HalHal Yang Memberatkan ;e Perbuatan terdakwa telah meresahkan Masyarakat ;e Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintahdidalam pemberantasan Narkotika di Negara Repubulik Indonesia ;2.

NarkotikaGolongan I tidak boleh dipergunakan untuk pengobatan dan tidak bolehdipergunakan orang perorangan ;Bahwa benar untuk mengetahui apakah sesuatu tersebut mengandung Narkotika,harus dilakukan dengan uji laboratorium, dan Shabu berdasarkan ujilaboratorium adalah mengandung zat Metamfetamina terdaftar dalam GolonganI (satu) Nomor urut 61 lampiran I UndangUndang Repubulik Indonesia No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika ;Bahwa benar narkotika jika digunakan dapat menjadi kecanduan danbepengaruh terhadap

/PN Tip.e Perbuatan terdakwa telah meresahkan Masyarakat ;e Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintahdidalam pemberantasan perjudian di Negara Repubulik Indonesia ;2.

Bahwa perbuatan terdakwa dengan cara menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar tanpa ijin daripihak yang berwenang sebagaimana dalam Undangundang Repubulik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan melawan hukum , halmana perbuatan terdakwa dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisHalaman 7 dari 60 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2016/PN Bbs.Kriminalisik No.Lab : 1544/ NNF / 2016 tertanggal 14 Oktober 2016 yangditandatangani

adalah milik terdakwa sendiri, kemudian setelahHalaman 16 dari 60 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2016/PN Bbs.dilakukan interogasi terdakwa bersama dengan saksi YUSRON TAMRIN BINLUKMAN EL HAKIM beserta barang bukti yang ditemukan oleh saksi BRIPTUWAKHID AFIFUDIN dan saksi AIPTU ROFIK HIDAYAT dibawa ke Polres Brebesdengan menggunakan mobil ;Bahwa perbuatan terdakwa dengan cara menyalahgunakan Narkotika Golongan dengan cara mengkonsumsinya tanpa ijin dari pihak yang berwenangsebagaimana dalam Undangundang Repubulik

HalHal Yang Memberatkan ;e Perbuatan terdakwa telah meresahkan Masyarakat ;e Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintahdidalam pemberantasan Narkotika di Negara Repubulik Indonesia ;2.

yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusannantinya;Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana Terhadapdiri Terdakwa Maka perlu kiranya Majelis Hakim akan akan mempertimbangkanHalhal yang Memberatkan dan HalHal yang meringankan untuk diri TerdakwaHalaman 25 dari 28 hal, Putusan No 54/Pid.Sus/2018/PN Tjp1.HalHal Yang Memberatkan ;e Perbuatan terdakwa telah meresahkan Masyarakat ;e Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintahdidalam pemberantasan Narkotika di Negara Repubulik

Pasal 26 UndangUndang Repubulik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubahdengan Undangundang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001tentang Perubahan Undangundang Republik Indonesia Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :"Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilanterhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acarapidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undangundang ini".i.

milyar delapan ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) atas adanya proposalpermintaan bantuan anggaran untuk pembangunan pasar di Kabupaten Jenepontoberdasarkan surat yang ditanda tangani Bupati Jeneponto Nomor: 527/261/V/2016,tanggal 16 Mei 2016 Perihal permohonan usulan DAK 2016 kepada MenteriPerdagangan Republik Indonesia. dengan adanya usulan tersebut KementerianHalaman 2 dari 68 Putusan Nomor 28/PIDTPK/2021/PT MKSPerdagangan RI memberikan bantuan sesuai dengan Keputusan MenteriPerdagangan Repubulik

Dengan adanya usulantersebut kemudian Kementerian Perdagangan Repubulik Indonesia menyetujuipemberian Anggaran sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan RepubulikIndonesia Nomor : 541/MDAG/ KEP/3/2017, tanggal 13 Maret 2017, tentangPenetapan nama dan lokasi Pasar Rakyat dalam rangka kegiatan pembangunan /revitalisasi sarana Perdagangan yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)Penugasan Bidang Pasar Tahun Anggaran 2017 sebagaimana yang tertuang dalamDokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

penggugat sedang mengalami musibah berurusan denganhukum, dimana tergugat sama sekali tidak mendengar lagi perintah, saran dannasehat dari penggugat sebagai suaminya yang sah bahkan tergugatmelakukan perbuatan yang merupakan perbuatan Nusyuz anatara lain:aTidak lagi memperlakukan suaminya sebagai seorangsuami yang sah, tidak menghargai lagi dan selalu marahmarah kepada penggugat.Diduga berbuat serong dengan lakilaki lain dan hal inijuga dicantumkan dalam salah satu pertimbangan putusanMahkamah Agung Repubulik

DODDY ;6 Menolak perlawanan Kreditor PERUSAHAAN DAERAH BALI;7 Membebankan biaya perkara kepada Para Pelawan sebesar Rp.4.217.000,00 (empatjuta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) ;Bahwa Mahkamah Agung Repubulik Indonesia memberikan Putusan atasPermohonan Kasasi Para Pemohon Kasasi pada Perkara daftar No.123 K/PDT.SUS/2010tertanggal 12 Mei 2010 dengan memberikan Putusan sebagai berikut :MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : I. Drs. I GUSTINGURAH SUTEDJA, II. 1.

HalHal Yang Memberatkan;Halaman 36 dari 40 halamanPutusan Nomor 15/Pid.B/2017/PN Tip.e Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintahdidalam pemberantasan perjudian di Negara Repubulik Indonesia;2.

i bahwa kapalyang dipergunakan untuk menangkap ikan tersebut adalah miliknya, danjaring trawl yang telah dipasang pada kapal adalah miliknya juga, sehinggadapatlah dipahami bahwa dalam melakukan perbuatan penangkapan ikandiwilayah penangkapan ikan repubulik Indonesia di lampung timur, Terdakwamenggunakan kapal dan alat penangkapan ikan miliknya sendiri; Bahwa, Terdakwa sudah memahami bahwa penggunaan alat penangkapikan jaring jenis trawl adalah merusak keberlangsungan kehidupan ikan,karena ikan yang

DOHC No MesinK242Z14905950 No Rangka MHRRE38508J805972 Nomor Polisi BA 3012 PEtelah dibuatkan akta jaminan telah diterbitkan sertifikat jaminan fidusia olehKementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Repubulik Indonesia kantor wilayahSumatera Barat Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia tanggal 17 Juli 2014dengan nomor sertifikat : W3.00091162,AH.05.01 tahun 2014; 3.

keluarga; Bahwa yang dimaksud dengan Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutanadalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatanterjadinya perusakan hutan dan segala upaya yang dilakukan untuk menindaksecara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung,maupun yang terkait lainnya.Halaman 26 dari 49Putusan Perkara Pidana Nomor: 334/Pid.Sus/2014/PN Pal Bahwa dalam hal kegiatan pengangkutan hasil hutan syarat yang harus dimilikiberdasarkan Peraturan Pemerintah Repubulik

Pernyataan atas nama Gusti Putu Mandratanggal 25 Juni 1999 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; Bukti T.3 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara TimurNomor : 521/24.01/721/96 Tanggal 6 November 1996Halaman 28 dari 81 Halaman Putusan No. 104/G/2019/PTUNKPGBukti T.4Bukti T.5Bukti T.6Bukti T.7Bukti T.8Bukti T.9Bukti T.10Bukti T.11Bukti T.12Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Gusti PutuMandra (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Fotokopi Kartu Penduduk Repubulik

Bahwa pada tanggal 13 September 2017 Inspektorat JenderalKementerian Kesehatan Repubulik Indonesia (in casu Tergugat) telahmengeluarkan Laporan Hasil Audit dengan Tujuan TertentuPelaksanaan Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan (cleaningservise) Tahun Anggaran 2014 di RS Kusta Dr Sitanala TangerangProvinsi Banten Nomor: PS.01.03/VI.2/2118/2017;4. Bahwa adapun Rekomendasi dalam Laporan Hasil Audit denganTujuan Tertentu.

Kalau yang dituju itu lebih dari satuorang, maka tiaptiap individu harus dicantumkan namanyadalam keputusan tersebut ;3) Bersifat Final, diartikan keputusan tersebut sudah defenitif,keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansiatasan atau instansi lain, karena keputusan ini dapatmenimbulkan akibat hukum ; Dasar Hukum: sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (9) UndangUndang Repubulik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan UndangUndangRepublik

dipingirsungai tersebut yang asalnya membeli dari Teloek Mambang karena saksimelihatnya sendiri ;e Bahwa benar disekitar lokasi tanah milik Teloek Mambang, juga ada tanah milikBurhan ;e Bahwa saksi kenal dengan RIA, yaitu suadara kandung para Penggugat ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya kuasa Tergugat I,Tergugat Ill, Tergugat IV, Turur Tergugat II dan Turut Tergugat Ill, telah mengajukanalat bukti surat berupa :;1.Fotocopy Sertipikat Hak Pakai No. 00005 pemegang hak atas namaPemerintah Repubulik

Kejaksaan Agung RI tertanggal 25Agustus 2011, diberi tanda T.IllI;Fotocopy Sertipikat Hak Pakai No. 00039 pemegang hak atas namaPemerintah Repubulik Indonesia Cq.

Bahwa mohon apa yang telah disampaikan pada bagian eksepsi, danpokok perkara sebagaimana tersebut di atas, secara mutatis mutandisdianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalildalil yang akan dikemukakan dalam bagian Rekonpensi ini.Z, Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah sebuah perusahaanberbentuk Perseroan Terbatas, semula bernama PT Exel Indonesia yangdidirikan berdasarkan hukum Negara Repubulik Indonesia berkedudukan diHalaman 31 dari 80 Putusan Nomor : 77/Pdt.SusPHI.G/2019

Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara Pasal 3 Ayat 1 menyatakan Keuangan Negaradikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan,efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab denganmemperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.2)3)4)134UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat 1menyatakan Pembayaran atas APBN/APBD tidak boleh dilakukansebelum barang dan/atau jasa diterima.Peraturan Presiden Repubulik

Peraturan Presiden Repubulik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 6Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah : Pasal 5 Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsipprinsip efisien, efektif,transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak disikrimininatif dan akuntabel.