Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asashukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asastiada pidana tanpa aturan undangundang yang telah ada (vide: Pasal 1ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu. asas tiada pidana tanpakesalahan (afwijzigheid van alle schuld) dan asas tiada pidana tanpa sifatmelawan hukum (afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid).Ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas serta asas tiadapidana tanpa sifat melawan

Maka untuk menentukan apakahterdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara a quo tidak cukup denganhanya ditinjau. sebatas materiele daad saja atau tidaklah sekedarmembuktikan terdakwa memiliki/menguasai narkotika Saja secara tanpa hakatau melawan hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian adatidaknya kesalahan pada diri terdakwa dengan bersandar pada asas tiadapidana tanpa kesalahan (afwijzigheid van alle schuld) dan asas tiadapidana tanpa sifat melawan hukum (afwijzigheid van alle materielewederrechtelijkheid

Adapuntentang ajaran kesalahan (schuld) yang dikenal dalam ilmu hukum pidanayaitu sebagaimana terurai di bawah ini. Kesalahan (schuld) terdiri ataskesengajaan (dolus/opzet) atau kealpaan (culpa). Yang dimaksud dengankesengajaan (dolus/opzet) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelakumenginsafi akan akibat dari perbuatan itu.

Sedangkan yang dimaksuddengan kealpaan (culpa) adalah sikap tidak hatihati dalam melakukan suatuperbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undangundangdisamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yangterlarang.Menimbang, bahwa dari pembahasan di atas dapat disimpulkan apabilatidak ada bukti yang dapat menunjukkan adanya kesalahan (schuld) dalamhal bagaimana dan dengan cara apa narkotika bisa ada dalam kepemilikan(baca : memiliki atau) menguasai) seseorang maka berdasarkan

adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani sertamampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalamSurat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadikesalahan mengenai orang (Eror In Persona) yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas makaunsur Setiap Orang telah terpenuhi;Ad.2.Unsur Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Menimbang, bahwa alpa/culpa/schuld

Simon terdiri dari 2 (dua)unsur yaitu Het gemis van voorzichtigheid (tidak adanya kehatihatian) dan Het gemisvan de voorzienbaarheid van heid gevolg (kurangnya perhatian terhadap akibat yangdapat timbul);Menimbang, bahwa unsur de voorzienvaarheid van het gevolg merupakan syaratabsolut untuk adanya suatu kelalaian (schuld), dimana pelaku melakukan perbuatantidak dengan cukup hatihati (voorzichtigheid), ketelitian (zorg), kewaspadaan/perhatian (apeltenheid) sedangkan ia dapat memperkirakan bahwa perbuatannya

dapatmenimbulkan akibat yang tidak diinginkan;Menimbang, bahwa untuk menentukan halhal tersebut diatas, sebagai tolakukur digunakan :1 Suatu ukuran penghatihati yang objektif, yaitu ketelitian, keseksamaan,kewaspadaan/perhatian sedemikian rupa yang diharapkan bagi setiap orang yangnormal dalam menghadapi situasi yang sama seperti pelaku;2 Suatu ukuran kurang hatihati yang cukup besar/yang sifatnya menyolok (culvalata/grove schuld) yang dapat menentukan dapat/ tidaknya seseorang dipidana,dan bukan

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2216K/Pid.Sus/2012 merujuk pada ilmu hukum pidana,kesalahan(Schuld) terdiri dari kesengajaan dolus/Opzet ataukealpaan (Culpa) yang dimaksud dengan kesengajaan ialahperbuatan yang dikehendaki dan sipelaku menginsafi akan akibatdari perbuatan itu.

Kesengajaan dengan keinsyafan pasti opzet als(Zekerheidsbewustzijn)3. kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan( doluseventualis)Sedangkan kealpaan (culpa) dapat dibeda dalam 2 bentuk yaitukealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld) dan kealpaan tanpakesadaran ( onbewuste schuld), Vide: Leden Marpaung.

selurun unsur diatas.Dalam kaitan itu maka memori banding ini hanya akan mengulas faktapersidangan yang berkenaan dengan anasir ini Saja ;Ternyata hasil kajian menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa Samaila tidakmemenuhi unsur tersebut.Kendati pula Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulselbaryang kelak akan mengadili permohonan banding ini berpendapat lainynamunsetidaknya tidak terdapat kesalahan pada perbuatan Terdakwa samaila.Sehinggaberdasarkan Ajaran Tiada Hukuman Tanpa Kesalahan (geen straf zonder schuld

Sulseldiketahui bahwa kepemilikan tanah yang diakui sah sebagai milik Terdakwa Samaila(dahulu Tergugat I/Terbanding I) yakni seluas + 1 (Satu) Ha.ini berarti bahwa yangmenjadi obyek transaksi tersebut adalah tanah yang diakui keabsahannya sebagaimilik Terdakwa Samaila bukan Samin ; 2022222 Sekalipun perbuatan Terdakwa Samaila telah memenuhi seluruh unsur,yangmembawa arti telah terjadi sebuah peristiwa pidana namun untuk memintapertanggungiawabannya terlebin dahulu harus dibuktikan adanya kesalahan(schuld

) baik berupa kesengajaan maupun kealpaan dalam diri TerdakwaSamaila.Hal ini sejalan dengan dotkrin ilmu hukum yakni tiada hukuman tanpakesalahan (geen straaf zonder schuld) ;Pembuktian mana wajib dilakukan karena anasir melawan hukum(wederechtelijk) menjadi unsur yang dicantumkan dalam pasal 385 ayat (1)KUHP.Dalam hubungan itu maka haruslah diteliti apakah terdapat kehendak dankeinsyafan (willem en wetten) dalam diri Terdakwa Samaila untuk mengalihkankepemilikan tanah (tidak bersertifikat) milik

maka dalam diri TerdakwaSamaila tidak terdapat kesalahan.Berhubung melawan hukum menjadi anasirkonstitutif dalam pasal 385 ayat (1) KUHP maka ketiadaan kesalahan Terdakwamenjadi alasan untuk menjatuhkan putusan pembebasan (vrijspraak).Lagi pulaPengadilan Negeri Malili telah keliru dalam menerapkan hukum dengan membiarkanJaksa Penuntut Umum tidak membuktikan kesalahan Terdakwa Samaila.Akhirnyatidak mungkin terus dibiarkan terjadi pelanggaran atas doktrin ilmu hukum sepertiajaran geen straaf zonder schuld

unsur dari pasal yang didakwakan telahterpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menuruthukum dan meyakinkan berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengankwalifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, makaakan dipertimbangkan adanya 2 syarat pemidanaan yakni;1. syarat adanya perbuatan pidana (delict);2. syarat adanya kesalahan (schuld

Perkara Nomor : 07/Pid.B/2015/PN.Sru Harus ada perbuatan orang atau beberapa orang dimana perbuatan itu dapatdipahami orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa; Perbuatan itu harus bertentangan dengan hukum; Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang disebutkan dalam norma hukum; Harus ada suatu kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan; Harus tersedia ancaman hukuman terhadap peristiwa yang dilakukan yang termuatdalam peraturan hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa syarat adanya kesalahan (schuld

Sehingga kesalahan (schuld) adalah pertanggunganjawab dalam hukum (schuld is deverant voordelijkheid rechtens);Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan,Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat melepaskan Terdakwa daripertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasanpemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum,oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukanTerdakwa harus dipertanggung jawabkan

Ketentuan inimengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasarHalaman 16 dari 36 Putusan Nomor :237 /Pid.Sus/2020/PT MDNpemidanaan yaitu asas legalitas atau asas tiada pidana tanpa aturan undangundang yang telah ada (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaituasas tiada pidana tanpa kesalahan (afwijzigheid van alle schuld) dan asas tiadapidana tanpa sifat melawan hukum (afwijzigheid van alle materielewederrechtelijkheid).Ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas

culpabilitas serta asastlada pidana tanpa sifat melawan hukum secara terpadu harus menjadisandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanya mempertimbangkanaspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asas legalitas sematamelainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskanpada asas tiada pidana tanpa kesalahan (afwijzigheid van alle schuld) dan asastlada pidana tanpa sifat melawan hukum (afwijzigheid van alle materielewederrechtelijkheid), dengan melihat aspek

) dan asas tiadapidana tanpa sifat melawan hukum (afwijzigheid van alle materielewederrechtelijkheid) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkotika ituberada di dalam pemilikan/penguasaan terdakwa sebagai alas bukti terpenuhiatau tidaknya unsur tanpa hak atau melawan hukum.Adapun tentang ajaran kesalahan (Schuld) yang dikenal dalam ilmuhukum pidana yaitu sebagaimana terurai di bawah ini.Kesalahan (schuld) terdiri atas kesengajaan (dolus/opzet) atau kealpaan(culpa).

Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld)2.

Kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld)(Vide: Leden Marpaung, AsasTeoriPraktik Hukum Pidana, PenerbitSinar Grafika).Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan apabila tidak ada bukti yangdapatmenunjukkan adanya kesalahan (schuld) dalam hal bagaimana dan dengancara apa narkotika bisa ada dalam kepemilikan (baca : memiliki atau menguasal)seseorang maka berdasarkan asas culpabilitas, orang tersebut tidak dapatdipersalahkan telah melakukan delik kepemilikan narkotika walaupun secaragramatikal yang

Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga)asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitasatau asas "tiada pidana tanpa aturan undangundang yang telah ada (vide :Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas "tiada pidana tanpakesalahan" (afwijzigheid van alle schuld) dan asas "tiada pidana tanpa sifatmelawan hukum" (afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid);Ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas serta asas"tiada pidana tanpa sifat melawan

hukum" secara terpadu harus menjadisandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanyamempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegangpada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkanaspek non yuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpakesalahan" (afwijzigheid van alle schuld) dan asas "tiada pidana tanpa sifatmelawan hukum" (afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid),dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspekpsikologis

belaka;Bertolak dari pokokpokok pemikiran di atas maka dapat diperoleh simpulandimana untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipidana atau tidakdalam perkara a quo tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas materieledaad saja atau tidaklah sekedar membuktikan Terdakwa memiliki/menguasai narkotika saja secara tanpa hak atau melawan hukum,melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan padadiri Terdakwa dengan bersandar pada asas "tiada pidana tanpa kesalahan"(afwijzigheid van alle schuld

berada didalam pemilikan/penguasaan Terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur"tanpa hak atau melawan hukum";Bahwa, Pada pemeriksaan dipersidangan Jaksa Penuntut Umum tidakpernah membuktikan bahwa Terdakwa benar memiliki niat kejahatan,namun demikian Judex Facti telah hanya mempertimbangkan perbuatanTerdakwa dari aspek yuridis (formal legalistik) semata dengan tanpa turutmempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas tiadapidana tanpa kesalahan (afwijzigheid van alle schuld

pidana pertamatama dianut oleh seorang sarjanahukum pidana Jerman, Herman Kontorowicz, selanjutnya diperkenalkan olehMoelyatno dalam pidato dies natalis VI Universitas Gajah Mada pada tanggal19 Desember 1955 yang berjudul Perbuatan Pidana DanPertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana;12.Bahwa Menurut Kontorowicz untuk adanya penjatuhan pidana terhadappembuat (strafvorassetzungen) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanyaperbutan pidana (Strafbare Handlung) setelah itu diikuti dengandibuktikannya adanya schuld

atau kesalahan subjektif pembuat.13.Bahwa Prof.Moelyatno antara lain mengatakan sebagai berikut; pada segihandlung, yang boleh dinamakan pula segi objek tif atau Tat adaTatbestandmaszigkeit dan tidak adanya alasan pembenar (Fahlen VonRechtertigungsgrungen) pada handelnde yang boleh dinamakan segisubjektif, sebaliknya ada schuld (kesalahan) dan tidak adanya alasanpemaaf (Fahlen Von Personlichten Strafauschlieszungsgrunden).Sebagaimana halnya segi pertama sajalah yang mungkintatbestandmaszig, maka

Sementara itu segisegi tersebut apabila dipandang sebagaikesatuan, maka tidak hanya berdampingan sematamata (paralelverhatnis).Segi yang menjadi syarat Tat yaitu die strafbare handlung dalam strafgesetzbuch, yang merupakan das kriminelle unrecht, sedangkan yangdisyaratkan adalah segi schuld oleh karena schuld adanya baru sesudahtimbulnya unrecht atau sifat melawan hukumnya perbuatan dan tidakmungkin ada schuld tanpa adanya unrecht,;Hal. 25 dari 32 hal. Put.

No. 208 K/Pid.Sus/201514.Bahwa masalah pemisahan Tat dan schuld di Jerman memang sangatmudah dimengerti oleh karena di dalam hukum pidana Jerman telahmenetapkan pengertian perbuatan tersebut sebagai dasar dari semuaperbuatan pidana, apabila hukum pidana menyebut feit maka hukum pidanaJerman menyebut Handlung atau Tat.

E5854BK dimana sepeda motor merupakan kendaraanbermotor roda dua dengan atau tanpa rumahrumah dan dengan atau tanpa12kereta samping atau kendaraan bermotor roda tiga tanpa rumahrumah(sebagaimana pengertian sepeda motor dalam ketentuan Pasal 1 poin ke20UU RI No. 22 Tahun 2009);Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke2 telahterpenuhi;Ad. 3 Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;Menimbang, bahwa kelalaian atau culpa (kealpaan) merupakansalah satu bentuk kesalahan (schuld

Kealpaan yang disadari (bewuste schuld) :Dimana pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan besertaakibatnya akan tetapi ia percaya dan mengharapharap bahwaakibatnya tidak akan terjadi.b.

Kealpaan yang tidak disadari (onbewuste schuld) :Dimana pelaku dalam hal ini melakukan sesuatu yang tidak menyadarikemungkinan akan timbulnya suatu akibat, padahal seharusnya ia dapatmenduga sebelumnya.Penerapan kealpaan pada seseorang menurut Van Hattum harus dilakukandari luar yang disimpulkan dari situasi tertentu bagaimana seharusnya sipelaku berbuat;Menimbang, bahwa pada unsur ini mengisyaratkan bahwakealpaan yang ada pada pembuat delik mengakibatkan terjadinya kecelakaanlalu lintas dimana menurut

Nomor 744 K/Pdt/20123 ada kerugian;4 ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itudengan kerugian;5 ada kesalahan (schuld).4 Bahwa ternyata unsurunsur perbuatan melawan hukum sebagaimanapada Pasal 1365 KUHPerdata, terutama unsur terpenting yaitu schuld(adanya kesalahan) tidak terpenuhi.

dengan demikian terbuktilah perbuatan Terdakwa sebagaimanadalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukanperbuatan pidana sesuai yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1)KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, makaakan dipertimbangkan adanya 2 syarat pemidanaan yakni;1. syarat adanya perbuatan pidana (delict);2. syarat adanya kesalahan (schuld

Perkara Nomor : 32/Pid.B/2019/PN.Sru Harus ada perbuatan orang atau beberapa orang dimana perbuatan itu dapatdipahami orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa; Perbuatan itu harus bertentangan dengan hukum; Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang disebutkan dalam norma hukum; Harus ada suatu kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan; Harus tersedia ancaman hukuman terhadap peristiwa yang dilakukan yang termuatdalam peraturan hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa syarat adanya kesalahan (schuld

Sehingga kesalahan (schuld) adalah pertanggunganjawab dalam hukum (schuld is deverant voordelijkheid rechtens);Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan,Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat melepaskan Terdakwa daripertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasanpemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum,oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukanTerdakwa harus dipertanggung jawabkan

pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakimberpendapat unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi, sedangkantentang apakah Terdakwa sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas kejadiantersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang unsur pasal selanjutnya ;e =6Tentangunsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban luka berat ;Menimbang, bahwa undangundang sendiri tidak memberikan penjelasannyatentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan schuld

Di dalamMemorie van Toelichting orang hanya sedikit mendapat penjelasan mengenai arti culpa,yang mengatakan bahwa: 227222222 2222 schuld is de zuivere tegenstelling van opzet aan de cene kant, van toeval aan deandere zijde , 792 nnn nnn nnn nnn nnn nnnYang artinya : schuld (atau culpa) itu di satu pihak merupakan kebalikan yang murnidari opzet, dan dilain pihak ia merupakan kebalikan dari kebetulan;Menurut profesor SIMONS, seseorang dapat disebut mempunyai schuld dalammelakukan perbuatannya, jika

Ketentuanini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasarpemidanaan yaitu asas legalitas atau asas tiada pidana tanpa aturan undangundang yang telah ada (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaituasas tiada pidana tanpa kesalahan (afwijzigheid van alle schuld) dan asastiada pidana tanpa sifat melawan hukum (afwijzigheid van alle materielewederrechtelijkheid).

Ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asasculpabilitas serta asas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum secara terpaduharus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanyamempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang padaasas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek nonyuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpakesalahan (afwijzigheid van alle schuld) dan asas tiada pidana tanpa sifatmelawan hukum (afwijzigheid van alle

Makauntuk menentukan apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara aquo tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas materiele daad saja atautidaklah sekedar membuktikan terdakwa memiliki/menguasai narkotika sajasecara tanpa hak atau melawan hukum, melainkan harus pula mencakupipembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa dengan bersandar padaasas tiada pidana tanpa kesalahan (afwijzigheid van alle schuld) dan asastiada pidana tanpa sifat melawan hukum (afwijzigheid van alle materielewederrechtelijkheid

Adapun tentang ajarankesalahan (schuld) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana yaitu sebagaimanaterurai di bawah ini. Kesalahan (schuld) terdiri atas Kesengajaan (dolus/opzet)atau kealpaan (culpa). Yang dimaksud dengan kesengajaan (dolus/opzet)ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dariperbuatan itu.

terpenuhi maka denganmengambil alin pertimbangan pada Dakwaan kesatu maka Unsur setiap Orangdalam Dakwaan Kedua ini telah terpenuhi pula ;Ad. 2 Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasaiatau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman ;Menimbang, bahwa tentang Tanpa Hak dan Melawan Hukum telahmajelis uraikan dalam dakwaan Kesatu sehingga dengan dari pembahasan diatas tentang Tanpa hak dan Melawan dapat disimpulkan apabila tidak ada buktiyang dapat menunjukkan adanya kesalahan (schuld

Ketentuan inimengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagaidasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas tiada pidanatanpa aturan undangundang yang telah ada (vide: Pasal 1 ayat (1)KUHP), asas culpabilitas yaitu asas tiada pidana tanpakesalahan (afwijzigheid van alle schuld) dan asas tiada pidanatanpa sifat melawan hukum (afwijzigheid van alle materielewederrechtelijkheid).

Ketiga asas di atas yaitu asas legalitas danasas cCulpabilitas serta asas tiada pidana tanpa sifat melawanhukum secara terpadu harus menjadi sandaran dalam PutusanHakim sehingga Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspekyuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asas legalitassemata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek nonyuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpakesalahan (afwijzigheid van alle schuld) dan asas tiada pidanatanpa sifat melawan hukum (afwijzigheid van alle

Maka untuk menentukan apakah ParaTerdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara a quo tidakcukup dengan hanya ditinjau sebatas materiele daad saja atautidaklah sekedar membuktikan Para Terdakwa memiliki/menguasainarkotika saja secara tanpa hak atau melawan hukum, melainkanharus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diriPara Terdakwa dengan bersandar pada asas tiada pidana tanpakesalahan (afwijzigheid van alle schuld) dan asas tiada pidanatanpa sifat melawan hukum (afwijzigheid van

Adapun tentang ajaran kesalahan (schuld)yang dikenal dalam ilmu hukum pidana yaitu sebagaimana teruraidi bawah ini. Kesalahan (schuld) terdiri atas kesengajaan (dolus/opzet) atau kealpaan (culpa). Yang dimaksud dengankesengajaan (dolus/opzet) ialah perbuatan yang dikehendaki dansi pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu.

Sedangkanyang dimaksud dengan kealpaan (culpa) adalah sikap tidak hatihatidalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibatyang dilarang oleh undangundang disamping dapat mendugaakibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang.Menimbang, bahwa dari pembahasan di atas dapatdisimpulkan apabila tidak ada bukti yang dapat menunjukkanadanya kesalahan (schuld) dalam hal bagaimana dan dengan caraapa narkotika bisa ada dalam kepemilikan (baca : memiliki ataumenguaSai) seseorang maka berdasarkan

hukum (afwijzigheid vanalle materiele wederrechtelijkheid);Menimbang, bahwa ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asasculpabilitas serta asas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum secara terpaduharus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanyamempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang padaasas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek nonyuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan(afwijzigheid van alle schuld

Menimbang, bahwa bertolak dari pokokpokok pemikiran di atas makadapat diperoleh simpulan dimana untuk menentukan apakah terdakwa dapatdipidana atau tidak dalam perkara a quo tidak cukup dengan hanya ditinjausebatas materiele daad saja atau tidaklah sekedar membuktikan terdakwamemiliki/menguasal narkotika saja secara tanpa hak atau melawan hukum,melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diriterdakwa dengan bersandar pada asas tiada pidana tanpa kesalahan(afwijzigheid van alle schuld

) dan asas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum(afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid) dalam hal bagaimana dandengan cara apa narkotika itu berada di dalam pemilikan/penguasaan terdakwasebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur tanpa hak atau melawanhukum;Menimbang, bahwa tentang ajaran kesalahan (schuld) yang dikenaldalam ilmu hukum pidana yaitu, Kesalahan (Schuld) terdiri atas kesengajaan(dolus/opzet) atau kealpaan (culpa), sedangkan yang dimaksud dengankesengajaan (dolus/

) dan kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld).

(Vide: Leden Marpaung, AsasTeoriPraktik Hukum Pidana, Penerbit SinarGrafika;Menimbang, bahwa dari pembahasan di atas dapat disimpulkan apabilatidak ada bukti yang dapat menunjukkan adanya kesalahan (schuld) dalam halbagaimana dan dengan cara apa narkotika bisa ada dalam kepemilikan (baca :memiliki atau menguasai) Seseorang maka berdasarkan asas culpabilitas, orangtersebut tidak dapat dipersalahkan telah melakukan delik kepemilikan narkotikawalaupun secara gramatikal yang bersandar pada asas legalitas

Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asashukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asastiada pidana tanpa aturan undangundang yang telah ada (vide: Pasal 1ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu. asas tiada pidana tanpakesalahan (afwijzigheid van alle schuld) dan asas tiada pidana tanpa sifatmelawan hukum (afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid).Ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas serta asas tiadapidana tanpa sifat melawan

Maka untuk menentukan apakahterdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara a quo tidak cukup denganhanya ditinjau. sebatas materiele daad saja atau tidaklah sekedarmembuktikan terdakwa memiliki/menguasai narkotika Saja secara tanpa hakatau melawan hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian adatidaknya kesalahan pada diri terdakwa dengan bersandar pada asas tiadapidana tanpa kesalahan (afwijzigheid van alle schuld) dan asas tiadapidana tanpa sifat melawan hukum (afwijzigheid van alle materielewederrechtelijkheid

Adapuntentang ajaran kesalahan (schuld) yang dikenal dalam ilmu hukum pidanayaitu sebagaimana terurai di bawah ini. Kesalahan (schuld) terdiri ataskesengajaan (dolus/opzet) atau kealpaan (culpa). Yang dimaksud dengankesengajaan (dolus/opzet) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelakumenginsafi akan akibat dari perbuatan itu.

Sedangkan yang dimaksuddengan kealpaan (culpa) adalah sikap tidak hatihati dalam melakukan suatuperbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undangundangdisamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yangterlarang.Menimbang, bahwa dari pembahasan di atas dapat disimpulkan apabilatidak ada bukti yang dapat menunjukkan adanya kesalahan (schuld) dalamhal bagaimana dan dengan cara apa narkotika bisa ada dalam kepemilikan(baca : memiliki atau) menguasai) seseorang maka berdasarkan

Ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asasculpabilitas serta asas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum secara terpaduharus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanyamempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang padaasas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek nonyuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (afwijzigheidvan alle schuld) dan asas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum (afwijzigheidvan alle

Bertolak dari pokokpokok pemikiran di atas maka dapatdiperoleh simpulan dimana untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipidanaatau tidak dalam perkara a quo tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatasmateriele daad saja atau tidaklah sekedar membuktikan terdakwamemiliki/menguasai narkotika saja secara tanoa hak atau melawan hukum,melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diriterdakwa dengan bersandar pada asas tiada pidana tanpa kesalahan(afwijzigheid van alle schuld) dan

asas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum(afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid) dalam hal bagaimana dandengan cara apa narkotika itu berada di dalam pemilikan/penguasaan terdakwasebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur tanoa hak atau melawanMenimbang, bahwa tentang ajaran kesalahan (schuld) yang dikenaldalam ilmu hukum pidana yaitu kesalahan (schuld) terdiri atas kesengajaan(dolus/opzet) atau kealpaan (culpa).

) dan kealpaan tanpakesadaran (onbewuste schuld).

Sus/2016/PN.Tar 26Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas dapat disimpulkanapabila tidak ada bukti yang dapat menunjukkan adanya kesalahan (schuld)dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkotika bisa ada dalamkepemilikan (baca : memiliki atau menguasai) seseorang maka berdasarkanasas Culpabilitas, orang tersebut tidak dapat dipersalahkan telah melakukan delikkepemilikan narkotika walaupun secara gramatikal yang bersandar pada asaslegalitas perobuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik

terdakwa telah diperiksa dan sesuai denganketerangan yang bersangkutan sendiri bisa disimpulkan bahwa identitas terdakwa adalah benardan orang yang tertulis identitasnya di dalam persidangan adalah benar terdakwa yang dimaksuddalam perkara ini sehingga unsur setiap Orang terpenuhi dan dinyatakan terbukti.Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai atau Memiliki Hasil Hutan KayuYang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan :Unsur sengaja merupakan bagian dari kesalahan (schuld

memori penjelasan mengenai rancangan undangundang tentang perubahan KitabUndangUndang Hukum Pidana, Tambahan Lembaran Negara No. 1921 berbunyi :Sudah lama dirasakan perlu adanya tindakan tegas terhadap keteledoran orang yangmenyebabkan orang mati atau luka berat, teristimewa terhadap pengemudi kendaraanbermotor yang karena kelalaiannya atau sifatnya kurang mengindahkan nilai jiwa sesamamanusia, menyebabkan terjadinya kecelakaan lalulintas berupa tubrukantubrukan...... dst.Menimbang bahwa pengertian schuld

atau culpa atau kelalaian adalah Schuld is dezuivere tegenstelling van opzet aan de eene kant, van toeval aan de andere zijde artinyaSchuld atau culpa itu disatu pihak merupakan kebalikan yang murni dari opzet, dan lain pihakia merupakan kebalikan dari kebetulan.

Jadi sebagaimana dikemukakan oleh Profesor Simonsbahwa suatu perbuatan bisa dinyatakan mengandung unsur Schuld apabila suatu perbuatan itutanpa disertai kehatihatian dan perhatian yang perlu dan yang mungkin dapat ia berikan.Menimbang bahwa menurut Profesor Simons unsur dari schuld atau culpa atau kelalaianadalah (a) het gemis aanvoorzichtigheid atau tidak adanya kehatihatian.

telinga yang dialami oleh saksitelah pulih kembali serta saksi tidak ada halangan dalam melaksanakan aktifitasnyaseharihari seperti semula;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakimberpendapat, unsur ke dua dari Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang menjaadikan lukaberat tidak terpenuhi;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, makaakan dipertimbangkan adanya 2 syarat pemidanaan yakni;1. syarat adanya perbuatan pidana (delict);2. syarat adanya kesalahan (schuld

atau beberapa orang dimana perbuatan itudapat dipahami orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa;e Perbuatan itu harus bertentangan dengan hukum;e Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang disebutkan dalam normahukum;e Harus ada suatu kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan;e Harus tersedia ancaman hukuman terhadap peristiwa yang dilakukanyang termuat dalam peraturan hukum yang berlaku;Halaman 21 Putusan Perkara Nomor : 06/Pid.B/2015/PN.Sru22Menimbang, bahwa syarat adanya kesalahan (schuld

Sehingga kesalahan (schuld) adalah pertanggunganjawab dalam hukum (schuld is deverant voordelijkheid rechtens);Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan,Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat melepaskan Terdakwa daripertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaafyang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, olehkarenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwaharus dipertanggung jawabkan

Lamintang, S.H, didalam bukunya mengemukakan :Dalam doktrin, schuld sering disebut sebagai suatu kekuranganmelihat jauh ke depan mengenai kemungkinan timbulnya sesuatu akibatatau suatu kekurangan akan sikap berhatihati, biasanya orangmembedakannya dengan menyebut kekurangankekurangan tersebutHalaman 19 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.

Sus/20 15/PN.Sim.dengan katakata onvewuste schuld dan bewuste schuld. seseorang itudisebut mempunyai onvewuste schuld jika ia sama sekali tidak dapatmembayangkan tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat atau lainlain kKeadaan yang menyertai tindakannya, walaupun seharusnya iadapat atau harus bersikap demikian.

Adapun orang disebut mempunyaibewuste schuld, jika ia sebenarnya telah membayangkan tentangkemungkinan timbulnya suatu akibat atau lainlain keadaan yangmenyertai tindakannya, akan tetapi ia tidak percaya bahwa tindakanyang ingin ia lakukan itu akan dapat menimbulkan akibat atau lainlainkeadaan seperti yang telah ia bayangkan sebelumnya, walaupun iatidak bersikap demikian; (Drs.P.A.F.