• ternyata bahwa sekarangPara Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat dan Il telah menggugatsekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidanganPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padapokoknya atas dalildalil sebagai berikut :Bahwa Penggugat adalah pekerja yang bekerja pada Tergugat sejaktanggal 13 Oktober 2003 dengan jabatan sebagai Cashier CPC ; Bahwa Penggugat , diakhiri hubungan kerjanya oleh Tergugat pada tanggal6 Agustus 2010 dengan surat No. 1649/SPHK

• Membebankan biaya perkara kepada Negara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telahmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Tergugat telah melakukan PHK terhadap Penggugat sebagaimana,Surat Keputusan No. 012/IP/HRD/SPHK/VIII/09, tanggal 15 Agustus 2009berupa, melakukan pelanggaran berat/kesalahan berat melakukan perbuatanmelawan hukum, membantu sekelompok karyawan untuk mengambil barangmilik perusahaan;Bahwa Tergugat telah melaporkan adanya pencurian barang tersebutpada

• Surat Pemutusan Hubungan Kerja No.028/PTKDL/GML/SPHK/II/2019tanggal 20 Februari 2019 atas nama Nourliya, diberi tanda T4 ;5. Rincian perhitungan Asset Tergugat oleh suami Tergugat , diberi tandaT.5;6.

  Kenongo Delapan Lembuswana dengan Nourlya, T2 tentang Rincian uangpenggantian Hak dan Jasa Sdri Nourliya, T3 tentang Tanda terima berkas asliSurat Pemutusan Hubungan kerja a/n Sdri Nourliya tanggal 9 Maret 2019, T4tentang Surat Pemutusan Hubungan Kerja No.028/PTKDL/GML/SPHk/II/2019tanggal 20 Februari 2019 atas nama Nourliya, dan T5 tentang Rincianperhitungan Asset Tergugat oleh suami Tergugat, yang pada pokoknyamenerangkan bahwa Tergugat akan memperhitungkan penggantian kerugianPenggugat sebesar

• SuratKeterangan IMTA dan KITAS tersebut di atas, bahwasanya hubungan kerjaantara Penggugat adalah Tergugat adalah selama 1 (satu) tahun terhitungsejak tanggal 15 Mei 2014 hingga tanggal 31 Mei 2015;Bahwa adapun upah yang Penggugat terima dari Tergugat adalah sebesarUSD 8000 per bulan dan tarif harian sebesar USD 500 per hari selama waktulepas, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 5 Kontrak Kerja yangmengatur tentang Upah, Tunjangan dan Fasilitas;Bahwa berdasarkan Surat Pemutusan Kerja No. 004/SPHK

• pengusaha wajib membayar upah apabila:a. pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan(3) Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit sebagaimanadimaksud dalam ayat (2) huruf a sebagai berikut:a. untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus)dari upahBahwa selanjutnya, pada tanggal 29 Juni 2018 PENGGUGAT menerima SuratPemutusan Hubungan Kerja dari TERGUGAT sebagaimana SuratPemutusan Hubungan Kerja Nomor : 001/SPHKDIR.SDM/SIB/VI/2018(selanjutnya disingkat SPHK

  No : 001/SPHKDIR.SDM/SIB/VI/2018"), yangisinya bahwa terhitung sejak tanggal 2 Juli 2018, hubungan kerja antaraTERGUGAT dengan PENGGUGAT telah berakhir berdasar pada hasilevaluasi kineryja PENGGUGAT selama waktu yang telah ditentukan ;halaman 7 dari 41 putusan No.128/Pdt.SusPHI/2019/PN.Bdg15.Bahwa alasan Pemutusan Hubungan Kerja dari TERGUGAT dalam SPHK No.001/SPHKDIR.SDM/SIB/V1/2018, yang menyatakan bahwaPENGGUGATtidak adapeningkatandanperbaikankinerjadarisisikedisiplinan dantanggung jawab pekerjaan

  , hal mana jika dinubungkan dengan Pasal 161 ayat(1) dan 168 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, PENGGUGAT hanya menerimaSurat Peringatan ke3 (SP3) tanpa didahului SP1 dan SP2 sebelumnya, danhanya 1 (satu) kali Surat Panggilandari TERGUGAT sehingga Surat Pemutusan Hubungan Kerja yang diberikan TERGUGAT kepadaPENGGUGAT sebagaimana SPHK No : 001/SPHKDIR.SDM/SIB/V1/2018tersebut TIDAK JELAS, TIDAK BERDASAR dan TIDAK BERALASAN, yangjuga bertentangan dengan ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf a UUKetenagakerjaan

• Surat Pemutusan Hubungan Kerja No.028/PTKDL/GML/SPHK/II/2019tanggal 20 Februari 2019 atas nama Nourliya, diberi tanda T4 ;5. Rincian perhitungan Asset Tergugat oleh suami Tergugat , diberi tandaT.5;6.

  Kenongo Delapan Lembuswana dengan Nourlya, T2 tentang Rincian uangpenggantian Hak dan Jasa Sdri Nourliya, T3 tentang Tanda terima berkas asliSurat Pemutusan Hubungan kerja a/n Sdri Nourliya tanggal 9 Maret 2019, T4tentang Surat Pemutusan Hubungan Kerja No.028/PTKDL/GML/SPHk/II/2019tanggal 20 Februari 2019 atas nama Nourliya, dan T5 tentang Rincianperhitungan Asset Tergugat oleh suami Tergugat, yang pada pokoknyamenerangkan bahwa Tergugat akan memperhitungkan penggantian kerugianPenggugat sebesar

• PHI No 16/Pdt.SusPHI/2018/PN.Tpgberulangulang tanpa ada jedah, sampai tanggal 31 Agustus 2017, Dimanaupah terakhir sebesar Rp.3.850.000 (tiga juta delapan ratus lima puluh riburupiah) ;Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017 Tergugat telah mengeluarkanSurat Nomor: 39/BCSHRD/SPHK/VIII/2017 perihal Pemutusan HubunganKerja Para Penggugat, dengan alasan Tergugat adanyaefisiensiperusahaan yang mengakibatkan restrukturisasi karyawan, sehinggaTergugat melakukan pengurangan karyawan ;Bahwa terhitung mulai tanggal

  Fotokopi Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 039 / BCSHRD /SPHK / VIII / 2017 tanggal 24 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda2. Fotokopi Badge atas nama Syaiful Anis, BCS DT 08914, selanjutnya diberitanda P 2;3. Fotokopi Surat Keterangan Pengalaman Kerja atas nama Syaiful Anis,pada tanggal 24 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda P 3;4. Fotokopi Slip gaji 1 (Satu bundel) atas nama Syaiful Anis tahun 2014sampai dengan tahun 2017, selanjutnya diberi tanda P 4;5.

• ;Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka saya selaku Penggugat mohonputusan yang seadiladilnya ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :1.Bahwa Tergugat telah melakukan PHK terhadap Penggugat sebagaimanaSurat Keputusan No.014/IP/HRD/SPHK/VIII/09 tanggal 15 Agustus 2009berupa melakukan pelanggaran berat/kesalahan berat melakukanperbuatan melawan hukum, membantu sekelompok

• Menurut Pemohon Kasasi adalah sebuah pengunduran diri;Bahwa kedua pandangan ini tidak menjadi pokok pikiran Judex Factisecara adil;Bahwa dalam fakta persidangan sudah sangat jelas Pemohon Kasasitidak melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak yang terbuktidengan format Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 02/HRD/SPHK/XII/2012 sangat nyata terdapat ruang bagi Termohon Kasasi untukmenerima atau tidak PHK tersebut.Bahwa format surat PHK yang dikeluarkan Pemohon Kasasimensyaratkan tandatangan Termohon

• yang diajukandipersidangan yakni T8 Surat Pemberitahuan Nomor 019/SKSP/SDM/X/2017, tertanggal 4 oktober 2017 kepada PENGGUGAT, yang menjelaskan Bahwa bukti T8 inimembuktikan fakta hukum tentang legalitas TERGUGAT memberikan suratpemberitahuan berdasarkan SK Mutasi No.006/SKMT/SDM/IX/2017, SuratPanggilan dan Il, PENGGUGAT dikualifikasikan mengundurkan diri; yang manaHalaman 23 dari 27 Putusan nomor:21/Pdt.Sus.PHI/2019/PN Palsurat tersebut Majelis menilai sebagai surat Pengakhiran Hubungan Kerja (SPHk

  enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuhrupiah):wonnn Terhadap Petitum point 5 tersebut Majelis menggunakan pertimbangan padapetitum sebelumnya, juga mempertimbangkan bahwa Surat PHK baru dikeluarkanoleh Tergugat pada tanggal 4 Oktober 2017 kalo dihitung dengan Surat berlakunyaMutasi adalah sejak Tanggal 13 September 2017 hal itu merupakan waktu yangcukup untuk Penggugat seandainya mau melaksanakan Perintah Mutasi sebelumdikeluarkannya Surat Pemutusan Hubungan Kerja (SPHK

• Bahwa Tergugat telah melakukan PHK terhadap Penggugat sebagaimana SuratKeputusan No.011/1P/HRD/SPHK/VIIV09, tanggal 15 Agustus 2009 berupamelakukan pelanggaran berat/kesalahan berat melakukan perbuatan melawanHal.6 dari 13 hal.

• Hattori Indonesia memPHK Tergugat dengan Surat No. 06/SPHK/HTIV/V/2011 tertanggal 2 Mei 2011 empat (4) bulan kemudian melaporkanTergugat kepada Kepolisian Polda Jawa Barat yang sampai saat ini belum jelas;DALAM POKOK GUGATAN:1.Menolak gugatan Penggugat yang menyatakan Putus Hubungan Kerja sejak bulanMei 2011 sebagaimana pada poin bukti (T.1) yang dikuatkan oleh Putusan MajelisHakim PHI Bandung tanggal 20 Juni 2012 No. 22/G/ 2012/PN.Bd;Mempekerjakan kembali Tergugat pada posisi dan kedudukan semula

• 1 (Satu) Lembar Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 001/SPHK/HRD-FG/HOLDING/II/2022 tanggal 01 Februari 2022 tentang Pemutusan Hubungan Kerja dengan tidak terhormat kepada saudara RENDY CHRISDYANTO.
• 1 (Satu) buah buku setoran harian Toko Cipta Saudara baja.

Kesemuanya dikembalikan melalui Saksi Akhmad Haidar Bin Iing Ismail;

4.

• P32;173 Fotocopy Kwitansi Pembayaran Mobil Nissan X Trail 2.5 L ST AT warnaabuabu metalik tahun 2007 No Pol N628GP Noka : T30A48788 Nosin :QR25430868A atas nama PT Ottsuka Indonesia dari Handoko kepadaKoperasi Podo Makmur ; diberi tanda buktiP.3; 4 Fotocopy Komisi Beli Mobil Nissan X Trail 2.5 L ST AT warna abuabumetalik tahun 2007 No Pol N628GP Noka : T30A48788 Nosin :QR25430868A atas nama PT Ottsuka Indonesia tanggal 1882013 , diberitanda bukti P.4; 5 Fotocopy Pelepasan Hak Kendaraan No: 559/SPHK

  tersebut telah dilapor jualkan maka Penggugat harus mengurus proses balik nama di Kantor SamsatKabupaten Malang, akan tetapi pihak Samsat Kabupaten Malang menyatakanbahwa suratsurat tersebut dinyatakan Palsu, sehingga Penggugat langsungmelaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib Polres Kota Malang padatanggal 26 Agustus 2013 dikarena Penggugat kuatir itu tersebut merupakan mobilcurian;Menimbang, bahwa dari bukti P.5 yang diajukan oleh pihak Penggugatberupa Pelepasan Hak Kendaraan No: 559/SPHK

• aslinya / copynya, kemudian diberi tanda T1 s/d T8 sebagai berikut:e Bukti T 1 Foto Copy Surat Panggilan Menghadap Pertama (1) dari Tergugatyang ditunjukan kepada Penggugat, bertanggal 19 Juli 2008;e Bukti T 2 Foto Copy Surat Panggilan Menghadap Kedua (2) dari Tergugatyang ditunjukan kepada Penggugat, bertanggal 29 Juli 2008;e Bukti T 3 Foto Copy Surat tanda terima pengeriman Surat melalui JasaKurir Ekspres (JNE) Karawang yang ditujukan kepada Penggugat bertanggal21 Juli 2008;e Bukti T 4 Foto Copy SPHK

• MENGADILI

  DALAM KONVENSI

  DALAM EKSEPSI

  Menolak eksepsi Tergugat;

  DALAM POKOK PERKARA

  Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

  DALAM REKONVENSI

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
  2. Menyatakan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 10/ SPHK-HRDCKI

• berdasar, karena tidak dapatdijelaskan kontrak yang mana yang menerangkan bahwa antaraPenggugat dengan Tergugat Il tidak pernah terjadi hubungan kerja(kontraktual kerja), karena dalam hal ini kehadiran Tergugat Il hanyamenerbitkan Surat keterangan yang mana seharusnya surat keterangantersebut hanya dapat dikeluarkan oleh Tergugat selaku pihak yang adapada kontrak kerja antara Penggugat dengan Tergugat l.Bahwa telah terjadi kekeliruaan dalam pemberian Surat PemberitahuanPengakhiran hubungan Kerja (SPHK

• Nurlaila;Bahwa pada hari dan tanggal yang sama yaitu tanggal 8 Februari 2010, Penggugatdiberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja dengan No. 168/SPHK/ MPKLOG/II/2010, tertanggal 8 Februari 2010. perihal : Surat Pemutusan Hubungan Kerja, yangisinya pada intinya adalah menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal 8 Februari 2010,Penggugat telah diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat, dengan alasanalasanyang tidak benar, mengadaada dan sama sekali tidak berdasar hukum, yang menyatakanbahwa Penggugat di

• M E N G A D I L I

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan sah Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 05/HRD/SPHK/III/2023 tertanggal 17 Maret 2023;
  3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak tanggal 17 Maret 2023;
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus uang kompensasi dan hak lainnya kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

  • Membayar Uang kompensasi

• Selanjutnya saksi menerangkan sepengetahuansaksi seluruh vendor di pertamina (Tergugat) selalu memberikan uang SantunanPemutusan Hubungan Kerja (SPHK) pada akhir kontrak antara perusahaanPenyedia Jasa Pekerja/Buruh dengan tenaga kerja sebesar 4 (empat) kali gajipokok.

  Saksi menerangkan bahwa tenaga outsourcing lainnya di PT.Ramai JayaAbadi yang pensiun telah menerima Santunan Pemutusan Hubungan Kerjatersebut, sedangkan Penggugat belum bersedia menerima uang SPHK nya.Selanjutnya saksi yang bernama Ekom Sahara mantan tenaga kerjaoutsourcing dari tahun 1978 sampai tahun 2015, mengenal Penggugat karenasaksi dan Penggugat pernah bekerja bersama di beberapa perusahaanoutsourcing, menerangkan pada akhir kontrak saksi menerima uang dariperusahaan penyedia jasa pekerja

  Saksi menerangkan bahwa setiap kontrakberakhir tenaga kerja outsourcing menerima SPHK sebesar 4 (empat) kali gajipokok;Menimbang bahwa, berdasarkan buktibukti dan keterangan saksisaksiiyang bersesuaian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwaTergugat bukanlah pihak yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK)kepada Penggugat . Oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwaTergugat tidak bertanggung jawab atas Pemutusan Hubungan Kerjaterhadap Penggugat.