Ditemukan 722 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 21-12-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1464 K/PID.SUS/2015
Tanggal 21 Desember 2015 — WARDINAH bin KADRIAH
3927 Berkekuatan Hukum Tetap
  • kemudian atas pesanan tersebut, Terdakwa menerima tanda jadi/DPuang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Terdakwa terimamelalui transfer rekening BCA atas nama Iko Koiroh (isteri Terdakwa),selanjutnya Terdakwa janji bertemu untuk menyerahkan barang berupainsang pari yang sudah dikeringkan di Hotel Grand Trisula Indramayu,adapun Terdakwa telah membawa insang yang sudah dikemas beradadalam mobil pickup tersebut sebanyak 25 kg (dua puluh lima kilo gram) ;Bahwa selanjutnya SATKER (Satuan Kerja) PSDKP
    kemudian atas pesanan tersebut, Terdakwa menerima tanda jadi/DPuang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Terdakwa terimamelalui transfer rekening BCA atas nama Iko Koiroh (isteri Terdakwa),selanjutnya Terdakwa janji bertemu untuk menyerahkan barang berupainsang pari yang sudah dikeringkan di Hotel Grand Trisula Indramayu,adapun Terdakwa telah membawa insang yang sudah dikemas beradadalam mobil pickup tersebut sebanyak 25 kg (dua puluh lima kilogram) ; Bahwa selanjutnya SATKER (Satuan Kerja) PSDKP
    Menyatakan barang bukti berupa : Insang ikan pari manta dalam keadaan kering dengan berat + 25 kg (duapuluh lima kilogram) dirampas untuk Negara untuk diserahkan kepadaSatker PSDKP Perikanan Kajawanan Cirebon melalui saksi TEJA JAYAANGGARA ;Hal. 8 dari 15 hal. Put. Nomor 1464 K/PID.SUS/20154.
    Menetapkan barang bukti berupa : Insang ikan pari manta dalam keadaan kering dengan berat + 25 kg (duapuluh lima kilogram) ;Dirampas untuk Negara untuk diserahkan kepada Satker PSDKP PerikananKejawanan Cirebon melalui saksi TEJA JAYA ANGGARA ;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara padasemua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin tanggal 21 Desember
Register : 07-01-2020 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 20-03-2020
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 2-K/PM.I-07/AD/I/2020
Tanggal 12 Maret 2020 — Oditur:
HDM Tampubolon, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Bony Chandra Gunawan
139521
  • Jonison beserta lima oranglainnya, Petugas Stasiun PSDKP (Pengawasan Sumber DayaKelautan dan Perikanan) Kota Tarakan Sdr. Chaidir,Sdr. Robin Aritonang, H. Edi Purwanto dan Sdr.
    Zainul Arifin untuk berangkatmengecek ke gudang tersebut sedangkan Saksi menunggu ditempat depan KKMB bersama tim (Bais dan BKIPM) sambilmenunggu kedatangan petugas dari Stasiun PSDKP, setelahpetugas dari Stasiun PSDKP tiba di depan KKMB Saksibersamasama menuju gudang H.
    Memeriksa tingkat pencemaran akibat perbuatan manusia.Bahwa pada tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 21.00 WitaSaksi dihubungi oleh Kepala Sub Seksi Operasi Pengawasandan Penanganan Pelanggaran Stasiun PSDKP Tarakan an. Bpk.Hamzah Kharisma bahwa ada penangkapan yang didugakepiting bertelur.
    Edi Purwanto melihatTerdakwa berada diluar gudang tetapi sekalikali masuk kedalam melihat situasi selanjutnya keluar kembali, dan Terdakwatidak berdiskusi dan berdebat masalah teknis jenis kelaminkepiting karena permasalahan yang ada digudang sudahmenjadi tanggungjawab dari BKIPM Tarakan dan petugasStasion PSDKP Tarakan.Bahwa pemilik gudang a.n. H.
    Edi Purwanto dan secara prosedur hukumyang mempunyai kewenangan tersebut adalah PSDKP(Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan).12. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah BKIPM Kota Tarakanpernah meminta kepada BAIS TNI secara tertulis agar Terdakwamembantu. penegakkan hukum tentang penangkapan,perdagangan maupun penyimpanan kepiting telur di wilayahKota Tarakan.13.
Register : 27-07-2016 — Putus : 05-09-2016 — Upload : 26-07-2021
Putusan PT PONTIANAK Nomor 74/PID.SUS-PRK/2016/PT PTK
Tanggal 5 September 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : YUSE CHAIDI ADHAR, SH
Terbanding/Terdakwa : YANG GUANG YU
8828
  • PUTUSANNomor 74/ PID.SUSPRK / 2016 / PT PTKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidanadalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara terdakwa :Nama lengkap > YANG GUANG YU;Tempat Lahir : Guang xi, China;Umur/ tanggal lahir : 46/15 Agustus 1969;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan > China;Tempat tinggal : Jias Zhen, Bei hai, Guang xi, China, ( sekarangberdomisili di Stasiun PSDKP Pontianak
    KWAY FEY 10078) ke Stasiun PSDKP Pontianak untuk proses lebih lanjut, ditengah perjalanan tepatnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 pukul 01.45wib pada posisi 04 09,942 LU 108 34,824 BT, KM.HIU yang sedang melakukanpengawalan KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) mendapat sorotandari sebuah kapal yang kemudian diketahui merupakan kapal Coast Guard China,kemudian kapal Coast Guard China tersebut menabrak bagian belakang KM. GUIBEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) yang mengakibatkan KM.
    KWAY FEY 10078) yang berhasildipindahkan ke KP.HIU 11 ke Stasiun PSDKP Pontianak untuk proses lebih lanjut.Perbuatan terdakwa YANG GUANG YU sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 102 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.DANKETIGA :Bahwa terdakwa YANG GUANG YU selaku Nahkoda KM. GUI BEI YU10078 (KM.
    KWAY FEY 10078) yang berhasildipindahkan ke KP.HIU 11 ke Stasiun PSDKP Pontianak untuk proses lebih lanjut.Perbuatan terdakwa YANG GUANG YU sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 85 jo. Pasal 9 jo. Pasal 102 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umumtanggal 21 Juni 2016 No. Reg.
Register : 31-08-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan PT MANADO Nomor 67/PID/2020/PT MND
Tanggal 24 September 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : EDWIN B. TUMUNDO, S.H., M.H.
Terbanding/Terdakwa : Elmer Ambrocio
14973
  • Bahwa Terdakwa melakukanpenangkapan ikan selama 10 (Sepuluh) hari dan mendapat ikan sebanyak30 (tiga puluh) ekor dengan rincian 28 (dua puluh delapan) ikan Tuna dan2 (dua) ekor ikan layar;Bahwa pada tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 10.35 Wita pada saat saksiRonny Jhon Ferdinad Paulus dan saksi Robert Mangende yang merupakanpetugas pengawas perikanan sedang melakukan patroli menggunakan KPORCA 04 berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Direktur PSDKP Nomor:SP.07392/PSDKP.1/KP.444/IV/2020 tanggal
    MNDkapal tersebut dikawal menuju dermaga Pangkalan PSDKP Bitung guna proseslebih lanjut;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Jo.
    MND Bahwa dalam dugaan melakukan kegiatan perikanan atau penangkapan ikantersebut, kapal FB Berlian JayaA02 tidak memiliki Surat Izin PenangkapanIkan (SIPI) dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan perikananatau penangkapan ikan di perairan Indonesia, sehingga kapal tersebut dikawalmenuju dermaga Pangkalan PSDKP Bitung guna proses lebih lanjut;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo.Pasal 27 ayat (2) UndangUndang RI Nomor : 45 Tahun 2009 tentang PerubahanAtas
Register : 08-08-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 11-09-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 81/PID.SUS-PRK/2016/PT PTK
Tanggal 19 September 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : EKA SETIAWATI, SH
Terbanding/Terdakwa : VO THAI LAP
9021
  • Lahir : 30 Tahun / tahun 1986;Jenis kelamin > Lakilaki;Kebangsaan : Vietnam;Tempat tinggal : VanLang ,Go Cong, Tien Giang, Vietnam (sekarangberdomisili di Stasiun PSDKP Pontianak);Agama : Budha;Pendidikan : Setingkat Kelas 4 SD/sederajatPekerjaan : Nelayan / Nakhoda KM. BV 99466TS;Status Penahanan Terdakwa :1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan : tidak melakukanpenahanan;2. Penuntut Umum Perikanan : tidak melakukan penahanan;3.
    BV 99466TS ditahan di Pelabuhan /Dermaga Stasiun PSDKP Pontianakdan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) PERMA No.1 tahun 2007 tentangPengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan NegeriPontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orangyang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukanperbuatan dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan,pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan
    BV 99667 TS beserta terdakwa selakuNahkoda bersama dengan ABK lainnya yang berkewarganegaraan Vietnamdibawa oleh KP HIU MACAN 01 ke Pangkalan PSDKP yang kemudiandiserahkan kepada PPNS Perikanan di Pelabuhan/Dermaga PSKDP Pontianakuntuk diproses lebih lanjut.Perbuatan terdakwa VO THAI LAP sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 92 jo pasal 26 ayat (1) jo pasal 102 UU RI Nomor 31 Tahun2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 45tahun 2009 tentangperubahan atas Undang
    BV 99466 TS ditahan di DermagaStasiun PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) PERMANo.1 tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikananpada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini, sebagai orang yang melakukan perbuatan, menyuruh melakukanatau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memiliki, membawa,dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapIkan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan
    BV 99466 TS beserta terdakwa selakuNahkoda bersama dengan ABK lainnya yang berkewarganegaraan Vietnamdibawa oleh KP HIU MACAN 01 ke Pangkalan PSDKP yang kemudiandiserahkan kepada PPNS Perikanan di Pelabuhan/Dermaga PSKDP Pontianakuntuk diproses lebih lanjut.Perbuatan terdakwa VO THAI LAP sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 85 jo pasal 9 jo pasal 102 UU Nomor 45 Tahun 2009Tentangperubahan atas UndangUndang Republik Indonesia nomor 31 Tahun2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat(1) ke
Register : 21-12-2016 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 17-05-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 29/Pid.Sus-PRK/2016/PN Tpg
Tanggal 14 Februari 2017 — LEONG BIAN SENG ( Terdakwa)
6215
  • Lingga Budi Kesuma :Bahwa saksi sebagai ABK Kapal Orca02 Dirjen PSDKP KKP RI ;Bahwa saksi menerangkan dalam kapasitasnya sebagai saksipenangkap sehubungan dengan tertangkapnya KM.TRF1156 olehpetugas Kapal Patroli KP ORCA 02 di Perairan Laut Natuna yangmasih termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia.Bahwa saksi bekerja sebagai PNS pada PSDKP selama 6 (enam) tahundan menjabat sebagai abk Kapal Pengawas Sumber Daya Kelautandan Perikanan (KP.
    Bahwa saksi menerangkandalam melakukan patroli dan telahmenangkap serta memeriksa kapal penangkap ikan KM TRF 1156dibekali dengan surat tugas dari Dirjen PSDKP dengan Surat PerintahNomor ; SP. 10216/ PSDKP/.3/TU.420/ VIV 2016 ,tanggal, 26 juli 2016. Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan pemeriksaan terhadapKM TRF 1156 yang telah melakukan penangkapan ikan di wilayah lautRepublik Indonesia tersebut , KM TRF 1156 yangdinahkodai olehterdakwa an.
    ORCA 02 dengan surat perintah pemeriksaan kapalnomor : 019a/ORCA 02.3.1/PSDKP.3/KW.330/VIV2016 tanggal 27 Juli2016. Bahwa Alat penangkapan ikan yang digunakan oleh KM. TRF 1156 adalahberupa alat tangkap ikan jenis Pancing (Hand Line) yang berjumah 4(empat) unit. Bahwa keseluruhan awak kapal KM. TRF 1156 tersebut berjumlah 3 (tiga)orang termasuk nahkoda kapal yang kesemuanya berkewarganegaraanMalaysia. Bahwa di dalam palka kapal terdapat ikan campur kurang lebih 30 Kg. Bahwa KM.
    Tpg2016atasPermohonan Bantuan Saksi Ahli dari Kepala Satker PSDKP BATAMselaku PPNS Perikanan. Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikandan perlengkapan lainnya, berdasarkan posisi penangkapan 04 42.370 LU 105 17.795 BT berada pada perairan ZEEI Laut Natuna Perairan Indonesia.
    TpgMenimbang bahwa barang bukti ikan sebanyak +30 (tiga puluh) kilogramyang merupakan hasil tangkapan KM TRF 1156 yang telah disisihkan karena tidaklayak dan busuk telah dimusnahkan sesuai Berita acara pemusnahan yangdikeluarkan oleh PSDKP Batam pada hari selasa tanggal, O06 september 2016Nomor : SP.
Register : 14-05-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 6/Pid.Sus-PRK/2019/PN Mdn
Tanggal 3 Juli 2019 — Penuntut Umum:
GERRY ANDERSON GULTOM SH
Terdakwa:
ZAWE
12350
  • Terdakwa melakukanperbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut: Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sesuai denganSurat Tugas Nomor : SP.06485/PSDKP.1/KP.444/III/2019, tanggal 08 Maret 2019dan Surat Perintah Gerak Nomor PG : PG.06485/PSDKP.1/KP.444/III/2019tanggal 08 Maret 2019, saksi Tri Hermiyanto, saksi Rahmat Arba, dan saksi ArySumaryadi melakukan patroli rutin perairan dengan rute perairan Selat Malaka dansekitarnya dengan menggunakan Kapal Pengawas (KP) HIU MACAN TUTUL
    Terdakwa melakukanperbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut : Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sesualdengan Surat Tugas Nomor : SP.06485/PSDKP.1/KP.444/III/2019, tanggal 08Maret 2019 dan Surat Perintah Gerak Nomor PGPG.06485/PSDKP.1/KP.444/III/2019 tanggal 08 Maret 2019, saksi Tri Hermiyanto,saksi Rahmat Arba, dan saksi Ary Sumaryadi melakukan patroli rutin perairandengan rute perairan Selat Malaka dan sekitarnya dengan menggunakan KapalPengawas (KP) HIU MACAN TUTUL
    PPF 634GT.49.07 atas namaZAWE.Bahwa saksi menerangkan mereka di tugaskan oleh pimpinanya sesuaidengan Surat Tugas Nomor : SP. 06485/PSDKP.1/KP 444/III/2019 tanggal08 Maret 2019, dan Surat Perintah Gerak Nomor: PG. 06485/ PSDKP.1/KP.444/II1/2019 tanggal O8Maret 2019, dengan mengggunakan KapalPengawas KP.
    PPF 634GT.49.07 atas namaZAWE.Bahwa saksi menerangkan mereka di tugaskan oleh pimpinanya sesuaidenganSurat Tugas Nomor : SP. 06485/PSDKP.1/KP 444/III/2019 tanggal 08Maret 2019, dan Surat Perintah Gerak Nomor: PG. 06485/ PSDKP.1/KP.444/II1/2019 tanggal O8Maret 2019, dengan mengggunakan KapalPengawas KP.
    Satutangkapan kapal illegal fishing untuk Kapal Pengawas PSDKP mendapatinsentif sebesar Rp.10.500.000, (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).Penanganan satu perkara perikanan di PSDKP memerlukan biaya sebesarRp 35.000.000, Penanganan satu perkara di tingkat penuntutanmemerlukan biaya sebesar Rp.(belum ada data) jika diasumsikan samadengan PSDKP maka bila dijumlah keseluruhan biaya penanganan satuperkara perikanan minimal sebesar kurang lebin Rp 300.000, tiga ratus jutarupiah.
Register : 01-03-2017 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 26-07-2021
Putusan PT PONTIANAK Nomor 15/PID.SUS-PRK/2017/PT KALBAR
Tanggal 21 Maret 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : YUSE CHAIDI ADHAR, SH
Terbanding/Terdakwa : LE THANH KIET
6427
  • LahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanLE THANH KIETKien Giang, Vietnam37 Tahun / Tahun 1979Lakilaki.Vietnam.Ap Tan Thanh Xa Giuc Tuong Huyen Chau ThanhKien Giang, Vietnam (sekarang berdomisili diStasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan danPerikanan (PSDKP) Pontianak).BudhaNakhoda Kapal Perikanan KM.BWFMAIStatus Penahanan Terdakwa :Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan: tidak melakukanpenahanan.Jaksa Penuntut Umum : tidak melakukan penahanan .Majelis Hakim Pengadilan Perikanan
    BWFMAI3 beserta terdakwa selaku Nahkodabersama dengan ABK lainnya yang berkewarganegaraan Vietnam dibawa olehKP HIU MACAN 01 ke Pangkalan PSDKP yang kemudian diserahkan kepadaPPNS Perikanan di Pelabuhan / Dermaga PSDKP untuk diproses lebih lanjut.won nnnnn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) jo Pasal 102 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 45
    BWEFMAI3 ditahan di Pelabuhan/Dermaga PSDKP Pontianak danberdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) PERMA No.1 tahun 2007 tentangPengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan NegeriPontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orangyang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukanperbuatan, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/ataumenggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan dikapal penangkap ikan di wilayah
    BWFMAIA4 beserta terdakwa selaku Nahkodabersama dengan ABK lainnya yang berkewarganegaraan Vietnam dibawa olehKP HIU MACAN 01 ke Pangkalan PSDKP yang kemudian diserahkan kepadaPPNS Perikanan di Pelabuhan / Dermaga PSDKP untuk diproses lebih lanjut.w Perbuatan terdakwa LE THANH KIET sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 85 jo. Pasal 9 jo.
Register : 10-07-2019 — Putus : 19-08-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN BITUNG Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2019/PN Bit
Tanggal 19 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
JULIAN CHARLES ROTINSULU, SH
Terdakwa:
Marvin Del Campo Rosete
18889
  • AmiruddinBahwa Ahli adalah ASN di PSDKP KKP Bitung bertugas dibagianPrasarana kenautikaan;Bahwa menurut Ahli dari data yang diberikan kepadanya kapalFB. King Vincent Jhon terdeteksi melalui Radar KP. Orca 04.Pada Koordinat : 05 54.903 LU 127 46,305 BT dan ditangkap pada Koordinat : 06 04,409 LU 127 20,428 BTBahwa Ahli membaringkan Posisi Koordinat pendeteksiansampai penangkaapan pada peta laut nomor 356A telahPut.
    Novry EndeyBahwa saksi adalah ASN PSDKP KKP Bertugas di atas kapalKP. Orca 04 sebagai Markonis;Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019 sekitar jam 19.00, radar KP.Orca 04 mendeteksi adanya kapal pada koordinat 05 54.903LU 127 46,305 BT, kemudian dilakukan pengejaranselanjutnya di tangkap pada Koordinat : 06 04,409 LU 12720,428 BT.
    Neru Purnawan A.MdBahwa saksi adalah ASN PSDKP KKP bertugas di kapal KP.Orca 04 sebagai Juru Mudi I.Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019 sekitar jam 19.00, radar KP.Orca 04 mendeteksi adanya kapal pada koordinat 05 54.903LU 127 46,305 BT, kemudian dilakukan pengejaranselanjutnya di tangkap pada Koordinat : 06 04,409 LU 12720,428 BT.
    King Vincent Jhon tenggelam ketikadilakukan penggandengan dari tempat penagkapan menujuPangkalan PSDKP Bitung; Benar bahwa posisi penangkapan berada di Perairan ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia, koordinat 06 04,409 LU 12720,428 BT, Benar bahwa Terdakwa beserta ke 6 ABK berada di penampunganABK Pangkalan PSDKP Bitung, tidak dilakukan penahanan; Benar bahwa Barang bukti seperti dalam BAP Penyidik, berada diPangkalan PSDKP Bitung;Menimbang bahwa, untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatuyang
    A.Md,dari Pangkalan PSDKP Bitung dan dibenarkan oleh terdakwa Marvin DelcampoRosete, bahwa penangkapan kapal FB. King Vincent Jhon, oleh KP.
Register : 03-08-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 26/Pid.Sus-PRK/2020/PN Tpg
Tanggal 2 September 2020 — Penuntut Umum:
Yogi Fransis Taufik SH
Terdakwa:
NGUYEN VAN QUYEN
18246
  • Penurunan jaring pair trawl dilakukan sebanyak 2 (dua)kali dalam sehari Semalam. 2222222 2 Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksisaksi yang lain serta barangbukti dibawa ke Pangkalan PSDKP Batam. noena= Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal93 ayat (2) Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 UndangUndang No.31Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dan ditambahUndangUndang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
    Saat iniberdomisili di Pangkalan PSDKP Batam, di persidangan dan di bawahSumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;Bahwa Saksi menerangkan Kapal tempat saksi bekerja adalah kapal KG90746 TS nakhodanya NGUYEN VAN QUYEN;Bahwa Saksi tidak tahu pemilik kapal KG 90746 TS.
    ORCA 03,keterangannya dibacakan dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungankeluarga maupun hubungan pekerjaan;Bahwa yang memerintahkan saksi adalah Dirjen Pengawasan SumberDaya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanandengan Surat tugas Dirjen PSDKP Nomor : SP.09601/PSDKP.1/ KP.444/V/2020, tanggal 8 Mei 2020 dalam rangka melaksanakan PengawasanSumber Daya Kelautan dan Perikanan di Wilayah PengelolaanPerikanan
    ORCA 003) dan sekarang menjabat sebagai Kasie Sarana danPrasarana Pangkalan PSDKP Batam;Bahwa Ahli menerangkan yang mendasari Ahli dalam memberikanketerangan saat ini adalah berdasarkan Surat permintaanketerangan/pendapat ahli Nomor : 365/PPNSKan/Lan.2/PW.511/V1/2020tanggal 03 Juni 2020;Bahwa Ahli menerangkan Batas wilayah laut Indonesia meliputi 1. BatasLaut Teritorial 2. Batas Landas Kontinen 3.
    KG 90746 TS yang dilakukanpada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 di Pangkalan PSDKP Batam;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, pendapat ahlitersebut, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, serta dikuatkan denganadanya Barang Bukti dalam perkara ini yang satu dengan lainnya salingbersesuaian, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:1.Bahwa Terdakwa NGUYEN VAN QUYEN adalah nahkoda pada KapalMotor (KM) KG 90746 TS yang berkewarganegaraan Vietnam;Bahwa KM.
Putus : 16-03-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan PT PONTIANAK Nomor 17/PID.SUS-PRK/2017/PT PTK
Tanggal 16 Maret 2017 — Phan Van Truong
6835
  • KG 93194 TS ditahan diPelabuhan/Dermaga PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan pasal 3ayat (2) PERMA No.1 tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, makaPengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja di wlayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidangpenangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaranikan, yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimanadimaksud dalam
    KG 93194 TS beserta terdakwa selakuNahkoda bersama dengan ABK lainnya yang berkewarganegaraan Vietnamdibawa oleh KP HIU MACAN 01 ke Pangkalan PSDKP yang kemudiandiserahkan kepada PPNS Perikanan di Pelabuhan / Dermaga PSDKP untukdiproses lebih lanjut.Perbuatan terdakwa PHAN VAN TRUONG sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) jo Pasal 102 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia
    KG 93194 TS ditahan diHalaman 3 dari 9 Putusan Nomor Nomor 17/PID.SUSPRK/2017/PT KAL BARPelabuhan/Dermaga PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan pasal 3ayat (2) PERMA No.1 tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, makaPengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memiliki, menguasai,membava, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantupenangkapan ikan di kapal penangkap ikan di wlayahpengelolaan perikananNegara
    KG 93194 TS beserta terdakwa selakuNahkoda bersama dengan ABK lainnya yang berkewarganegaraan Vietnamdibawa oleh KP HIU MACAN 01 ke Pangkalan PSDKP yang kemudiandiserahkan kepada PPNS Perikanan di Pelabuhan / Dermaga PSDKP untukdiproses lebih lanjut.Perbuatan terdakwa PHAN VAN TRUONG sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 85 jo. Pasal 9 jo.
Putus : 16-11-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 726 K/PID.SUS/2017
Tanggal 16 Nopember 2017 — NGUYEN HOANG TUAN
9543 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BV 9619TS ditanan di Pelabuhan/Dermaga PSDKP Pontianak dan berdasarkanketentuan Pasal 3 Ayat (2) PERMA Nomor 1 tahun 2007 tentang PengadilanPerikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianakberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja di WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, danpemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalamPasal 26 Ayat (1), yang
    BV 5352 TS beserta Terdakwa selakuNahkoda dan ABK lainnya yang berkewarganegaraan Vietnam dibawa oleh KP.HIU MACAN 05 ke pangkalan PSDKP yang kemudian diserahkan kepadaPPNS Perikanan di Pelabuhan/Dermaga PSDKP untuk diproses lebih lanjut;Perbuatan Terdakwa Nguyen Hoang Tuan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 92 Jo. Pasal 26 Ayat (1) Jo.
    BV 5352TS ditanan di Pelabuhan/Dermaga PSDKP Pontianak dan berdasarkanketentuan Pasal 3 Ayat (2) PERMA Nomor 1 tahun 2007 tentang PengadilanPerikanan,maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianakberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengoperasikan kapalpenangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yangtidak memiliki SIPI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2), yangdilakukan dengan cara sebagai berikut:Bermula ketika kapal KM.
    BV 5352 TS beserta Terdakwa selakuNahkoda dan ABK lainnya yang berkewarganegaraan Vietnam dibawa oleh KP.HIU MACAN 05 ke pangkalan PSDKP yang kemudian diserahkan kepadaPPNS Perikanan di Pelabuhan/Dermaga PSDKP untuk diproses lebih lanjut;Perbuatan Terdakwa Nguyen Hoang Tuan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Jo.
Register : 29-04-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 89/PDT/2019/PT PBR
Tanggal 25 Juni 2019 — Pembanding/Penggugat : PT HANKA
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia cq Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Kelautan dan Perikanan
4825
  • GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONABahwa Penggugat telah salah mencantumkan Pengawasan Sumber DayaKelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam sebagai TERGUGAT.
    Oleh karena dalam perkara a quo yang diajukan sebagaiTergugat adalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan(PSDKP) Batam, hal mana menunjuk terhadap sebuah gedung ataubangunan kantor dan bukan merupakan badan hukum dimana di dalamgedung kantor (PSDKP) ada banyak orang (person) yang bekerja disana.Halaman 10 dari 33 halaman Perkara No 89/PDT /2019/PT PBR.Dengan demikian maka gugatan Penggugat tidak jelas mengenai siapa yangdigugat.Bahwa kapal Pengawas Perikanan HIU 04 yang merupakan di bawah
    kendallPangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PangkalanPSDKP) Batam melaksanakan operasi rutin disekitar perairan KepulauanRiau sesual Surat Perintah dari Dirjen PSDKP Nomor354/Lan2/KP.440/XI/2017 dan Perintah Gerak dari Dirjen PSDKP Nomor354.PG/Lan2/KP.440/XI/2017 tanggal 3 Nopember 2017 memberhentikanKapal KM Kawal Bahari dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Kapaltersebut tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) danSurat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI
    Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2017, kapal Pengawas Perikanan HIU04 yang merupakan di bawah kendali Pangkalan Pengawasan SumberDaya Kelautan dan Perikanan (Pangkalan PSDKP) Batam melaksanakanOperasi rutin disekitar perairan Kepulauan Riau sesuai Surat Perintah dariDirjen PSDKP Nomor 354/Lan2/KP.440/X1/2017 dan Perintah Gerak dariDirjen PSDKP Nomor 354.PG/Lan2/KP.440/X1I/2017 tanggal 3 Nopember2017.3.
    KAWAL BAHARII diperintahkan untuk berlabuh ke PangkalanPSDKP Batam untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.Halaman 17 dari 33 halaman Perkara No 89/PDT /2019/PT PBR.13.14.15.16.Bahwa Kepala Pangkalan PSDKP Batam menerbitkan surat perintahpenyidikan terhadap tindak pidana perikanan yang diduga dilakukan olehSdr.
Register : 14-01-2020 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 13-02-2020
Putusan PT MANADO Nomor 2/PID/2020/PT MND
Tanggal 13 Februari 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : JULIAN CHARLES ROTINSULU, SH
Terbanding/Terdakwa : Nelson Luna Abella
10129
  • Soria yang merupakan warga negara Philipina dan Kapal M/Bca.NICOLE merupakan jenis Kapal Perikanan dengan alat tangkap pancinghandlinee Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar jam08.50 Wita saat saksi NOVRY RONALD LUKOW,A.Md dan saksi LILIKSIGIT TRIONO yang merupakan petugas pengawas perikanan yangsedang melakukan patroli dengan menggunakan KP HIU14 berdasarkanSurat perintah Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautandan Perikanan (PSDKP) Bitung mendeteksi adanya kapal
    wilayah ZEEI Laut Sulawesi, saksi NOVRY RONALDLUKOW,A.Md dan saksi LILIK SIGIT TRIONO langsung melakukanpemeriksaan terhadap terdakwa, para ABK serta dokumen kapal danditemukan adanya 2 (dua) unit Ketinting/Pakura beserta mesin, 12 unitalat penangkap ikan Handline 1 (satu) unit Radio Star Merk Uniden Pro520 XL.Halaman 4 dari 10 halaman Nomor 2/PID/2020/PT MNDe Bahwa selanjutnya Terdakwa NELSON LUNA ABELLA, Abk, bersertakapal M/Bca.NICOLE berbendera philipina tersebut langsung diamankandi Dermaga PSDKP
    JUDY ABABONlakukan selama 2 (dua) hari dan berhasil mendapatkan 1 (satu) ekor ikantuna (sebagaimana dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Buktitanggal 23 Agustus 2019);e Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar jam08.50 Wita saat saksi NOVRY RONALD LUKOW,A.Md dan saksi LILIKSIGIT TRIONO yang merupakan petugas pengawas perikanan yangsedang melakukan patroli dengan menggunakan KP HIU14 berdasarkanSurat perintah Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautandan Perikanan (PSDKP
    BT yangmerupakan wilayah ZEEI Laut Sulawesi, saksi NOVRY RONALDLUKOW,A.Md dan saksi LILIK SIGIT TRIONO langsung melakukanpemeriksaan terhadap terdakwa, para ABK serta dokumen kapal danditemukan adanya 2 (dua) unit Ketinting/Pakura beserta mesin, 12 unitalat penangkap ikan Handline 1 (satu) unit Radio Star Merk Uniden Pro520 XL.e Bahwa selanjutnya Terdakwa NELSON LUNA ABELLA, Abk bersertakapal M/Bca.NICOLE berbendera philipina tersebut langsung diamankandi Dermaga PSDKP Bitung untuk diproses secara
Putus : 04-03-2015 — Upload : 14-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1426 K/PID.SUS/2014
Tanggal 4 Maret 2015 — Mr. TRA VAN TOAN
5523 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada hari Selasa tanggal 16 Oktober2012 pukul 06.10 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulanOktober tahun 2012 bertempat di Laut Cina Selatan/ZEEI Pada posisi 05 26,26N 109 53,94 E atau 05 26 16 LU 109 53 56 BT setelah dikonversi dandiplot pada peta laut atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Cina Selatan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, dan oleh karena Terdakwadan barang bukti berada di Kantor PSDKP
    HiuMacan 001 ke Stasiun PSDKP Pontianak berdasarkan Pasal 73 ayat (2)UndangUndang Nomor : 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan untuk diproses lebih lanjut.Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.1426 K/Pid.Sus/2014Perbuatan Terdakwa TRA VAN TOAN sebagaimana diatur dan diancampidana Pasal 92 jo. Pasal 102 UndangUndang RI Nomor : 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 2004 tentangPerikanan jo.
    HiuMacan 001 ke Stasiun PSDKP Pontianak berdasarkan Pasal 73 ayat (2)UndangUndang Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan untuk diproses lebih lanjut.Perbuatan Terdakwa Mr. TRA VAN TOAN sebagaimana diatur dandiancam pidana Pasal 93 ayat (2) jo. 102 UndangUndnag RI Nomor : 45 Tahun2009 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 2004tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.DANKETIGA :la Terdakwa Mr.
    Pontianak, dan oleh karenaTerdakwa dan barang bukti berada di Kantor PSDKP Pontianak danberdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor : 1 Tahun 2007 tentangHal. 4 dari 15 hal.
    HiuMacan 001 ke Stasiun PSDKP Pontianak berdasarkan Pasal 73 ayat (2)UndangUndang Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan untuk diproses lebih lanjut.Perbuatan Terdakwa TRA VAN TOAN sebagaimana diatur dan diancampidana Pasal 85 UndangUndang RI Nomor : 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikananjo.
Register : 16-10-2017 — Putus : 24-11-2017 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN RANAI Nomor 60/Pid.Sus-PRK/2017/PN Ran
Tanggal 24 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMAD BAYANULLAH
2.RIESKI FERNANDA, SH
3.NATANIA OKTARIANI ZULIROYANA, SH
Terdakwa:
PHAN LONG NHE
5730
  • Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal KM BV4393 TS melakukan penangkapan ikan bersama dengan KM BV 93157TS dan terdapat tali penarik jarring Pair Trawl serta diketahui bahwa KMBV 4393 TS melakukan penangkapan ikan bersama dengan kapal KMBV 93157 TS tanpa memiliki dokumen yang sah dari PemerintahIndonesia yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).Bahwa selanjutnya KM BV 4393 TS yang dinahkodai oleh terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa;Perbuatan terdakwa sebagaimana
    Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal KM BV4393 TS melakukan penangkapan ikan bersama dengan KM BV 93157TS dan terdapat tali penarik jarring Pair Trawl serta diketahui bahwa KMBV 4393 TS melakukan penangkapan ikan bersama dengan kapal KMBV 93157 TS tanpa memiliki dokumen yang sah dari PemerintahIndonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).Bahwa selanjutnya KM BV 4393 TS yang dinahkodai oleh terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP TarempaPerbuatan terdakwa sebagaimana
    Anggoro Sutrisno, yang dibacakan di persidangan pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa Saksi PNS di Direktorat Kapal Pengawas Ditjen PSDKP KKPRI sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) Kapal Pengawas (KP) Orca01;Bahwa dasar KP. Orca 01 melaksanakan operasi berdasarkan Suratperintah Direktur Jenderal PSDKP NomorSP.04591/PSDKP.1/KP.444/III/2017 tanggal 09 Maret 2017 danSurat Perintah Gerak Nomor : PG. 04591/PSDKP.4/KP.444/III/2017tanggal 09 Maret 2017;Bahwa kapal yang ditangkap KP. Orca 01 bernama KM.
    Muslih, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Saksi PNS di Direktorat Kapal Pengawas Ditjen PSDKP KKPRI sebagai Marconis Kapal Pengawas (KP) Orca 01;Bahwa dasar KP. Orca 01 melaksanakan operasi berdasarkan Suratperintah Direktur Jenderal PSDKP NomorSP.04591/PSDKP.1/KP.444/III/2017 tanggal O09 Maret 2017 danSurat Perintah Gerak Nomor : PG. 04591/PSDKP.4/KP.444/III/2017tanggal 09 Maret 2017;Bahwa kapal yang ditangkap KP. Orca 01 bernama KM.
    Sidik.1/PPNS/KASLAN.2/PP.520/III/2017, tanggal 18 Maret 2017,Surat Perintan Penangkapan dari Kapal Pengawas Orca 01 No.003/ORCA.01.3.1/PSDKP.3/KW.330/III/2017,tanggal 13 Maret 2017terhadap Phan Long Nhe, kemudian Surat Dakwaan Jaksa PenuntutUmum No. Reg.
Register : 12-01-2018 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2018/PN Tpg
Tanggal 12 April 2018 — Penuntut Umum:
EDI SUTOMO, SH
Terdakwa:
BUDI SANJAYA AZ
6810
  • Bahwa KM KECAPI 2 tidakmemiliki SIP yang sesuaidenganalattangkap yangdigunakan Bahwa selanjutnya KM.KECAPI2 yang dinahkodai oleh terdakwa berikut ABKnyadibawa / di ADHOC ke Penyidik Pangkalan PSDKP Batam.Putusan No: 2/Pid.SusPrk/2018/PN TPG Hal 4 dari 26wonnn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UndangUndang RI No.45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;ATAUKEDUAn
    Kecapi2 sebanyak 6 (enam) Orangtermasuk nahkoda yang semuanya warga negara Indonesia;Bahwa Kapal KM.Kecapi2 berasal dari Pelabuhan Barek Motor, TanjungpinangBintan;Bahwa Kapal Kecapi2 kemudian dikawal ke Dermaga Pangkalan PSDKP Batam;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya7.
    Kecapi2 sebanyak 6 (enam) Orangtermasuk nahkoda yang semuanya warga negara Indonesia; Bahwa Kapal KM.Kecapi2 berasal dari Pelabuhan Barek Motor, TanjungpinangBintan; Bahwa Kapal Kecapi2 kemudian dikawal ke Dermaga Pangkalan PSDKP Batam; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:1.
    Cempaka2 di dermagaPangkalan PSDKP Batam; Bahwa sebagai ahli sesuai dengan Surat Perintahn Tugas Nomor:352/SET/SPT/DPBTBTM/09/2017 tanggal 28 september 2017; Bahwa berdasarkan GPS koordinat Kapal KM.Kecapi2 waktu ditangkap KapalKP.HIU 03 di posisi 01 08,458 LS 105 28,739BT termasuk pada perairanPulau Dua Bangka; Bahwa di atas kapal Kecapi2 terdapat dokumen yang sah dari PemerintahProvinsi Kepulauan Riau berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat IjinPenangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan
    MARTIN YEREMIAS LUHULIMA, dibawah janji pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa ahli adalah sebagai Kasie Sarana dan Prasarana Pangkalan PSDKP Batam;Bahwa ahli memberikan keterangkan berdasarkan Surat permintaanketerangan/pendapat ahli Nomor: 17.ah/PPNSKan/Lan2/PP.520/1X/2017 tanggal22 September 2017;Bahwa yang dimaksud definisi kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenistertentu, yang digerakkan tenaga angin, tenaga mekanik, energy lainnya dan alatapung serta bangunan terapung yang
Register : 29-09-2016 — Putus : 09-12-2016 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN RANAI Nomor 29/Pid.Sus-PRK/2016/PN Ran
Tanggal 9 Desember 2016 — Penuntut Umum:
1.WAHER T.J. TARIHORAN, SH.MH
2.HENDRI SIPAYUNG, SH
3.RICKO ZA MUSTI, SH
Terdakwa:
CHAU MINH CA
4625
  • Bahwa selanjutnya terdakwa berikut kapal KM BV 0259 TS dibawa /diADHOC ke Penyidik PNS PSDKP Natuna.wonnnnn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanaPasal 93 ayat (2) Jo Pasal 102 UndangUndang RI No.45 Tahun 2009tentang Perubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 2004 TentangPerikanan. ATAU Bahwa terdakwa CHAU MINH CA Nahkoda KM.
    ORCA 03 melaksanakan operasiberdasarkan Surat Perintah Direktur Jendral Pengawasan SumberdayaKelautan dan Perikanan Nomor : SP.7915/PSDKP.3/TU.420/VI/2016 danSurat Perintah Gerak Nomor : PG.7916/PSDKP.3/TU.420/VI/2016 tanggal 3Juni 2016.Bahwa Kapal yang ditangkap KP. ORCA 03 bernama KM BV 0259 TSmerupakan jenis kapal penangkap ikan terbuat dari kayu.Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016, KP.
    Selanjutnya kapal berbendera asing tersebutdi kawal ke pelabuhan trdekat yakni dermaga satker PSDKP Natuna.Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid. SusPrk/2016/PN RanBahwa kapal mengibarkan bendera Vietnam, pada saat tertangkap olehPetugas KP.
    Lulus SLTA tahun 1999 danmelanjutkan pendidikan di sekolah Tinggi Perikanan Jakarta lulus tahun200, sudah berkeluarga dan memiliki satu anak perempuan dan satu anaklaki laki Riwayat pekerjaan menjadi PNS di Direktorat Kapal PengawasDitjen PSDKP KKP RI sudah 9 (sembilan) tahun2016 (Sekarang) sebagaiKKM KP ORCA 03.Bahwa dasar pelaksanaan KP.ORCA 03 melaksanakan operasiberdasarkan Surat Perintah Direktur Jendral Pengawasan Sumber DayaKelautan dan Perikanan Nomor: SP. 7915/PSDKP.3/TU.420.VI/2016 danSurat
    BV 0259 TS didermaga pelabuhan Satker PSDKP Natuna.Ahli melakukan pemeriksan atas dasar Surat Perintah Tugas Kepala DinasKelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna Nomor: 870/DKPSET/241tanggal 17 Juni 2016, Perihal Penyampaian Nama Saksi Ahli Perikananberdasarkan surat permohonan Kepala Satker PSDKP Natuna Nomor:API.8/PPNSKan/NTNSta.2/PP.520/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 Perihalbantuan keterangan/pendapat Ahli perikanan.Telah melakukan pemerikasaan fisik kapal, alat penangkapan ikan danperlengkapan lainnya
Register : 29-09-2016 — Putus : 09-12-2016 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN RANAI Nomor 31/Pid.Sus-PRK/2016/PN Ran
Tanggal 9 Desember 2016 — Penuntut Umum:
1.WAHER T.J. TARIHORAN, SH.MH
2.HENDRI SIPAYUNG, SH
3.RICKO ZA MUSTI, SH
Terdakwa:
TRUONG DUC DUY
4029
  • BV 97397 TS.Kapal yang disandarkan di Dermaga Satker PSDKP Natuna adalah KM. BV97397 TS yang ditangkap kapal patroli Indonesia dan tugas Saksi adalahjuru masak KM. BV 97397 TS.Awak kapal KM.
    Riwayat pekerjaan menjadi PNS di Direktorat KapalPengawas Ditjen PSDKP KKP RI sudah 2 (dua) tahun. 2016 (sekarang)sebagai mualim II KP. ORCA 03.Dasar pelaksanaan KP. ORCA 03 melaksanakan operasi berdasarkanperintah Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan danPerikanan Nomor: SP. 7915/PSDKP.3/TU.420/VI/2016 dan Surat PerintahGerak Nomor: PG. 7916/PSDKP.3/TU.420/V1/2016 tanggal 3 Juni 2016.Kapal yang ditangkap KP.ORCA 03 bernama KM.
    Lulus SLTA tahun 1999 danmelanjutkan pendidikan di sekolah Tinggi Perikanan Jakarta lulus tahun200, sudah berkeluarga dan memiliki satu anak perempuan dan satu anaklaki laki Riwayat pekerjaan menjadi PNS di Direktorat Kapal PengawasDitjen PSDKP KKP RI sudah 9 (Sembilan) tahun. 2016 (Sekarang) sebagaiKKM KP ORCA 03.Dasar pelaksanaan KP.ORCA 03 melaksanakan operasi berdasarkan SuratPerintah Direktur Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan danPerikanan Nomor: SP. 7915/PSDKP.3/TU.420.VI/2016 dan Surat
    BV 97397 TS didermaga pelabuhan Satker PSDKP Natuna.Ahli melakukan pemeriksan atas dasar Surat Perintah Tugas Kepala DinasKelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna Nomor: 870/DKPSET/241tanggal 17 Juni 2016, Perihal Penyampaian Nama Saksi Ahli Perikananberdasarkan surat permohonan Kepala Satker PSDKP Natuna Nomor:A.PI.8/PPNSKan/NTNSta.2/PP.520/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 Perihalbantuan keterangan/pendapat Ahli perikanan.Berdasarkan pemeriksaan di kapal KM.
    BV 97397 TS ditangkap oleh Kapal Patroli Laut Indonesia Nomor 6003.Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 31/Pid.SusPrk/2016/PN RanYang disandarkan di Dermaga Satker PSDKP Natuna adalah KM. BV97397 TS yag ditangkap KP. ORCA 03 dan jabatan ia adalah nahkoda KM.BV 97397 TS.Kapal terdakwa tidak sendiri menangkap ikan, tetapi bersama dengan kapallainnya yaitu KM.
Register : 29-09-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 03-01-2017
Putusan PN RANAI Nomor 38/Pid.Sus-PRK/2016/PN Ran
Tanggal 8 Desember 2016 — NGUYEN VAN HOAN
4821
  • /PSDKP.3/TU.420/VIV2016 tanggal 15 Juli 2016; Bahwa saksi menerangkan kapal yang ditangkap KP ORCA 03 bernamaKM.
    BTH 98869 TSmengalami kebocoran dan kerusakan mesin sehingga kapal tersebutditenggelamkan karena sudah tidak bisa diperbaiki mesin induknya,selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB KP.ORCA 03 melakukan PengawalanKIA yang tersisa yaitu 7 (Tujuh) kapal menuju Satker PSDKP Pulau tigaNatuna. Selanjutnya kapal asing tersebut dikawal ke pelabuhan terdekatyakni dermaga Satker PSDKP Natuna;Bahwa saksi menerangkan kapal KM.
    Saksi Pijar Wijayanto, yang dibacakan di persidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak adahubungan sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta hubungankarena pekerjaan; Bahwa saksi menerangkan dasar pelaksanaan Kapal Pengawas KP.ORCA03 melaksanakan operasi berdasarkan Surat perintah Direktur JenderalPengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor:SP.9777/PSDKP.3/TU.420/VIV2016 dan Surat Perintah Gerak Nomor:PG.9781/PSDKP.3/
    BTH 98602 TS yaitu pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikandan perlengkapan lainnya di Dermaga Pelabuhan Satker PSDKP Natuna; Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan atas dasar surat panggilan daripenyidik berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Natuna Nomor : 870/DKPSET/339 tanggal 3 Agustus 2016Perihal Penyampaian Nama Saksi Ahli Perikanan, berdasarkan suratpermohonan Kepala Satker PSDKP Natuna Nomor:APi.24/PPNSKan/NTNSta.2/PP.520/VIlV2016 tanggal 1 Agustus 2016 Perihal