No. 631 K/PID.SUS/2015Perdesaan antara Pemerintah (Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan DesaDepartemen Dalam Negeri) dengan Pemerintah Kabupaten Kupang (BupatiKupang) tentang Daftar Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Langsung MasyarakatPNPM Mandiri Perdesaan, Cost Sharing Pusat dan Daerah, Kabupaten Kupang,ditetapkan antara lain bahwa Kecamatan Semau Selatan mendapatkan bantuanTahun 2009 Rp2.000.000.000,00, 2010Rp1.750.000.000,00, dan Tahun 2011 sebesar Rp1.750.000.000,00; Bahwa berdasarkan Surat Penetapan

Pedesaan dan berdasarkan Lampiran Naskah Perjanjian Kerjasama(NPK) untuk Pembiayaan dan Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berdasarkan Azas Tugas Pembantuan atau Naskah Perjanjian Urusan Bersama (NPUB)untuk Program Penanggulangan Kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perdesaanantara Pemerintah (Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DepartemenDalam Negeri) dengan Pemerintah Kabupaten Kupang (Bupati Kupang) tentangDaftar Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM MandiriPerdesaan, Cost Sharing

PNPM TA 2010 untukKecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang uang sejumlahRp350.000,00 yang telah dilegalisir;f. 1 lembar surat penetapan camat alokasi dana cost sharing APBDKecamatan Semau Selatan tanggal 17 Juli 2010 yang telah dilegaiisir;g. 1lembar buku tabungan BNI Nomor Rekening 13804102229 a.n.

BPNPMMP Kecamatan Semau Selatan yang telah dilegaiisir;1 lembar surat perintah pencairan dana langsung Nomor SP2D0842/LS/1.20.3.13/PPKD/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang telah dilegalisir;1 lembar surat perintah membayar langsung (LS) Nomor SPM: SPM0071/LS/1.20.3.13/PPKD/2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang telah dilegaiisir;1 lembar permohonan ke1 pencairan dana cost sharing PNPM MP APBDKabupaten Kupang TA 2011 Nomor 412/246/BPMPP/2011 tanggal 7Oktober 2011;1 lembar surat pernyataan tanggung jawab

;1 (satu) lembar surat perintah membayar langsung (LS) Nomor SPM:SPM0071/LS/1.20.3.13/PPKD/2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang telahdilegalisir;1 (satu) lembar permohonan ke1 pencairan dana cost sharing PNPM MPAPBD Kabupaten Kupang TA 2011 Nomor 412/246/BPMPP/2011 tanggalHal. 31 dari 35 hal.

pertanggungjawaban (SPJ)kegiatan P2TA Sharing tahun anggaran 2008 untukbulan Desember 2008, tanggal 31 Desmber 2008sebesar Rp. 3.046.354.975 (tiga milyar empat puluhenam juta tiga ratus lima puluh empat ribu Sembilanratus tujuh puluh lima rupiah);63. 1 (satu) eksemplar surat pertanggungjawaban (SPJ)kegiatan Pengendalian Kerusakan hutan dan lahan(P2TA Sharing) untuk bulan Desember 2008, tanggal16 Desember 2008 sebesar Rp. 157.482.900 (seratuslima puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh duaribu

NO :29/TIPIKOR/2013/PTR73. 41 (satu) lembar surat kegiatan pengendaliankerusakan hutan dan lahan (P2TA SHARING)pekerjaan pembuatan saluran tahun 2008 tetangharga satuan/ cost volume 292.000 Meter, tanggal 31maret 2008;74. 1 (satu) Jlembar surat kegiatan pengendaliankerusakan hutan dan lahan (P2TA SHARING)pekerjaan pembuatan tanggul tahun 2008/ luncurantetang harga satuan/ cost volume 48.000 Meter,tanggal 31 maret 2008;75. 1 (satu) lembar surat kegiatan pengendaliankerusakan hutan dan lahan (P2TA

SHARING)pekerjaan pembuatan saluran tahun 2008/ luncurantetang harga satuan/ cost volume 17.000 Meter,tanggal 31 maret 2008;76. 1 (satu) lembar surat kegiatan pengendaliankerusakan hutan dan lahan (P2TA SHARING)pekerjaan pembuatan tanggul tahun 2008 tetangharga satuan/ cost volume 323.000 Meter, tanggal 30Mei 2008;77. +%..

(satu) Jlembar surat kegiatan pengendaliankerusakan hutan dan lahan (P2TA SHARING)pekerjaan pembuatan saluran tahun 2008 tetangharga satuan/ cost volume 292.000 Meter, tanggal 30Mei 2008;78. 1 (satu) lembar surat kegiatan pengendaliankerusakan hutan dan lahan (P2TA SHARING)pekerjaan pembuatan tanggul tahun 2008 /Hal.70 dari 101 hal Put.

NO :29/TIPIKOR/2013/PTR79.80.81.82.83.84.85.86.luncurantetang harga satuan/ cost volume 48.000Meter, tanggal 30 Mei 2008;1 (satu) lembar surat kegiatan pengendaliankerusakan hutan dan lahan (P2TA SHARING)pekerjaan pembuatan saluran tahun 2008/ luncurantetang harga satuan/ cost volume 17.000 Meter,tanggal 30 Mei 2008;1 (satu) eksemplar petunjuk teknis kegiatanpengendalian kerusakan hutan dan lahan pembuatantanggul mekanik (P2TA SHARING) dan saluran Triotata air tahun anggaran 2008 dinas kehutanan

Rp. 25 Juta yang saksi terima dari pak kepala desa / terdakwa waktu itudana akan turun dan harus ada sharing dan waktu itu saksi tidak tahu apakah pasar sudah dibangun;Bahwa kwitansi waktu itu ada dana sharing yang dikeluarkan dari Desa yang pengeluaran itutertanda tangan pak Supadi dan saksi terima dari Pak Kades dan itu saksi masukkan ke Buku KasDesa;Bahwa mengenai APBDES saksi ikut menghitung angkaangka berdasarkan kwitansi;Bahwa saksi pernah tanda tangan SPJ untuk pasar dan saksi tidak tahu

tertulis telah terima dariBendahara Desa yang tanda tangan Supardi dan yang menyerahkan uang formatnya yang tandatangan mestinya bendahara, namun saksi tidak menyerahkan uang kepada pak Padi;Bahwa saksi tidak pernah terima uang Rp. 25 juta untuk dana sharing dari Kepala desa;Bahwa benar itu adalah kwitansi dana sharing Rp. 25 jutaBahwa saksi hanya menulis saja dana masuk dan keluar tanpa ada fisik uangnya;Bahwa saksi tidak pernah menerima pembukuan dana hanya kwitansi saja dan saksi tidakmengikuti

sebesar 50 % dari nilaiproyek;e Bahwa pada saat disosialisasi sudah dibentuk Timlak dan UPK;e Bahwa terhadap semua persyaratan itu sudah dipenuhi oleh pihak Desa dalam hal ini;e Bahwa dalam pengajuan proposal itu tidak wajib diketahui oleh Kecamatan;e Bahwa dana tersebut akhirnya cair, berarti persyaratan telah dipenuhi;e Bahwa tidak ada petunjuk dana sharing didapatkan darimana;e Bahwa pengajuan dana sharing itu tidak perlu koordinasi dengan saksi selaku kepalaseksi;e Bahwa saksi lupa siapa nama

, masuk kerekening UPK pada awal Desember;Bahwa dengan berjalannya waktu, sebelum dana sharing dari desa masuk kerekeningadalah peralihan Bendahara UPK karena H Slamet ditahan di Polres kemudian desamengambil langkah untuk pergantian Bendahara UPK yaitu ditunjuk Pak Supadikemudiaan di awal Oktober dana sharing masuk kerekening UPK dan dengan adanyapergantian tersebut pembangunan belum berjalan karena awal bulan 11 H Kohar sakitmasuk dirumah sakit kurang lebih 20 hari dan saat itu masih pasif karena

Bojonegoro;3 Satu lembar Surat Camat Kepohbru nomor : 414.2/107/412.51.11/2009 tanggal29 Agustus 2009 perihal Usulah Rencana Lokasi Pasar Desa dan SuratPernyataan Kesanggupan Dana Sharing Program Pemberdayaan Pasar DesaKabupaten Bojonegoro tahun 2009;dikembalikan kepada Kantor BPMD Kab. Bojonegoro melalui saksi Drs.

(Turut tergugat) adalah Pihak Tergugat meminjam /berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000, (lima Ratus JutaRupiah) dengan jangka waktu Pengembalian selama 3 (tiga) bulan serta Tergugatakan membagi Sharing Profit Kepada Penggugat setelah ditambah denganpinjaman total menjadi sebesar Rp. 605.000.000, (enam ratus lima juta rupiah)dengan sistem pembayaran secara bertahap yaitu dengan rincian sebagai berikut:a.

,Mkn (turut tergugat) sudah lewat yang mana seharusnya Terggugat sudahmelunasi hutangnya beserta sharing profit yang telah disepakati akan tetapitergugat belum juga bisa menyelesaikan kewajibanya kepada penggugat danpenggugat menanyakan berkalikali kepada tergugat, akan tetapi tergugat hanyajanjijanji yang tidak pernah ditepati (wanprestasi) .Bahwa tergugat yang telah wanprestasi tersebut,akan tetapi penggugat teteptidak merasa lelah dan tetep berupaya terus untuk menagih kepada Tergugatsupaya segera

menyelesaikan kewajibanya kepada penggugat sebagaimanasesuai dengan akta kesepakatan no.01, setelah penggugat tidak hentihentinyamendatangi untuk menagih baru kurang lebih pada bulan kesembilan terhitungdari ditandatangani akta no.01 tersebut tergugat baru hanya membayar sharingprofit kepada penggugat yaitu sebesar Rp. 340.000.000, (tiga ratus empat puluhjuta rupiah)Bahwa setelah tergugat hanya membayar sharing profit saja kepada penggugat,tergugat susah untuk ditemui dan dihubungi dan sengaja menghindar

profitsaja dengan jumlah pembayaran Rp 340,000,000, (tiga ratus empat puluh jutarupiah), mengenai jumlah pembayaran yang masuk pun ada selisih jumlahnyamenurut tergugat yaitu sebesar Rp. 393.950.000 ( tiga ratus Sembilan puluh tigajuta Sembilan ratus lima ratus ribu rupiah) .tergugat dapat membuktikanya.Bahwa tidak benar pada poin 6 gugatan penggugat yang menyebutkan tergugathanya membayar sharing profitnya saja bahwa pada kesepakatan No 01 yang di10.11.buat di notaries Diana istislam, SH.Mkn tidak

menyebutkan apabila adaketerlambatan terjadi penambahan jumlah sharing profit menjadi bertambah yangdi sebutkan dalam pasal 1 sesuai akta kesepakatan NO 01 tidak di sebutkan.Serta tidak benar kalau tergugat sulit di hubungi karena tergugat sering bertemupenggugat setiap kali penggugat menghubungi tergugat pasti datingBahwa pada poin 7 gugatan penggugat tidak benar kalau penggugat tidakmengetahui kalau misalkan mau ada proses pemindah tangganan sertifikattersebut menurut turut tergugat notaries Diana

Bahwa sistem bagi hasil dalam usaha perminyakan diatur dalamKontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract SC) yang mengaturmengenai pola pembagian hasil serta aspek perpajakan dari polapembagian hasil tersebut;b.

ContractPSC)halaman 26 (Bab VI.2) diatur bahwa:Biayabiaya yang dapat diperhitungkan untuk dikembalikan (di recoveryang mana dengan sendirinya berarti dapat dikurangkan dari penghasilanbruto untuk kepentingan menghitung Pajak Penghasilan adalah biayabiaya operasional Operating CosBahwa menurut Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing ContractPSC)bagian Lampiran C (Exhibit C) Pasal Il, biayabiaya operasional(Operating Cost) didefinisikan sebagai berikut:... blaya operasi terdiri dari:Biaya bukan Modal

Biaya operasi tahuntahun sebelumnya yang belum diganti dan bolehdiganti pada tahun berjalan;Bahwa didasarkan pada definisi biayabiaya operasional (Operating Cost)sebagaimana tertuang dalam (Production Sharing ContractPSC), makabiaya yang dikeluarkan untuk suatu pengambilalinan hak pengelolaanBlok Minyak dan Gas (Migas) tidak termasuk dalam definisi biaya operasi(Operating Cost).

atas Blok Migas (wilayah kerja Tungkal) dari PerarlTungkal kepada Fuel X sehingga tidaklah tepat secara hukumuntuk menyatakan bahwa hanya Pajak Pengalihan harta sesuaidengan UndangUndang RI No. 21 Tahun 1987 yang dapatdikatagorikan sebagai Transfer Tax;Pajak pengalihan dalam PSC (Production Sharing Contract) tidakhanya dapat diartikan sebagai pajak pengalihnan Hak atas Tanah danBangunan semata tapi harus ditafsirkan dalam artian yang lebih luasdan seharusnya juga termasuk pajak yang timbul dalam

Karenanya seluruhpajakpajak yang mungkin ada dalam transaksi tersebut, dapatdiartikan sama dengan pajak pengalihan Hak atas Tanah danBangunan, sehingga beban pajak yang muncul sepenuhnya tundukkepada ketentuan yang diatur oleh bagian V butir 3.2. dari KontrakPSC (Production Sharing Contract);Berdasarkan faktafakta hukum di atas, terbukti Judex Facti telah salahdan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum tentang pengertianTransfer Tax;Berdasarkan faktafakta yuridis di atas terbukti adanya suatu

Kedua, terlepas dariProduction Sharing Contract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifatG to B yang dasarnya secara umum berlaku tax domestic law,sedangkan P3B merupakan perjanjian G to G yang berlaku internationalHalaman 5 dari 10 halaman.

Putusan Nomor 1794 B/PK/Pjk/2018tax law, namun di sisi lain sepanjang perjanjian yang telah mengatur PEdalam hubungannya Branch Profit Tax atau additional tax akan berlakusebaliknya, dalam arti P3B akan meredusir Production Sharing Contract(PSC) dan berlaku secara equilbrium dimana Production SharingContract (PSC) secara mutatis mutandis akan mengadopsi P3B a quo.Ketiga, dalam postulat hukum bahwa Production Sharing Contract(PSC) walaupun selama ini merupakan perjanjian atau kesepakatan atasusaha

Keempat, in casuBranch Profit Tax, memiliki keterkaitan hubungan hukum (innerlijkesamenhang) antara Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract)dengan P3B Indonesia Belanda sebagaimana yang dimuat dalamArticle 10.8 yang menyatakan bahwa: "Notwithstanding any otherprovisions of this Agreement, where a company which is a resident ofone of the two States has a permanent establishment in the other State,the profits of the permanent establishment may be subjected toanadditional tax in that other State

Putusan Nomor 1794 B/PK/Pjk/2018setelah dikurangi dengan pajak penghasilan dan pajakpajaklainnya yang dikenakan atas penghasilan di Negara lainnya tersebut).Kelima, secara substansi Majelis Hakim Agung mengkompilasi datayang dapat dilansir dari Laporan Audited atau Financial Quarterly Report(FQR) bahwa Production Sharing Contract (PSC) realisasinyasebetulnya telah melampaui apa yang diharapkan oleh Negara daribagian Pemerintah (85%) dan PE/BUT Premier Oil Natuna Sea BVsebesar (15%), bahkan berlaku

Perbuatan tersebutdilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Dinas Perkebunan PemerintahKabupaten Kotawaringin Timur melaksanakan Program PeningkatanProduksi Perkebunan Kegiatan Sharing Dana Pengawalan RevitalisasiKomoditi Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet sesuai DokumenPelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPASKPD) TahunAnggaran 2008 tanggal 31 Desember 2007 dan Dokumen PelaksanaanPerubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPPASKPD) TahunAnggaran

Membuat daftar rencana penyaluran bibit kepada petani denganmemperhatikan ketersediaan anggaran atau jumlah bibit yang mampudisediakan oleh Pemerintah Daerah ;Bahwa selanjutnya untuk kepentingan pengadaan barang / jasa pemerintahTahun Anggaran 2008 Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timurkemudian dibentuk panitia pengadaan barang / jasa terhadap ProgramPeningkatan Produksi Perkebunan Kegiatan Sharing Dana PengawalanRevitalisasi Komoditi Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet DinasPerkebunan Pemerintah

M.Tahir ;Bahwa selanjutnya dilakukan pelelangan pekerjaan terhadap ProgramPeningkatan Produksi Perkebunan Kegiatan Sharing Dana PengawalanRevitalisasi Komoditi Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Tahun 2008 dimana terdapat 27 (dua puluh tujuh) perusahaan yang menjadi pesertalelang antara lain : CV Adetya Putra ; CV Hasil Murni ; CV Mega Tani ;Hal. 4 dari 51 hal. Putusan.

Perbuatan tersebutdilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut ; Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Dinas Perkebunan PemerintahKabupaten Kotawaringin Timur melaksanakan Program PeningkatanProduksi Perkebunan Kegiatan Sharing Dana Pengawalan RevitalisasiKomoditi Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet sesuai DokumenPelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPASKPD) TahunAnggaran 2008 tanggal 31 Desember 2007 dan Dokumen PelaksanaanHal. 16 dari 51 hal. Putusan.

No. 126 PK/PID.SUS/2016Timur yang menyalahgunakan kewenangan dalam program PeningkatanProduksi Perkebunan Kegiatan Sharing Dana Pengawalan RevitalisasiKomoditi Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet mengakibatkan kerugiankeuangan Negara sebesar Rp29.333.300,00 (dua puluh sembilan juta tigaratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) merupakan tindak pidana korupsimelanggar Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001.

berikut :Pendapat dan alasan Banding Pemohon Bandinge Koreksi Positif atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkansebesarRp. 7.589.115,00Bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas Pajak Masukan yang dapatdikreditkan sebesar Rp. 7.589.115,00 Koreksi positif tersebut berasal dari PPN Jasa LuarNegeri sebesar Rp. 7.589.115,00 atas pembayaran kepada Minerals OperationsExecutive Limited (Minopex);Menurut Terbanding:Bahwa pembayaran Pemohon Banding kepada Minopex merupakan pembagianlaba atau profit sharing

Koreksi positif tersebut berasal dari PPN Jasa Luar Negerisebesar Rp. 7.586.115,00 atas pembayaran kepada Minerals OperationsExecutive Limited (Minopex);9.2. bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, pembayaran Termohon93,Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) kepada Minopexmerupakan pembagian laba atau profit sharing, sehingga pembayarantersebut bukan merupakan obyek PPN Jasa Luar Negeri.

LuarNegeri sebesar Rp. 7.586.115,00 yang sudah dibayarkan menjadi tidak dapatdikreditkan sebagai Pajak Masukan pada SPT Masa PPN yang terkait;bahwa bahwa koreksi positif atas PPN Masukan yang dapat diperhitungkansebesar Rp. 7.586.115,00, karena dari hasil pemeriksaan terhadap biayaroyalti di PPh Badan vide Put.24915/PP/M.XI1I1/15/2010 yang menjadi DasarPengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri tersebut,diketahui bahwa biaya yang dimaksud merupakan pembagian keuntungan11atau profit sharing

Dimana operating cash flow available fordistribution berasal dari perhitungan profit project dikurangi adjusment toreconcile profit before corporate income tax to net cash received by operatingactivities;e dari fakta perhitungan jumlah yang ditagihkan tersebut dapat diketahui bahwariil jumlah yang ditagihkan dan dibayarkan bukanlah 4.5 % dari gross revenuetetapi menggunakan sistem profit sharing atas project dengan mengacu padakontrak yang pertama yaitu Joint Operation Agreement tanggal 12 Maret

12Maret 1998, apabila terdapat kerugian dalam proyek yang bersangkutan,kerugian tersebut akan dibagi atau ditanggung dengan Minopex sesuaiporsi masingmasing pihak;15.2. bahwa menanggapi klausul dan pernyataaan pembagian kerugian secarapro rata kepada Minopex dan Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding), Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)berpendapat bahwa dalam pembayaran royalti tidak akanmemperhitungkan kerugian project, kerugian project hanya ada dalampembayaran profit sharing

Bahwa dalam hal pengelolaan Blok Migas tersebut, Pemohon PK bekerjasama dengan PERTAMINA dan atas kerjasama antara Pemohon PK denganPERTAMINA terdapat Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing ContractPSC), yang mengatur hubungan kerjasama antara Pemohon PK denganPERTAMINA, sebagaimana Production Sharing Contract, tertanggal 26Agustus 1992, selanjutnya disebut Production Sharing Contract (PSC):.

Bahwa sistem bagi hasil dalam usaha perminyakan diatur dalam KontrakBagi Hasil (Production Sharing Contract PSC) yang mengaturmengenai pola pembagian hasil serta aspek perpajakan dari polapembagian hasil tersebut:b.

Bahwa sehubungan dengan usaha perminyakan Pemohon PK, dalamKontrak Bagi Hasil (Production Sharing ContractPSC) halaman 26 (BabV1.2) diatur bahwa :piaya biaya yang dapat diperhitungkan untuk dikembalikan (di recover) yang mana dengan sendirinya berarti dapat dikurangkan dari penghasilanbruto untuk kepentingan menghitung Pajak Penghasilan adalah biaya biaya operasional (Operating Cost);Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 836/B/PK/PJK/20166.

Bahwa menurut Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing ContractPSC)bagian Lampiran C (Exhibit C) Pasal Il, biaya biaya operasional(Operating Cost) didefinisikan sebagai berikut :... blaya operasi terdiri dari :a. Biaya bukan Modal (non capital costs) tahun berjalan,b. Depresiasi untuk biaya modal (capital cost) tahun berjalan,c. Biaya operasi tahun tahun sebelumnya yang belum diganti dan bolehdiganti pada tahun berjalan;7.

Bahwa didasarkan pada definisi biaya biaya operasional (Operating Cost)sebagaimana tertuang dalam (Production Sharing ContractPSC), makabiaya yang dikeluarkan untuk suatu pengambilalihan hak pengelolaan BlokMinyak dan Gas (Migas) tidak termasuk dalam definisi biaya operasi(Operating Cost).

AHH 344341 senilaiRp. 766.500.000, tanggal 26 Mei 2008.27.Kuitansi pembayaran Dana Sharing DAK 2007 tanggal 26 Mei 2008.28. Surat Tanda Terima titipan uang Dana Sharing DAK 2007 dari PimproDAK 2007 ke Y. TITL HANDOYO, SE. MAP., tanggal 26 Mei 2008.29.Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 52 Kota Bimadengan Nomor Rekening 005.22.33323.013.30. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 72 Kota Bimadengan Nomor Rekening 005.22.33315.012.31.Buku Tabungan SIMPEDA PT.

AHH 344341 senilai Rp.766.500.000, tanggal 26 Mei 2008.27.Kuitansi pembayaran Dana Sharing DAK 2007 tanggal 26 Mei 2008.28.Surat Tanda Terima titipan uang dana sharing DAK 2007 dari PimproDAK 2007 ke Y. TITI HANDOYO, SE. MAP., tanggal 26 Mei 2008.29.Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 52 Kota Bima denganNomor Rekening 005.22.33323.013.30. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 72 Kota Bima denganNomor Rekening 005.22.33315.012.31.Buku Tabungan SIMPEDA PT.

LATIFselaku Walikota Bima untuk menyerahkan dana sharing sebesar Rp. Rp.766.000.000, bukan atas perintah dan kehendak Terdakwa.Bahwa saksi Drs. H. SYAHRUMAN ABDULLAH uang sebesar Rp.766.000.000, mengetahui diserahkan oleh saksi Y. TIT HANDOYOkepada Walikota Bima, dan saksi Drs. H.

No. 2166 K/Pid.Sus/201264Bahwa fakta persidangan, mengenai dana sharing sebesar Rp.766.000.000, oleh saksi Y. TIT HANDOYO sudah diserahkan kepadaH. M. NUR A.

No. 2166 K/Pid.Sus/20127627.Kuitansi pembayaran Dana Sharing DAK 2007 tanggal 26 Mei2008.28.Surat Tanda Terima titipan uang Dana Sharing DAK 2007 dariPimpro DAK 2007 ke Y. TIT! HANDOYO, SE. MAP., tanggal 26Mei 2008.29.Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 52 Kota Bimadengan Nomor Rekening 005.22.33323.013.30. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 72 Kota Bimadengan Nomor Rekening 005.22.33315.012.31.Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 59 Kota Bimadengan Nomor Rekening 005.22.33327.014.32.

XYZ Rp. 4.665.000,00Koreksi atas transaksi sharing cost antar KPS Rp. 4.439.327,00Koreksi reimbursement dengan CNOOC sebesar Rp.2.659.975.109,00Menurut Terbanding: bahwa Terbanding menyatakan, manajemen dan konsultan Pemohon Bandingdi Indonesia dilakukan oleh CNOOC serta sebagiannya oleh PT.

ABC sebesar Rp.111.321.817,00 menyampaikan bahwa seluruh transaksitersebut adalah transaksi reimbursement murni, di mana tidak terdapattambahan keuntungan dalam penagihannya, sehingga bukan merupakanObjek Pajak Penghasilan Pasal 23, melainkan merupakan cost allocationkepada production sharing contract west madura offshore dimana PemohonBanding sebagai operatornya.bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidanganMajelis berpendapat, atas transaksi dengan PT.

XYZ sebesar Rp.4.665.000,00 tidakdapat dipertahankan.Koreksi atas transaksi sharing cost antar KPS Rp.4.439.327,00bahwa berdasarkan fotokopi invoice transaksi sejumlah Rp.4.439.327,00merupakan penggantian atas sewa kendaraan.

XYZ sebesar Rp.4.439.327,00, menyatakan seluruh transaksi tersebutadalah transaksi reimbursement murni, di mana tidak terdapat tambahankeuntungan dalam penagihannya, sehingga bukan merupakan Objek PajakPenghasilan Pasal 23, melainkan merupakan cost allocation kepadaproduction sharing contract west madura offshore dimana Pemohon Bandingsebagai operatornya.bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidanganMajelis berpendapat, atas transaksi sharing cost antar KPS sebesarRp.4.439.327,00

tersebut tidak dapat diyakini merupakan reimbursement yangterkait dengan biaya yang terlebih dahulu dibayarkan oleh Conoco, karenaPemohon Banding dalam uji bukti tidak dapat memperlihatkan dokumenpendukung yang menguatkan alasan bandingnya.bahwa karenanya Majelis berpendapat, koreksi Terbanding atas objek PPhPasal 23 berupa transaksi sharing cost antar KPS sebesar Rp.4.439.327,00tetap dipertahankan.Koreksi atas transaksi dengan PT.

dengan tidakbenar dan telah terdapat kekeliruan dalam melakukan interpretasi,menilai fakta dan penerapan hukum, sehingga Majelis Hakim Agungmembatalkan atas Putusan Pengadilan Pajak a quo dan mengadilikembali dengan melakukan pelurusan dalam pertinbangan hukumkarena: Pertama, in casu terikat dengan doktrin hukum /ex specialisderogat lex generalis dan lex superior derogat legi inferion dimanapara pihak terikat apa yang telah diperjanjikan dan disepakati dalamkontrak; Kedua, terlepas dari production sharing

contract merupakanperjanjian yang bersifat G to B yang dasarnya secara umum berlakutax domestic law, sedangkan P3B merupakan perjanjian G to G yangberlaku international tax law, namun di sisi lain sepanjang perjanjianyang telah mengatur PE dalam hubungannya branch profit tax atauadditional tax akan berlaku sebaliknya, dalam arti P3B akanmeredusir production sharing contract, dan berlaku secaraequilbrium dimana PSC secara mutatis mutandis akan mengadopsiP3B a quo, Ketiga, dalam postulat hukum bahwa

Putusan Nomor 1252/B/PK/Pjk/2019pembebanan atas pemberlakuan pembagian perpajakan secaraseimbang sehubungan dengan timbulnya hak dan kewajiban yangmelekat dari perjanjian yang berasal dari kegiatan business profit,yang sudah barang tentu mempunyai yuridiksi dan tunduk padaregulasi konvensi internasional, Keempat, in casu branch profit tax,memiliki keterkaitan hubungan hukum (innerlijkke samenhang) antaraKontrak Bagi Hasil (production sharing contract) dengan P3BIndonesiaInggris sebagaimana yang dimuat

dan Pasal26 ayat (4) serta Pasal 32A dan Pasal 33A ayat (3 dan 4)UndangUndang Pajak Penghasilan juncto UndangUndang Nomor1 Tahun 1967 juncto Penjelasan Pasal 13 UndangUndang Nomor24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional juncto ViennaConvention juncto Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional junctoPasal 10 ayat (7) P3B IndonesiaInggris juncto Surat MenteriKeuangan Nomor S604/MK.017/1998, tanggal 24 November 1998,tentang Masalah Pajak atas Technical Services dan Biaya OverheadKontrak Production Sharing

yang terkait, baikPemohon Banding maupun Terbanding, dan dalam hal dilakukan suatu perubahanperaturan perundangundangan tidak dikehendaki adanya pihak yang dirugikan;Bahwa Pemohon Banding akan membuktikan bahwa perubahan peraturanperundangundangan Pajak Pertambahan Nilai berupa Pasal II UndangUndang Nomor11 Tahun 1994 nyatanyata telah menghapuskan kebijakan penundaan pembayaranPajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 22Tahun 1989 sehingga bagi Kontraktor Production Sharing

Bahwa BP Petroleum Development Ltd (saat ini telah digantikan olehPemohon Peninjauan Kembali) adalah Kontraktor Production Sharing(Bagi Hasil) atau KPS yang tergolong pada Keppres No.22/1989 perihalpenundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas jasa pencariansumbersumber dan pemboran minyak, gas bumi dan panas bumi bagikontraktor yang belum berproduksi;12.b.

JUDEX FACTI PENGADILAN PAJAK TELAH SALAH DAN KELIRU MENYIMPULKAN BAHWA KEWAJIBAN PEMBAYARAN PPN BAGIKONTRAK BAGI HASIL (PRODUCT/ON SHARING CONTRACT) SAKALATIMUR TELAH TIMBUL KARENA PADA FAKTANYA BELUM TERDAPATNYA PENYETORAN HASIL USAHA YANG MERUPAKANHal. 33 dari 49 hal. Put. No. 131/B/PK/PJK/2004BAGIAN PEMERINTAH INDONESIA SEBAGAI SUATU KONDISIPRASYARAT (Condition Precedent) TIMBULNYA UTANG PPN DARIPEMOHON PENINJAUAN KEMBALI ;18.

Bahwa dengan berlakunya pengaturan mengenai PPN di dalam Kontrak BagiHasil (Production Sharing Contract) Sakala Timur, maka terhadap KontrakBagi Hasil (Production Sharing Contract) Sakala Timur a quo harusdiberlakukan ketentuan Pasal II huruf (b) UU No. 11/1994 yang berbunyisebagai berikut :"Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas usaha di bidangpertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambanganlainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil atau perjanjian kerjasamapengusahaan

Bahwa beberapa Kontraktor Bagi Hasil atau Production sharing Contraclain juga mengalami sengketa berupa penundaan pembayaran PajakPertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Keppres No. 22/1989, danbeberapa Kontraktor Kontrak Production Sharing dimaksud telah menempuhprosedur perpajakan berupa pengajuan keberatan kepada Terbanding(Termohon Peninjauan Kembali dan Pengajuan Banding kepada BPSP atauPengadilan Pajak dan sebagian besar dari Banding tersebut telah dikabulkan;Hal.47 dari 49 hal. Put.

Bahwa karenanya yangmenjadi objek sengketa berupa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP)PPh Pasal 23 sebesar Rp2.620.849.665,00, yang telah dipertimbangandan diputus tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat danbenar, karena Field Facilities and Services Sharing Agreement (FFSSA)terjadi Karena penggunaan manfaat karena adanya kelebihan kapasitasHalaman 5 dari 8 halaman.

Lagi pula Field Facilities andServices Sharing Agreement (FFSSA) bukan merupakan objek PajakPenghasilan Pasal 23, sehingga koreksi Terbanding sekarang PemohonPeninjauan Kembali atas jasa Fasilitas Bersama berdasarkan FFSSA(Filed Facilities and Service Sharing Agreement) tidak memiliki dasarpijak hukum dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana

Bahwa karenanya yangmenjadi objek sengketa berupa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP)PPh Pasal 23 sebesar Rp2.217.062.616,00; yang telah dipertimbangandan diputus tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat danbenar, karena Field Facilities and Services Sharing Agreement (FFSSA)terjadi Karena penggunaan manfaat karena adanya kelebihan kapasitasdalam sebuah fasilitas yang dibangun sebelumnya oleh salah satu pihakuntuk dapat digunakan bersama dengan cara alokasi biaya bersama danpembebanannya

Lagi pula Field Facilities andServices Sharing Agreement (FFSSA) bukan merupakan obyek PajakHalaman 5 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 3032/B/PK/Pjk/2019Penghasilan Pasal 23, sehingga koreksi Terbanding sekarang PemohonPeninjauan Kembali atas jasa Fasilitas Bersama berdasarkan FFSSA(Filed Facilities and Service Sharing Agreement) tidak memiliki dasarpijak hukum dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur PenjelasanPasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga

MUKSINmendapatkan tugas dari saksi MANSUR HARIADI Bin MUKSIN selaku pemilikWarnet MTC sebagai pengelola warnet yang meliputi menjaga warnet, mereset, instalservice serta mengontrol mesin CPU yang ada di komputer operator maupun yangdigunakan oleh penyewa atau user ;Bahwa warnet MTC yang dikelola oleh terdakwa memiliki 10 (sepuluh) unitkomputer yang terdapat dalam room atau ruangan yang digunakan oleh penyewaatau user dan 1 (satu) unit komputer yang digunakan untuk operator denganmenggunakan program sharing

file film porno danternyata untuk mengakses file film porno sangat mudah dengan cara masuk ke dalamMy Documents dan langsung muncul file film porno, selanjutnya saksi MOCH.NURSADZALI dan saksi SUSANTO langsung melakukan penangkapan terhadapterdakwa dan mengamankan barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) unit komputer ;Bahwa terdakwa dalam melakukan tugasnya sebagai operator tidakmelakukan pengecekan terhadap komputer yang digunakan oleh user padahal sistemyang ada dalam warnet MTC menggunakan program sharing

Kediri ;Bahwa benar terdakwa dalammengelola warnet MTC memiliki10 (sepuluh) unit komputer yangtersimpan file film porno ;Bahwa benar terdakwa dalammengelola warnet miliknyamenggunakan sistem sharing yaitusegala kegiatan yang dilakukanoleh user diketahui oleh operatorsehingga saya dapat mengetahuijika user menampilkan tayanganporno ;e Bahwa terdakwa mengetahui jika10 (sepuluh) unit komputermiliknya telah tersimpan file filmporno namun terdakwa tidakmelakukan antisipasi ataumenghapus file tersebut

Nomor 1026 K/Pdt/2019Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatuperjanjian revenue sharing atau pembagian hasil yang dihitung dari TotalPenjualan Jasa Layanan ICT didalam gedung The H Tower sebelumdilakukan pemotongan dengan biayabiaya ataupun lainnya sebesar 4,5 %(empat koma lima persen) dari total revenue.

Pembagian revenue sharingakan dilakukan secara per 3 (tiga) bulan dengan dilampirkan laporankeuangan dari pihak kedua;Menimbang, bahwa dari bukti P1 suncto bukti T.3 pada angka 26,angka 27 dan angka 29 membuktikan bahwa pihak kedua (Tergugat) berjanjimemberikan pembagian keuntungan progresif naik dari tahun ke tahun yangdihitung dari revenue sharing dari penghuni The H Tower dalam kurun waktuyang ditentukan.

Pelaksanaan pembagian revenue sharing dari penghunioleh pihak kedua (Tergugat) kepada pihak pertama (Penggugat)dilaksanakan setiap bulan pada saat ditagihkan pihak pertama (Penggugat)dan ternyata Penggugat telah meminta kepada Tergugat untuk menyerahkanrevenue sharing dan laporan keuangan sebagaimana yang diperjanjikantetapi pinak Tergugat tidak memenuhi permintaan tersebut;Menimbang, bahwa dari buktibukti yang diajukan oleh PihakTergugat tidak ada yang dapat membuktikan bahwa Tergugat telahmemenuhi

isi perjanjian yang Tergugat dan Penggugat telah sepakati;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat memenuhi isiperjanjian sebagaimana dalam bukti P.1 juncto Bukti T.3 maka tepat JudexFacti Tergugat telah melakukan wanprestasi oleh karenanya Tergugat belummembayar kewajibannya berupa revenue sharing dan dana talangan kepadaPenggugat sejumlah Rp581.029.344,00 (lima ratus delapan puluh satu jutadua puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) maka Tergugatdihukum untuk membayar

Uang tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);Bahwa dalam kerjasama ini telah disepakati berlangsung selama 1 (satu)tahun), yaitu mulai tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12Februari 2015, dan telah disepakati pula Tergugat akan memberikankeuntungan atau sharing profit kepada Penggugat sebesarRp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);Halaman 2 dari 24 hal. Put. Nomor 2059 K/Pdt/20165.

;Bahwa sesuai dengan isi Kesepakatan Bersama tersebut, Tergugat telahberjanji kepada Penggugat untuk mengembalikan dana/aset yang telahditerimanya beserta keuntungan/sharing profitnya, yaitu. sebesarRp2.241.000.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh satu juta rupiah),selambatlambatnya pada tanggal 15 September 2014, yang harus dibayartunai/lunas, seketika dan sekaligus kepada pihak Penggugat.

Nomor 2059 K/Pdt/201617.18.19.20.Bersama sesuai Akta Nomor 14, tanggal 26 Juni 2014 dan menghukumTegugat untuk membayar uang penyertaan modal sebesarRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan keuntungan atau sharing profitsebesar Rp441.000.000,00 (empat ratus empat pupuh satu juta rupiah)secara sekaligus dan seketika kepada Penggugat;Bahwa jika Tergugat tidak dapat mengembalikan uang penyertaan modaldan membayar keuntungan atau sharing frofit yang keseluruhannyasebesar Rp1.441.000.000,00 (satu miliar

;Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi untuk mengembalikanpenyertaan modal milik Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah) dan wanprestasi membayar keuntungan/profit sharing kepadaPenggugat sebesar Rp441.000.000,00 (empat ratus empat puluh satu jutarupiah);Menyatakan tanah milik Tergugat yang terletak di Jalan Bunga AnggrekGaruda Nomor 47, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, KotaMalang sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 107, seluas 1.920 m?

;Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi untuk mengembalikanmodal milik Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) danwanprestasi membayar keuntungan/profit sharing kepada Penggugatsebesar Rp441.000.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta rupiah);Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang penyertaan modal milikPenggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dankeuntungan/profit sharing dalam kerjasama pembangunan perumahansebesar Rp441.000.000,00 (empat ratus empat

pada tahun2008 yang kemudian proposal itu disetujui oleh Pemerintah Pusat melaluiDepartemen Perdagangan RI dan menampung anggaran tersebut dalamPendapatan dan Belanja Negara (dan selanjutnya disingkat APBN) tahun2008 sesuai Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (dan selanjutnyadisebut DIPA) Nomor 0648.0/090/2008, tanggal 31 Desember 2007sebesar Rp.3.000.000.000, (tiga milyar rupiah), dengan ketentuanPemerintah Kabupaten Serdang Bedagai menyediakan lahan untukpembangunan dan tambahan dana (dana sharing

) sebesar 10% dari danayang disetujui oleh Departeman Perdagangan RI ;e Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah (dan selanjutnyadisingkat APBD) tahun 2008 dana sharing tersebut tidak tertampung dalamAPBD sehingga, Dinas Perindagkop mengajukan dana sharing kepadaBupati Serdang Bedagai sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah)pada bulan Mei tahun 2009 dengan Nomor Surat : 168/P2K/V/2009 untukditampung dalam Perubahan APBD tahun 2009 ;e Bahwa Terdakwa GATOT, SE., ditunjuk selaku Pejabat

Pembayaran dana sharing dari APBD tahun 2009, sebesarRp.79.739.000,00, (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluhsembilan ribu rupiah) ;Bahwa Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim PoliteknikNegeri Medan tertanggal 30 Oktober 2010 terhadap pembangunan Pasar/Waserda di Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai denganhasil kesimpulan sebagai berikut : iKerugian akibat penguragan volume pada pekerjaan urugan tanah peninggian lantai sebesar Rp.1 iKerugian akibat pekerjaan keramik

) sebesar 10% dari danayang disetujui oleh Departeman Perdagangan RI ;Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (dan selanjutnyadisingkat APBD) tahun 2008 dana sharing tersebut tidak tertampung dalamAPBD sehingga, Dinas Perindagkop mengajukan dana sharing kepadaBupati Serdang Bedagai sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah)pada bulan Mei tahun 2009 dengan Nomor Surat : 168/P2K/V/2009 untukditampung dalam Perubahan APBD tahun 2009 ;Bahwa Terdakwa GATOT, SE., ditunjuk selaku Pejabat

) sebesar 10% dari danayang disetujui oleh Departeman Perdagangan RI ;e Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (dan selanjutnyadisingkat APBD) tahun 2008 dana sharing tersebut tidak tertampung dalamAPBD sehingga, Dinas Perindagkop mengajukan dana sharing kepadaBupati Serdang Bedagai sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah)Hal. 25 dari 52 Hal.

.- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Investasi Profit Sharing dari CV. Citra Sejahtera Mandiri ;- 1 (satu) lembar surat pembatalan kontrak rekonsiliasi Program Investasi dari CV. Citra Sejahtera Mandiri.Semuanya tetap terlampir dalam Berkas Perkara.- 7 (tujuh) bendel sertifikat tanah milik PT.

CitraSejahtera Mandiri Yogyakarta ; 1 (satu) buah buku harian proyek warna biru motif batik. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Investasi Profit Sharing dari CV. CitraSejahtera Mandir; 1 (satu) lembar surat pembatalan kontrak rekonsiliasi Program Investasi dariCV. Citra Sejahtera Mandiri.Semuanya tetap terlampir dalam Berkas Perkara. 7 (tujuh) bendel sertifikat tanah milik PT.

Citra Sejahtera Mandiri milik terdakwa.e Bahwa berawal hari sabtu tanggal 21 September 2013 sekira pukul 16.00 Wibterdakwa datang bersama saksi SUHARTANA kerumah saksi di Dusun GadingI Rt.010 Rw.001 Desa Gading Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul untukmenawarkan investasi PROFIT SHARING yaitu penanaman modal atau uangdengan jasa atau profit/keuntungan setiap bulannya di Cv.

Selanjutnya bulan september 2013 saksi datangbersama terdakwa kerumah saksi KUSMARYANA di Dusun Gading I Rt.010Rw.001 Desa Gading Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul untukmenawarkan investasi PROFIT SHARING yaitu penanaman modal atau uangdengan jasa atau profit/keuntungan setiap bulannya di Cv. CITRA SEJAHTERAMANDIRI milik terdakwa.

CITRA SEJAHTERA MANDIRI milikterdakwa sendiri.= Bahwa pada bulan September 2013 ~~ yangmemperkenalkan terdakwa dengan saksiKUSMARYANA adalah saksi SUHARTANA,kemudian setelah saksi SUHARTANAmemperkenalkan terdakwa kemudian terdakwamenawarkan profit Sharing tersebut di CV. CITRASEJAHTERA MANDIRI milik terdakwa.Bahwa terdakwa menawarkan investasi mengatasnamakan CV.

CitraSejahtera Mandiri Yogyakarta ;1 (satu) buah buku harian proyek warna biru motif batik.1 (satu) lembar Surat Perjanjian Investasi Profit Sharing dari CV. CitraSejahtera Mandiri ; 1 (satu) lembar surat pembatalan kontrak rekonsiliasi Program Investasi dariCV. Citra Sejahtera Mandiri.Semuanya tetap terlampir dalam Berkas Perkara. 7 (tujuh) bendel sertifikat tanah milik PT.