kasasi/Pembanding/T ergugatsebagaimana tersebut di atas telah melanggar kewajibanhukumnya berdasarkan UndangUndang AdministrasiPemerintahan Pasal 7 ayat (2) huruf f;Penyelenggaraan pemerintahan menurut Prajudi

Imam Poerwono ),Pudyo Prajudi, dan sdr. Ramdoni (arsitek), saksi Dr. H. Noor Sardono dansaksi Yadi Muspriyadi (sopir Dr. H. Noor Sardono). Dalam pertemuantersebut saksi dr. H. Noor Sardono membicarakan secara detail tentangRenovasi RSUD Ajidarmo;Halaman 122 dari 162 halaman Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2015/PN.SRGBahwa pada tanggal 22 April 2003 diadakan pertemuan ketujuh bertempatdi Restoran Bebek Bali Senayan yang dihadiri oleh sdr. Adhi Chandra,Imam Poerwono, sdr. Romdoni (dari PT.

ImamPoerwono ), Pudyo Prajudi, dan sdr. Ramdoni (arsitek), saksi Dr. H. NoorSardono dan saksi Yadi Muspriyadi (sopir Dr. H. Noor Sardono). Dalampertemuan tersebut saksi dr. H. Noor Sardono membicarakan secaradetail tentang Renovasi RSUD Ajidarmo;g. Bahwa pada tanggal 22 April 2003 diadakan pertemuan ketujuhbertempat di Restoran Bebek Bali Senayan yang dihadiri oleh sdr. AdhiChandra, Imam Poerwono, sdr. Romdoni (dari PT. Kogas), sdr. Syahrial,saksi DR.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo,berkenaan fungsifungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalamfungsi menertibkan masyarakat;Menurut N.M. Spelt dan Ten Berge perizinan untuk istilah izin dalamarti luas, sedangkan izin dalam arti sempit disebut izin saja.

Imam Poerwono ), Pudyo Prajudi, dan sdr. Ramdoni (arsitek),saksi Dr. H. Noor Sardono dan saksi Yadi Muspriyadi (sopir Dr. H.Noor Sardono). Dalam pertemuan tersebut saksi dr. H. NoorSardono membicarakan secara detail tentang Renovasi RSUDAjidarmo;Bahwa pada tanggal 22 April 2003 diadakan pertemuan ketujuhbertempat di Restoran Bebek Bali Senayan yang dihadiri oleh sdr.Adhi Chandra, Imam Poerwono, sdr. Romdoni (dari PT. Kogas),sdr. Syahrial, saksi DR.

pengawasan, sebagaimana tercermin dalamPP No.39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi, makaGubernur selaku wakil pemerintah mempunyai kewenangan untuk melakukanfungsi pengawasan termasuk terhadap Perda APBD, meskipun tidak diaturdalam UU No.22 Tahun 1999, maka hal itu sebagai pouvoir diskretionaire,yaitu kKekuasaan administrasi negara untuk mengatur dasardasar dan caratempuh (aturan main) yang dipandang paling efektif untuk mencapai tujuandimaksud dan tujuantujuan ketentuan UndangUndang (Prajudi

pengawasan, sebagaimana tercermin dalamPP No.39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi, makaGubernur selaku wakil pemerintah mempunyai kewenangan untuk melaku kanfungsi pengawasan termasuk terhadap Perda APBD, meskipun tidak diaturdalam UU No.22 Tahun 1999, maka hal itu sebagai pouvoir diskretionaire,yaitu kekuasaan administrasi negara untuk mengatur dasardasar dan caratempuh (aturan main) yang dipandang paling efektif untuk mencapai tujuandimaksud dan tujuantujuan ketentuan UndangUndang (Prajudi

pengawasan, sebagaimana tercermin dalamPP No.39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi, makaGubernur selaku wakil pemerintah mempunyai kewenangan untuk melakukanfungsi pengawasan termasuk terhadap Perda APBD, meskipun tidak diaturdalam UU No.22 Tahun 1999, maka hal itu sebagai pouvoir diskretionaire,yaitu kekuasaan administrasi negara untuk mengatur dasardasar dan caratempuh (aturan main) yang dipandang paling efektif untuk mencapai tujuandimaksud dan tujuantujuan ketentuan UndangUndang (Prajudi

pengawasan, sebagaimana tercermin dalamPP No.39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi, makaGubernur selaku wakil pemerintah mempunyai kewenangan untuk melakukanfungsi pengawasan termasuk terhadap Perda APBD, meskipun tidak diaturdalam UU No.22 Tahun 1999, maka hal itu sebagai pouvoir diskretionaire,yaitu kKekuasaan administrasi negara untuk mengatur dasardasar dan caratempuh (aturan main) yang dipandang paling efektif untuk mencapai tujuandimaksud dan tujuantujuan ketentuan UndangUndang (Prajudi