Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 42 Tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal (17) yangmenyatakan Departemen/Lembaga tidak diperkenankan mengadakanpungutan dan atau tambahan pungutan yang tidak tercantum dalamUndangundang atau Peraturan Pemerintah. Dari ketentuan tersebut telahjelas tidak diperbolehkan mengadakan pungutan atau tambahan tarif yangtidak ada aturanya walaupun apapunalasannya 5"c.

vaksinasimeningitis yang melebihi ketentuan terhadap 4.589 (empat ribu limaratus delapan puluh sembilan) jemaah umroh tahun 2011 sebesarRp.515.990.000, (lima ratus lima belas juta Sembilan ratus Sembilanpuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagaiDS PIKUIT Sea ene cere ree nie= Pungutan yang dikelola oleh Saudara Ari Danial selakuBendahara PNBP tahun 2011 sebesar Rp.218.850.000,(dua ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluhPLEQED TEND LEN) em =n nnn= Pungutan yang dikelola oleh Saudari Drg.

lebih ataskegiatan vaksinasi meningitis jemaah umroh tahun 2011, ditemukanbuktibukti kKebenaran terdapatnya pungutan uang pelayanan vaksinasimeningitis yang melebihi ketentuan terhadap 4.589 (empat ribu limaratus delapan puluh sembilan) jemaah umroh tahun 2011 sebesarRp.515.990.000, (lima ratus lima belas juta Sembilan ratus Sembilanpuluh ribu rupiah) dengan rincian := Pungutan yang dikelola oleh Sdr.Ari Danial selakuBendahara PNBP tahun 2011 sebesar Rp.218.850.000,(dua ratus delapan belas juta

delapan ratus lima puluhribu= Pungutan yang dikelola oleh Sdri.

(dua ratus Sembilan puluh tujuh juta seratus empat puluhribu rupiah).Bahwa terhadap hasil pungutan tersebut diakui telah digunakan untukkesejahteraan pegawai dan operasional kantor dan pihakpihak yangbertanggungjawab atas pungutan tersebut adalah Kepala KKP Kelas IIPekanbaru yaitu Saudara dr. Iskandar, Kasi UKLW KKP Kelas IlPekanbaru yaitu Sdri. Drg.Mariane, Penanggungjawab Poliklinik UKLWyaitu Sdr. dr.Swignyo dan Bendahara PNBP tahun 2011 yaitu Sdr.

benar terhadap pungutan tersebut menurut saksi tidak benar, karena di dalamJuklak tidak terdapat pungutan sebesar 5 % dari dana rehab untuk disetorkan kepadaDindikpora Kab.

pungutan sebesar 5 % tersebut tidak benar, karena didalam Juklak tidak terdapat pungutan sebesar 5 % dari dana rehab untuk disetorkankepada Dindikpora Kab.

menurut saksi atas pungutan sebesar 5 % tersebut tidak benar, karena didalam Juklak tidak terdapat pungutan sebesar 5 % dari dana rehab untuk disetorkankepada Dindikpora Kab.

benar terhadap pungutan sebesar 5 % dari dana rehab, menurut saksi tidakbenar, karena di dalam Juklak tidak terdapat pungutan sebesar 5 % dari dana rehabuntuk disetorkan kepada Dindikpora Kab.

Bahwa benar total pengembalian atas uang pungutan 5% sejumlahRp.652.094.252..

PUTERA BATU MULIA KALIMANTAN yang digunakan sebagai acuan total retase pembayaran pungutan portal lintas jalan Desa Sungai Baru Asam Asam , Kecamatan Jorong kab.

Tanah Laut Periode April 2014 s/d Maret 2015.142. 5 (lima) lembar Peraturan desa simpang empat sungai baru Nomor 2 tahun 2014 tentang Pungutan desa yang di tetapkan di Simpang Empat sungai Baru pada tanggal 27 Maret 2014 di tanda tangani oleh kepala desa simpang empat sungai baru HUSNI FIRDAUS dan di undangkan di Pelaihari pada tanggal 06 Agustus 2014 yang di tanda tangani oleh sekertaris daerah Kabupaten tanah laut H.ABDULLAH.143. 3 (tiga) lembar surat keputusan Badan Permusyawarataan Desa, Desa

di tetapkan di Simpang Empat sungai Baru pada tanggal 26 Maret 2014 yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Simpang Empat Sungai Baru HUSNI FIDAUS.147. 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Dengan Pemerintah Desa Simpang Empat Sungai Baru di Simpang Empat Sungai Baru tanggal 23 Februari 2015 di setujui oleh Ketua BPD ISPUL HAMID dan kepala desa simpang empat sungai baru HUSNI FIRDAUS.148. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Laporan Pertanggung Jawaban Pendapatan Dana Desa (Pungutan

GAZALI RAHMAN) dan diketahui/disetujui oleh Kepala Desa (HUSNI FIRDAUS).156. 1 (satu) lembar Undangan Musyawarah / Rapat Tentang Pungutan Lintas Jalan Desa Desa Simpang Empat Sungai Baru yang ditujukan kepada Ketua LPM / Anggota dilaksanakan pada Hari Senin Tanggal 02 Maret 2015 Waktu Jam 08.30 Wita s/d Selesai Tempat Ruangan Rapat Kantor Desa simp. 4 Sungai Baru, Acara Musyawarah / Rapat Tentang Pungutan Lintas Jalan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa (Husni Firdaus di Simpang Empat Sungai

baru , 28 Pebruari 2015.157. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pungutan Lintas Jalan Desa, Desa Simp. 4 Sei Baru, kecamatan Jorong, Kabupaten tanah laut, tanggal 02 Maret 2015.158. 1 (satu) lembar BERITA ACARA Rapat Pemerintah desa Simpang Empat Sungai baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, Disepakati bersama di Desa Simpang Empat Sungai baru Pada Tanggal 02 Maret 2015 , Ditandatangai Oleh Kepala Desa (HUSNI FIRDAUS), Ketua BPD (ISPUL HADI) , PENGELOLA (H.

GAZALI RAHMAN untuk uang hasil pungutan lintas jalan(portal) Desa SimpanG Empat Sungai Baru Kec. Jorong tersebutmerupakan Sumber Pendapatan Desa sebagaimana Peraturan DesaNomor 2 tahun 2014 tentang Pungutan Desa pada Pasal 5 ayat (1)Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah PendapatanDesa.

Saksi menerangkan bahwa hasil pungutan harian dan pungutan lintasjalan tidak masuk ke rekening desa dan saksi menambahkan semuasaksi laporkan kepada Kepala Desa secara langsung dan secaratertulis yang mana laporan pertanggungjawabannya saksi buat dalambentuk dokumen.

Saksi menjelaskan bahwa pengelolaan uang pungutan di LPM Desasimpang empat Sungai baru tidak dilengkapi dengan pembukuan , baikbuku kas harian, BKU, dan buku kas bulanan namun setiap bulannyaLPM ( Sdr. GAZAL RAHMAN)melaporkan hasil pungutan lintas jalandesa Desa simpang empat sungai baru Kecamatan Jorong KabupatenTanah Laut.

Saksi menjelaskan bahwa yang mengelola Uang hasil pungutan lintasjalan desa, yang membuat laporan pungutan lintas jalan desa danlaporan keuangan hasil pungutan lintas jalan desa di LPM desaSimpang empat sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Lautadalah Sdr. H.

Terdakwa menerangkan bahwa pungutan dari uang lintas jalan (portal)merupakan sumber pendapatan desa di bawah pengawasan kepala desatetapi kepala desa hanya melakukan pemantauan saja tidak ada buktitertulis. Terdakwa menerangkan bahwa LPM tidak mempuyai rekening khususuntuk uang hasil pembayaran / pembelian karcis pungutan desa simpangempat sungai baru.

1. Uang sejumlah Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
2. Uang sejumlah Rp.997.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
3. 1 (satu) bonggol sisa bukti pembayaran retribusi truk tekanan gandar 0 s/d 2 ton, dengan pungutan Rp.2.000,00
4. 1 (satu) bonggol sisa bukti pembayaran retribusi truk tekanan gandar 2 s/d 5 Ton, dengan pungutan Rp.2.500,00
5. 5 (lima) bonggol sisa bukti pembayaran

   retribusi truk tekanan gandar 5 s/d 8 Ton, dengan pungutan Rp.4.000,00

6. 2 (dua) bonggol sisa bukti pembayaran retribusi truk tekanan gandar 8 Ton ke atas, dengan pungutan Rp.6.000,00
7. 1 (satu) lembar kertas buram catatan hasil pemungutan retribusi.

   Uang sejumlah Rp. 997.000, (Sembilan ratus sembilanpuluh tujuh ribu rupiah);3. 1 (satu) bonggol sisa bukti pembayaran retribusi truktekanan gandar O s/d 2 ton, dengan pungutan Rp. 2.000,4. 1 (satu) bonggol sisa bukti pembayaran retribusi truktekanan gandar 2 s/d 5 Ton, dengan pungutan Rp 2.500,5. 5 (lima) bonggol sisa bukti pembayaran retribusi truktekanan gandar 5 s/d 8 Ton, dengan pungutan Rp 4.000,6. 2 (dua) bonggol sisa bukti pembayaran retribusi truk tekanangandar 8 Ton ke atas, dengan pungutan

   Karcis berwarna biru, merupakan pungutan bagi kendaraan truk tekanan gandar2s/d 5ton dengan tarif pungutan Rp. 2.500, di dalam laporan ke bendaharasebayak 12 lembar, padahal memang tidak dipergunakan sama sekali sebanyak12 lembar tersebut.

   181 lembar.Karcis berwarna biru, merupakan pungutan bagi kendaraan truk tekanan gandar2s/d5ton dengan tarif pungutan Rp. 2.500, di dalam laporan ke bendaharasebayak 12 lembar, padahal memang tidak dipergunakan sama sekali sebanyak12 lembar tersebut.Karcis berwarna putih,merupakan pungutan bagi kendaraan truk tekanan gandar0 s/d 2 ton dengan tarif pungutan Rp. 2.000, di dalam laporan ke bendaharasebayak 32 lembar, padahal memang tidak dipergunakan sama sekali sebanyak32 lembar tersebut.dan sisanya

   gandar2 s/d 5 ton dengan tarif pungutan Rp. 2.500, yang dilaporkan ke bendaharasebayak 12 lembar padahal tidak dipergunakan sama sekali.4) Karcis berwarna putih,merupakan pungutan bagi kendaraan truk tekanan gandar0 s/d 2 ton dengan tarif pungutan Rp. 2.000, yang dilaporkan ke bendaharasebayak 32 lembar, padahal tidak dipergunakan sama sekali.10.

Sepengetahuan saksi ada pungutan lain lagi selain uangsurat lapak, yaitu pungutan lapak atau tempat jualan itu sendiri;Bahwa Pungutan tempat lapak bervariasi, contohnya teman saksi, Sdri.PAIRAH sudah membayar Rp. 8.000.000,00 untuk 2 lapak/tempatjualan dan untuk surat lapak diminta membayar Rp. 3.000.000,00sehingga totalnya Rp. 11.000.000,00 yang sudah diserahkan kepadaTerdakwa;Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2018/PN SmrBahwa Saksi sendiri untuk mendapatkan 2 lapak dimintai Rp.50.000.000,00

Retribusi Kios / petak / Los Lantai Rp. 3.000,00 / hari ( maksimal 1,5MX2M) Lantai II Rp. 2.000,00 / hari (maksimal 1,5 M X 2 M) Lantai III Rp. 1.500,00 / hari (maksimal 1 M X 1,5 M)Bahwa kios/petak/los yang aktif ada sekitar 232, untuk emperan/PKLsekitar 72 dan ruko sekitar 18, sehingga bbesaran retribusi total harianantara Rp. 232.500,00 s/d Rp. 290.700,00;Bahwa sepengetahuan Saksi selain pungutan retribusi tersebutsebagaimana peraturan yang ada tidak ada pungutan lain yang sifatnyawajib;Bahwa

Retribusi Kios / petak / Los Lantai Rp. 3.000,00 / hari ( maksimal 1,5 M X 2M ) Lantai II Rp. 2.000,00 / hari (maksimal 1,5 M X 2 M) Lantai III Rp. 1.500, / hari (maksimal 1 M X 1,5 M )Bahwa Saksi menerangkan selain pungutan retribusi tersebutsebagaimana peraturan yang ada tidak ada pungutan lain yang sifatnyawajio.

penarikan selain yangdiatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2016;Bahwa tidak benar Saksi telah menerima uang dari Terdakwa dari hasiluang Pungutan yang di lakukan Terdakwa kepada pedagang sebesarRp.4.000.000,00 (Empat juta rupiah );Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penangkapan terhadapTerdakwa pada tanggal 18 April 2018, dan Saksi mengetahui setelahTerdakwa dibawa ke kantor polisi;Bahwa Saksi tidak tahu terkait adanya pungutan uang lapak dan uangsurat yang diminta Terdakwa kepada para pedagang;Bahwa

yangtelah diatur dalam Peraturan daerah dan surat ketetapan pencapainHalaman 28 dari 63 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2018/PN Smrtarger pungutan retribusi sebagaimana di atur diatas, Saksimenerangkan bahwa tidak ada pungutan lain yang di benarkan atauperbolehkan dilakukan kepada pedagang;Bahwa menurut Saksi, perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yaitutelah memungut pedagang yang akan menempati Petak/los/kios/emperan di Pasar Merdeka Blok E dengan besaran rata rataRp.2.000.000 ( dua juta rupiah )

pinjamanmelalui Koperasi INTIDANA untuk membayar pungutan sebesarRp. 22,2 Juta tersebut.Saksi mau dan percaya bayar uang pungutan tersebut karenasepengetahuan saksi Pak Wahyudiono dan Pak Susetyonoadalah PNS di Disperindagkop Kabupaten Banjarnegara yangberwenang mengurus pasar dan melakukan pungutan tersebut.Saksi tahu ada pedagang lain yang belum diberi SuratKeterangan Hak Pakai Kiosk arena belum lunas bayar pungutansebesar Rp. 22.2 Juta tersebut.Setelah pungutan tersebut tidak ada lagi pungutan

retribusi lagi.Ada ketakutan saksi, jika tidak membayar pungutan tersebuttidak dapat berjualan di kios pasar kuliner.Saksi tidak bersedia bayar lagi pungutan atau retribusiselanjutnya, karena saksi sudah membayar pungutan sebesarRp. 22,2 Juta dan sudah memiliki Surat Kerangan Hak PakaiKios.13.

retribusi lagi.Ada ketakutan saksi, jika tidak membayar pungutan tersebuttidak dapat berjualan di kios pasar kuliner.Saksi tidak bersedia bayar lagi pungutan atau retribusiselanjutnya, karena saksi sudah membayar pungutan sebesarRp. 22,2 Juta dan sudah memiliki Surat Kerangan Hak PakaiKios.14.

Para Pedagang juga bersedia membayarkarena yang melakukan pungutan tersebut adalah saksi Drs.

RICKY LAKSANA PUTRALahir di Garut, Tanggal 14 Juni 1993, Jenis Kelamin Lakilaki, Agama Islam,Pekerjaan Polri, Tempat Tinggal di Aspol Polres Garut Jalan SudirmanKecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut; Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Guntur telah mengamankan terdakwa; Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya pungutan liar yangterjadi di jalan Guntur ; Bahwa benar pada

saat saksi mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur buruh bangunan; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya

RIZKI AFRIADI :Lahir di Subang, Tanggal lahir 26 April 1995, Jenis Kelamin LakiLaki,Pekerjaan Polri Tempat Tinggal Aspol Polres Garut Jalan SudirmanKecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut; Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Guntur telah mengamankan terdakwa; Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya pungutan liar yangterjadi di jalan Guntur ; Bahwa benar pada saat saksi

mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyali ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi buruh bangunan; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya

liar yang terjadi dijalan Guntur ; Bahwa benar pada saat diamankan terdakwa dan ditanya oleh PetugasKepolisian, terdakwa tidak mempunyai jin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi buruh bangunan; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 dan kadangkadang tidak adayang memberi; Bahwa benar terdakwa penghasilan dari pungutan liar tersebutmendapatkan uang sebesar antara

Vang hasil pungutan Prona 2006 tersebut diterima olehsaksi Budi Hartono pada tanggal 13 Juli 2006 vide bukti No. 18 danRp. 7.500.000. yang waktunya tidak dapat dipastikan dan uang tersebutdigunakan oleh saksi Budi Hartono sebagaimana tercantum dalam buktiNo.18.

Uang pungutan prona 2006 tersebut masih tersisa sebesarRp. 1.750.000. dan saksi Budi Hartono mengambil kembali uang sebesarRp. 5.250.000. yang saksi Budi Hartono titipkan kepada saksi Armilasehingga sisa uang yang ada pada saksi Budi Hartono adalah sebesarRp. 7.000.000,,"Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas diperoleh fakta bahwaperbuatan saksi Budi Hartono dilakukan dalam rentang waktu bulan Meisampai dengan diterimanya uang pungutan prona 2006 oleh saksi BudiHartono yaitu pada bulan Juli 2006

Dari fakta tersebut Majelis Hakimberpendapat bahwa perbuatan saksi Budi Hartono telah selesai denganditerima dan digunakannya uang pungutan hasil prona 2006 tersebut,.Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut sangat kelirukarena faktanya Terdakwa ANDI ASMAR WIRAWAN SH., MH mengetahuipelaksanaan Prona 2006 pada Kantor Pertanahan Kota Parepare telahHal. 14 dari 24 hal. Put.

., MH tidak pernah menyuruh saksi Budi Hartonountuk mengembalikan uang pungutan kepada masyarakat pemohon Prona,malah Terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare telahsecara sadar menggunakan uang pungutan dari warga masyarakatpemohon sertifikat Prona dengan mengeluarkan tulisan tangan berupamemo yang berisikan permintaan uang kepada saksi Budi Hartono yaitu :1.

Firmansyah, namun oleh MajelisHakim Pengadilan tersebut telah keliru dengan tidak mempertimbangkannyapadahal alat bukti surat tersebut telah diperlinatkan di depan Majelis Hakim.Bahwa Terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare telahmendapatkan laporan dari saksi Budi Hartono selaku penanggung jawabkegiatan Prona 2006 dimana adanya pungutan dari warga masyarakat pemohonHal. 18 dari 24 hal. Put.

bilamana memang terpaksa harus adanya pungutan,pungutan itu harus rasional dan tidak membebani kepada orang tua / walicalon siswa tambahan.

dari pemerintah.e Pungutan dilakukan terhadap orang tua / wali siswa bukan kepadaorang tua calon siswa.

RUSNANIE pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 dari jam 09.00 Witasampai dengan jam 16.00 Wita bertempat di ruangan untuk daftar ulangSMAN 2 Banjarbaru dan diberi tanda penerimaan;Bahwa sesuai kesepakatan antar orang tua calon siswa, komite sekolah danSMAN 2 Banjarbaru besarnya pungutan adalah Rp. 5.000.000, per calonsiswa diluar kuota tetapi dalam pelaksanaannya pungutan dari 86 orangcalon siswa dengan besarnya pungutan bervariasi antara Rp. 2.000.000,s/d Rp. 5.000.000,.

Perhutani Mentaos Banjarbaru Kalsel ;Bahwa benar sesuai kesepakatan antar orang tua calon siswa, komitesekolah dan SMAN 2 Banjarbaru besarnya pungutan adalah Rp. 5.000.000, per calon siswa diluar kuota. Dalam pelaksanaannya pungutan dari 86 orangcalon siswa dengan besarnya pungutan bervariasi antara Rp. 2.000.000, s/dRp. 5.000.000,.

Bila bataswaktu tanggal 15 Juli 2010 tidak membayar pungutan, maka anak kamidinyatakan mengundurkan diri;Bahwa yang menerima pembayaran uang pungutan tersebut adalah saksiDra. RUSNANIE yang tertuang dalam surat tanda terima tertanggal 15 Juli2010 yang ditandatangani oleh saksi Dra.

terhadap Penggugat berupa : pungutan Provisi sebesar Rp. 210.000,00 sen (dua ratus sepuluh ribu) ; pungutan Administrasi Pinjaman sebesar Rp. 5.219.200,00 sen (lima jutadua ratus sembilan belas ribu dua ratus) ; pungutan Biaya Administrasi Angsuran per bulan sebesar Rp.1.077.401,00 sen (satu juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus satu) ; Asuransi Jiwa Kredit sebesar Rp. 9.550.800,00 sen (Sembilan juta limaratus lima puluh ribu delapan ratus) ;Halaman 4 dari 18 halaman PutusanNomor 106/PDT/2018/

PT KPG.12.Bahwa adanya pungutanpungutan tersebut maka Penggugat hanyamenerima pinjaman sebesar Rp. 125.020.000,00 sen (seratus dua puluhlima juta dua puluh ribu) dari total pinjaman senilai Rp. 140 Juta tersebut.13.Bahwa setiap pungutan tersebut di atas, keadaannya adalah : pungutan Provisi Rp. 210.000,00 sen tersebut tanpa penjelasan apa puntentang maksud dan tujuannya ; pungutan Administrasi Pinjaman sebesar Rp. 5.219.200,00 sen tersebutPenggugat kira merupakan simpanan pokok sebagai anggota baru

ataucalon anggota sebagaimana lazimnya suatu koperasi ; pungutan Biaya Administrasi Angsuran per bulan sebesar Rp.1.077.401,00 sen tersebut Penggugat kira merupakan simpanan wajibanggota sebagaimana lazimnya suatu koperasi ; Asuransi Jiwa Kredit sebesar Rp. 9.550.800,00 sen tersebut Penggugatkira akan dilakukan oleh Tergugat dan buktinya akan diberikan ataudiperlihatkan kepada Penggugat ;14.Bahwa seiring berjalannya waktu, Penggugat mulai merasa curiga, apabilasemua pungutan tersebut adalah pungutan

URAIAN JUMLAH1 Pungutan Provisi Rp. 210.000,002 Pungutan Administrasi Pinjaman Rp. 5.219.200,003 Asuransisi Jiwa Kredit Rp. 9.550.800,00 4 Cicilan + Biaya Administrasi Angsuran = Rp. 146.953.349,00Rp. 3.126.667,00 x 47 bulan 5 Pelunasan Lepas (Lunas) Rp. 128.473.071 ,00 JUMLAH TOTAL Rp. 290.406.420,00 18.Bahwa dengan demikian, perbuatan Tergugat tersebut telah sangatmerugikan Penggugat, yang mana telah ternyata dari disparitas uang yangPenggugat peroleh dari Tergugat sebesar Rp. 140.000.000,00 sendibandingkan

Provisi Rp.210.000,00 + Pungutan Administrasi Pinjaman Rp. 5.219.200,00 +Pungutan Asuransi Jiwa Kredit Rp. 9.550.800,00 + (cicilan Rp.3.126.667,00 per bulan x 12 bulan) x 12 % = Rp. 6.274.825,68 sen ;Halaman 7 dari 18 halaman PutusanNomor 106/PDT/2018/PT KPG. uang modal yang terkumpul dari Tanggal 11 Oktober 2014 sampai 11September 2015 adalah cicilan Rp. 3.126.667,00 per bulan x 12 bulan xbunga 12% = 4.502.400,48 sen ; uang modal yang terkumpul dari Tanggal 11 Oktober 2015 sampai 11September 2016

Bahwa yang diperbolehkanadalah pungutan dalam rangka membantu ' sekolahHal. 27 dari 66 hal. Put.

No. 82K/PID.SUS/2011untuk membiayai honor guru yang belum terbayar danuntuk pembangunan dan bukan untuk ~~ keperluanpribadi guru guru ;Bahwa benar pada tahun 2009 tidak ada programkerja Komite Sekolah dan tidak ada undangan RapatKomite Sekolah pada hari Sabtu tanggal 20 Juni2009 ;Bahwa pungutan uang sejumlah Rp. 125.000, tersebut adalah bukan pungutan Komite Sekolah danapabila jumlahnya dibatasi maka pungutan tersebutadalah pungutan wajib ;AHLI Drs.

Bahwa salah satu ide perubahan PermendiknasNomor : 0293 menjadi Permendiknas Nomor044/U/2002 tanggal O02 April 2002 tentangDewan Pendidikan dan Komite Sekolah adalahuntuk menghilangkan pungutan pungutan liar ;.

AIDA SARI (kelas IX.3) yang tidakmembayar uang pungutan sejumlah Rp. 125.000,kemudian oleh Bapak Ganepo Simanjuntak siswitersebut tidak diijinkan melakukan Cap Tiga Jaridan disuruh pulang oleh Bapak GanepoSimanjuntak ;Bahwa pungutan uang sejumlah Rp. 125.000, persiswa tersebut adalah bersifat wajib ;4.

Bahwa ~ seharusnya Pungutan KomiteSekolah yang memungut danmempertanggungjawabkan adalah48Bendahara Komite Sekolah bukan guruguru di SMP Negeri 1 Kota Pinang danseharusnya pungutan Komite Sekolahhanya boleh dilakukan kepadamasyarakat bukan kepada orang tuamurid ;.

Cikurubuk memberikan uang dengansenang hati tidak terpaksa memberikan pungutan uang tersebut atas kesepakatan antara pedagangkaki lima dengan HPKDPC;Bahwa Sdr.

YAYA dan sdr ROHMAN menyetorkan uang hasil pungutannya tersebut kepada sdrDENI WIDODO selaku bendahara HPKDPC;Bahwa sesuai dengan kesepakatan seluruh anggota dan pengurus mekanisme pungutan uangtersebut yaitu sekira jam 06.30 Wib sdr YAYA dan sdr ROHMAN melakukan pungutan kepadapara pedagang lapak di pasar Cikurubuk dan juga melakukan pemungutan uang kepadakendaraan yang akan bongkar muat di Pasar Cikurubuk sore hari sekitar jam 17.30 wib sdrYAYA dan sdr ROHMAN menyetorkan/menyerahkan uang hasil

pungutan tersebut kepada sdrDENI selaku bendahara du HPKDPC dan kemudian uang tersebut oleh sdr DENI di Simpan dibank Danamon pasar Cikurubuk dan hal tersebut terus berulangulang;Bahwa sdr.

uangdengan senang hati tidak terpaksa memberikan pungutan uang tersebut atas kesepakatan antarapedagang kaki lima dengan HPKDPC;Bahwa, benar Saksi.

Halmana telah pula dibenarkan oleh saksi YAYA SUNARYA BinIDING SETIADI dans aksiROHMAN SULAEMAN yang menerangkan benar para saksi melakukan pungutan uang atassuruhan terdakwa dan uang hasil pungutan tersebut diberikan kepada terdakwa selaku KetuaHPKDPC dimana keterangan para saksi tersebut telah pula dibenarkan oleh terdakwa;Dengan demikian unsur dengan sesuatu tindakan yang tidak menyenangkan yangditujukan terhadap orang itu sendiri telah terpenuhi;Ad.d.

Argumentasi Yuridis:IV.1 Lampiran Pasal 5 Poin A.1 Huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 75Tahun 2015 Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 9 Ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 Yang Melarang Memiliki, Menguasai,Membawa Dan/Atau Menggunakan Alat Penangkapan Yang MenggangguKelestarian Sumber Daya Ikan:1.Bahwa Termohon menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 75Tahun 2015 yang menentukan pungutan PNBP yang salah satujenisnya berupa Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP)sebagaimana ditentukan dalam Pasal

Putusan Nomor 18 P/HUM/2016 Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal PerikananTangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf aberupa pungutan pengusahaan perikanan dan pungutan hasilperikanan sebagaimana ditetapbkan dalam Lampiran PeraturanPemerintah ini dikenai kepada perusahaan perikanan di bidangpenangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dengan menggunakankapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berukuran diatas 30 (tiga puluh) Gross Tonage (GT) yang beroperasi

Bahwa Keberlakuan Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) kepadaketiga jenis alat tangkap yang dilarang tersebut secara nyatamenimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat pengusahaperikanan termasuk Pemohon. Pengenaan pungutan atas nya dapatditafsirkan sebagai sebuah Kebolehan untuk memiliki danmemanfaatkan ketiga jenis alat tangkap tersebut.

Fotokopi Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan atas nama James Then,S.E., M.M. (Bukti P7);Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil a quo telahdisampaikan kepada Termohon pada tanggal 19 April 2016 berdasarkan SuratPanitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 18/PERPSG/IV/18 P/HUM/2016, tanggal 19 April 2016;Halaman 17 dari 29 halaman.

Hal ini sebagaimana dinyatakandalam permohonan Pemohon (vide halaman 11 angka 7) yangmengasumsikan bahwa pemohon dikenakan tarif lebih tinggi sebesar10% terhadap Pungutan Hasil Perikanan (PHP);Bahwa menurut Termohon, kenaikan presentase Pungutan HasilPerikanan tersebut pada prinsipnya sebagai salah satu upaya untukmenjaga aspek keadilan dari sisi pendapatan antara negara sebagaipenguasa atas sumber daya alam dan pengusaha sebagai pelaku usahadi sektor perikanan dan menjaga kelestarian sumber daya

Saksi HARRY BALWANI, dibawah sumpah menerangkan;Halaman 12 dari 76 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2018/PN PtkBahwa Saksi mengerti diperiksa untuk memberikan keterangansehubungan dengan adanya pungutan liar saat pengambilan ljazah diSMAN 1 Nanga Pinoh Kab. Melawi.Bahwa mengalami sendiri tentang kejadian pungutan liar di SMAN 1Nanga Pinoh Kab. Melawi.Bahwa Kejadian Pungutan Liar ( PUNGLI ) terjadi pada Hari Rabutanggal 30 Agustus 2017, sekira jam 11.30 Wib di ruang guru SMAN 1Nanga Pinoh Kab.

Apriyady, S.Pdmenunjuk Saksi untuk melakukan pungutan biaya pengambilan ljazah diSMA Negeri 1 Nanga Pinoh tahun 2017 kepada siswasiswi yang maumengambil Ijazah dan Sdr. H.

HESTIPAMUJI RAHAYU, S.Pd Binti TARSONO ( Alm) untuk membantumelakukan pungutan sebesar Rp.200.000. (dua ratus ribu rupiah) dalamhal pengambilan Ijazah di SMAN 1 Nanga Pinoh dengan sepengetahuanSdr. HERMENINGGILDUS APRIYADY, S.Pd Anak Dari M. PINUS selakuKepala Sekolah. Yang mana hasil pungutan tersebut seluruhnyadiserahkan kepada Sdri. MASTIAH HASANAH, S.Pd.Bahwa benar Sdri.

HESTI PAMUJI RAHAYU, S.Pd;Bahwa tidak ada siswa/siswi yang bertanya atau melapor kepada Saksihendak digunakan apa uang hasil pungutan tersebut;Bahwa Sdri.MASTIAH HASANAH, S.Pd dan Sdri.

MASTIAH HASANAH,S.Pd ada memberitahukan kepadaSaksi bahwa uang hasil pungutan tersebut sudah ada digunakan yaituuntuk Fotocopy ljazah dan pembelian map.

2009sebelum ijin/rekomendasi atas Pungutan/Iuran Insidental disetujui oleh BupatiNgawi sebesar :al. 21 dari 59 hal.

/Iuran Insidental dari orang tua siswa TahunPelajaran 2008/2009 tanpa adanya ijin/rekomendasi atas Pungutan/luranInsidental dari Bupati Ngawi serta adanya iuran pembelian 1 (Satu) unit mobilDaihatsu Gran Max tahun 2008 dan adanya Pungutan/Iuran Insidental TahunPelajaran 2009/2010 sebelum adanya ijin/rekomendasi Bupati Ngawi pada saatitu. serta dengan tidak dilaksanakannya peraturanperaturan sebagaimanaal. 22 dari 59 hal.

No.1914 K/Pid.Sus/2011berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannyadalam melakukan Pungutan/Iuran Insidental dari orang tua siswa TahunPelajaran 2008/2009 tanpa adanya ijin/rekomendasi atas Pungutan/luranInsidental dari Bupati Ngawi serta adanya iuran pembelian 1 (Satu) unit mobilDaihatsu Gran Max tahun 2008 dan adanya Pungutan/Iuran Insidental TahunPelajaran 2009/2010 sebelum adanya ijin/rekomendasi Bupati Ngawi pada saatitu. serta dengan tidak dilaksanakannya peraturanperaturan

No.1914 K/Pid.Sus/2011harus mengeluarkan biaya atas Pungutan/lIuran Insidental Tahun Pelajaran2008/2009 tanpa adanya jjin/rekomendasi atas Pungutan/luran Insidentaldari Bupati Ngawi dan pungutan/iuran untuk pembelian 1 (Satu) unit mobilDaihatsu Gran Max tahun 2008 serta biaya atas Pungutan/Iuran InsidentalTahun Pelajaran 2009/2010 sebelum adanya ijin/rekomendasi atasPungutan/Iuran Insidental dari Bupati Ngawi guna memenuhi kebijakanTerdakwa sebagai Kepala SMA Negeri 1 Ngawi' ;Bahwa sesuai dengan

dari Bupati Ngawi dan pungutan/iuran untukpembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max tahun 2008 serta biayaatas Pungutan/luran Insidental Tahun Pelajaran 2009/2010 sebelum adanyaiin/rekomendasi atas Pungutan/Iuran Insidental dari Bupati Ngawi, sangatsesuai dengan bunyi perumusan atas UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang RINomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyakni :Bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan

loket pelayanan, dengan rincianpengumpulan terhitung sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulanOktober 2012, dengan rincian setiap bulannya adalah sebagai berikut : No bulan dan Tahun Pungutan yang dikenakan kepada pemilik media pembawa imporatau kuasa yang ditunjuk (PPJk) PNBP yang berlaku Tambahan Pungutan Jumlah Pungutan pada Departemen di luarRPertanian (Rp)PNBP yang berlaku(Rp) pada DepartemenPertanian(Rp)1 2 3 4 5 Januari 2011102.918.911,00132.155.202,00235.074.113,00 2.

No. 143 PK/PidSus/2015tumbuhan dapat melakukan pungutan jasa karantina dan sesuai denganketentuan dalam Pasal 77 juncto Pasal 78 ayat (1) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan,pungutan jasa karantina tumbuhan adalah merupakan Penerimaan NegaraBukan Pajak;Bahwa Terdakwa Ir.

dan Tumbuhan tersebut menunjukkanbahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak sepakat dengan perbuatanpidana penyuapan dan Pemohon Peninjauan Kembali bermaksud untukmelakukan tindakan pencegahan dan pelarangan terhadap pungutan liartersebut, tidak ada niat sekalipun dari Pemohon Peninjauan Kembali untukmelakukan pungutan liar.

Apakah Pemohon Peninjauan Kembali yang sendirian menerima uanghasil pungutan liar tersebut?3. Siapa yang memberikan Pemohon Peninjauan Kembali uang pungutanliar ?Kapan Pemohon Peninjauan Kembali menerima uang pungutan liar?Dimana Pemohon Peninjauan Kembali menerima uang pungutan liar?Bagaimana cara Pemohon Peninjauan Kembali menerima pungutanliar?

Hal ini membuktikanbahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah meminta pungutan liarmaupun memerintahkan kepada bawahan untuk menerima pungutan liarjustru Pemohon Peninjauan Kembali yang berusaha melarang bawahanuntuk menerima pungutan liar di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) dengan mengeluarkan Surat Nomor 1993/HM.110/L.3.B/07/201 1tanggal 27 Juli 2011 perihal Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhanyang dijadikan sebagai novum dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini,akan tetapi jikalau memang

Untuk setiap seremoni adat Poo, pendapatan atau pungutan yangdiberikan kepada Mosalaki Pu'u, yaitu berupa uang tunai sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) 31.2 Untuk setiap seremoni adat Balangenda, pendapatan atau pungutan yangdiberikan kepada Mosalaki Pu'u, yaitu berupa uang tunai sebesar Rp.5.000.000.

(lima ratus ribu rupiah) 31.4 Untuk setiap seremoni adat naka tanah Nggase Ghumbu Senda(seremoni melukai tanah), untuk menancapkan tiang ketika membuattenda pesta atau kematian, pendapatan atau pungutan yang diberikankepada Mosalaki Pu'u, yaitu berupa Weri Zama (rahang dan lidahnyababi), yang bila dikonversikan menjadi uang tunai sebesar Rp. 500.000.

(lima ratus ribu rupiah) 31.6 Untuk setiap seremoni naka tanah (seremoni melukai tanah), untukmembuat kubur pada saat kematian, pendapatan atau pungutan yangdiberikan kepada Mosalaki Pu'u, yaitu berupa Weri Zama (rahang dan31.7lidahnya babi), yang bila dikonversikan menjadi uang tunai sebesar Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah) Untuk setiap seremoni adat Napa Wezi (seremoni terima belis),pendapatan atau pungutan yang diberikan kepada Mosalaki Pu'u, yaituberupa uang tunai sebesar Rp.1.500.000.

poin 30.1 dan poin 30.2 di atas ; 33.Bahwa berdasarkan uraian pada poin 30, 31 dan 32 di atas dan disesuaikandengan kondisi masyarakat setempat, maka dapat diketahui bahwa dalam 3(tiga)tahun, yaitu lamanya waktu Perbuatan Melawan Hukum yang telahdilakukan oleh Tergugat sejak tahun 2013 sampai dengan saat gugatan inidiajukan, seharusnya Penggugat menerima pendapatan dari pelaksanaanseremoni adat, adalah sebagaiberikut : 20+ 20002 33.133.233.333.433.533.633.7Untuk seremoni adat Poo, pendapatan atau pungutan

(tiga puluh juta rupiah) ; Untuk seremoni adat Balangenda, pendapatan atau pungutan yangdiberikan kepada Mosalaki Pu'u, yaitu berupa uang tunai sebesarRp.5.000.000. (lima juta rupiah) x 2 x 3 = Rp.30.000.000. ( tiga puluh jutarupiah) 299 son sen nnn nnn on nec nnn nn cnn nne cen ncn noUntuk seremoni adat naka ftanah (seremoni melukai tanah), untukpeletakan batu pertama pembangunan rumah, sebesar Rp.500.000.

1. Menyatakan Para Terdakwa Rusman, dkk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pungutan liar ditempat umum tanpa izin"
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa berupa denda masing-masing sejumlah Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah).
3. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

terhadap para pedagang di daerahtersebut yaitu terdakwa dan temanteman secara bergantian setiap harinyameminta kepada pedagang pungutan uang dengan rincian untuk lapak jualanbesar sebesar Rp 5.000, (Lima Ribu Rupiah) dan untuk lapak kecil sebesarRp 2.000, (Dua Ribu Rupiah) setelah terkumpul kemudian uang tersebutdiserahkan kepada saksi FACHRUDIN Als ACIL IPAH, lalu dari uang yangterkumpul tersebut sebagian untuk saksi FACHRUDIN Als ACIL IPAH dansebagian lagi untuk teman yang telah melakukan pungutan

terhadap para pedagang yangberada di daerah tersebut, hanya saja saat kejadian hanya terdakwabersama terdakwa EDWIN Als ERWIN dan terdakwa SYAHRONI Als RONIyang sedang melakukan pungutan terhadap para pedagang yang berada didaerah tersebut.

liartehadap para pedagang di daerah tersebut; Bahwa cara melakukan pungutan terhadap para pedagang di daerahtersebut yaitu saksi dan temanteman secara bergantian setiap harinyameminta kepada pedagang pungutan uang dengan rincian untuk lapak jualanbesar sebesar Rp 5.000, (Lima Ribu Rupiah) dan untuk lapak kecil sebesarRp 2.000, (Dua Ribu Rupiah) setelah terkumpul kemudian uang tersebutdiserahkan kepada Terdakwa FACHRUDIN Als ACIL IPAH, lalu dari uangyang terkumpul tersebut sebagian untuk Terdakwa

terhadap para pedagang yangberada di daerah tersebut, hanya saja saat kejadian hanya saya bersamasaudara RAHMAT RIFAI Als AMAD, dan saudara EDWIN Als ERWIN yangsedang melakukan pungutan terhadap para pedagang yang berada di daerahtersebut.

terhadap para pedagang yangberada di daerah tersebut, hanya saja saat kejadian hanya saya bersamasaudara RAHMAT RIFAI Als AMAD, dan saudara SYAHRONI Als RONI yangsedang melakukan pungutan terhadap para pedagang yang berada didaerah tersebut.