Pat/201510 Tahun 1961 jo.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah Pasal 31 sampai dengan. 39 tentang proses terbitnyasertipikat yang merupakan bukti kuat dan tidak dapat dibatalkan;Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Manado dan Putusan PengadilanNegeri Manado adalah putusan yang keliru dalam penerapan hukum danadanya pelanggaranpelanggaran dalam due proses of law, yaitu:a.Majelis Judex Facti belum memeriksa secara keseluruhan dan belummemberikan alasanalasan hukum yang jelas (regel

menuruthemat Pemohon PK, kesalahan tersebut masih dapat diberi kesempatanuntuk memperbaiki demi kebenaran, rasa keadilan dan kepastianhukum sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah AgungNo. 266 K/Pdt/1981 tanggal 30 September 1983, demikian juga MajelisKasasi dalam pertimbangan hukumnya tidak menggali nilainilai hukum yangada sebagaimana disebutkan dalam pasal 178 HIR, dimana dalam pasaltersebut Hakim wajib menangani perkara haruslah secara keseluruhan andapat membuat alasan hukum yang jelas (Regel

Bahwa Judex Facti beranggapan objek gugatan memenuhi karakteristikperaturan kebijakan (beleids regel) dan bukan keputusan administrasipemerintah atau diskresi (beleids beschikking).10.Bahwa PEMOHON KASASI tidak bisa memahami dan dengan tegasmenolak pertimbangan Judex Facti di atas, karena Judex Facti telahmempersempit pengertian diskresi dalam UU Administrasi Pemerintahandengan mengistilahnkannya sebagai beleids beschikking tanpa dasarhukum, padahal UU Administrasi Pemerintahan baik di bunyi pasalpasalnya

, maupun penjelasan pasalpasalnya tidak pernah membatasipengertian diskresi sebagai beleids beschikking, serta UU AdministrasiPemerintah tidak mengenal penggolongan beleids regel dan beleidsbeschikking.PEMOHON KASASI menolak dengan tegas adanya istilah beleidsbeschikking, namun seandainya istilah itu dapat dibenarkan (quod non),maka PEMOHON KASASI coba urai dahulu padanan istilah beleidsbeschikking dalam bahasa Indonesia, yakni beleids artinya kebijakan danbeschikking artinya keputusan atau penetapan

Peraturan Daerah Kabupaten/KotaHalaman 33 Putusan Nomor : 211/G/2019/PTUNMDN.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut disimpulkan bahwaPeraturan Bersama tidak termasuk dalam jenis dan hierarki Peraturan Perundangundangan, maka terbitnya peraturan bersama termasuk sebagai bentuk PeraturanKebijakan (beleids Regel);Menimbang, bahwa setelah mencermati Keputusan Bersama Menteri DalamNegeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:

telah DijatuhiHukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap karenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang AdaHubungannya dengan Jabatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukumtersebut membuktikan bahwa objek sengketa a quo terbit berdasarkan perintahperaturan perundangundangan khususnya Pasal 250 dan 252 Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017, serta didasarkan pada kebijakan Nasional yang dituangkandalam peraturan kebijakan (beleids Regel

MenteriKeuangan Nomor 199/PMK.03/2007 yang menyatakan sebagai berikut:Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang taat terhadap berbagaiketentuan peraturan perundangundangan termasuk taat terhadap batasan waktuyang ditetapkan;Bahwa walaupun Peraturan Menteri Keuangan maupun Peraturan DirekturJenderal Pajak bukan merupakan sumber hukum dan tata urutan perundangundangan karena sifat Peraturan Menteri Keuangan maupun Peraturan DirekturJenderal Pajak merupakan peraturan kebijaksanaan (beleid regel

) namunmengingat penerbitannya adalah berdasarkan kewenangan atribusi sebagaimanadiatur dalam Pasal 31 UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia makaketentuan tersebut mengikat warga negara sebagai yuridische regel;Bahwa untuk sahnya Keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi syaratformal dan material;Bahwa syarat formal yang harus dipenuhi dalam pembuatan suatuKeputusan Tata Usaha Negara diantaranya adalah dibuat berdasarkan proseduryang

Alasan mengenai Majelis Hakim Pertama telah tidak melaksanakan kewajiban10yang diamanatkan oleh undangundang, dalam hal ini Pasal 178 ayat(l)HIR ;Bahwa Pasal 178 ayat (1) HIR. menentukan : "waktu musyawarah, Hakimberwajiob karena jabatannya, mencukupkan segala alasan hukum, yang tidakdikemukakan oleh kedua belah pihak" :Bahwa yang dimaksud dengan "alasan hukum" ialah kaidah hukum kanun(regel van het objectieve recht) :11Jikalau Penggugat di dalam surat gugatanya tidak menyebut atau keliru didalam

Bahwa terlihat jelas, Judex Facti dalam memeriksa perkara ini tidak teliti,cermat dan tidak memberikan alasan hukum yang jelas (Regel Van HetObjective Right) serta belum cukup alasan hukum yang sempurnasebagaiman diatur dalam Pasal 182 jis 183 dan 184 HIR;Adanya kemungkinan' terjadi penyalahgunaan wewenang ataupenyimpangan etika pada Judex Facti, berdasarkan alasan tersebut Yth,Hakim Agung Mahkamah Agung R. mempunyai justifikasi untuk memeriksaperkara a quo;.

Juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundangundangan yangrelevan dan sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;Alasan hukum, menurut mantan Hakim Agung Retnowulan Sutantio, adalah kaidahhukum kanun (regel van het objectieve recht).

Laica Marzuki, S.H. menjelaskanbahwa peraturan kebijakan dibuat oleh tata usaha negaraguna penjabaran peraturan perundangundangan (a/lgemeneverbindende voorschrift) apabila peraturan kebijakandiumumkan keluar (naar buiten gebracht) maka mengikatwarga (burger) sebagai juridische regel (H. M.

18 Tahun2000 dan terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 42Tahun 2009 yang mulai berlaku tanggal 1 Oktober 2010;Bahwa karena sengketa banding ini terkait dengan masa Pajakdalam Tahun Pajak 2009 maka yang digunakan sebagai dasarhukum adalah UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun2000;Bahwa menurut Majelis, ternyata SE08/PJ.52/1996 tanggal 29Maret 1996 tidak diumumkan (naar buiten gebracht) oleh pihaktata usaha negara, maka bukan merupakan juridisch regel

Saya tegaskankembali, jika seorang telah menjalani pemasyarakatan dia harus dikembalikanke tempat Semuld; 292222222 22 2o ==Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012, keputusanmerupakan kebijakan hukum yang dikategorikan sebagai aturan kebijakan(beleid regel); 727222 nono nnn nnn nnnHalaman 39 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUNKPGBahwa peraturan kebijakan (beleid rege/) haruslah menaati peraturan yang lebihtinggi.

Padahal, SKB merupakan regulasinya di luar PerundangUndangan; Bahwa pemberhentian sebagai PNS adalah persoalan hukum administrasi tidakdapat digabungkan dengan hukum pidana; Bahwa kenapa sepanjang tindakan yang dilakukan tidak bertentangan denganparaturan perundangundangan, maka PPK atau Sekda tidak perlu takut; Bahwa sifat SKB 3 Menteri adalah peraturan kebijakan (beleid regel); Bahwa UndangUndang Lembaga Pemasyarakatan setara dengan UndangUndang ASN; 22222 2 on nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn

Harus dilihat adalah tindakanya terjadipada saat diberlakukan hukuman yang mana, UndangUndang yang terbitsetelah tindakan dilakukan tidak dapat dilakukan terhadap yang bersangkutan; Bahwa sesunggunya dengan UndangUndang Adminstari pemerintahan sebuahasas semulanya diatur dalam UndangUndang, ketika diatur dalam UndangUndang tentang Adminstrasi Pemerintahan dia menjadi peraturan; Bahwa yang dilakukan oleh Bupati bukan diskresi tetapi beleid regel, karenadiskresi itu diluar kebijakan, kebijakan itu

Peraturan MenteriKeuangan Nomor 199/PMK03/2007 yang menyatakan sebagai berikut:"Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang taat terhadapberbagai ketentuan peraturan perundangundangan termasuk taatterhadap batasan waktu yang ditetapkan;Bahwa walaupun Peraturan Menteri Keuangan maupun Peraturan DirekturJenderal Pajak bukan merupakan sumber hukum dan tata urutanperundangundangan karena sifat Peraturan Menteri Keuangan maupunPeraturan Direktur Jenderal Pajak merupakan peraturan kebijaksanaan(beleid regel

) namun mengingat penerbitannya adalah berdasarkankewenangan atribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan diumumkan dalam BeritaNegara Republik Indonesia maka ketentuan tersebut mengikat warganegara sebagai Yuridische regel;Bahwa untuk sahnya Keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhisyarat formal dan material;Bahwa syarat formal yang harus dipenuhi dalam pembuatan suatukeputusan Tata Usaha Negara diantaranya adalah dibuat berdasarkanprosedur

Plat Strip 12.000 Bh 17,500.00 210,000.00Sub Jumlah VII 585,734.00Vill PEKERJAAN FINISHING1 Pekerjaan MeniKusen dan Regel 45.75 M2 10,647.50 487,123.13Sub Jumlah VIII 487,123.13Dengan rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB)/EngineeringEstimate (EE) yang dibuattanggal 23 Agustus 2008 sebagai berikut:NO. JENIS PEKERJAAN JUMLAH HARGA1 2 #1. Pekerjaan Persiapan 155.000.00,002. Pekerjaan tanah dan urugan 397.874,40,003. Pekerjaan pasangan 2.409.519.00,004.

Pekerjaan Regel dan skur Kayu Ks Il5/7 0.370 Vi 1,810,400.00 669,848.003. Pekerjaan Dinding Bebak 80.640 Me 13,120.00 1,057,996.804. Pasangan angker tiang besidia 12mm 18.000 Bh 3,500.00 63,000.00 Hal. 17 dari 113 hal.Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2016 Subjumlah 2,572,344.32Vv PEKERJAAN ATAP1. Pekerjaan atap seng gelombangBJLS 0.20 58.500 Me 30,215.84 1,767,626.642. Pekerjaan Bubungan seng licin BULS0.20 7.500 M 17,086.68 128,150.103.

Pekerjan menie Kusen dan regel 45.750 Me 9,035.00 413,351.25Subjumlah 413,351.25JUMLAH 10,539,800.50DIBULATKAN 10,539,800.00RekapitulasiVilVIIIJUMLAHJENIS PEKERJAAN2,PEKERJAAN PENGGANTUNG & PENGUNCIPEKERJAAN FINISINGDIBULATKANTERBILANG: Sepuluh juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribudelapan ratus Rupiah;JUMLAH HARGA3,,,Rp. 390.125,00Rp. 413.3315,25Rp. 10.539.800,50Rp. 10.539.800,00 v Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) PT.

Plat StripSub Jumlah VII 585,734.00Vill PEKERJAAN FINISHINGDj Pekerjaan MeniKusen dan Regel 45.75 M2 10,647.50 487,123.13e Sub Jumlah VIII 487,123.13Dengan rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB)/EngineeringEstimate (EE) yang diberi tanggal 23 Agustus 2008 sebagai berikut: NO. JENIS PEKERJAAN JUMLAH HARGA1 2 31. Pekerjaan Persiapan 155.000.00.2. Pekerjaan tanah dan urugan 397.874,40.3. Pekerjaan pasangan 2.409.519.00.4. Pekerjaan kayu dan dinding bebak 4.193.353.00.5.

Pekerjaan Regel dan skur Kayu KIs Il5/7 0.370 Me 1,810,400.00 669,848.003. Pekerjaan Dinding Bebak 80.640 Me 13,120.00 1,057,996.804. Pasangan angker tiang besidia 12mm 18.000 Bh 3,500.00 63,000.00Subjumlah 2,572,344.32Vv PEKERJAAN ATAP1. Pekerjaan atap seng gelombangBJLS 0.20 58.500 ve 30,215.84 1,767,626.642. Pekerjaan Bubungan seng licin BULS0.20 7.500 M 17,086.68 128,150.103. Pekerjaan kudakuda, ikatan angindan perkuatan kayu kis 115/10 0.400 Vi 1,370,400.00 548,160.004.

Saya tegaskankembali, jika seorang telah menjalani pemasyarakatan dia harus dikembalikanke tempat SeMUIQ; 2922222 22 n nnn nn nnn nnn nen neeBahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012, keputusanmerupakan kebijakan hukum yang dikategorikan sebagai aturan kebijakan(beleid regel); 722 nnn nnn nn nnnnnnnnnnnnBahwa peraturan kebijakan (beleid rege/) haruslah menaati peraturan yang lebihtinggi.

Padahal, SKB merupakan regulasinya di luar PerundangUndangan; Bahwa pemberhentian sebagai PNS adalah persoalan hukum administrasi tidakdapat digabungkan dengan hukum pidana; Bahwa kenapa sepanjang tindakan yang dilakukan tidak bertentangan denganparaturan perundangundangan, maka PPK atau Sekda tidak perlu takut; Bahwa sifat SKB 3 Menteri adalah peraturan kebijakan (beleid regel); Bahwa UndangUndang Lembaga Pemasyarakatan setara dengan UndangUndang ASN; 72222 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn

Harus dilihat adalah tindakanya terjadipada saat diberlakukan hukuman yang mana, UndangUndang yang terbitsetelah tindakan dilakukan tidak dapat dilakukan terhadap yang bersangkutan; Bahwa sesunggunya dengan UndangUndang Adminstari pemerintahan sebuahasas semulanya diatur dalam UndangUndang, ketika diatur dalam UndangUndang tentang Adminstrasi Pemerintahan dia menjadi peraturan; Bahwa yang dilakukan oleh Bupati bukan diskresi tetapi beleid regel, karenadiskresi itu diluar kebijakan, kebijakan itu

Saya tegaskan kembali, jika Seorangtelah menjalani pemasyarakatan dia harus dikembalikan ke tempatBahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012, keputusanmerupakan kebijakan hukum yang dikategorikan sebagai aturan kebijakan(Deleid reGel); nomen nn nn nn nnn nnn n nnn nnn n nner ene en nnn ne nnn en enna nesHalaman 43 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUNKPG.Bahwa peraturan kebijakan (beleid rege!) haruslanh menaati peraturanyang lebih tinggi.

regulasinya di luarPerundangUndangan;; 2 nnn nn nnn nnn nnnBahwa pemberhentian sebagai PNS adalah persoalan hukum administrasitidak dapat digabungkan dengan hukum pidana; Bahwa kenapa sepanjang tindakan yang dilakukan tidak bertentangandengan paraturan perundangundangan, maka PPK atau Sekda tidakDEMIU tAkUt; 20222 n none ene e nnn n nnn ene nn enna nnn enna nn nenn nana nenenaeHalaman 45 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUNKPG.Bahwa sifat SKB 3 Menteri adalah peraturan kebijakan (beleid regel

dilihat adalah tindakanyaterjadi pada saat diberlakukan hukuman yang mana, UndangUndangyang terbit setelah tindakan dilakukan tidak dapat dilakukan terhadap yangbersangkutan; 2222202 2022222" Bahwa sesunggunya dengan UndangUndang Adminstari pemerintahansebuah asas semulanya diatur dalam UndangUndang, ketika diaturdalam UndangUndang tentang Adminstrasi Pemerintahan dia menjadiDCratUran; 222 nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nne Bahwa yang dilakukan oleh Bupati bukan diskresi tetapi beleid regel

UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;UndangUndang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;Peraturan Pemerintah;Peraturan Presiden;Peraturan Daerah Provinsi; danPeraturan Daerah Kabupaten/KotaQag>oa058Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkanbahwa Peraturan Bersama tidak termasuk dalam jenis dan hierarti PeraturanPerundangundangan, maka terbitnya peraturan bersama termasuk sebagai bentukPeraturan Kebijakan (beleids Regel

SJtanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai NegeriSipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, sertadikuatkan dengan bukti T4, dan T5, Majelis Hakim berpendapat bahwa faktahukum tersebut membuktikan bahwa objek sengketa a quo terbit didasarkan padakebijakan Nasional yang dituangkan dalam peraturan kebijakan (beleids Regel

Peraturan MenteriKeuangan Nomor 199/PMK03/2007 yang menyatakan sebagai berikut:"Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang taat terhadapberbagai ketentuan peraturan perundangundangan termasuk taatterhadap batasan waktu yang ditetapkan;Bahwa walaupun Peraturan Menteri Keuangan maupun Peraturan DirekturJenderal Pajak bukan merupakan sumber hukum dan tata urutanperundangundangan karena sifat Peraturan Menteri Keuangan maupunPeraturan Direktur Jenderal Pajak merupakan peraturan kebijaksanaan(beleid regel

) namun mengingat penerbitannya adalah berdasarkankewenangan atribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UndangundangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan diumumkan dalam BeritaNegara Republik Indonesia maka ketentuan tersebut mengikat warganegara sebagai Yuridische regel;Bahwa untuk sahnya Keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhisyarat formal dan material;Bahwa syarat formal yang harus dipenuhi dalam pembuatan suatukeputusan tata usaha diantaranya adalah dibuat berdasarkan prosedurHalaman

dari Provinsi NTT untuk merenovasi kantor KelurahanKefamenanu Selatan;Bahwa Penggugat tidak pernah menyerahkan tanah sengketa tersebut kepadaTergugat I atau kepada siapa pun baik secara lisan maupun tertulis sejakbertugas sebagai Kepala Desa Kefamenanu Selatan hingga Pensiun dariKepala Kelurahan Kefamenanu Selatan pada tahun 1992, hingga saat ini tanahsengketa masih menjadi hak milik Penggugat;Bahwa gedung Kantor Desa Kefamenanu Selatan sejak berdiri tahun 1977hingga tahun 2003 berbentuk rumah regel

Namun demikian, dalamsuatu peraturan dimungkinkan terdapat suatu pengecualian, yangdikenal dengan asas de uitzonderingen bevestigen de regel, yaknipengecualian memastikan peraturan yang ada. Mengutippendapat Prof.

J.E Sahetappy yakni dalam hukum selain memilikiasas positif juga dikenal dengan asas de uitzonderingenbevestigen de regel (pengecualian memastikan aturan yang ada).Artinya dalam ranah regulasi ada pula kajian atas sebuahpengecualian terhadap norma, sepanjang dikecualikan ataskebutuhan masyarakat menuju perbaikan permasalahan;Halaman 35 dari 44 halaman. Putusan Nomor 1153/B/PK/Pjk/2016d.

UndangUndang No. 5 tahun 2004; Majelis Hakim Pengadilan Agama belum memeriksa secara keseluruhan danmemberikan alasan hukum yang jelas ( Regel van het objecktive right ) sertabelum mencukupkan alasan hukum yang sempurna sebagaimana diaturdalam Pasal 182, 183 dan 184 HIR.

Bahwa secara doktrinal menurut hukum tata negara dan Tata UsahaNegara / Administrasi Negara dikenal produk hukum yang dihasilkan olehLembaga Legislatif berupa legislasi / regeling (Peraturan perundangundangan), oleh lembaga eksekutif berupa beschikking (Surat keputusan) danbeleed regel (Surat keputusan yang bersifat mengatur intern), dan olehlembaga Yudikatif dikenal produk hukum yang dinamakan Vonnis (Putusan /Penetapan), yang untuk menghantarkan sekaligus sebagai dasarPutusan No. 58/G/2018/PTUN.Mtr

Hal. 12 dari 46 hal.pembentukan atau penerbitan legislasi / regeling (Peraturan perundangundangan), beschikking (Surat keputusan) dan beleed regel (Surat keputusanyang bersifat mengatur intern), serta vonnis (Putusan / Penetapan), biasanyaterdapat suratsurat atau catatancatatan yang dikenal dengan nama Officialreport (laporan instansi / lembaga) yang dapat berupa Berita Acara atau suatuAkta yang mencatatkan adanya perbuatan hukum mengenai waktu (tempos),Tempat (/Jocus), Acara, kejadian / peristiwa